Tergugat pada tanggal15 Desember 1995 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat NikahKUA Kecamatan Nabire sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor224/03/1/1996 tertanggal 2 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanNabire;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama di Nabire rumah orang tua Penggugat tahun 1995 2000 pindahke Serai Papua 2000 2002 pindah lagi ke sorong 2002 2004 terus 2004 sekarangdi Magelang karena suami kena PHK

Penggugat setelan berumah tangga denganTergugat hanya berlangsung sampai 1998 karena pada tahun tersebut Tergugat telahmenghianati Penggugat, kemudian Penggugat maafkan namun temyata kejadiantersebut berulang, Tergugat bermain di belakang dengan perempuan lain, kKemudianrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antaraPenggugat dengan Tergugat teijadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, diantaranya:4.1 Bahwa setelah mendapatkan PHK

KelurahanMagersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang saksi telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayahkandung Penggugat.Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 dan telahdikaruniai 5 orang anak;Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksidi Nabire sampai tahun 2004 , setelah Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakan di Magelang karena Tergugat di PHK

Masalah ekonomi, sejak Tergugat di PHK dari PT Leces, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Bekerja tidak menentu dan tidakmemberi nafkah;b. Tergugat suka main judi pacuan merpati oleh Penggugat dinasehati dan tidak adaperubahan;c. tahun awal 2009 Tergugat masuk LP ( Lembaga Permasarakatan ) terlibatpencurian rel Lori, pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat masuk lembagapermasarakatan kembali, terlibat penadah daging kambing. Penggugat tidak bisamerubah sikap Tergugat;.

adalahtetangga Penggugat;e Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;e Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat danbelum dikaruniai anak;e Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan baik, dan saat ini keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selamakurang lebih 3 bulan dan Tergugat pulang tinggal di rumah orangtuanya ;e Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pisah antara Penggugat danTergugat, karena Tergugat di PHK

Penggugat agar bersabardan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya rumahtangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi ekonominya sejak di PHK

dikaruniai 2(dua) orang anak, yang sekarang ada pada Penggugat ;e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;e Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat, mengetahuinya dari cerita Tergugat ;e Bahwa yang menjadi penyebab perselisihannya Penggugat dan Tergugat adalahkarena masalah ekonomi, dimana Tergugat di PHK

menguatkan dalildalil gugatannya masingmasingdari Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi keluarganya yang bernamaSAKSI I PENGGUGAT yang merupakan Tante Penggugat dan Tergugat telahmenghadirkan saksi keluarganya yang bernama SAKSI IT PENGGUGAT yangmerupakan kakak kandung Tergugat yang telah memberikan keterangan diatassumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagitelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, karenaTergugat di PHK

e Bahwa saksi keluarga dari masingmasingnya sudah berusaha menasehatiPenggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;e Bahwa saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidaksanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatdapat dilihat dari keadaan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggalsatu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang penyebabnya adalah karena masalahekonomi, karena Tergugat di PHK

Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) Penggugat adalah karena alasan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara Tunai seketika dan sekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp37.103.208,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga ribu dua ratus delapan rupiah);4.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi PHK berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp18.187.725,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Juni 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kompensasi hak PHK kepada Penggugat berupa uang penggantian hak dan uang pisah berjumlah Rp. 2.102.025,- (dua juta seratus dua ribu dua puluh lima rupiah

strong>M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibanya membayar hak kompesasi pensiun kepada Penggugat sebagaimana ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat kompensasi PHK

