bertempat tinggal diKabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan daripernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalampemeliharaan Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, namun berjalan 1 (satu) tahun mulai sering berselisih danbertengkar;Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat di PHK

dan P4 terbukti dari pernikahanPenggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak lakilaki yang bernamaAttala Okta Ardiansyah dan Aqilla Aditya Ramadan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan duaorang saksi masingmasing bernama saksi pertamadan saksi kedua, saksisaksi tersebuttelah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengarsendiri mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahekonomi dimana Tergugat di PHK

berpisah tempat tinggal;e Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehatiPenggugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan di atas Majelis Hakimberkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakanpecah (broken marriage) dan sangat sulit untuk dirukunkan kemballi;Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebutdapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibatTergugat di PHK

apakah PHK secara sepihak yang dilakukan TermohonKasasi terhadap Pemohon Kasasi sudah sudah sesuai denganketentuan yang berlaku?, apakah terhadap PHK secara sepihak tersebutsudah ada dilakukan penyelesaian atau mediasi oleh instansi yangberwenang cq.Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan?

Ratu Mobil Sejagat sejak tahun 1994 sampai tahun2011, dan terhadap PHK yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut olehPemohon Kasasi telah mengajukan keberatan/pengaduan pada DinasSosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan sesuai dengan ketentuan Pasal13 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianHubungan Industrial, dan terhadap keberatan/pengaduan tersebut olehDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah memediasi PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi, akan tetapi upaya mediasi tersebuttidak

No. 0759/Pdt.G/Wednesday May 11, 2016/PA.JSkepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon sehingga tibatiba ada orang yangmenagih hutang dan Pemohon meras malu, disamping itupula, Termohon tidak jujur dan berbohong kepada orang lain yang untukmengambil keuntungan materi, seerti Pemohon pernah dikatakan mendapatkecelakaan, Pemohon di PHK dan sebagainya ;Bahwa oleh karena sering berselisih dan cekcok maka puncaknya sejak bulan Junitahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

sejak bulan Mei tahun 2013 rumah tangga Pemohon danTermohon mulai pecah mereka mulai sering cekcok terus menerus yang sebabutamanya dikarenakan masalah keuangan dimana Termohon sering berhutangkepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, sehingga tibatiba ada orang yangmenagih hutang dan Pemohon meras malu, disamping itupula Termohon tidak jujur dan berbohong kepada orang lain yang untukmengambil keuntungan materi, seperti Pemohon pernah dikatakan mendapatkecelakaan, Pemohon di PHK

sejak bulan Mei tahun 2013 rumah tangga Pemohondan Termohon mulai pecah mereka mulai sering cekcok terus menerus yang sebabutamanya dikarenakan masalah keuangan dimana Termohon sering berhutang kepadaorang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, sehingga tibatiba ada orangyangmenagih hutang dan Pemohon meras malu, disamping itu pula Termohon tidakjujur dan berbohong kepada orang lain yang untuk mengambil keuntungan materi,seperti Pemohon pernah dikatakan mendapat kecelakaan, Pemohon di PHK

WHingga saat inipihak CV Karya Bunda masih tidak melaksanakan pekerjaanyang tertuang dalam kontrak/perjanjian yang telahdisepakati maka pimpinan kegiatan mengeluarkan suratkeputusan No. 5/SK/PHK/PIM Keg PDAM/XII 2006 tanggal 14Desember 2006 yang isinya tentang pemutusan hubungan kerjakegiatan pengadaan barang (Water Meter) PDAM PadangPariaman dengan CV.

Hingga saat ini pihak CV Karya Bunda masihtidak melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalamkontrak/perjanjian yang telah disepakati maka pimpinankegiatan mengeluarkan surat keputusan No. 5/SK/PHK/PIM KegPDAM/XII 2006 tanggal 14 Desember 2006 yang isinya tentangpemutusan hubungan kerja kegiatan pengadaan barang (WaterMeter) PDAM Padang Pariaman dengan CV. Karya Bunda ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rizaldi, selakuDirektur CV. Karya Bunda telah merugikan keuangan negaraHal. 10 dari 25 hal. Put.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/X1/2006 tanggal 20 November2006 ;Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ;Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 626K/Pid.Sus/2009 Jaminan penawaran dari PI.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/X1/2006 tanggal 20 November2006 ;Surat Pemutusan Hubungan~ Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ;Jaminan penawaran dari PI. Asuransi Parolamas Jl.Veteran No. 62/7 Padang ;Hal. 14 dari 25 hal. Put.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/XI/2006 tanggal 20 November2006 ; Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ; Jaminan penawaran dari PI.

Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenangdan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Keija(PHK) Nomor : 1051/HRMngr/API/XI/2012 kepada Penggugat dalam jabatan sebagaiDirektur dan Manager Keuangan dan Administrasi (Finance and AdministrasiManager) dengan alasan tidak displin kerja, berlaku kasar terhadap keluarga atasanserta lalai dalam menjalankan aktivitas kerja; Bahwa alasanalasan tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak dapatdibuktikan oleh

Inilah alasannya Penggugat di PHK dari Perusahaan. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

Bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara "perbuatan melawanhukum / onrechmatigheid daad" dengan "perjanjian yang tidak ditepati / wanprestasi " serta "pemutusan hukum kerja (PHK) yang tidak SAH / perselisahanperburuhan " yang semuanya tidak jelas kemana arah dan tujuan gugatannyasehingga membingungkan Tergugat untuk menanggapi Gugatan ini.

Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengemukakan saksi saksinya dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Slip gaji bulan Agustus 1996atas nama MAHTUR, tanggal 30 Agustus 1996 dan slip gaji bulan September 1997atas nama MAHTUR, tanggal 29 September 1997, membuktikan bahwa benarPenggugat semula bekerja di Perusahaan Tergugat sebagai karyawan, dengan upahsebesar Rp. 1.121.190,/bulan ;Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat sebagai pekerja danTergugat sebagai Pengusaha atas PHK

membuktikan bahwa Penggugat adalah Direktur pada PerusahaanTergugat, dimana para pemegang saham Tergugat telah mengangkat Penggugatsebagai salah satu Direktur pada Perusahaan Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui serta mendalilkan bahwaPenggugat adalah sebagai Direktur di perusahaan Tergugat bukan sebagaikaryawan Tergugat berdasarkan bukti P9 s/d P10 ;Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012, secara sepihak dansewenang wenang Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan HubunganKerja (PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Upah Proses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terjadi pada tanggal 26Oktober 2015. Penggugat yang saat itu sedang melakukan pekerjaanmendapat perintah untuk menghadap Bapak Rudi Budi Darmawan selakuHRD pada Tergugat;Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 633 K/Padt.SusPHI/201710.11.Saat ditemui oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan keinginannya untukmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat.

Pada waktu dantempat yang sama, Tergugat memerintahkan Penggugat untukmenandatangani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telahdipersiapkan oleh Tergugat;Mengetahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikehendakioleh Tergugat tidak memiliki landasan dan dasar yang jelas sertabertentangan dengan aturan perundangundangan, maka Penggugatmenolak pemutusan hubungan kerja meskipun Tergugat sudah memberikanpernyataan PHK secara langsung dan sepihak;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa UpahProses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00(sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulaitanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Penggugat;5.

Bahwa permaslahan ini dimulai dari terjadinya pemutusan hubungan kerja(PHK) seorang suster (Martha Satiraw) yang merupakan pegawai dr. J.F.Mukidjam. PHK tersebut dilakukan secara sepihak oleh dr. J.F. Mukidjam yangmenurut keterangan pegawai tersebut pada faktanya PHK dilakukan oleha=) (6 (0 62. Bahwa atas persoalan PHK tersebut maka dr. J.F. Mukidjam dilaporkan ke SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan sesuai hukumketenagarakerjaan (Bukti T1) ; "3.

