Indra (DPO)memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabusabu kepada Terdakwadengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menjual, menjadi perantara dalam jualbeli, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabu tersebut;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN DumBahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

Indra (DPO)memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabusabu kepada Terdakwadengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menawarkan untuk menjual, menjadiperantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabutersebut;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN DumAtas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

memberikan 3 (tiga) paketnarkotika jenis sabusabu kepada Terdakwa;Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabusabu dari Sadr.Indra (DPO) adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Joker (DPO)Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dumdengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwamemperoleh keuntungan berupa paket sabu untuk digunakan sendiri; Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam penjualan sabu ini baruselama 1 (satu) bulan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian

Indra(DPO) adalah untuk dijual Kembali kepada Saudara Joker (DPO) denganharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperolehkeuntungan berupa paket sabu untuk digunakan sendiri; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menjual, menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabu tersebut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika No.

dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembanganilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2)menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelahmendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijindari Kementerian

2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Ach Mizan yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3527031603550008 tanggal 27-03-2018, Kartu Keluarga Nomor : 3578140809170006 tanggal 09-09-2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan nama Madmisan yang ditulis di Paspor Republik Indonesia Kode Negara IDN Nomor paspor 1320394 yang diterbitkan tanggal 30-05-1986 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka saya mohon putusan lain yang seadiladilnya ; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian, telah melampirkan Surat Ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang, berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJawa Timur Nomor : Kw.13.1/2/Kp.01.1/46/2012 tertanggal 2 Januari 2012, tentangPemberian Ijin Perceraian

putusan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala halyang selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagiantak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanaterurai di atas; Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dalam perkara ini, Pemohon sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal iniKepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor :Kw.13.1/2/Kp.01.1/46/2012 tertanggal 2 Januari 2012, tentang Pemberian Ijin Perceraian,sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap ke persidangan tidak datang

Kementerian Keuangan Repubiik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Tengahdan D. Yogyakarta cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LeiangPekalongan;Bahwa seharusnya Penggugat memahami bahwa DepartemenKeuangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Keuangan R.1.) cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan bukanlahmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yangmerupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara.

Oleh karenaitu, secara yuridis Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarangcq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Leiang Pekalongan tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum jikatidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang hamsditujukan kepada pemerintah pusat.

Putusan No. 41/Pdt.G/2014/MSSgi11.Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah 2 ( dua ) kali di upayakan damaioleh orang tua Kampong, namun tidak berhasil;12.Bahwa, untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat Penggugat selakuPegawai Negeri Sipil telah mendapat izin atasan untuk melakukanPerceraian di Mahkamah Syariyah, sesuai dengan Rekomendasi,Nomor:Kd.01.05/2/PW.01/65/2014, tanggal 20 Januari 2014, yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kabupaten Pidie;13.Bahwa, atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut

UntukPenggugat datang menghadap sendiri, dan untuk Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya, oleh karenanya pemeriksaanperkara dilaksanakan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor : Kd.01.05/Pw.01/65/2014 yang dikeluarkanoleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Putusan No. 41/Pdt.G/2014/MSSgimemperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat KeputusanPemberian lIzin Perceraian Nomor Kd.01.05/Pw.01/65/2014 yang dikeluarkanoleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, tanggal 20Januari 2014;Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan untuk itu, keduabelah pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016, perusahaan milik Klien kami, PT.Gamayo Prakasa Tama, memperoleh kuota impor ikan salmon sebesar150 (seratus lima puluh) Ton dari Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia, sebagaimana Izin Pemasukan HasilPerikanan Nomor: B. 170/DJ.PDSPKP/Ps.440/V/2016 tertanggal9 Mei 2016.7.

