Ditemukan 2675953 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 01-08-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 1 Agustus 2023 — BANK INA PERDANA
3.PEMERINTAH KOTA SURABAYA
109 — 65
  • BANK INA PERDANA
    3.PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 15-04-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Drh
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
KORNELES SAPIA
Tergugat:
1.DAVID TOMATALA
2.GM PT.PLN PERSERO WIP MALUKU, MALUKU UTARA
3.PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN
Turut Tergugat:
CAMAT KAIRATU
131 — 128
  • Penggugat:
    KORNELES SAPIA
    Tergugat:
    1.DAVID TOMATALA
    2.GM PT.PLN PERSERO WIP MALUKU, MALUKU UTARA
    3.PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN
    Turut Tergugat:
    CAMAT KAIRATU
    PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN beralamat di Negeri Kamarian,Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.4.
    , menghimpundan menyalurkan aspirasi masyarakat, bersamasama denganPemerintah Desa membuat Peraturan Negeri/Desa;Bahwa Pemerintah Desa Kamariang dalam menjalankan tugasnya tidakpernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa apalagi terkait jual bellitanah untuk proyek strategis Pemerintah;Bahwa selain persoalan yang terjadi ini ada berbagai macam persoalandiamana Badan Permusyaratan Desa tidak pernah libatkan karenasesuai aturan Kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah Desaharus mendapakan
    , menghimpundan menyalurkan aspirasi masyarakat, bersamasama denganPemerintah Desa Peraturan Negeri/Desa;Bahwa Pemerintah Desa Kamariang dalam menjalankan tugasnyaapakah tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan, apalagi terkaitjual beli tanah untuk proyek strategis Pemerintah;Bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau Saniri bisa bersamasamadengan Pemerintah Desa meligitimasi satu akta atau peraturan yangtidak merugikan masyarakat;Bahwa Badan Permusyaratan Desa memiliki kewenangan untukmeligitimasi
    Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Negeri KamarianNomor 140/921/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda Bukti T.6;7. Fotocopy Surat Keterangan belum memiliki PBB dari Pemerintah NegeriKamarian Nomor 140/977/2018/ tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tandaBukti T17;Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Drh8. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Kamarian Nomor140/978/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda Bukti T18;9.
    dan identifikasi selalu melibatkan pihak Pemerintah DesaKamariang, Koramil, Babinsa serta pemilik lahan;Bahwa sebelum tahapan inventarisasi ada pendataan awal untukmengetahui lokasi kasar selanjutnya ada sosialisasi dimana kitamengundang Pemerintah Kecamatan Kairatu, Polsek Kairratu,Pemerintah Desa Kamariang dan masyarakat;Bahwa pihak Badan Pertanahan Kab.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-09-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 163 / B / 2015 / PT TUN. SBY
Tanggal 17 Nopember 2015 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut PT. Rajawali Nusantara Indonesia. vs 1. SEKOLAH DASAR (SD) TRISILA. 2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA
64 — 33
  • KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut PT. Rajawali Nusantara Indonesia. vs 1. SEKOLAH DASAR (SD) TRISILA. 2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 22-12-2021 — Upload : 24-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
Tanggal 22 Desember 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DK VS HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD.
489 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: 1. PT SUKSES BERSAMA AMPLASINDO, dan 2. JOHNY BINTORO NJOTO tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DK VS HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD.
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Waris
Register : 28-11-2012 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 44/PDT.G/2012/PN.KBJ
Tanggal 12 Nopember 2013 — - MILAP PURBA Vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA
93 — 31
  • - MILAP PURBA Vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 31/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 12 Mei 2020 —
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (Diwakili oleh WALIKOTA PALANGKA RAYA bernama FAIRID NAPARIN)
285 — 181
  • /p>

    - Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat dan Terggugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu (Daluarsa) dan Kompetensi Absolut

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

    2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002, Luas 594 M2 , atas Nama Pemerintah

    Kota Palangkaraya ;

    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002, Luas 594 M2 , atas Nama Pemerintah Kota Palangkaraya ;

    4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.536.000,- (Satu Juta Lima Ratus


