Ditemukan 4062806 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Perdata atau padepok Kekhilafan atau kekeliruan Ekhilafan atau kekeliruan Kekhilafan atau kekeliruan
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN STABAT Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Stb
Tanggal 3 September 2018 — Pemohon:
Drs. Maralo Tambunan
Termohon:
Kepala Kepolisian RI di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Langkat di Stabat, Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Langkat
79 — 40
  • verkopen; menukarkan atau verruilen; menjadikan tanggungan hutang atau met credietverbandbezaren; suatu hak milik atas tanah negara atau tanah partikelir atau eenigIndonesisch gebruiksrecht op het landsdomein of de particulierelanderijen; suatu gedung atau gebouw; suatu bangunan atau werk; suatu persemaian atau bezzaling; di atas tanah hak milik atau op grond waarop Indonesischegebruiksrechten worden uitgoeefend;tidak ada relevansinya sama sekali dengan penguasaan danpengelolaan yang dilakukan oleh
    Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan yang Termohonlakukan diperoleh fakta bahwa:1) Benar pada tanggal 28 Februari 1994 atau tanggal 1 Maret 1994SUHAIMI AKBAR ada mengganti rugi sebidang tanah yang berlokasi diLingkungan Perdamaian Kel.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan:b.
    Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan MK No. 21/PUUXII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada perluasan terhadapobyek praperadilan yaitu. dengan menambah penetapan tersangka,penggeledahan dan penyitaan, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeriyang menangani Praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan tentang penetapan tersangka sebagaimana yang
    ataumenggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutandan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwasebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 104/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Januari 2022 — Pemohon:
Syilfani Lovatta Halim
Termohon:
1.NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
3.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
313 — 69
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus
Register : 29-03-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Psb
Tanggal 12 April 2022 — Pemohon:
Febrianto
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia CQ Kepala Kejaksaan Republik Indonesia CQ Kepala Kejaksaan Tinggi Padang CQ Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
93 — 16
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 23-01-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PA DEPOK Nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Dpk
Tanggal 17 Juni 2014 — Perdata
9 — 4
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan,Pemohon didampingi kuasa hukumnyahadir di persidangan;Menimbang, bahwa Termohon walaupun sudah dipanggil secararesmi dan patut akan tetapi ternyata Termohon tidak datang dan tidakmenyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah untukmenghadap di muka persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tidakberalasan dan
    Termohon,dan Termohon yang telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidakpernah kembali sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai sekarang (kuranglebih tiga tahun lamanya), merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnyarumah tangga (broken marriage) Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohonmenyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon,serta dengan melihat fakta Termohon hadir di persidangan, sebagai bentukketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau
    Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga PermohonanPemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanaHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 0211/Pdt.G/2014/PA.Dpk.dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf b Penjelasan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Amb
Tanggal 24 Oktober 2023 — Pemohon:
ROYKE MARTHEN. MADOBAAFU
Termohon:
DITREKRIMUM POLDA MALUKU
42 — 0
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-06-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 28-07-2023
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Amb
Tanggal 24 Juli 2023 — Pemohon:
FARIED
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA MALUKU
65 — 0
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 08-08-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Cbi
Tanggal 6 September 2018 — Pemohon:
YAKUB
Termohon:
KEPOLISIAN RI POLRES BOGOR UNIT RESKRIM
100 — 61
  • Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas dan jelasmeyebutkan:Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk olehketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.Pasal 80 KUHAPPermintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatupenghentian penyidikan atau penuntutan dapat
    diajukan olehpenyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yangberkepentingan kepada ketua pengadilan negeri denganmenyebutkan alasannya;2.
    ditolak;Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON adalahgugur demi hukum sehingga tidak dapat diterima atau ditolak;DALAM POKOK PERKARAHalaman 17 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN.
    Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON adalahkurang pihak sehingga tidak dapat diterima atau ditolak;Halaman 29 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK)dalam putusannya Nomor 21/PUUXII/2014 menyatakan bahwa Pasal 77Halaman 34 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 22-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Juli 2021 — Pemohon:
1.BOYAMIN BIN SAIMAN
2.KOMARYONO SH MM SDM
3.ROBERTO BELLARMINO RAYNALDY HARDIAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA BARAT
15 — 10
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 21-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 97/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Nopember 2022 — Pemohon:
Olly Mamahit
Termohon:
DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
58 — 6
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 58/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 4 September 2018 — Pemohon:
IRIANTO SIHITE,SH.
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2 — 1
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 13-07-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kis
Tanggal 3 Agustus 2022 — Pemohon:
Supri
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Batubara
19 — 8
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Khusus
Register : 18-02-2020 — Putus : 20-03-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN MARABAHAN Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mrh
Tanggal 20 Maret 2020 — Pemohon:
SAIFULLAH Bin NASRI Alm
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq KAPOLRI Cq KAPODA KALIMANTAN SELATAN Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT BARITO KUALA
65 — 32
  • Kalau dipinjam katakata yang dipergunakan buku petunjukPedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara ataumetode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain,yaitu. penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, danpenyerahan berkas kepada penuntut umum.3.
    Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;Hal 18 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra/ 2020/ PN.Mtrh.c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluargannya ataupihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;d.
    Sah atau tidaknya penetapan tersangka;e. Sah atau tidaknya penggeledahan;f.