Ayanaa Putri Pratama, telah mengakibatkan kerugiankepada Klien kami sebesar Rp 52.020.000.000, (lima puluh duamilyar dua puluh juta Rupiah), yang harus ditanggung secarabersamasama oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dengan perinciansebagai berikut:e Omzet penjualan ikan salmon yang diperoleh dari Kuota ImporSalmon Tahun 2016 yang diberikan oleh Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia, sebesar 150 (seratus lima puluh)Ton, yakni senilai Rp 21.000.000.000, (dua puluh satu milyarRupiah);e

Biaya sewa Gudang milik TERGUGAT dan TERGUGATI selama 2(dua) tahun termasuk deposit, senilai Rp 220.000.000, (duaratus dua puluh juta Rupiah);e Biaya sewa Gudang Sunter selama 2 (dua) tahun termasukdeposit, senilai Rp 210.000.000, (dua ratus sepuluh jutaRupiah)..Kerugian imateriil sebesar Rp 5S0.468.000.000, (lima puluhmilyar empat ratus enam puluh delapan juta Rupiah), denganperincian sebagai berikut:e Omzet penjualan ikan salmon yang diperoleh dari Kuota ImporSalmon Tahun 2016 yang diberikan oleh Kementerian

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa orang yang bernama William (sebelum menganut agama Islam) dan orang yang bernama Muhammad Sulfikar adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan identitas sebenarnya yang sekarang dipakai adalah atas nama Muhammad Sulfikar setelah menganut agama Islam sesuai dengan Surat Keterangan Muallaf yang di keluarkan Kantor Kementerian

., M.Hum Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;

Pemerintahan RI Cq Kementrian Agama RI, Cq KementrianAgama Kantor Wilayah Propinsi Aceh, Cq KepalaKantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuendengan alamat Jl. Banda Aceh Medan Cot GapuKecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Halaman 1 dari 96 hal. Putusan No. 0190/Pdt.G/2016/MS. Bir2. Kepala Sekolah Mandrasah Tsanawiyah Negeri Bireuen diKomplek Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan IslamBireuen alamat Jl.

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bireuen;sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 yangmenyatakan Pihak Kantor Kementerian Agama Bireuen telahmelakukan Maladministrasi sangatlah tidak beralasan dan tidakmendasar;Halaman 23 dari 96 hal.

Madrasah Tsanawiyah NegeriBireuen.sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 yangmenyatakan Pihak Kantor Kementerian Agama Bireuen telahmelakukan Maladministrasi sangatlah tidak beralasan dan tidakmendasar.> Bahwa dalam dalilgugatan Para Penggugat pada halaman 4menyebutkan bahwa ada Oknum Kantor Kementerian AgamaBireuen yang mempertahankan untuk tidak mengembalikanSepetak Tanah Perkarangan dan Bangunan Gedung Sekolahyang diakui milik Pengurus Yayasan Pendidikan IslamBireuen, karena Pihak Tergugat

Putusan No. 0190/Pdt.G/2016/MS.BirNegara pada Satuan Kerja Kantor Departemen Agama Cq.Madrasah Tsanawiyah Negeri Bireuen.sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 yangmenyatakan Pihak Kantor Kementerian Agama Bireuen telahmelakukan Maladministrasi sangatlah tidak beralasan dan tidakmendasar;> Bahwa dalam Replik Para Penggugat yang menyebutkan bahwaada Oknum Kantor Kementerian Agama Bireuen yangmempertahankan untuk tidak mengembalikan Sepetak TanahPerkarangan dan Bangunan Gedung Sekolah yang

IV Jalan Bireuen Gayo Desa Menasah CapaKecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen merupakan MilikNegara pada Satuan Kerja Kantor Departemen Agama Cq.Madrasah Tsanawiyah Negeri Bireuen.sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 yangmenyatakan Pihak Kantor Kementerian Agama Bireuen telahmelakukan Maladministrasi sangatlah tidak beralasan dan tidakmendasar;> Bahwa dalam Replik Para Penggugatyang menyebutkan bahwaada Oknum Kantor Kementerian Agama Bireuen yangmempertahankan untuk tidak mengembalikan

., jabatan Kepala Biro HukumSekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri ;2. Erma Wahyuni, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketadan Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri ;3. Sukaca, S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub Direktorat Fasilitasi K.DH & DPRDWilayah III Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;4. S. Aditya Wijaya, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah I BagianPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum, KementerianDalam Negeri ;5. R.

