Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 22-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN.Kendari
Tanggal 22 September 2016 — - SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI M e l a w a n - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA
152 — 68
  • - SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI M e l a w a n - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 33/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 29 Juni 2016 — WIRAUSAHATAMA LESTARI (PT.WUL)
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
51 — 19
  • WIRAUSAHATAMA LESTARI (PT.WUL)
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
    Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK10.11.PENGGUGAT tidak menarik dan atau mendudukkan semua pihakataupun instansi yang terlibat dalam penerbitan izin lokasi NomorNo.166/ ADMINSDA TAHUN 2013 seperti Pemerintah Desa setempatyang memberikan dukungan atau rekomendasi tahun 2012,Pemerintah Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Kapuas Murung,Kecamatan Pulau Petak, Dinas Pertanian Tanaman Pangan danHortilkultura Kabupaten Kapuas dan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Cq Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
    Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLKJenis jenis Hak Atas TanahHak MilikHak Guna UsahaHak PakalHak SewaHak Membuka TanahHak Memungut Hasil Hutan.an fF wyBahwa kemudian untuk diperolehnnya suatu kepastian mengenaikepemilikan tanah yang ada di Indonesia maka dilakukan pendaftarantanah melalui badanlembaga yang terkait yang ditunjuk dalam peraturanperundangundangan, dalam hal ini adalan Badan Pertanahan Nasional(BPN);Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 tentang
    Pendaftaran hak lama dibuktikan dengan alatalatbukti berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau keterangan dariorang yang bersangkutan, yang kadar kebenarannya ditentukan olehinstansi yang berwenang.Bahwa kemudian apabila pendaftaran tanah tersebut telah melaluiprosesproses yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah maka akan diberikah sertifikat sebagai tanda bukti hak ataskepemilikan seseorang atau badan hukum atas
    suatu bidang tanahtertentu.Bahwa dalam tata urutan peraturan mengenai pertanahan sertapendaftaran tanah baik yang tertuang dalam UndangUndang PokokAgraria No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidaklahmengenal mengenai kepemilikan tanah yang didasarkan atas SuratPernyataan Pemilik Tanah (SPPT) yang dikeluarkan kepala desa ataukepala handel suatu daerah;Bahwa juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
    Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah bahwa surat KeteranganHal 249 dari 256 Hal.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Upload : 19-11-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 96/PDT/2015/PT.BTN
AHYAR, 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Bank BRI Cq Kepala Cabang Bank BRI Kantor Cabang Tangerang di Jl. Ahmad Yani No. 4 Tangerang Banten
28 — 16
  • AHYAR, 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Bank BRI Cq Kepala Cabang Bank BRI Kantor Cabang Tangerang di Jl. Ahmad Yani No. 4 Tangerang Banten
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Bank BRI Cq Kepala CabangBank BRI Kantor Cabang Tangerang di JI. Ahmad Yani No. 4 TangerangBanten. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula TurutTergugat.Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 September 2015Nomor 96/PEN/PDT/2015/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;2.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 20-10-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 177/PDT/2014/PT PDG
Tanggal 9 Desember 2014 — LELOMARAJO
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BPN RI Cq BPN SUMATERA BARAT Cq BPN TANAH DATAR
45 — 19
  • LELOMARAJO
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BPN RI Cq BPN SUMATERA BARAT Cq BPN TANAH DATAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3199 K/Pdt/2022
Tanggal 19 September 2022 — HUSAINI), DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BUMN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSEL, SULTRA DAN SULBAR, DKK
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUSAINI), DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BUMN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSEL, SULTRA DAN SULBAR, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-04-2005 — Upload : 23-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2926K/PDT/2003
Tanggal 28 April 2005 —
245 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten; Pawirowijoyo; Radiman; Ny. Suprapti Wariso; Ny. Sutarno alias Rahayu; Agus Purwoto; Sri Wahyuni; Tri Nugroho Santoso; Eddy Hartanto; Sri Widyastuti; Bambang Winarno
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-02-2010 — Upload : 26-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 /K/PDT/2008
Tanggal 16 Februari 2010 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI dahulu BANK UMUM NASIONAL PUSAT Cq. BANK UMUM NASIONAL CABANG BOGOR Cq. TIM PEMBERESAN PT. BANK UMUM NASIONAL TBK,dk;LODEWIJK KAREL GERUNGAN
40 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI dahulu BANK UMUM NASIONAL PUSAT Cq. BANK UMUM NASIONAL CABANG BOGOR Cq. TIM PEMBERESAN PT. BANK UMUM NASIONAL TBK,dk;LODEWIJK KAREL GERUNGAN
    PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALJAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHANKOTAMADYA BEKASI, berkedudukan di Bekasi;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV dan V/TurutTerbanding I, Il dan III;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 18 hal. Put.