    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
    Intervensi:
    PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (Diwakili oleh WALIKOTA PALANGKA RAYA bernama FAIRID NAPARIN)
    Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung,Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah,tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002,Luas 594 M2, atas Nama Pemerintah Kota Palangkaraya ;Him 4 dari 11 hlm.Put.Nomor 215/B/2020/PT.TUN.JKT.3.
    , atas Nama Pemerintah KotaPalangkaraya ;4.
    perkara a quo adalahSertipikat Hak Pakai Nomor 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan PahandutKota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 03 Agustus 2002,Surat Ukur Nomor 1102 tanggal 3 Agustus 2002, luas 594 M2, atas namaPemerintah Kota Palangkaraya (vide bukti P1 = T1=T Il Int1); Bahwa benar Surat Keputusan objek sengketa merupakan pengganti darisertipikat Hak Pakai Nomor 483/Desa Pahandut tanggal 23 April 1999 (videbukti T7) yang diterbitkan berdasarkan surat permohonan dari Almes atasnama Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
196 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-11-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 18-04-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 97/PDT/2014/PT BTN
Tanggal 5 Januari 2015 — Pembanding/Penggugat : YANA SURYANA Diwakili Oleh : YANDI DHARYANDI.SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri RI Cq Gubernur Banten Cq BUPATI PANDEGLANG Diwakili Oleh : PEPEN PENI YUDA.SH
81 — 28
  • Pembanding/Penggugat : YANA SURYANA Diwakili Oleh : YANDI DHARYANDI.SH
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri RI Cq Gubernur Banten Cq BUPATI PANDEGLANG Diwakili Oleh : PEPEN PENI YUDA.SH
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 14-04-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sbw
Tanggal 31 Mei 2023 — Penggugat:
L.AHMAD YAMIN
Tergugat:
BUPATI SUMBAWA
Turut Tergugat:
1.IBRAHIM PATAH
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
3.KANTOR PEMERINTAH DAERAH DESA DALAM
45 — 23
  • Penggugat:
    L.AHMAD YAMIN
    Tergugat:
    BUPATI SUMBAWA
    Turut Tergugat:
    1.IBRAHIM PATAH
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
    3.KANTOR PEMERINTAH DAERAH DESA DALAM
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slr
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
NURNIWATI Binti BABA'OANG
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
113 — 44
  • Penggugat:
    NURNIWATI Binti BABA'OANG
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    Bahwa di akhir tahun 1960an atau di awal tahun 1970an, OBJEKGUGATAN tersebut tanpa persetujuan BABA OANG di ambil alihpenguasaanya oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Selayar untuk dijadikan atau di gunakan Sekolah Taman Kanak Kanak;7.
    Bahwa setelah Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Selayar berubahnama di awal tahun 2000an menjadi Pemerintah Kabupaten Selayar( TERGUGAT ), Sekolah Taman Kanak Kanak Pertiwi tersebut tetapdalam lingkungan /kekuasaan Pemerintah Kabupaten Selayar;9. Bahwa di akhir tahun 2007, Pemerintahn Kabupaten Selayar( TERGUGAT I!)
    Bahwa atas Permohonan Pemerintah Kabupaten Selayar( TERGUGAT ) tersebut, TERGUGAT II tanpa ada konfirmasi terlebihdahulu ke Ahli Waris BABA OANG termasuk PENGGUGAT,TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas OBJEK GUGATANdengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0020 atas nama PemerintahKabupaten Selayar dan terdaftar dalam Pembukuan TERGUGAT Iltanggal 5 12 2007;11.Bahwa ditahun 2010, Pemerintah Kabupaten Selayar berubah namalagi menjadi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT )di mana
    tanpa izindari Ahli Waris BABA OANG termasuk PENGGUGAT, TERGUGAT memohon ke TERGUGAT II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atasOBJEK GUGATAN atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bahwa atasPermohonan Pemerintah Kabupaten Selayar ( TERGUGAT ) tersebut,Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SirTERGUGAT II tanpa ada konfirmasi terlebin dahulu ke Ahli Waris BABAOANG termasuk PENGGUGAT, TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat HakPakai
    atas OBJEK GUGATAN dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0020atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar dan terdaftar dalam PembukuanTERGUGAT II tanggal 5 12 2007;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bahwa di tahun2010, Pemerintah Kabupaten Selayar berubah nama lagi menjadi PemerintahKabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT ) di mana Sekolah TamanKanak Kanak Pertiwi tersebut tetap berada dalam lingkungan / kekuasaanPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT 1);Menimbang, bahwa dalam gugatannya
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 15 September 2016 — ., dkk Lawan: Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