., MH, jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah IIBagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum,Kementerian Dalam Negeri ;Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/20126. Romualdo Manurung, S.H.,M.Hum., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah IIIBagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum,Kementerian Dalam Negeri ;7. Wahyu Chandra, S.H.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) BANDUNG diwakili oleh SekretarisJenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;KtAgusAhmad Badaruddin atas nama Menteri KeuanganRepublik Indonesia, Hadiyanto, berkedudukan di JalanAmbon Nomor 1 Bandung, dalam hal ini memberi kuasakepada Didik Hariyanto, S.H., M.M., dan kawankawan, ParaPegawai pada Kantor Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Januari 2017;Halaman 1 dari 16 Hal. Put.

Eksepsi Persona Standi In Judicio;1.1 Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Ilharus dinyatakan tidak dapat diterima sebab penyebutan persoonTergugat II di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan kelirukarena tidak mengaitkan Pemerintah R.I., Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN),Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat pada Tergugat Il yangmerupakan instansi atasan dari Tergugat II;Halaman 8 dari 16 Hal. Put.

Kementerian KeuanganRepublik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q.Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat c.q.

Revyta Meudry, yangdikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia melalui Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putihpada tanggal 2 Juni 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telahbermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, diberi tandabukti (P.6);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1407030105010003 a.n. LeoHal. 6 dari 19 Hal. Pen.

Leo Nardo Dekafrio,yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia melalui SMKS Pelita Kaih pada tanggal 2 Mei 2018,yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telahdinazagelen oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.8);Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak P Nomor:B.350/Kua.04.8/2/Pw.n/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yangtelah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai

Revyta Meudry, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan akta otentik, telahHal. 12 dari 19 Hal. Pen.

LeoNardo Dekafrio, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia, merupakan akta otentik, telah dinazegelendan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan tentang pendidikan terakhir calaon suami anak para Pemohon,sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan Undang undang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurnadan mengikat

dihomologasi tersebut berdasarkan Putusan 03/PdtSusPKPU/2015/PN Niaga Mdn, tanggal 16 Oktober 2015 dibatalkan danTERMOHON dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.Q.Bahwa demi menjamin pelaksanaan proses pemberesan kepailitan danlikuidasi aset TERMOHON untuk melaksanakan kewajibannya membayarutang kepada para kreditur, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Medan menunjuk Hakim Pengawas sertamengangkat Bapak ISKANDAR ZULKARNAIN LUBIS, SH, yakni kuratoryang terdaftar di Kementerian

SH,Kurator dan Pengurus yang terdaftar Kementerian Hukum dan HAM RI denganSurat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU. AH.04.03220tanggal 27 Oktober 2016, berkantor pada Syahrial Ridho & Partners danberalamat di Ruko Plaza Ciputat Mas Blok B/AA Jalan Ir.

ISKANDAR ZULKARNAIN LUBIS, SH, Kurator danPengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan SuratBukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.270 AH.04.032018, dariLaw Firm Indo Legal Consult, berkantor di Setia Budi Business Point, Blok BBNomor 7, beralamat di Jalan Setia Budi Medan, Sumatera Utara, beralamat diSetia Budi Bisnis Point Blok BB No. 7, Jl. Setia Budi Medan, Sumatera Utara20122, dan Sdr. Muhammad ldris, H., S.Sos,.

SH, Kurator dan Pengurus yangterdaftar Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti PendaftaranKurator dan Pengurus Nomor: AHU. AH.04.03220 tanggal 27 Oktober 2016,berkantor pada Syahrial Ridho & Partners dan beralamat di Ruko Plaza CiputatHalaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Padt.SusPembatalan Perdamaian/2018/PN NiagaMdn Jo. Nomor 3/Padt.SusPKPU/2015/PN Niaga Mdn.Mas Blok B/AA Jalan Ir. Juanda Nomor 5 A, Jakarta sebagai KuratorKuratordalam perkara ini;6.

Bahwa TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara /Pejabat Pemerintahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnyadisebut UU No. 51/2009) jis Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAdministrasi Pemerintahan

Bahwa upaya administratif dalam melaksanakan Penyelesaian KasusPertanahan adalah Pengaduan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) PMNA No. 11/2016 yang berbunyi:(1) Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik berdasarkanPengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik darimasyarakat.(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaKepala Kantor Pertanahan secara

tertulis, melalui loket pengaduan,kotak surat atau website Kementerian.(3) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian, berkasPengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.20.

