Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-02-2019 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 763/Pdt.G/2015/PN.Tng
Tanggal 31 Mei 2016 — RACHMAN A, DKK LAWAN Tn. SUYATMAN, DKK
79 — 12
  • melawan hukum yang tidak hanyaterhadap hal yang bertentangan dengan Undangundang, akan tetapi juga jikaberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dilakukan oleh Tergugat Il apakahmemenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa sekalipun tidak dapat dibuktikan apakah Tergugat ada atau tidak memberikan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepadaTergugat Il dalam hal pembuatan sodetan/ pembuangan air, seyogianyaTergugat Il sebagai Penguasa Daerah yang mempunyai otoritas
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Gsk
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
Siti Fatimah
Tergugat:
PT. Bank Panin, tbk
71 — 22
  • Imam, Udin, Ucok (pegawaiTERGAUGAT) mendatangi rumah kediaman PENGGUGAT, mengancam akanmelelang aguanan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat).Bahwa dengan ini PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT supaya terlebih dahulumenunjukkan kelengkapan izin usaha karena TERGUGAT mengaku lembagaperbankan yang tentunya dapat menunjukkan izinnya dari otoritas perbankan sepertiBank Indonesia dan terdaftar dari Pemerintah setempat sebagaimana diatur dalamUndangUndang No. 3 Tahun 1982 Tentang wajib daftar perusahaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — QATAR AIRWAYS Q.C.S.C VS LEO MUALDY CHRISTOFFEL (KONSUMEN)
549 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila ternyata dalam koridor hukum yangmembatasi hak dan kewajiban pelaku usaha tersebut terdapat hal yangbelum diatur atau masih ada kekurangan maka yang bertugas untukmerumuskan hal tersebut adalah otoritas yang bertanggung jawab untuk itubukan para pelaku bisnis;Dari uraian di atas, pertimbangan Judex Juris yang hendak memaksakankewajiban moral kepada Pemohon Peninjauan Kembali jelas merupakan halyang keliru dan tidak tepat.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 172/Pid.B/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
ARI VATANEN Alias ARI Bin UJANG PUTRA
214 — 124
  • pengembalian agunan pembiayaan.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telahmenghadirkan 1 (Satu) orang ahli atas nama HERWAN ACHYAR Bin ACHYARMALIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan kerjaataupun hubungan keluarga namun mengetahui bahwa terdakwa adalahpegawai di PT BPRS Safir Bengkulu;Bahwa Ahli bekerja di Otoritas
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Umum Perusakan
Putus : 16-05-2013 — Upload : 26-11-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor 73/Pid.B/2013/PN.Tjg
Tanggal 16 Mei 2013 — ARDIANSYAH Als. ABUK Als. IYAN Bin TARMIJI (Alm)
103 — 16
  • Variabelvariabel pertimbangan itu antaralain sebagai berikut :e Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancamdengan dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu limaratus rupiah) dan setinggitingginya 10 (sepuluh) tahun penjara; Hal 31 dari 34 halaman, No. 73/Pid.B/2013/PN.Tjg.e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 20-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 13/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Lbp
Tanggal 20 Maret 2017 — PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCECABANG MEDAN yang beralamat di Jalan Gagak Hitam No. 17 (Ring Road), Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, semula sebagai Tergugat (Pelaku Usaha) dalam pemeriksaan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara,dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SALIM, SH., MUH. FAISAL RAMBEY, SH., TANTY INDRIATY IZHAM, SH.,Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Agus Salim & Partners yang berkantor di Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim Nomor 53/28 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal24 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 38/HKM/01.10/II/2017 tanggal 03 Februari 2017dan untuk selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Keberatan. Melawan IR. NURBIN, beralamat di Dusun II G Kluarga, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat (Konsumen) dalam pemeriksaan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai : Termohon Keberatan.
55 — 41
  • jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupaaturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untukPembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran.Halaman16dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor: 13/Pat.Sus/BPSK/2017/PN LbpDAN begitu juga dengan Peraturan Otoritas
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Dgl
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.DENI MULYAWAN,SH
2.IKRAM,S.H.
