Ahmad Soetarjo,tempat/tanggal Lahir diSurabaya, 20 Maret 1974 (Umur 44 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan Dokter,tempat tinggal di Villa Mutiara Lido Blok A.1 Nomor 17, Rt.019 Rw.005, DesaCigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat II;Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia cq. Kepala kantorWilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat cq. Kepala kantorKementerian Agama Cikarang Kabupaten Bekasi cq.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA c.g. DIREKTORAT JENDRALADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan di JalanH.R.

(Tergugat Ill) berkedudukan di Kota Batam dan Surat KeputusanDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.030987681 tanggal14 Desember 2015 tentang perubahan data perseroan PT.

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempattinggal di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo karena pada saat ituTergugat bertugas di Balai Diklat Kementerian Agama surabaya. Padatahun 2010 Penggugat bersepakat pindah mengikuti pindah tugas kerjaTergugat di Balai Diklat Kementerian Agama Jakarta dan tinggal diKecamatan Kramatjati Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.3.

Menteri di Kementerian ; Jaksa Agung ; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Kepala Badan Intelejen Negara Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementerian ;Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural ; Sekretaris Mahkamah Agung ; Gubernur di Instansi Daerah Kabupaten/Kota ;Bupati/Walikota di Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden ;Menimbang, bahwa objek sengketa a guo adalah Surat PengumumanNomor : 810/159/402.201

Calon Pelamar merupakan lulusan dari sekolah Menegah Atas(SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan danKebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan PerguruanTinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BANPT) dan terdaftar diForlap Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI

Calon Pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas(SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan danKebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan PerguruanTinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalamBadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BANPT) dan/atau Pusdiknakes/LAMPT Kes ;Dan selanjutnya dalam angka 5 ketentuan tersebut menyampaikan Instansidapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik dankebutuhan masingmasing

Pendidikan danKebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan PerguruanHalaman 102 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBYTinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalamBadan Akreditasi Negara (BANPT) dan/atau Pusdiknakes/LembagaAkreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPT Kes) ;b) Ijasah yang diperoleh dari sekolah/Perguruan Tinggi Luar Negeriharus mendapat Penetapan penyetaraan dari Panitia Penilai ljasahLuar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan

Pendidikan danKebudayaan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi DalamNegeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi Negeri (BANPT) dan/atau Pusdiknakes/LAMPTKes, serta pada huruf c juga disampaikan agar Kementerian/Lembaga danPemerintah Daerah yang sebelumnya telah menyatakan pelamar tidakmemenuhi persyaratan terkait akreditasi dan sertifikasi, segera melakukanverifikasi ulang dan apabila terdapat peserta yang persyaratannya telah sesuaiPerubahan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq.KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI danBANGKA BELITUNG cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) JAMBI,berkedudukan di Jalan Dr.

., Kepala BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Memerintahkan kepada Terlawan Eksekusi PT BPR Gunung Mas(Terlawan 1) untuk menyerahkan Surat kendaraan yaitu BPKB Nomor M06530800 yang telah diikat dengan jaminan fidusia Nomor:02/2018tanggal 22 Mei 2018 yang di tindaklanjuti dengan terbitnya SertifikatJaminan Fidusia No.W 13.00397362 AH 05.01 tahun 2018 tanggal 7 Juni2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Provinsi Jawa Tengah;7.

Memerintahkan kepada Terlawan PT BPR Gunung Mas untukmenyerahkan Surat kendaraan yaitu BPKB Nomor M06530800 yangtelah diikat dengan jaminan fidusia Nomor: 02/2018 tanggal 22 Mei 2018yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia No.W13.00397362 AH 05.01 tahun 2018 tanggal 7 juni 2018 yang dikeluarkanoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ProvinsiJawa Tengah kepada Pelawan;6.

., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum Tamam dan Partners, beralamat di JalanPisangan Lama Ill Nomor 1, Rt.003 Rw.006, PisanganTimur, Pulogadung, Jakarta Timur;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, tempat kedudukandi Jalan Selaparang Blok B 15 Kav. 8, Gunung SahariSelatan, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta;DIREKTUR) JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan MedanMerdeka

Sertipikat Hak Pakai Nomor 468/Gunung Sahari Selatan, NIB0901020103060 Letak Tanah Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 73,Surat Ukur 00171/Gunung Sahari Selatan/2016 Luas 1150 MeterPersegi tanggal diterbitkannya 08122016 oleh Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, berkedudukan di jalanSelaparang Blok B15 Kav. 8 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran,Jakarta Pusat atas nama Pemerintah Republik Indonesia CqKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal PerhubunganPemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian

Memerintahkan Kementerian Perhubungan RI c.q Direktorat JenderalPerhubungan Laut cq. KSOP Kelas Il Pontianak dan/atauSyahbandar/Kepala Administrator Pelabuhan terkait lainnya untuk segeramenahan kapalkapal milik Para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 222Undang Undang Nomor 17/2008;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasbarangbarang milik Para Tergugat:;6.

Memerintahkan Kementerian Perhubungan RI c.q Direktorat JenderalPerhubungan Laut c.q. KSOP Kelas Il Pontianak dan/atauSyahbandar/Kepala Administrator Pelabuhan terkait lainnya untuk segeramenahan kapalkapal milik Para Termohon Kasasi (semula ParaTerbanding/Para Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 222 Undang UndangNomor 17/2008:. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasbarangbarang milik Para Termohon Kasasi (semula ParaTerbanding/Para Tergugat):.

Pendidikan NasionalRepublik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Bidang Perencanaan berdasarkan SuratKeputusan Pejabat Direktur Politeknik Negeri Ambon (lr.

Berdasarkan usulan proposal tersebut pihak Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti)melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukannilai Pagu anggaran untuk tiaptiap Satker dilingkungan kementerianpendidikan tinggi termasuk Politeknik Negeri Ambon;c. Pihak Dikti menyampaikan jadwal pembahasan anggaran masingmasingSatker dengan Kementerian Keuangan RI;d.

Setelah mendapatkan jadwal kegiatan pembahasan anggaran kemudianDirektur. memerintahkan saksi untuk mengikuti kegiatan pembahasananggaran di Kementerian Keuangan dengan membawa usulanusulan datapendukung anggaran;Bahwa dalam pembahasan anggaran tersebut saksi berhubungan langsungdengan Pak. Awan sebagai petugas Kementerian Keuangan RI yang ditugaskansebagai pembahas atas pengusulan anggaran kegiatan Satker Politeknik NegeriAmbon tahun 2012.

Sebab karena pembayaran pada tahun 2010 setelah dilakukan audit olehInspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dinyatakan tidak ada temuansehubungan pembayaran tanah tahun 2010 itu.

diusulkan oleh bagian Perencanaan dapatterlaksana dengan baik, maka Kementerian Pendididkan Nasional RepublikIndonesia mengangkat Pejabat ( PLT ) Dierktur Politehnik Negeri Ambon yangpada saat itu dijabat oleh Ir.

WAN MENAK SALIMUDIN, SH dengan JOHANES SRI TRISWOYO, SH Nomor : W11-KP.03.03-2469 tanggal 24 Oktober 2008.26) Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat atas nama JOHANES SRI TRISWOYO, SH tanggal 01 November 2010. 27) foto copy 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran No.

SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 Tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,-.28) foto copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan tanda bintang.29) foto copy 1 (satu) lembar surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : S- 625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM.30) Asli 1 (satu) lembar

Sholikhin.48) Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 November 201049) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. NURSIAH Binti H.

Sungai Raya;Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI atasnama Abdul Bari Azed tanggal 22 Maret 2010 yang menyatakan :1. Tanah H. Nursiah binti H. Said yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS) Klas II A Pontianak (seluas 57.585 m2) sejak 1965 belumpernah mendapat pembayaran ganti rugi dari Kementerian Hukum danHAM.2. Pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Kementerian Hukumdan HAM kepada H. Nursiah binti H.