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas,s PENGGUGAT melaluiKuasa Hukum dari Kantor Biro Hukum PARNA KEADILAN mengajukanPengaduan secara tertulis kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNRI berdasarkan Surat Nomor: B/01/UM/VI/2019/KBHPK tanggal 05 April2019 perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas TanahHalaman 12 Put.7/G/2020/PTUNMdn(SHM No. 1346 dan SHM No. 1349) yang berlokasi di Jalan Diponegoro,Desa Aek Tolang, Pandan, Tapanuli Tengah selanjutnya disebut Pengaduan;21

PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional No. 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi danTata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Proses Pengukurantersebut berada di Kantor Pertanahan Kabupaten TapanuliTengah ic. Tergugat ;2. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjukYurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.

Khairun Nisa.Masingmasing warga negara Indonesia, pekerjaanAparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan diJalan H.R.

Lily Montarcih Limantara.Bendahara : Elisabeth Natalia, SE.Pengawas : Yudhistira, S.SA.yang pernah diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia dalam Daftar Yayasan Nomor AHU0013326.AH.01.12.TAHUNHalaman 28 dari 72 halaman.

., telah diterima dan dicatat dalamDaftar Yayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHUAH.01.060024661, tanggal 07Mei 2021,dan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Taman Harapan MalangNomor 5 tanggal 10 Agustus 2021 telah diterima dan dicatat dalam DaftarYayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum Nomor AHUAH.01.060026891, tanggal 13 Agustus2021.Bahwa terkait perubahan Susunan Pembina Yayasan

Lily Montarcih Limantara.Bendahara : Elisabeth Natalia, S.E.Pengawas : Yudhistira, S.Sa.Keduanya dibuat dihadapan Notaris Dyah Widhiawati, S.H., M.Kn., Notaris diMalang, yang pernah diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia dalam Daftar Yayasan Nomor AHU0013326.AH.01.12.

Akta Penegasan Nomor10, tanggal 14 Juli 2017 yang keduanya dibuat di Notaris Dyah Widhiawati,S,H., M.Kn (Selanjutnya disebut akta PENGGUGAT) yang pernah diterimadan dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam DaftarYayasan Nomor: AHU0013326.AH.01.12.

Dirjen Pendidikan Dasar tanpamelalui rekomendasi Diknas Kabupaten dan Diknas Propinsi tetapimelalui aspirasi partai Golkar meingat terdakwa adalah relawan partaigolkar.e Bahwa kemudian 260 (Dua Ratus Enam Puluh) siswa dari SMP 1Padang Jaya yang diusulkan tersebut terdapat 217 (Dua Ratus TujuhBelas) siswa yang memperoleh Bantuan Siswa Miskin (BSM) Non KPSdengan total dana sebesar Rp.116.650.000,(Seratus Enam Belas JutaEnam Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) yang masuk melalui BankBengkulu Pusat dari Kementerian

Ratna,yang saksi tahu BSM melalui Dinas Pendidikan Kabupaten B/U dan SMP N 1Padang Jaya mendapatkan BSM sebanyak 15 (lima Belas) orang;Bahwa menurut keterangan pihak Bank Bengkulu yang datang ke sekolah danmemberitahukan jika terdapat siswa SMP N 1 Padang Jaya sebanyak 217orang mendapatkan BSM dari Kementerian Pendidikan Pusat;Bahwa saksi yang memerintahkan sdri.Septi untuk menyerahkan uang kepadasaksi Ratna;Bahwa saksi pernah berkonsultasi dengan pihak UPTD terkait pembagiandana BSM yang diurus

oleh terdakwa untuk mengambil datanama siswa yang akan diusulkan untuk menerima dana Bantuan Siswa Miskin(BSM);Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pengurusan BSM tersebutkarena saksi hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil data siswa untukmenerima bantuan yang salah satunya data yang saksi ambil di SMP N 1Padang Jaya;Bahwa pada waktu itu menurut saksi, saksi menemui saksi Wahono danmenjelaskan sebagaimana perintah terdakwa untuk meminta data siswa yangakan diusulkan menerima BSM dari Kementerian