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan apa yangdianjurkan/disarankan oleh mediasi, maka semestinya Tergugat melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugatdengan dasar adanya keadaan yang memaksa (force majeur),sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam : UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dalam Pasal 164 ayat (1), menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugiaan

pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pekerja dan tidakadanya perintah kerja dari pihak pengusaha;Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur hubungan kerja yangmenyatakan bahwa terjadinya hubungan kerja adalah denganadanya pekerjaan, upah dan perintah, namun hal tersebut tidakterjadi lagi sejak gempa terjadi dan pengusahapun tidakmelaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar upahpekerja dan hakhak lainnya, walaupun Tergugat dalamjawabannya secar lisan yang menyatakan bahwa Tergugattidak pernah melakukan PHK

terhadap Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapatanMajelis Hakim telah terjadi PHK antara Para Penggugatdengan Tergugat disebabkan oleh bencana alam (ForceMajeur);Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugattelah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 (1)UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan, maka dengandemikian PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahsudah sah menurut hukum;Bahwa walaupun

Bahwa tidak benar TERGUGAT melakukan Pemutusan HubunganKerja ( PHK ) terhadap PENGGUGAT, melainkan yang sebenarnyaadalah bahwa hubungan kerja antara TERGUGAT denganPENGUGAT telah berakhir oleh karena berakhirnya Perjanjian Kerjadisebabkan jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir dalam hal iniyaitu 31 Juli 2019:4.

berakhir secarahukum tanggal 31 Juli 2019, maka tidak berdasarkan hukum tuntutanPENGGUGAT agar tetap dipekerjakan kembali dengan upah pokokyang ditatapkannya sendiri sebesar Rp. 8.543.850,00 ( delapan jutalima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah ),bahwa tuntutan PENGGUGAT tersebut menunjukanINKONSISTENSI yang mana bertentangan dengan sikap ataupendiriannya yang dinyatakan dalam perundingan bepartit maupundalam mediasi yang mana PENGGUGAT menerima PemutusanHubungan Kerja ( PHK

berdasarkanpasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 danKeputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 100 Tahun 2004, Penggugat menganggapsebagai Pekerja Waktu Tidak Tentu (Pekerja Tetap), sehinggaPenggugat berkeberatan diputus hubungan kerjanya sebelummasa kontrak berakhir;17Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah/menyangkalsebagai berikut :1.Bahwa tidak benar TERGUGAT melakukanPemutusan Hubungan Kerja ( PHK

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 menyatakan bahwa setiap pekerja yang di PHK olehPengusaha secara sepihak atau tanpa adanya penetapan dariPengadilan hubungan industrial, maka tetap melaksanakankewajiban dan diberi hak untuk tetap mendapatka upah hinggaperkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.25b.

pukul 06.30WIB dan melakukan pengisian daftar hadir (absensi), namun tanpa sebabatau alasan yang jelas Penggugat ditegur/dimarahi oleh Tergugat karenadianggap datang terlambat yang selanjutnya Tergugat menyuruh/memerintahkan Penggugat agar berhenti bekerja ;Bahwa terhadap perintah Tergugat agar Penggugat berhenti bekerja yangdirespon secara spontan oleh Penggugat, karena Penggugat tidakmelakukan kesalahan apapun namun diperlakukan tidak sewajarnya dengan mengatakan : berhenti berhentilah buat surat PHK

Tertentu(PKWTT) ;Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 161 ayat(1) dan pasal 164 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, menyatakan : Pemutusan hubungan kerja denganalasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruhberhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaanmasa kerja 3 (tiga) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;Bahwa oleh karena adanya PHK

untukdikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakanbahwa Penggugat melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kerjayang diberlakukan oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah mendapatkanSurat Peringatan tertulis baik surat peringatan pertama hingga surat peringatanketiga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan KerjaHalaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.susPHI/2018/PN.Jmb.yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan HubunganKerja (PHK

Nomor ; 37/PUUIX/2011 tanggal 19 September 2011, dan SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungHalaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.susPHI/2018/PN.Jmb.Tahun 2015, Maka Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan Petitumangka 5 (lima) berupa upah proses sebesar 6 bulan Upah;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHk

Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung tersebut harus ditolak oleh karenapertimbangan hukum tersebut melanggar hukum pembuktian.KEBERATAN KEENAM :1Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung pada halaman 26 alinea pertama yangmempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerlawan dikategorikan sebagai pekerja tetap pada Perusahaan Pelawan (PTBukit Sion) dan Para Terlawan telah di PHK

Tahun 2003 Para Terlawan berhak untuk mendapatkan uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja dan uangpengganti hak sebagaimana disebutkan dalam Surat Bukti T2 Putusan VerstekNo. 05/G/2011/PHI/PN.Bdg. tanggal 0&8 Maret 2011, harus ditolak, sebabpertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas 1 A Bandung tersebut telah salah dalam menerapkan hukum.Bahwa fakta hukum membuktikan selama persidangan, Pemohon Kasasi tidakpernah melakukan PHK

terhadap Para Termohon Kasasi dengan alasanefisiensi, karena Para Termohon Kasasi bukanlah pekerja tetap/permanen pada PT.Bukit Sion sehingga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung yang menyatakan Pemohon Kasasitelah melakukan PHK dengan alasan efisiensi telah terbukti salah dalammenerapkan hukum dalam menilai PHK Para Termohon Kasasi, oleh karenanyaHal. 13 dari 15 hal.

Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan":Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 2 "bahwa berdasarkan bukti P2dinubungkan dengan Bukti P5 dan T13 nyatanyata Tergugat memberikanSurat Keterangan Kerja kepada Penggugat dengan masa kerja berakhirpada tanggal 20 Juni 2015 yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudahPutus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015, tetapi fakta yangbertolak belakang adalah ketika Tergugat memberikan keterangan yangmenyatakan bahwa Penggugat tidak pernah di PHK

Kasasi/Tergugat ajukan demi keadilanyang sebenar benarnya;Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 2 "bahwa berdasarkan bukti P2dinubungkan dengan Bukti P5 dan T13 nyatanyata Tergugat memberikanSurat Keterangan Kerja kepada Penggugat dengan masa kerja berakhirpada tanggal 20 Juni 2015 yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudahPutus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015, tetapi fakta yangbertolak belakang adalah ketika Tergugat memberikan keterangan yangmenyatakan bahwa Penggugat tidak pernah di PHK

Sesuai fakta yang ada adalah tanggal 19 Juni 2015 TermohonKasasi/Penggugat dikualfikasikan mengundurkan diri sehingga adalahbenar pernyataan Penggugat tidak pernah di PHK melainkan TermohonKasasi/Penggugat melakukan mangkir (tidak bekerja dalam 5 hari berturutturut tanpa keterangan);Bahwa dalam jawaban anjuran Disnaker Kota Samarinda TermohonKasasi/Penggugat menawarkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untukdapat bekerja kembali di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat hal inisesuai dengan UndangUndang

Negara, mulai bekerja 10 April 2010 s/d 20Juni 2015, Masa Kerja 5 tahun 2 bulan, gaji/upah terakhir Rp2.156.000,00(dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) Uang pesangon 6x2 x Rp2.156.000,00 = Rp25.872.000,00Uang Penggantian Masa Kerja 2 x Rp2.156.000 = Rp 4.312.000,00Penggantian Hak: Perumahan dan Pengobatan15 % x Rp30.184.000,00 = RP 4.527.600,00+Jumlah = Rp34.711.600,00Bahwa pertimbangan majelis hakim yang berpendapat PemohonKasasi/Tergugat berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

Bahwa sebagaimana dalil Point 16 dalam gugatan Penggugat yangmemperselisihkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat pada tanggal 10 Agustus 2007 adalah batal demi hukumdikarenakan PHK tersebut dianggap oleh Penggugat dilakukan tanpa adanyapenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;. Bahwa apabila mengacu pada Point 5 diatas, berdasarkan Pasal 171 UUTJo.