Terdakwa:
KRISMAN Alias TIO
96 — 29
  • Selain itu, Terdakwa bukanlah pemegang izin edarnya danberdasarkan Alat Bukti Surat dinyatakan terhadap obat tersebut tidak memilikiizin edar;Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapatwalaupun secara umum senyawa Trihexyphenidyl HCl dapat diedarkan diIndonesia, namun peredarannya berada di bawah izin dari otoritas terkait.Dalam hal ini, izin tersebut bersifat kongkrit dan individual yang artinyaperedaran yang terjadi ialan berada pada domain penerima izin bersangkutandengan
Pengadilan PN BATANG Pidana Umum
Register : 18-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BATANG Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btg
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
RUDI HARTONO
25 — 7
  • Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pengelolaan perikananadalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulaninformasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasisumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturanperundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintahatau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitassumber daya hayati perairan
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kgn
Tanggal 13 Mei 2015 — FITRIYADI Als IFIT Bin RAHMADI MUHAMMAD ILHAM ROSSADY Bin (Alm) BAMBANG KUSNUN; Abdul Majid Bin Abdullah; NORHASANAH Als SANAH Binti HASAN FAKHRUDIN;
124 — 51
  • Jasa Keuangan (OJK)Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya di Bank Indonesiae Bahwa Pengawas Bank Junior pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas dan tanggung jawabmelakukan pengawasan secara onsite dan offsite terhadap BPR diwilayah kerja Kantor OJK Provinsi Kalsel;e Bahwa selama periode 12 April 2011 s/d 30 Desember 2013 sebagaiPengawas Bank di kantor perwakilan Bank Indonesia Wilayah II(Kalimantan) saksi melakukan pengawasan secara onsite dan offsiteterhadap
    BPR yang berada di wilayah kerja kantor perwakilan BankIndonesia Wilayah II (Kalimantan) kemudian sejak beralihnya fungsipengaturan dan pengawasan bank dari BI kepada Otoritas JasaKeuangan (OJK) berdasarkan UU No.21 tahun 2011 Tentang OJKsejak tanggal 31 Desember 2013 saksi ditugaskan sebagai PengawasBank Junior pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ProvinsiKalimantan Selatan sesuai BPR yang saksi awasi antara lain BPRKandangan;Bahwa yang dimaksud dengan pengawasan onsite adalah pengawasanyang
    Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009 merupakan peraturan yangdikeluarkan oleh lembaga yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritasuntuk melakukan pengawasan dan pembinaan bank dalam hal ini bank indonesia,sehingga PBI merupakan pedoman yang wajib dipenuhi oleh bank dalammenjalankan kegiatan operasional bisnis perbankannya.Halaman 247 dari 326 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kgn.Bahwa berdasarkan keterangan saksi SETYA DODI ERMAWAN Als DODI BinAMBARTO selaku Pengawas Bank Junior pada Kantor Otoritas
    tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalamperbankan khususnya peraturan internal PD.BPR kandangan yaitu :PeraturanDireksi PD.BPR Kandangan No. 11/PERDIR/PD.BPRKDG/2009 tanggal 11Agustus 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan kredit PD BPR Kandangan danPeraturan Direksi No.001/PERDIR/PD.BPRKDG/2012 tanggal 5 Januari 2012Tentang pedoman pelaksanaan kredit PD BPR Kandangan.e Bahwa hasil Audit /pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank IndonesiaPerwakilan II Kalimantan atau saat ini disebut Otoritas
    Rienaldi dan debitur sdr Akhmad Karyadi.e Bahwa Peraturan Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009 merupakan peraturan yangdikeluarkan oleh lembaga yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritasuntuk melakukan pengawasan dan pembinaan bank dalam hal ini bank indonesia,sehingga PBI merupakan pedoman yang wajib dipenuhi oleh bank dalammenjalankan kegiatan operasional bisnis perbankannya.e Bahwa berdasarkan keterangan saksi SETYA DODI ERMAWAN Als DODI BinAMBARTO selaku Pengawas Bank Junior pada Kantor Otoritas
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Jbg
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
AGUS SUROTO , SH
Terdakwa:
HERI SUKAMTO bin SARONI
15 — 10
  • Guna tidak hanya diartikan bahwa ketikatertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkotika, namunHalaman 19 dari 27 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Jbgketika seseorang berniat menggunakan narkotika dan belum memulaimenggunakan kemudian orang tersebut tertangkap, maka telah masuk dalampengertian Penyalah Guna;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperolehkewenangan atau jin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus KDRT