    Bahwa pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan pra peradilanatas nama tersangka SAIFULLAH Bin NASRI (Alm), sejak dibuat dan disampaikanSurat Pencabutan ini, menghentikan proses persidangan pemeriksaan permohonanpra peradilan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 79 KUHAP yang dihubungkandengan Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP yang berhak mengajukan permintaanpemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan ataupenggeledahan atau penyitaan dapat diajukan oleh tersangka
    pemeriksaan perkara pra peradilan di dasari atas dasaradanya permintaan oleh tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya demikianjuga dengan Pencabutan permohonan Pra peradilan dengan catatan apabila sudahmemasuki tahapan jawab menjawab atau pembuktian atau putusan harus melaluipersetujuan termohon;Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan pra peradilan dan pencabutanpermohonan pra peradilan adalah hak tersangka atau keluarganya atau penasihathukumnya untuk menentukan sikap hukumnya terhadap
Pengadilan PN TONDANO Pidana Khusus
Register : 19-10-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN TONDANO Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tnn
Tanggal 15 Nopember 2022 — Pemohon:
JOUDY HENRY WAWORUNTU
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR MINAHASA TENGGARA
51 — 6
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Khusus
Register : 14-06-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Sgn
Tanggal 13 Juli 2017 — Pemohon:
1.SRI WINARNO, SPd
2.NUNING INDRIYANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Sragen
60 — 11
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 20-10-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 13-11-2023
Putusan PN BATAM Nomor 17/Pid.Pra/2023/PN Btm
Tanggal 6 Nopember 2023 — Pemohon:
YOSUA KEPRIANTO
Termohon:
Cq.. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang
32 — 0
Pengadilan PN NGAWI Pidana Khusus
Register : 22-08-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 21-02-2023
Putusan PN NGAWI Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Ngw
Tanggal 7 September 2022 — Pemohon:
WIWIK SULISTIYANI S.Sos. Binti SUPRAPTO
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Jawa Timur Cq Kapolres Ngawi
67 — 0
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 16-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tdn
Tanggal 3 Mei 2021 — Pemohon:
HJ. SITI FATIMAH BINTI AMBODALEK
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Propinsi Bangka Belitung Cq Kapolres Belitung Cq Kepala Satuan Reserse dan Kriminal
73 — 9
  • Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananatas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain ataskuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknyahukum dan keadilan;3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangkaatau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranyatidak diajukan ke pengadilan.Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tdn.ll.
    Bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHAP, menyatakan:Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentianpenyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntutumum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketuapengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya2. Bahwa dalam Pasal 80 KUHAP tersebut, pihak ketiga yangberkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan.
    tanah tersebut bersifat pasif atau tidak memberikanpendapat hanya mendengar saja dan tersangka Ramadhanmengingkari atau tidak mengakui Surat Keterangan Waris danKwitansi ganti rugi yang ditandatanganinya.f.
    mengenaikapasitas atau legal standing dari Pemohon untuk mengajukan PermohonanPraperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan;Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHAP menyebutkan Permintaan untukmemeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutandapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yangberkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkanalasannya;Menimbang, istilan pihak ketiga yang berkepentingan tidak diberikanpenjelasan dalam
    penahanan, sah atau tidaknya penghentianpenyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasiakibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentianpenyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alatHalaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tdn.pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka ataupemohon maupun dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa istilah mendengar setelah hakim Praperadilan telitipenggunaan
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus
Register : 17-03-2022 — Putus : 08-04-2022 — Upload : 25-09-2023
Putusan PN IDI Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Idi
Tanggal 8 April 2022 — Pemohon:
BAKHTIAR BIN IBRAHIM
Termohon:
Kepolisian Negara R.I cq Kepala kepolisian Daerah Aceh cq Kepala kepolisian Resor Aceh Timur
42 — 0
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 09-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Kis
Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon:
Sulaiman I
Termohon:
1.Yuliati Ningsih, SH
2.Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Cq Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Cq Jaksa Penuntut Umum
66 — 8
  • Berdasarkan pada nilaiitulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakanpenetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan,penahanan, dan penuntutan agar lebin mengedepankan asas danprinsip kehatihatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;b.
    Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananatas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain ataskuasa tersangka;Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 9/Pid.Pra/2020/PN Kis2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangkaatau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan.c.
    Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang:1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yangperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan.d.
    Peristiwahukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *terobosanhukum (legalbreakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukumprogresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukumyang baik karena sesuai dengan perkembangan nilainilai keadilan yanghidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukumyang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsidan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia.
    Bahwa selanjutnya juga atas objhek tanah yang dimaksuddalam SKT yang diterbitkan oleh Pemohon yang dilaporkan olehHusni Rusli ke Polres Batu bara atas pemalsuan surat atau membuatsurat palsu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/323/IX/2018/SU/RBatu Bara tertanggal 28 September 2018 dimana hasil pemeriksaantidak ditemukan cukup bukti Sebagaimana tertuang dalam SuratKetetapan No. S.TAP/241.B/I/Res.1.9/2019/Reskrim tertanggal 22Januari 2019;2.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 05-07-2023 — Putus : 31-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Tte
Tanggal 31 Juli 2023 — Pemohon:
SUNAILA IBRAHIM Alias NALA
Termohon:
Polres Halmahera Barat
29 — 16