Nomor 25 PK/Pdt.SusPHI/2016terjadinya PHK tanpa penetapan pada tanggal 10 Agustus 2007. Atausetidaknya lebih dari 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Anjuran Mediatorditambah 10 (sepuluh) hari;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon,penghargaan masa kerja, penggantian hak, upah selama proses PHK, THR,dan upah lembur yang seluruhnya sebesar Rp96.232.547,00 (Sembilan puluhenam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);5.

terdapat kekhilafan atau kekeliruan yangnyata dalam penerapan hukum pada bagian pertimbangan hukum hal 34Paragraf ke 3 s/d 5, dan hal 35 Paragraf ke 1 s/d 3, sebagaimanaPemohon kutip, menyatakan: ...sebagai akibat dari perselisihan a quo Penggugat juga tidakberkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya denganTergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim menghukumTergugat untuk membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuan yangberlaku...dst; ...maka majelis hakim berpendapat besarnya kompensasi PHK

Sebab sebagaimanapada halaman 34 Paragraf 4, menyatakan ...maka majelis hakimberpendapat besarnya kompensasi PHK yang harus dibayarkan 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (8) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003...

24orang), mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugat melanggarpasal 54 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah mencatatkan dan mendaftarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke Instansi yang bertanggungjawabdi bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh aturan hukum yangberlaku, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugatmelanggar hukum;Bahwa timbulnya gugatan Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK

Pelepasansecara diamdiam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkandugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yangtelah diperolehnya, dengan demikian gugatan Para Penggugatseyogyanya di tolak seluruhnya.Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugatmenolaknya dan mengajukan sanggahan, yang pada pokoknya sebagai berikut;> Tentang gugatan Kadaluwarsa, dengan alasan;Bahwa, Para Penggugat menolak dalildalil eksepsi Tergugat angka 1,karena gugatan perselisihan PHK

yang di anjukan oleh Para Penggugattidak kadaluarsa dan tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 82 UU no. 2tahun 2004 tentang PPHI jo Pasal 171 UU no. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa, gugatan PHK ini berawal dari PKWT antara Tergugat denganPara Penggugat berulang kali dengan jangka waktu variatif ada yang 3bulan dan ada yang 6 bulan, kemudian oleh Tergugat secara sepihakdilakukan revisi dan menggabungkan PKWT menjadi 24 bulan danselanjutnya Tergugat memperpanjang PKWT untuk 12 bulan dan

angka 2,karena antara Para Penggugat dengan Tergugat belum tercapailkesepakatan/penyelesaian setelah selesainya sidang mediasi dandikeluarkannya surat anjuran no. 567/4266Disnaker.4., tanggal 7Desember 2016, dimana Para Penggugat menuntut untuk dipekerjakankembali dan diangkat menjadi karyawan tetap sedangkan Tergugatbersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan status PKWT; Bahwa, dengan belum tercapainya perselisihan PHK antara ParaPenggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut tidak bisa

ditafsirkansepihak oleh Tergugat bahwa Para Penggugat melepas hak secara diamdiam dan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum maka ParaPenggugat mengajukan Gugatan Perselisihan PHK ini ke PHI Bandung;Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdataadalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidakmenyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahanyang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIRpasal 125 ayat (2)

Infomedia Solusi Humanika tidak memenuhi syaratpemborongan pekerjaaan, maka menurut Pasal 65 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum status hubungankerja pekerja/ouruh dengan perusahaan penerima pemborongan(PT Infomedia Solusi Humanika) beralin menjadi hubungan kerjapekerja/ourunh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PTInfomedia Nusantara);Bahwa, oleh karena demi hukum status pekerja beralih dari PTInfomedia Solusi Humanika kepada PT Infomedia Nusantara harusmemberikan kompensasi PHK

No. 524 K/Pdt.SusPHI/2017dan mengenai PHK, maka penyelesaiannya melalui Hakim padaPengadilan Hubungan Industrial (PHI);10.Bahwa, pada tanggal 03 September 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota11.Surabaya menerbitkan surat anjuran dengan Nomor 69/PHI/IX/2015 yangmenganjurkan: Agar pihak perusahaan (PI Infomedia Nusantara)memberikan kepada Para Pekerja Sdr.