37 — 12
  • ., dkkLawan:Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo /Bupati Sidoarjo, yangberkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya : 1. Dr. Heri Soesanto, SH., MH., KepalaBagian Hukum Setda Kab Sidoarjo, 2. Aries Saputro, SH., KasubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab Sidoarjo, 3.Machwal Anam, SH., Staf pada Bagian Hukum Setda Kab Sidoarjo,4.
    / Pemerintah Daerah,(TERGUGAT IT ) , setelah dipelihara oleh Perusahaan selama jangkawaktu yang ditentukanBahwa hingga saat ini tidak pernah ada pembangunan perumahan diatas tanah milik PENGUGAT (Yayasan Dharma Propinsi Jawa Timur)161718tersebut point (satu) dan point 2 (dua) permohonan ini; sehinggatidak ada obyek yang harus dipelihara dan tidak ada obyek yangharus diserahkan kepada TERGUGAT ITI (Pemerintah KabupatenSidoarjo).e Bahwa oleh karena SK Gubernur tersebut point 4 (empat) butir a telahbatal
    No 28 Tahun 2004 . tentangYayasan.Bahwa keberadaan Berita Acara Musyawarah Kelurahan Sepanjang KecamatanTaman Kabupaten Sidoarjo yang membuktikan Tidak pernah ada TIMVERIFIKASI yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (vide point 4 bukti ini).
    Pemerintah KabupatenSidoarjo/Bupati Sidoarjo sebagai Tergugat II (3).
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat I (2).Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo/Bupati Sidoarjo sebagai Tergugat II(3).
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-03-2015 — Putus : 05-06-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 10/PID.B/2015/PN.SKL
Tanggal 5 Juni 2015 — -SALMAN KOMBIH Bin ALIYAS KOMBIH.; MUSTAFA SULAIMAN SIREGAR Bin AMIR JAMALUDIN
68 — 9
  • Menyatakan Terdakwa.1.SALMAN KOMBIH Bin ALIYAS KOMBIH dan Terdakwa.2.MUSTAFA SULAIMAN SIREGAR Bin AMIR JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMALSUKAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH YANG DISUBSIDI PEMERINTAH;
    Dalihan Natolu bisa berwarna kekuninganatau kemerahan dan penjualan minyak tanah yang bersubsidiada batas harga penjualan sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)yang ditetapkan pemerintah;Bahwa saksi tidak mengetahui apa campuran minyak tanahyang dibawa oleh Para Terdakwa;Bahwa U.D. Dalihan Natolu sudah sekitar 10 (Ssepuluh) tahunberdiri, namun baru sekali ini Saksi mendapatkan minyak tanahyang dicampur atau dioplos sejak U.D.
    Kasi Perlindungan Konsumen(pengawasan peredaran barang dan jasa untuk wilayah kotaSubulussalam);Bahwa setahu' saksi badan usaha yang menyalurkanpendistribusian bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi oleh pemerintah untuk wilayah kota subulussalamadalah UD.
    Safriadi Manik, dan pengawasan minyak tersebutmelalui Pangkalan minyak milik Saksi AYT SIMBOLON dengankapasitas 70 KL (tujuh puluh kilo liter) atau 70.000 L (tujuhpuluh ribu) Liter, kKemudian Pangkalan Minyak milik saksi AYTSIMBOLON mendistribusikan ke agenagen pengecer yang adadi wilayah kota subulussalam yang terdiri dari 33 (tiga puluhtiga) agen pengecer;Bahwa maksud bahan bakar minyak dan gas bumi di subsidioleh pemerintah yang artinya harga yang dikurangi dari hargadasar atau bantuan dari pemerintah
    Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumidan Hasil olaha yang dipasarkan di dalam Negeri untukmemenuhi kebutuhan Masyarakat wajib memenuhi standarddan mutu yang ditetapkan pemerintah.3.
    Menyatakan Terdakwa.1.SALMAN KOMBIH Bin ALIYAS KOMBIHdan Terdakwa.2.MUSTAFA SULAIMAN SIREGAR Bin AMIRJAMALUDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana MEMALSUKAN BAHAN' BAKARMINYAK TANAH YANG DISUBSIDI PEMERINTAH;2.
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 28-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA BUNGKU Nomor 354/Pdt.P/2019/PA.Buk
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
25 — 14
    1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
    2. Biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019;
    AgamaKecamatan Menui Kepulauan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran,maka sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015Penetapan No.354/Pdt.P/2019/PA Buk Hal. 4 dari 5tentang Pelayan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam rangka Penerbitan akta Perkawinan, BukuNikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya dibebankan kepada AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah
    Biaya perkara sejumlah Rp. 96.000, (Sembilan puluh enam ribu rupiah)dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019;Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Selasa tanggal 19November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H. sebagai HakimTunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh HakimTunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 27-04-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Tng
Tanggal 8 Juni 2022 — Pemohon:
Drs. SAM YHON NADAPDAP, MM.
84 — 18