Register : 26-07-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN.Bnr
Tanggal 18 September 2017 — Pidana-Terdakwa-BACHTIAR Bin (Alm) NACHROWI
86 — 9
  • Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Hal 31 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN BnrMenimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 04-03-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Jmb
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD FITRIADI
Tergugat:
PT BCA FINANCE berkedudukan kantor pusat Jakarta Cq PT BCA FINANCE Kantor Cabang Jambi
76 — 33
  • Namun dalam hal ini Penggugattelah menandatangani dan memaraf setiap lembar dari PerjanjianPembiayaan Konsumen sehingga menjadi aneh jika Penggugat berdalihtidak mendapatkan penjelasan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen.Tidak ada informasi yang Tergugat tutuptutupi terkait dengan pemberianfasilitas pembiayaan karena Tergugat sebagai Perusahaan Pembiayaanyang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tentu dalammenjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-04-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 26 April 2017 — H. FIRDAUS LUBIS VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., DSP MIKRO PASAR SIMPANG EMPAT PASAMAN
87 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran.DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,Sedangkan
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 17-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 20 Juni 2017 — - JHONY IRAWAN Alias JHON Bin ABAS - ROHIMIN Alias ROHIM Bin DAHULI
168 — 70
  • Terdakwa, perlu dipertimbangkanvariabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensisosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia danbukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itutidak berada di alam hampa nilai tanoa makna hakiki;Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idMenimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 924/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BankDanamon Indonesia, Tok. cabang Cayman Island mempunyailisensi tersendiri untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan diCayman Island sejak tanggal 25 Januari 1990 yang dikeluarkanoleh pihak Otoritas Keuangan di negara tempat PT. BankDanamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island berdomisili.Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/20158.6.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 415/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang YAPERMA MOCH. ANSORY
Tergugat:
PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Tangerang Cq PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE
96 — 63
  • AgusMudhofir selaku Debitur juga telah terdaftar diketahui dan diawasi pihakyang bewenang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJk)sehingga tidak ada ruang bagi Tergugat untuk menyalahgunakan keadaandan berlaku sewenangwenang;Bahwa Justru dalam Perkara in casu pihak Debiturlah/Sdr.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
CHOIRU MAS UDIN alias UDIN
27 — 12
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Penipuan
Register : 13-02-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bnr
Tanggal 30 Maret 2017 — Pidana-Terdakwa-YOGI SANTOSO Bin LAMUN.
52 — 7
  • selamapersidangan, tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutanhukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwaharusdipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Pencurian
Register : 07-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-07-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 70/Pid B/2017/PN.Bnr
Tanggal 27 Juli 2017 — Pidana_Heri Supriadi Bin Yahya Haryadi
23 — 4
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskanTerdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karenaterdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-06-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 63/Pid.B/2015/PN LiW
Tanggal 8 September 2015 — Terdakwa I : NOPRA WIDI Bin SUNIRHAN Terdakwa II : DEKA SULIANTO Bin LIHAN
69 — 15
  • Sedangkan perbedaan satwa liar yangdilindungi undangundang dengan satwa liar yang tidak dilindungioleh undangundang ditetapkan dengan keputusan menteri setelahmendapat pertimbangan otoritas keilmuan (scientific authority)sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah semua jenis satwayang keberadaannya masih dalam tingkat pertumbuhan tertentusehingga keberadaannya belum ditetapkan sebagai satwa di lindungi.Bahwa saksi menerangkan berdasarkan kerentuan pasal 5 ayat (1)dan ayat (2) peraturan pemerintah