Ditemukan 11437 data
105 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUHPerdata, Hak milik belumberpindah selama belum ada penyerahan;Sehingga dalil Termohon Kasasi yang disebutkan dalam halaman15 dan 16 putusan banding, sudah terbantah dan tidak memenuhisyarat sahnya suatu perjanjian seperti disebutkan dalam pasalpasal KUHPerdata di atas poin huruf B;Bahwa Termohon Kasasi dalam putusan banding, halaman 17 huruf Bs/d 20, mengatakan kata palsu menurut hukum harus ditafsirkansebagai tindak pidana, itu hal yang keliru, karena palsu yang dimaksudsama dengan cacat hukum dalam tafsir
47 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUDY HARYONO), tidak pernah dilakukan penahanan .e Apabila amar putusan tersebut dimaksudkan agar terhadap Terdakwa I.RUDY HARYONO dilakukan penahanan, akan tetapi amar putusannyatidak ada katakata memerintahkan atau perintah agar Terdakwa I.RUDY HARYONO tersebut ditahan.Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jelas amar putusanPengadilan Tinggi Surabaya yang demikian tersebut sangatmenimbulkan banyak penafsiran (multi tafsir), sehingga jelas tidakmempunyai kepastian hukum dan tidak mempunyai kekuatan
23 — 8
Hamka dalam karyanya,Tafsir AlAzhar menafsirkan ayat ini sebagai berikut:Ayat ini telah menembus perasaan hati manusia, terutama hatiseorang suami. Perempuan yang manapun dalam dunia ini mestiada saja kekurangannya, ada saja cacat celanya, tidak adakekecualiannya. Ada saja cacatnya yang tidak menyenangkan hatisuaminya. Maklumlah perempuan itu) adalah manusia, bukanmalaikat...
253 — 48
ketentuan pasal 8 ayat 4UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengisyaratkanadanya pemeriksaan secara sederhana dalam proses persidangandi Pengadilan Niaga, namun perkara ini tidak dapat diperiksasecara sederhana karena :a. kontrak yang dilakukan antara PARA PEMOHON denganTERMOHON dilakukan dengan menggunakan bahasaInggris,sehingga untuk bukti di Pengadilan harus diterjemahkan lebih dahuluoleh penterjemah resmi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir
ROCHMANI RAKADITA Dan ASSOCIATES
Termohon:
OTORITAS JASA KEUANGAN Cq Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
137 — 39
Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melengkapi,menyempurnakan dan memastikan profesionalitas dalam pelaksanaantugas penegakan hukum, sesuai konteks dalam KUHAP bahwatujuandiadakannya praperadilan adalah untuk menguji sah atau tidaknyaSuatu. penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknyapenghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaanganti kerugian atau rehabilitasi; Bahwa putusan 21/2014 menghentikan multi tafsir
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 87 PK/Pdt.Sus/2012permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembalidikabulkan;13.Bahwa dengan hanya menggunakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan DisiplinPegawai yang berbunyi: Melakukan halhal yang dapat menurunkankehormatan atau martabat bank dan/atau pegawai nyata sekali bahwapertimbangan Judex Facti sangat sempit dan terlampau memaksakan dirimenggunakan pasal yang jelasjelas sangat multi tafsir.
15 — 11
dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi HukumIslam menegaskan pada;ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan:Hal. 34 dari 43 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2017/PA.BIkSesual penghasilannya, suaami menanggung nafkah, kiswah dan tempatkediaman bagi istri;ayat (5):Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) hurufa dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dariisterinya.Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat dengan menggunakan tafsir
86 — 49
Eksepsi lain yang tidakdiajukan secara sekaligus bersama jawabanpertama dianggap gugur sebagaimana tafsir Pasal136 HIR dan 114 Rv.2. Bahwa berdasarkan tafsir Pasal 136 HIR dan 114 Rv,maka jelas eksepsi Pembanding dalam memori bandingyang baru lagi yang bertentangan atau berbeda denganeksepsi terdahulu sepatutnya dikesampingkan dan ditolakoleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa danmengadili perkara ini.3.
58 — 6
Sebidang tanah sebagaimana sertifikat hak Milik No. 1042 DesaPacekulon tanggal 05 Juli 1999, luas 622 m2 atas nama AMIR AFANDI ; Tanah bidang adan b tersebut adalah satu lokasi yang diatasnyaberdirisebuah bangunan rumah, tafsir harga Rp.1.000.000.000,Yang letak batasbatasnya :Sebelah Utara : Kamituwo Mukarom ;Sebelah Timur : Pranoto ;Sebelah Selatan : Kamituwo Mukarom ;Sebelah Barat : Jalan ;c.