Sungai Raya;Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI atasnama Abdul Bari Azed tanggal 22 Maret 2010 yang menyatakan :7al, 61 dari 360 hal Ptsn Pkr No. 28/Pid Sus/TP Korupsi/2012/PN Prk.1. Tanah H. Nursiah binti H. Said yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS) Klas II A Pontianak (seluas 57.585 m2) sejak 1965 belumpernah mendapat pembayaran ganti rugi dari Kementerian Hukum danHAM.2. Pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Kementerian Hukumdan HAM kepada H.

Kalbar ;Bahwa anggaran tanah lapas klas Il A Pontianak diusulkan pada saatpembahasan Rapat Kerja Kementerian dan Lembaga (RKKL) dengankementerian keuangan ;Bahwa Biro Perencanaan dari kemkumham pusat yang hadir pada saatpembahasan usulan anggaran tanah lapas klas II A Pontianak pada saat RapatKerja Kementerian dan Lembaga (RKKL) dengan kementerian keuangan ;Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai Lapas klas If A Pontianak sejak tahun1965 ;Bahwa saksi tidak tahu dasarnya lapas klas II A Pontianak menguasai

Wilayah III ITJEN Kementerian Hukum dan HAM ;e Tahun 2002 Direktur Lalu Lintas Imigrasi DITJEN Imigrasi ;e Tahun 2006 Kepala Kanwil Kementerian Kehakiman Jawa Timur ;e Tahun 2007 SESDITJEN Imigrasi ;e Tahun 2008 Inspektur Jenderal Kemenkumham RI sampai sekarang ;Bahwa sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian Hukum dan HAM RItersebut tugas saksi adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsipengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;Bahwa hubungan sakai dengan tanah

Bahwa hal tersebut berakibat pada Penggugat di duga melakukan Penyelundupanbarang oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea Dan Cukali , KanwilJateng dan DIY, sehingga Penggugat dan Tergugat II diperiksa oleh Penyidik PNSKementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea Dan Cukai , Kanwil Jateng danDIY. Sedangkan Sdr.

Bahwa hal tersebut berakibat pada Penggugat di duga melakukan Penyelundupanbarang oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea Dan Cukal , KanwilJateng dan DIY, sehingga Penggugat dan Tergugat II diperiksa oleh Penyidik PNSKementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea Dan Cukai , Kanwil Jateng danDIY. Sedangkan Sdr.

Foto CopySurat Kementerian Hukum fdan HAM Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor AHUAH.01.030120519 Perihal Pemberitahuan PerubahanData Peseroan PT. Multi Berca International tanggal 22 Maret 2017, selanjutnyadiberi tanda bukti P 2 ;3. Foto Copy Surat Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan LuarNegeri Nomor 04.PI67.17.0208 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil(PITPT) tanggal 10 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P 3 ;4.

Multi Berca International adalah TUANMAHA AWAN BUWANA, dimana berdasarkan bukti Surat Penggugat P2 berupa Suratdari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia kepada Notaris HERLINA PAKPAHAN, SH. perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;6. Bahwa TERGUGAT II berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara (BUMN) pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Badan UsahaMilik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yangseluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melaluipenyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan.Hal. 3 dari 42 Hal.

Putusan Sela No. 16/Pdt.G/2011/PN.Spg19.20.21.22.23.BahwaTERGUGAT I dengan sengaja menghilangkan dan meniadakan DIPA/MAK Program Konstruksi Penataan Lahan di Sumenep senilai Rp.1.250.000.000 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal sudahdalam proses tender dengan nomor kode lelang 392126 sebagaimanaterdapat dalam website LPSE Kementerian Perindustrian.Bahwa TERGUGAT I dengan sengaja merubah DIPA/MAK ProgramPembuatan Tanggul/Galengan Pergaraman di Sumenep senilai Rp.13.500.000.000 (Tiga

Perindustrian RI denganitikad baik telah memberikan semua data yang diminta oleh SaudaraGada Rahmatullah, tetapi oleh yang bersangkutan data tersebutdisalahgunakan untuk menggugat Kementerian Perindustrian RI.Padahal dalam Kesepakatan Perdamaian telah ditetapkan klausulHal. 9 dari 42 Hal.