Bahwa atas permasalahan PHK tersebut, Suster Martha Satiraw jugamelaporkan maka dr. J.F. Mukidjam ke Polres Jakarta Timur dengan tuduhantindak pidana Penghinaan, dan atas laporan tersebut dr. J.F. Mukidjam dipanggilsebagai saksi sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: S.PGL/2867/S:13/V/2007/Reskrim tertanggal 14 Mei 2007 (Bukti T4) ; 6.

tanggal 3 Agustus 2007 pekerja menyuruh perusahaan untuk menanyakanlangsung pada customer mengenai pembayaran cicilan piutang yang macet adalah wajar dimanauntuk membuktikan benar atau tidaknya pekerja itu bersalah ;Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007, pekerja dipanggil HRD Manager (Ibu Anne Maria)dan langsung diberikan surat mutasi ke daerah Sindikalang Medan Sumatera Utara tanpa alasanyang jelas, maka hal demikian adalah kurang dapat dibenarkan ;Bahwa pekerja tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja/di PHK

ini tidak ada surat keterangan tentangberakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dipaksa olehTergugat untuk membuat surat pengunduran diri namun ditolak oleh Penggugat dan Penggugattidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat maka adalah sah bahwa Penggugat adalah karyawanTergugat sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat dan sebagai akibat hukum putusnya hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena PHK

Gugatan salah alamat :Bahwa hingga saat ini tidak jelas tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalamgugatannya, karena sesuai fakta hukum Tergugat tidak pernah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) dengan Penggugat akan tetapi justru Penggugat mengajukan surat PermohonanPengunduran Diri dari Penggugat tanggal 6 Agustus 2007 ;Bahwa dengan pengajuan surat permohonan pengunduran diri Penggugat kepadaTergugat berarti Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat atas kemauansendiri,

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak dan upah selama proses PHK kepada Penggugat yang seluruhnya sebesarRp.106.634.990, (seratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratussembilan puluh rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6. Menetapakan biaya perkara kepada negara yang hingga kini sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Hal. 8 dari 16 hal. Put.

Uang proses PHK (17 x Rp.2.454.200, ) Rp. 41.721.400, TOtal oo. cccceseseesecseseseseecsresneensnen Rp. 106.634. 990, Adalah tidak relevan dan tidak berdasarBahwa quod non Majelis telah memutuskan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat dengan mengacu kepada surat pengunduran diri Penggugat tanggal 6 Agustus2007, berarti seharusnya hakhak yang diterima oleh Penggugat karena putus hubungankerja tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) videbukti (T6) yaitu

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran dirisecara tertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumtanggal pengunduran diri, dan tanpa Penetapan LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secaratertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran diri, dan tanpa Penetapan Lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanbertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menyatakan hukum, bahwaPasal 158 dan Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN SmrMenimbang, bahwa dengan dibatalkannya Pasal 158 dan Pasal 159UU Ketenagakerjaan oleh Putusan MK tersebut jika dihubungkan denganPasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003,maka apabila alasan PHK

tersebut diluar ketentuan Pasal 160 ayat (3)(pekerja menjalani proses pidana) dan Pasal 162 (pekerja mengundurkandirt) sebagaimana ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan, maka tidakada tenggang waktu) untuk memperkarakan kembali ke lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bisa mengajukangugatan walaupun sudah lewat dari 1 (Satu) tahun setelahn pengusahamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Menimbang, bahwa hak Para Penggugat untuk menuntut pembayaranupah pekerja/oburuh dan segala

pembayaran yang timbul dari hubungan kerjasetelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hak yang timbulkarena para Penggugat telan melakukan pengorbanan berupa adanyaprestatie kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan ParaPenggugat adalah sebagai pemilik hak.

Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus yang jumlahnya sebesar Rp172.215.950,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 5. Membebankan biaya kasasi pada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000,00;

Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepadaTergugat secara tunai dan sekaligus yang jumlahnya sebesarRp172.215.950,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribusembilan ratus lima puluh rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya kasasi pada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000,00;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh H.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 November 2020, dengan kualifikasi PHK karena tindakan indisipliner;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai

Bahwa perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini berawal darisurat permohonan pensiun Penggugat tertanggal 12 Februan 2014.. Bahwa tindakan Tergugat yang sama sekali tidak menghiraukan permohonanPenggugat adalah sangat bertentangan dengan peraturan Ketenagakerjaan,padahal diharuskan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;.