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
    2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menambahkan marga Nadapdap dibelakang nama Pemohon di seluruh dokumen yang dimiliki oleh Pemohon saat ini yang semula tertulis Sam Yhon menjadi Sam Yhon Nadapdap ;
    3. Menyatakan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 00063/2005/06/SM/2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun atas nama Sabar berlaku hingga tanggal 19 Oktober 2008 dan diperpanjang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 000255
    /0808/08/SM/2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun atas nama Sabar, berlaku hingga 19 Oktober 2011 tidak berlaku lagi ;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-08-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2127 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V, dkk VS ROOSTININGSIH, dkk
133 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V, sekarang menjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) JAKARTA V, dkk VS ROOSTININGSIH, dkk
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) JAKARTA V, berkedudukan di JalanPrapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, sekarang menjadiPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERIKEUANGAN RI Cq. DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DJKN DKI JAKARTA, Cq.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq. KEPALAKANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR, berkedudukan diJalan Dr.
    KEPALA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V, sekarangmenjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERIKEUANGAN RI Cg. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) Cg.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Blb
Tanggal 17 Oktober 2016 — Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung ( TURUT TERGUGAT I ) - 3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimenyan, ( TURUT TERGUGAT II) - 4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.
63 — 14
  • Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung ( TURUT TERGUGAT I )- 3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimenyan, ( TURUT TERGUGAT II)- 4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.
    Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalRI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Cq. KepalaKantor PertanahanKabupaten Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGATl;3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala DaerahProvinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala DaerahKabupaten Bandung Cq. Camat Kepala WilayahKecamatan Cimenyan, untuk selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT Il ;4. Pemerintah RI Cq.
    Bahwa, perlu dijelaskan kedudukan TERGUGAT adalah selaku pemilikterakhir yang sah atas kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas,tentunya) mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah tersebut untukdijadikan apapun termasuk kepentingan bisnis, sehingga TERGUGAT untukmelaksanakan bisnisnya di bidang properti telah menempuh prosedur hukumyang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten Bandung ;4.
    Maret 1980 Nomor : 1230K/Sip/1980 yang menyatakan : pembeli yang beritikad baik harusmendapat perlindungan hukum;16.Bahwa, perlu dijelaskan pula kedudukan PENGGUGAT REKONPENSIadalah selaku pemilik terakhir yang sah atas kepemilikan tanahsebagaimana tersebut di tas, tentunya mempunyai hak untukmemanfaatkan tanah tersebut untuk dijadikan apapun termasuk kepentinganbisnis, sehingga PENGGUGAT REKONPENSI untuk melaksanakanbisnisnya di bidang properti telah menempuh prosedur hukum yang berlakukepada Pemerintah
    Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat telan sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang undang No.5Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok pokok Agraria, Undang undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan pemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri NegaraAgraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan peraturanpelaksanaan lainnya.Atas dasar uraian
    (tujuh ratus sembilan meterpersegi) persil 112, Kav.50/12,PLL No.6/1991; Bekas jalan desa dengan luas 3.693 m (tiga ribu enam ratusSembilan puluh tiga meter persegi) persil 89, Kav.106/7,PLLNo.224/1991;Menimbang, bahwa dengan demikian penutupan jalan Desa yang adadisebelah Barat dari tanah Penggugat tersebut adalah berdasarkan hukumkarena telah disetujui oleh Tergugat, Pemerintah Jawa Barat dengan disepakatioleh pihak Kepala Desa Mekarsaluyu dan warga;Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti jalan
Pengadilan PN JEMBER Perdata Tanah
Putus : 15-09-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Jr
Tanggal 15 September 2014 — RUMINAH M e l a w a n Pemerintah Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) di Surabaya, Cq. Bupati Jember (Pemerintah Kabupaten Jember) Cq. Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGAT; DALAM INTERVENSI : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI, beralamat di Jalan A. Yani No.668, Kertosari, Jember, selanjutnya disebut sebagai .................
32 — 16
  • RUMINAH M e l a w a n Pemerintah Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) di Surabaya, Cq. Bupati Jember (Pemerintah Kabupaten Jember) Cq. Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGAT;DALAM INTERVENSI :PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI, beralamat di Jalan A. Yani No.668, Kertosari, Jember, selanjutnya disebut sebagai .................
    GubernurJawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) diSurabaya, Cq. Bupati Jember (Pemerintah KabupatenJember) Cq. Kepala Desa Pecoro KecamatanRambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebutsebagai ... TERGUGAT;DALAM INTERVENSI : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI,beralamat di Jalan A.
    eens eee ea eee e ee ene ea enees PENGGUGAT INTERVENSI,;1 SADJI, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Lahir di Jember 13071957,Alamat Dusun Krajan, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, KabupatenJember, selanjutnya disebut sebagai... eee TERGUGATINTERVENSI I;2 RUMINAH, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Lahir di Jember 17071957,Alamat Dusun Krajan, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, KabupatenJember, selanjutnya disebutSCDAQAL...eeeeceeeseceesteceenteeees caeeeaaceeeaceeeneeeetteeeeneeeees TERGUGATINTERVENSI IT;3 Pemerintah
    Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq.Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) diSurabaya, Cq.
    Bupati Jember (Pemerintah Kabupaten Jember) Cq.Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebut sebagal o...eeeeee cceeeseceesseeeetteeeensees TURUTTERGUGAT INTERVENSI,;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah meneliti dan mempelajari suratsurat bukti dan mendengar keterangansaksisaksi dalam perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Januari 2014yang dibuat dan ditandatangani
    SRATUN yang tidak lainadalah orang tua kandung Penggugat dan Bapak Mertua Tergugat ll, dankemudian sejak tahun 1990 sampai Desember 2013, Obyek Sengketa dikuasaidan dikerjakan serta diambil hasilnya oleh Para Penggugat dan selama ParaPenggugat menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil dari Obyek Sengketa,tidak ada Masyarakat setempat serta Instansi Pemerintah yang merasa keberatandan apa lagi Penggugat 1, telah mengabdi pada Negara sebagai Kepala DesaPecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 07-11-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 95/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. H. Muh. Djabbar, MM.MBA, Melawan Bupati Jeneponto
54 — 25
  • Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. H. Muh. Djabbar, MM., MBA NIP. 195609031977011005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c);-----------------------------------------------------------------------2.
    Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH. MH., NIP. 1966042019910310008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupten Jeneponto.--------------------------------------------------3.
    Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-b Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khusus pada daftar lampiran nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Sarif, SH. MH., NIP. 1966042019910310008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupten Jeneponto.----------------------------------------------------4.
    ,MBA,NIP : 195609031977011005,Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) ditentukan dalanpasal 10 huruf a sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahum2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang PerubahanAtass Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang menentukan alasanalasan pemberhentian dari jabatan struktural adalah : a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;b.
    Bukti P18 :Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.19. Bukti P19 :Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStruktural. 20. Bukti P20 :Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nokor 100 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.21.
    : Foto copy Pasal 4 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 16Tahun 2003;Bukti T16 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Juncto Perauturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor :100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural.
    struktutral eselon Hb lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
    Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atasPeraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 25-01-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
RANDOLPH LATUMAHINA
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Medan
2.Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan
Turut Tergugat:
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
145 — 57