Putusan Sela No. 16/Pdt.G/2011/PN.Spgbahwa informasi data yang diberikan tidak untuk disalahgunakandan/atau dikomersialisasikan.e Seharusnya dengan telah dipenuhinya ketentuan dalam KesepakatanPerdamaian, Saudara Gada Rahmatullah tidak berhak lagimengajukan gugatan kepada Kementerian Perindustrian RI.

Garam (Persero) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur belum pernah mendapatbantuan dari pemerintah melalui APBN Kementerian Perindustrian RI.Disampaikan pula bahwa bantuan pembinaan garam yang diberikan kepadaPT.

Kepala Keluarga SYAHRIL SYAH SIKUMBANGNo.1205192907080005, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan CapilKabupaten Langkat (bukti P2) ;Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.014/14/IV/1994, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Stabat (bukti P3) ; Foto Copy Ijazah Sekolah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan atasnama, tempat dan tanggal lahir LILI ANISYAH PUTRI, yang dikeluarkan olehDirektur Politeknik Kesehatan Medan (bukti P4); 5.

1994; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti bertanda P1 dan P5 ; Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P5 berupa fotocopy Kutipan AktaKelahiran Nomor : 3735/INCS/2001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa tertulis bernama, tempatdan tanggal lahir LYLI ANISYAH PUTRI lahir di Batang Serangan, 10 Juli 1993; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 Foto Copy Ijazah Sekolah PoliteknikKesehatan Kementerian

Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XVIII PROVINSI SULTRA
Terbanding/Tergugat III : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa PaketPekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi DaratWilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Biro LayananPengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, KelurahanGambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikankuasa kepada Sirajuddin, S.H., Tenaga Ahli Hukum Biro LayananPengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara

, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat I;2.

KW230/312/X1/2013 dari Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah VII KPKN Jakarta IV tertanggal 15 November 2013.(Foto copy dari foto copy);Fotokopi Kwitansi bercap Kedua No. KW230/31 2/X1/2013 dari Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal KekayaanNegara Kantor Wilayah VII KPKNL Jakarta IV tertanggal15 November 2013.

(Foto copy dari foto copy);Fotokopi Kutipan Risalah Lelang No. 312/2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratHalaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor 333/Pat. G. Plw/2014/PN. Jkt. Sel19. Bukti T11920. Bukti T1 2021. Bukti 712122. Bukti T1 2223. Bukti 112324. Bukti T1 2425.

S3175/WKN.7/KNL.04/2013 penyampaian kutipan risalah lelang No. 312/2013 untukproses batik nama dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV tertanggal 18November 2013.

(Foto copy dari foto copy);Fotokopi Surat serah terima dokumen dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara Kantor Wilayah VII Jakarta Kantor Pelayanan 4 Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IVtertanggal 22 November 2013.

Eksepsi Terlawan Ill.Bahwa Terlawan Ill dalam Eksepsinya telah menyatakan bahwa gugatan periawanan Periawanadaian gugaian periawanan Persona Standi in Juditio, dengan alasan bahwa Terlawan III tidak dapat berdirisendiri tanpa dikaitkan dengan Pemerintah R. dan Kementerian Keuanag R. Direktorat Jenderal KeuanganNegara serta Kanwil DKI Jakarta yang merupakan atasan Terlawan Ill.

, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-142 AH.04.03-2020, tanggal 29 Januari 2020 beralamat di Ruko Panda RR Square Kav. F (Depan Polda DIY), Jalan Ringroad Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, DIY 55284;

, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-69 AH.04.03-2018, beralamat di Jalan Maengket No.5 RT.002 RW.07, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara 14240;

AA.46637.Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tersebutmenetapkan sebagai berikut Terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2011melepaskan hak atas tanah pekarangan rumah di Jalan AmbulomboNomor 4 Kompleks Dep.

., KeputusanDirektur Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Direktorat JenderalCipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No. 2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 dan Keputusan Direktur Penataan Bangunan danLingkungan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PekerjaanUmum No. 2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 sebagaimana tersebut pada butir 1),2), dan 3) diatas sebagai berikut:Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jl. Ambulombo No. 4Komplek Dep.