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 635/B/PK/PJK/2016bahwa terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam pasalpasaltersebut di atas, menurut Yusril Ihza Mahendra (sebagai ahli yangketerangannya disampaikan pada sidang Majelis XIV PengadilanPajak) menyatakan bahwa: Pasal 9 ayat (2), (5), (6) dan lebin khusus lagi ayat (8) huruf bUndangundang Pajak Pertambahan Nilai adalah norma undangundang yang isinya jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir;bahwa norma yang jelas maknanya sebagaimana dikandung dalamPasal 9 ayat (2), (
39 — 9
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat Konvensi,dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untukmenghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan,hal mana sejalan dengan kaidah fiqghiyah dalam kitab Hasyiyah AsShawiAla Tafsir Jalalain jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin MuhammadAshShawi AlMishri AlKhalwati AlMaliki, Majelis Hakim
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PajakMasukan dapat dikreditkan, pengeluaran tersebut harusberkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak;Atas pendapat Majelis ini Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat:Bahwa fungsi penjelasan dalam suatu peraturan perundangundangan sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangHalaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 892/B/PK/PJK/201 73.26.3.27.3.28.undangan, yaitu dalam Lampiran angka 176, antara laindinyatakan :Penjelasan berfungsi sebagai tafsir
97 — 49
Akan tetapi permintaan,harapan, itikad baik dan hak waris dari Para Penggugat tersebut ditanggapisecara tidak ideal, tidak proporsional bahkan cendrung emosional, sinis danberputarputar demi mengulurulur waktu yang bersifat multi tafsir dari Tergugat1, sehingga kurang memberikan keadilan, kepastian hukum dan hak waris bagiPara Penggugat;18.
Pembanding/Penggugat III : Irem Rokayah
Pembanding/Penggugat I : P.T. Pura Delta Lestari,Tbk, Perseroan
Terbanding/Tergugat II : Napan Bin Ganyang
Terbanding/Tergugat III : H. Jamin Bin Karna
Terbanding/Tergugat I : Hj. Nunung Alias Enung
73 — 60
Terbanding semula Tergugat kepada Terbanding II semula Tergugat II; Begitu pula H.Paung tidak adahubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan ParaPenggugat; Sehingga dengan tidak dimasukkannya H.Rusdi dan H.Paungdalam perkara a quo, tidak menjadi perkara menjadi tidak jelas dan juga tidakada kerugian sama sekali bagi H.Rusdi maupun H.Paung, serta tidak adaakibat hukum dengan diputusnya perkara a quo;Bahwa konstruksi redaksi kalimat pertimbangan putusan a quo sangat kabur,pengertiannya multi tafsir
43 — 21
Pada taahun 2013 telah membangun spa di Jalan Penyu Dewata yang diberinama MARGOT SPA dan sejak awal 2014 sudah beroperasiApabila di tafsir harta di Denpasar kirakira bernilai Rp.40 milyard.Di Banyuwangi, Jawa Timur yaitu :a. Membangun ljen Resort & Villa seluas 8 hektar dengan bangunan 7 blockbangunan villa (26 kamar) dan bangunan hotel dengan 15 kamar yangsudah beroperasi sejak tahun 2002 sampai sekarangb. Mempunyai tanah seluas 4,5 are di Banjarsari, Banyuwangic.
85 — 23
Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam perkawinan;
- Menyatakan bahwa nilai tafsir bangunan sebagaimana tersebut dalam angka 2.a diatas adalah senilai Rp Rp 197.434.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan
124 — 97
harusnya diperjelas biar tidak bersifat Ambigu/multi tafsir. Karena permintaan ini bersifat multi tafsir dan kabur,terhadap gugatan para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard). Lihat yuris prudensi PutusanPengadilan Agama Bondowoso nomor : 478/Pdt.G/2014/PA.Bdw tanggal17 Juni 2014;5.
Pembanding/Penggugat II : Tn.Haji Drs. Bagas Damar Nugroho Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. Dokter Dewi Diana Sari Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ny.Ir.Endah Rumbiyanti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat V : Ny.Kartika Febilina Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Terbanding/Tergugat I : Ny.Sunarti
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
104 — 117
oleh karena itu sangat jelas bidang tanah yangdigugat Para Penggugat sesungguhnya tidak terletak dijalan Suka Karya,sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang kabur haruslah ditolak ;Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka6 (enam) menyatakan rumah tempat tinggal Tergugat terletak disebelahHal 19 dari 77 hal putusan Nomor 112/PDT/2020/PT PBRtanah terperkara, lalu Para Penggugat tidak secara pasti yangdimaksud dengan Kata DISEBELAH yang makna dalilnya sangatambigu/multi tafsir
Repliknya berupaya menyamakan antara jalan SUKA KARYAdengan jalan KARYA BAKTI sama, pada hal berlainan, sehingga dalilgugatan Para Penggugat yang kabur haruslah ditolak ;Bahwa Tergugat meminta kepada Para Penggugat agar kemballimencermati dalil pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) menyatakanrumah tempat tinggal Tergugat terletak disebelah tanah terperkara, laluPara Penggugat tidak secara pasti meletakkan posisi persis rumahyang dimaksud dengan Kata DISEBELAH yang makna dalilnya sangatambigu/multi tafsir
68 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di dalam prosedur penjatuhan hukuman disiplin tidak terdapat prosdurmember surat peringatan sebagai surat peringatan Sali Rohani/kepalasekolah.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Keputusan BupatiMalang cacat prosedural..Bahwa Keputusan Bupati Malang mengandung multi tafsir / ambigu,sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :Dalam amar putusannya, pada halaman 2 Keputusan Bupati Malang (videbukti P3) disebutkan Memutuskan, menetapkan :Satu : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Pekalongan
Terbanding/Tergugat II : PRIJO WIBOWO, S.H.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
113 — 47
pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Bahwa karena dalam perkara a quo adanya kerugian hak yang dideritaoleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan a quo makasangat tidak beralasan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkaneksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang harus memasukkan isteriPenggugat sebagai Penggugat dalam perkara a quo; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkanputusan MARI tanggal 25 April 1979 No.80/K/Sip/1976 dalampenerapannya atas perkara a quo karena tafsir