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Eksepsi:

    1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan Dunia Wunderbar Medan antara Pemerintah kota Medan dengan PT.
    Sasana Mitra Lestari Nomor : 556.4/15321, NOMOR : 01/SMILE/2003 tanggal 27 Agustus 2003;
  • Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan Dunia Wunderbar Medan antara Pemerintah kota Medan dengan PT.
    Sasana Mitra Lestari Nomor : 556.4/15321, NOMOR : 01/SMILE/2003 tanggal 27 Agustus 2003;
  • Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan Dunia Wunderbar Medan antara Pemerintah kota Medan dengan PT.
    Pemerintah kota Medan) kepada Penggugat yang terletak dijalan Jend.
    seluruh pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.590.812.500 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum sebagai bentuk pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan Dunia Wunderbar Medan antara Pemerintah kota Medan dengan PT.
    Penggugat:
    RANDOLPH LATUMAHINA
    Tergugat:
    1.Pemerintah Kota Medan
    2.Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan
    Turut Tergugat:
    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2009
Tanggal 25 Agustus 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG VS PT WAI HITAM
53 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG VS PT WAI HITAM
    yang mengatur, maka berdasarkan hal tersebuttidaklain bahwa Majelis Hakim Judex Facti menyimpulkan dan berpendapat sendiritanpa mencantumkan pasalpasal yang dapat menguatkan pertimbangan hukumtersebut;Bahwa pengurusan piutang Negara yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali adalah mempunyai hak istimewa (privilege) untuk didahulukanpenagihannya sesuai Pasal 1137 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangmenyatakan: "Hak dari pada Kas Negera, kantor lelang dan lainlain badan umumyang dibentuk aleh Pemerintah
    Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (asas Lex SpecialisOerogat Lex Generale), sehingga bilamana pengurusan piutang negara yangmempunyai sifat kekhususan tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim JudexFacti, pengurusannnya harus ditempuh melalui jalur pengadilan, maka hal tersebutbertentangan dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa dengan demikian, selaku instansi pemerintah yang diberikan kewenanganmelakukan pengurusan piutang Negara macet yang diserahkan pengurusannya olehPT Bank Pembangunan