SBR 040/WPB.12/KP.0222/KEU/2011 tanggal 17Oktober 2011 Hal: Tanda Lunas Angsuran Sewa Beli Rumah NegariGolongan Ill), maka untuk rumahnya diterbitkan KeputusanHal. 32 Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2017/PN.Tng.Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Direktorat JenderalCipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No. 2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang PENYERAHAN HAKMILIK RUMAH NEGARA GOLONGAN IIHD NO.

AA.46637 TERLETAK DIJALAN AMBULOMBO NO. 4 KOMPLEKS DEP.KEUANGAN KARANGTENGAH TANGERANG KEPADA SAUDARA UTJU RACHMAT SH.Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan pada DirektoratJenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No. 2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 tersebut menetapkan Menyerahkan Hak milik RumahNegara HD No. AA.46637 terletak di Jalan Ambulombo Nomor 4 KompleksDep.

AA.46637 TERLETAK DI JALAN AMBULOMBO NO. 4KOMPLEKS DEP.KEUANGAN KARANG TENGAH TANGERANGKEPADA SAUDARA UTJU RACHMAT SH.Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentangMELEPASKAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN TERLETAK DIJALAN AMBULOMBO NO. 4 KOMPLEKS DEP. KEU AN GANKARANG TENGAH TANGERANG HD NO.

SAPTAGUNAketerangan : 4 (emapt) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanankendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh DionJulianto;1 (satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 756/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;1(satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 748/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;1 (satu) bundel

Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 744/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 742/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga kerjaan1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 734/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan

MenteriKehakiman Dan HAM RI No: C719.HT.03.01Th.2002; 1 (satu) lembar Angka Pengenal ImportirUmum (APIU) Nomor :090609443P tertanggal 3 Oktober 2013 Kementerian Perdagangan DinasKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan PropinsiDKI Jakarta;Hal.53 dari 65 Put.

SAPTAGUNA keterangan : 4(emapt) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan AnkaiD23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto ;1 (satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 756/BTBBG/II/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;l(satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 748/BTBBG/II/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;49505152a354ao56575859601

(satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 744/BTBBG/II/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 742/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga kerjaan1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 734/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan

Putusan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Jkt.PstKecamatan Sukarame dari Kementerian Agama Republik Indonesia daripernikahan tersebut telah dilahirkan anak kesatu lakilaki yang bernama IrsyadFadil Rahmat Butarbutar yang lahir di Jakarta tanggal 14 Oktober 2008sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah pada Kutipan Akte KelahiranAnak Pemohon, yang seharusnya tertulis Tommy Rickson Butarbutar.Penggantian nama ini demi keperluan / keabsahan administrasi / surat menyuratanak Pemohon.Menimbang

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitassebagai Pemohon dalam perkara a quo, dan oleh karena itu Pemohon dapatditerima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5 dihubungkan denganketerangan saksisaksi, terbukti bahwa Pemohon menikah dengan AnaRosdiana Ana Rosdiana, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor315/16/x/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, KecamatanSukarame dari Kementerian

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.735/2007 yang semula bernama IKA NURJANAH menjadi nama IKA NURJANNAH sesuai dengan Ijazah Pemohon berupa Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: Ma.383/02.02/PP/01.1/5/2017 atas nama IKA NURJANNAH yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Pemohon sudah berkonsultasi kepada pihak Keluarga untukmengganti nama Pemohon menjadi IKA NURJANNAH, yang mana Para saksimengetahui maksud Pemohon merubah nama pemohon pada akta kelahiranHalaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pat.P/2021/PN MdnPemohon yang semula bernama IKA NURJANAH dirubah menjadi IKANURJANNAH agar nama Pemohon mengikuti nama sesuai dengan ijazahPemohon bukti P3 berupa~ lIjazah Madrasah Aliyah Nomor:Ma.383/02.02/PP/01.1/5/2017 atas nama IKA NURJANNAH yang dikeluarkanoleh Kementerian

Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yangtertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.735/2007 yang semulabernama IKA NURJANAH menjadi nama IKA NURJANNAH sesuaidengan ljazah Pemohon berupa ljazah Madrasah Aliyah Nomor:Ma.383/02.02/PP/01.1/5/2017. atas nama IKA NURJANNAH ~ yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 2 Mei2017;3.