Jaya sebesarRp.116.650.000, (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh riburupiah);Bahwa cara pendistribusian dari dana BSM untuk siswa SMP N 1Padang Jaya bahwa pihak Bank Bengkulu mengantarkan langsung kesekolah SMP N 1 Padang Jaya sesuai dengan termuat dalam suratEdaran Dana Bantuan Siswa Miskin Nomor :94.284 AC.CT/TU 2013;Bahwa menurut saksi yang menerima dana BSM tersebut langsung saksiWahono selaku Kepala Sekolah;e Bahwa awal kronologis dana BSM masuk dari Kantor Bank Bengkulu pusatdari kementerian

Kusdi ada membagikan dana BSM kepada orang tua siswa;e Bahwa sekira bulan Oktober terdakwa memerintahkan saksi Ratnamendatangi SMP Negeri Padang jaya untuk mengambil datadata SiswaSMP Negeri 1 Padang jaya untuk diusulkan mendapatkan bantuan BSM NonKPS dari Kementerian Pendidikan Pusat, kemudian terdakwa melalui SaksiRatna memperoleh data siswa SMP Negeri 1 Padang Jaya sebanyak 260 (DuaRatus Enam Puluh) Siswa melalui saksi Wahono selaku Kepala Sekolah SMP1 Padang Jaya dengan meminta Photo Copy Raport

Kepala Pusat Kebijakan SektorKeuangan (PKSK) dan Tergugat, Kementerian Keuangan RI c.q.Kepala PKSK tidak dapat menyetujui usulan perubahan PPNo.11/2014 yang diajukan Tergugat.

Selanjutnya merujuk Pasal1245 KUHPerdata, keadaan kahar dapat menggugurkan kewajiban pihakdebitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dapatdilaksanakan perjanjian;Bahwa keadaan memaksa yang terjadi pada Tergugat akibat tidak adanyaperubahan PP Nomor 11/2014 oleh Kementerian Keuangan nyatanyaberdampak pada cash flow anggaran Tergugat yang hanya cukup untukmenyelenggarakan operasional Tergugat.

Keuangan Republik Indonesia merupakan kementerian yangbertugas untuk menyusun rancangan revisi atas PP Nomor 11/2014tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka (18) Jo.

Kementerian Keuangan yang tidakmelakukan perubahan PP Nomor 11/2014, mengakibatkan keadaan kaharyang mana Tergugat mengalami gangguan cashflow.

Adapunselurun biaya sewa yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat akan diperhitungkan sebagai biaya pengurang dalampembelian Gedung Wisma Mulia 1, dimana halhal tersebut hanya dapatdirealisasikan oleh Tergugat apabila usulan perubahan PP Nomor 11/2014disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Bahwa tidak adanya perubahan PP Nomor 11/2014 sangat berdampakpada cash flow anggaran Tergugat yang hanya cukup untukmenyelenggarakan operasional Tergugat.

., kesemuanya warganegaraIndonesia, pekerjaan Pegawai Kementerian Hukumdan HAM RI berdasarkan surat kuasa khusus No.M.HH.KP.06.03 65 tanggal 3 Mei 2011,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaTEFSEBUT fq erm er mn wr te ee enTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 36/PENDIS/2011/PTUNJKT.,tanggal 3 Maret 2011 tentang Pemeriksaan dengan acaraDIMISAg

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT (Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG CIREBON, berkedudukan di Jalan DR.Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Cirebon;2. KEMENTERIAN AGRARIA REPUBLIK INDONESIACq.

TEGUH KHRISTIAN SARAGIH, tempat / tanggal lahir Jakarta, 15 Oktober1981, agama Kristen, pekerjaan PNS Kementerian Keuangan, alamat JI. KaryaKasih Gg. Kasih Ill No.18D LK VIII Pangkalan Mansur Medan Johor;2. MEYLIN YUSISKA TAMBUNAN, tempat / tanggal lahir Medan, 15 Mei 1985,agama kristen, pekerjaan PNS Kementerian Keuangan, alamat JI. Karya KasihGg.