    Ray White Lelang TergugatIV Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Wilayah BPNJawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi TurutTergugat Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pdt/2008 Bahwa subyek hukum dalam perkara Nomor: 366/Pdt.G/2000/PN.JAKSEL tanggal 28 Agustus 2000 adalah:LODEWIJK KAREL GERUNGAN Penggugat MELAWAN: Bank Umum Nasional Tbk Cg. Bank Umum Nasional Cabang Bogor Cq.
    Ray White Lelang TergugatIV Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Wilayah BPNTurutJawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Tergugat 3.
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Pemerintah RI Cq.
    Bahwa setelah Tergugat dibekukan kegiatan operasinya (BBO)oleh pemerintah pada tanggal 21 Agustus 1998, maka segalakegiatannya dialihkan kepada Tergugat Il, hal tersebut sesuaidengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;8. Bahwa setelah Tergugat dibekukan kegiatannya oleh pemerintah,maka segala aset milik Tergugat tersebut (in casu objek gugatan)masuk dalam penguasaan Tergugat II dan terdaftar sebagai asetdalam restrukturisasi;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1546 K/Pdt/2019
Tanggal 7 Mei 2019 — TEUKU SULAIMAN DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH, DKK
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TEUKU SULAIMAN DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH, DKK
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanPattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Dr. Chaerul Amir, S.H., M.H.,sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, yang berkantor diJalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018,selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada A.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 12-09-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 19_PDT_PLW_2014_PNBkt_NO_17062015_LeasingSewaBeli
Tanggal 17 Juni 2015 — VERENA MULTI FINANCE Tbk (P) >< Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, cq. Kejaksaan Negeri Bukittinggi, cq. Jaksa/Penuntut Umum (T)
49 — 14
  • VERENA MULTI FINANCE Tbk (P) >< Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, cq. Kejaksaan Negeri Bukittinggi, cq. Jaksa/Penuntut Umum (T)
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 20-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bkn
Tanggal 8 Februari 2022 — Pemohon:
1.DELITA ZUL
2.Dr.H.Anthony Hamzah MP
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kepala Kepolisian Negara RI Cq Kepala Polda Riau Cq Kepala Polres Kampar
52 — 16
  • Pemohon:
    1.DELITA ZUL
    2.Dr.H.Anthony Hamzah MP
    Termohon:
    Pemerintah Negara RI Cq Kepala Kepolisian Negara RI Cq Kepala Polda Riau Cq Kepala Polres Kampar
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 26-04-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pms
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Linawati Alias Goh Gim Kiat
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Pematangsiantar
2.Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
215 — 43
  • Penggugat:
    Linawati Alias Goh Gim Kiat
    Tergugat:
    1.Pemerintah Kota Pematangsiantar
    2.Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya
    Turut Tergugat:
    Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-10-2014 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/PDT/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — ., NUSYAMSI, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BPN PUSAT c.q. KAKANWIL BPN PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG,
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., NUSYAMSI, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BPNPUSAT c.q. KAKANWIL BPN PROVINSI SUMATERABARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAPADANG,
    Bahwa oleh karena Tergugat masih tetap melanjutkan pembangunanrumah permanen miliknya tersebut, maka Penggugat dan II telahmelaporkan kepada Penyidik Polsek Koto Tangah tindak pidana = ringandengan tersangka adalah Tergugat melanggar Pasal 61 Ayat (1 ),Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960;Bahwa selanjutnya di persidangan Pengadilan Negeri Padang telahmemutuskan dalam Perkara Nomor 49/Pid/C/2012/PN.Pdg. tanggal 11Oktober 2012 yang amar putusanya di antaranya menyatakan TerdakwaSafirudin Said Dt
    Sinaro, Devi Yulfina Sari dan BPN tanpa menjadikanPemerintah Kota in casu Walikota Padang yang telah mengeluarkankeputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Tergugat dan IIsebagai persona standi in judicio dalam gugatan a quo;Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Pemerintah Kota in casuWalikota Padang sebagai pihak TergugatTergugat dalam gugatan inijelas dan tandas gugatan PenggugatPenggugat kurang lengkapmengenai persona standi in judicionya dan gugatan yang demikianharuslah pula dinyatakan
    Tentang hubungan hukum pihakpihak Tergugat:Bahwa PenggugatPenggugat telah salah dan keliru dalampenggabungan Persona standi in judicio gugatannya dengan alasanbahwa PenggugatPenggugat dalam naskah gugatan a quo telah pulamenempatkan Pemerintah Republik Indonesia c.g. Kepala BPN Pusatc.q. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat c.g. Kepala KantorPertanahan Kota sebagai persona standi in judicio dalam gugatannyasebagai Tergugat Ill.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 15-03-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 03/Pid.Pra/2016/PN Psb
Tanggal 11 April 2016 — - ZULPADRI TERHADAP : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT Cq KEPOLISIAN RESORT PASAMAN BARAT, berkedudukan di Simpang Empat selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON ;
110 — 201
  • - ZULPADRITERHADAP :PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT Cq KEPOLISIAN RESORT PASAMAN BARAT, berkedudukan di Simpang Empat selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON ;
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan padaPeradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :ZULPADRI, Tempat lahir Paraman Ampalu, Lahir tanggal 16 Juni 1966, Umur 49 tahun,jeniskelamin lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Jorong TaluakAmbun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang KabupatenPasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;TERHADAP :PEMERINTAH
    Pasaman Barat karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak, sehingga dalam hal ini Termohon tidak melakukan penekanankepada ZULFADRI (Pemohon).Bahwa menanggapi dalil posita Pemohon pada angka 24 dan angka 25 yang pada intinyamenyatakan: bahwa pada tanggal 08 Jul 2015 Termohon dengan Suratnya Nomor :B/453/VII/2015/Reskrim perihal permintaan menghadiri gelar perkara pada tanggal 10 Juli2015.
    Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan Laporan Polisi No.Pol : LP/627/XI/SPKT RESPASBAR tanggal 13 Desember 2012 atas nama pelapor ZULFADRI tentang perkaraHalaman 12 dari 30 halamanPutusan Praperadilan No..03/Pid.Pra/2016/PN.Psb13dugaan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atauKuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 yang dilaporkan tidak terpenuhi unsuryakni unsur milik orang lain atau hak karena PT.
    Saksi: THAMRIN RICHARD TOBING : Bahwa saksi adalah pensiunan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman ;Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang diserahkan Pemerintah Daerah Pasamankepada PT.Agrowiratama ;Bahwa saksi tahu tanda tangan yang ada pada HGU PT.Agrowiratama ;Bahwa saksi hanya punya kewenangan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milk pribadisedangkan untuk HGU tidak, HGU adalah kewenangan pemerintah pusat ;Bahwa saksi tidak tahu apakah luas HGU sesuai dengan luas lahan yang dikuasai
    Pusat namun kalau dibawah 1000 (seribu) Ha adalahkewenangan Pemerintah Propinsi dan bisa didelegasikan ke Pemerintah Daerah ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-07-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2474 K/Pdt/2024
Tanggal 25 Juli 2024 — YANCE MAMBRASAR, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ GUBERNUR PAPUA BARAT DI MANOKWARI CQ BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YANCE MAMBRASAR, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ GUBERNUR PAPUA BARAT DI MANOKWARI CQ BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-03-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/PDT/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIII BANDUNG cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI VS Tn. RUDI SULARTO, dkk.
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIII BANDUNG cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI VS Tn. RUDI SULARTO, dkk.
    antara Penggugat dan Tergugat II tersebut menjadi tidaksah, karena pendaftaran akta jual beli tersebut hanya bersifat administratif;Bahwa ketika Penggugat membeli objek sengketa dari Tergugat Il,objek sengketa tidak dalam status tersita dan tidak dibebani haktanggungan oleh karena itu Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baikyang harus mendapat perlindungan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIRJEN KEKAYAANNEGARA KANTOR WILAYAH VIII BANDUNG cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI tersebut;2.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-01-2024 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 31-01-2024
Putusan PN SURAKARTA Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Skt
Tanggal 30 Januari 2024 — Pemohon:
1.IDA MASRUFI ROSIDAH
2.AUFAA LUQMANA REA
Termohon:
Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA JATENG Cq Kapolresta Surakarta Cq Kasat SABHARA Polresta Surakarta
35 — 12
  • Pemohon:
    1.IDA MASRUFI ROSIDAH
    2.AUFAA LUQMANA REA
    Termohon:
    Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA JATENG Cq Kapolresta Surakarta Cq Kasat SABHARA Polresta Surakarta
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 01-02-2023 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sda
Tanggal 23 Februari 2023 — Pemohon:
Djohan
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I cq. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
35 — 8
  • Pemohon:
    Djohan
    Termohon:
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I cq. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal 18 Nopember 2020 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANURIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
438 — 0
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANURIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 09-07-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — MUZARLIM GELAR RAJO LENGGANG, dkk. dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARATcq.KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUZARLIM GELAR RAJO LENGGANG, dkk. dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARATcq.KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq.KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERABARAT cq.
    Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 apabila atas suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikatsecara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihaklain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat
    Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997, apabila atas suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut denganiktikad baik dan secara nyata mengausainya, maka pihak lainnya yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menutut pelaksanaan haktersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itutelah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Khusus Anak
Putus : 10-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Slw
Tanggal 10 Oktober 2016 — xxxxxxxxxxxxxxxxx
95 — 11
  • pidana kepada Anak-anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun DAN kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal selama 6 (enam) bulan
    Menjatuhnkan pidana kepada Anakanak tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 2 (dua) tahun DANkewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakanoleh Pemerintah Kabupaten Tegal selama 6 (enam) bulan; 3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Anakanak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Anakanak tersebut tetap berada dalam tahanan; 5.