Pantai Timur dari 2002 s/d 2014 sebagai cleaning service; Gugana duluan kerja dari pada Saksi; Bahwa gaji per hari Rp. 50.000,; Bahwa kami terima gaji tiap minggu; Bahwa Gugana tidak bekerja karena sudah tua dan sudah tidak mampu lagi; Bahwa Gugana tidak bekerja dengan alasan mengundurkan diri karena alasan tua; Bahwa ada surat pengunduran diri; Bahwa ada organisasi pekerja tetapi saksi tidak tahu namanya; Bahwa hakhak karyawan kalau di PHK dibayarkan pesangonnya;Halaman 10 dari 19 Putusan PHI No

;Bahwa kami terima gaji tiap minggu;Bahwa Gugana tidak bekerja karena sudah tua dan sudah tidak mampu lagi;Bahwa Gugana tidak bekerja dengan alasan mengundurkan diri karena alasan tua;Bahwa ada surat pengunduran diri;Bahwa ada organisasi pekerja tetapi saksi tidak tahu namanya;Bahwa hakhak karyawan kalau di PHK dibayarkan pesangonnya;Bahwa saksi bekerja pada bagian administrasi;Bahwa pada saat masih bekerja ada keberatan dengan hakhak karyawan, karenatidak ada cuti haid, jamsostek dan biaya pengobatan

berturutturut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat telah mengajukanpermohonan pensiun kepada Tergugat dengan mempertimbangkan umur yang sudah tuayang secara yuridis membuktikan bahwa Penggugat telah menyatakan diri sudah tidakmampu meneruskan hubungan kerja dengan Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan memang benar Tergugat belumpernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Objek Gugatan1.Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sepihak terhadap Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan Uang KompensasiPengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa faktanya Tergugat melakukan penyimpangan/kesalahan dalamsistem jam kerja terhadap Penggugat yang tidak sesuai denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.B.

DasarDasar Gugatan1.Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat dengan hanya memberikanSurat Peringatan ke3 tanpa adanya upaya pembinaan terlebih dahuluHalaman 17 dari 16 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt.SusPHI/2017ataupun pada ketentuan hukum yang mengikat;2. Bahwa Tergugat telah membuat aturan jam kerja selama 9 Jam dalam 1(satu) hari bekerja terhadap Penggugat;3.

TindakanTergugat yang dituangkan dalam isi Surat Pemberitahuan tersebutadalah merupakan tindakan skorsing menuju Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat;Bahwa sejak bulan April 2015 sampai hari ini Tergugat tidakmelaksanakan lagi kewajibannya kepada Penggugat dengan tidakmembayarkan Upah dan hakhak lainnya yang biasa diterima olehPenggugat setiap bulannya;Bahwa tindakan Tergugat menghentikan pembayaran Upah kepadaPenggugat secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2)UndangUndang

selama 1 tahun kemudian pindahkerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;e Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKI, umur 21 tahun;e Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohontelah terjadi perselisihan dalam rumahtangga yang disebabkan karena Termohonmerasa tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena padasaat itu Pemohon dalam keadaan terkena PHK

kemudianpindah kerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;Bahwa keduanya sudah dikaruniai seorang anak bernama Yeanika, umur 21 tahun;Bahwa sekarang ini rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;Bahwa sejak awal tahun 2004 ketenteraman rumahtangga Pemohon denganTermohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumahtangga antaraPemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak terimadengan nafkah yang diberikan Pemohon karena pada saat itu Pemohon dalamkeadaan terkena PHK

kemudianberpindahpindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman dirumah sendiri di xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXKXXXXXXXXXXXxX Selama 12 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 3 orang anak bernama:2.4.mn&Bahwa tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugatmenerus terjadi perselisihan;Bahwa penyebab perselisinan tersebut dikarenakan faktor ekonomi yaituketika Tergugat di PHK

Penggugat dan Tergugat karenaa: Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman sendiri xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulanDesember 2010 sudah tidak rukun dan harmonis; Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakrukun dan harmonis karena sering bertengkar; Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerjasetelah di PHK

berdasarkan bukti P tersebut telahterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejaktanggal 18 Agustus 1994 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitassebagai pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa setelah membaca dalildalil gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkankepada alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yaitu ketikaTergugat di PHK

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator HubunganIndustrial No. 84/PHK/VII/2009 yang menganjurkan sebagaiberikut :Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri mempekerjakankembali pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng untuk bekerja kemballseperti semula ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri memanggil pekerja Sdr.Muhari dan Sugeng secara tertulis untuk bekerja kembali ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri membayar upahpekerja Sdr.

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 angka 5menyatakan : menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannyamendalilkan yang esensinya bahwa para Penggugat adalah karyawan tetapsehingga atas PHK

selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;e Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/paraPenggugat yaitu bukti yang diberi Tanda P3 yaitu Anjuran MediatorHubungan Industrial No. 84/PHK

KristianiUtomo melalui kuasanya (DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi JawaTimur) agar sepakat mengakhiri dan diakhiri hubungan kerja sejak tanggal 30Juni 2008 ;Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut Penggugat menolak dengantegas di mana pokok permasalahan yaitu Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tanpa prosedur kepada Penggugat dan pendirian akhirPenggugat dalam kronologisnya adalah : dipekerjakan kembali seperti keadaansemula dan hakhak Penggugat selama tidak dipekerjakan mulai

Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja(PHk)Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.227 K/Pdt.Sus/2009tanggal 25 April 2008 No.0002/SJAHRD/IV/2008 tidak mempunyaikekuatan mengikat ;4.

Hakhak Normatif tersebut akan diberikan apabila telah terjadikesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat ;Bahwa dengan demikian telah jelas terdapat kelalaian judex facti memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmana Mahkamah Agung pada tingkat kasasi diberikan wewenang untukmembatalkannya karena isi Surat Pemberitahuan No.0002/SJAHRD/IV/2008 tanggal 25 April 2008 adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak terhitung tanggal 15 April 2008 tanpamemperoleh penetapan

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dariperusahaan tempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesaningin mendapatkan pekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gajiyang tinggi dan tidak mau memulai dengan mendapatkan pekerjaan daribawah.

Bjn Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk berceraidengan Tergugat; Bahwa Karenarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni2006 mulai goyah karena sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran; Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja sejak di PHK dariperusahaan sehingga tidak bisa memberi kecukupan nafkah kepadaPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dansudah

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dari perusahaantempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesan ingin mendapatkanpekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gaji yang tinggi dan tidak maumemulai dengan mendapatkan pekerjaan dari bawah.

O90K/Pdt.Sus/201 1bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) itu beralasan hanya bertujuan untukmemutuskan hubungan mitra dengan Kop.

BongkarMuat Mitra Utama, danuntuk menghilangkan hakhak pekerja bertentangan dengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan olehTergugat tanpa menjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh Penggugat ;Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tibatiba tanpamelalui prosedur yang berlaku, sehingga berusaha menyelesaikan secara bipartit ;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikanmasalah, maka selanjutnya Penggugat mengajukan

Peradilan Hubungan Industrial, olen karenanya pengajuan gugatanyang dilakukan Penggugat adalah cukup beralasan ;Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpakesalahan, jelas merugikan Penggugat. Kerugian mana harus dibayar Tergugatsesuai Pasal 156 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yaitu Tergugat diwajibkan membayar hakhak Penggugatsebagai berikut :a. Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.437.467,00 = Rp 25.874.406,00b.

Benny & Veto, dalam laporan keuangan tersebut dinyatakanbahwa di tahun 2019 Tergugat mengalami kerugian bukti T8 berupaLaporan Keuangan PT Davidi International (Tergugat) tahun 2020, dan buktiT10 berupa Laporan Keuangan PT Davidi International (Tergugat) bulanJanuari, Februari dan Maret tahun 2021;Bahwa dengan demikian Tergugat melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) dengan Penggugat karena perusahaan mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1)Undang Undang

uangpesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan mulai kerja 4Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2020 (8 tahun lebih) sebagai berikut:Uang pesangon: 9 x Rp3.550.000,00 = Rp31.950.000,00;Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp3.550.000,00 = Rp10.650.000,00;Jumlah = Rp42.600.000,00;Uang pengantian hak: 15% x Rp42.600.000,00 = Rp 6.390.000,00;Hak PHK