menghindar dari kewajiban dan tanggung jawabdengan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ke 3 (tiga) yang bergantiganti, karena tidak ada undangundang yang mengatur bahwa perusahaanpembororangan pekerjaan dapat mensubkan kepada perusahaan lain;Bahwa, oleh Tergugat mengalihkan pekerjaan sebagian kepada TurutTergugat dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II, maka hubunganhukum Para Penggugat beralin kepada Tergugat sebagaimana dimaksudPasal 65 ayat (8) dan hakhak hukum Para Penggugat termasukkompensasi PHK

Adapun putusan mengenai perselisihanhak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dariMahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011tanggal 19 September 2011, maka Tergugat wajib membayar Upah Prosessampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja dengan mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat

Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat antara posita dan petitumterdapat kontradiksi, dimana dalam posita Para Penggugat menjelaskanmengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mana hal tersebutmerupakan perselisinan hak namun dalam petitum gugatan Para Penggugatmenuntut pesangon sebagai bentuk adanya perselisihnan mengenai adanyapemutusan hubungan kerja (PHk);5.

Lintech DutaPratama;Bahwa, dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugatjelasjelas merupakan PHK sepihak (bukan atas kehendakPenggugat) dengan alasan pengurangan karyawan (efisiensi)sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan;Bahwa, ketentuan pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaanmenyatakan bahwa, Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa

Bahwa Penggugat mendalilkan dasar gugatan adalah PemutusanHubungan Kerja tanpa adanya Surat Keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) dari Tergugat, sangat bertolak belakangdengan fakta hukum yang menyatakan Penggugat berkeinginanmundur sebagai karyawan;3.

Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat tentang PemutusanHubungan Kerja secara sepihak adalah tidak benar dan tidakberalasan secara hukum, oleh karena Tergugat sama sekali tidakpernah menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan tentangpemutusan Hubungan Kerja (PHK);2.

No. 20/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby.34demikian menurut Penggugat perbuatan Tergugat memutus hubungankerja terhadap Penggugat merupakan PHK sepihak dengan alasanmelakukan pengurangan karyawan ( efisiensi ) sebagaimana dimaksudpasal. 164 ayat ( 3 ) UndangUndang Nomor. 13 Tahun 2003, tentangKetenagakerjaan ;4.

Bahwa, Tergugat tidak benar telah memutus hubungan kerja secarasepihnak kepada Penggugat, karena Tergugat sama sekali tidak pernahmengeluarkan surat keputusan tentang pemutusan hubungan kerja(PHK) ;2.

Bahwa perselisihan ini adalah perselisihan pemutusan hubungankerja massal (Perselisihan PHK Massal) dimana jumlah ParaPenggugat sangat banyak, yaitu 339 (tiga ratus tiga pulun sembilan)orang, sehingga sangat rawan jika dilihat dari permasalahanketertiban dan keamanan selama proses pemeriksaan dilingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas IA Bandung ;b.

Yang menjadi janggal adalah mengapa mereka masih bekerjadi perusahaan Tergugat namun mereka tetap mengajukan PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) Massal, padahal Tergugat sudahmemenuhi kewajiban kepada 26 orang Para Penggugat tersebut. Jadiberdasarkan alasan tersebut diatas ke 26 orang Para Penggugattersebut sangat beralasan dan patut menurut hukum dikeluarkan sebagaiPihak Para Penggugat dalam perkara aquo yang mengajukan PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) Massal.

(Pemutusan Hubungan Kerja)Massal yang dilakukan oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat sangattidak setuju, dikarenakan seakanakan tidak adanya sebuah sistem yangharus dijalankan oleh Tergugat dan tanopa adanya daya upaya tentangpencegahan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal agar janganterjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bipartit sehingga dapat dicegahkemungkinan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ;Bahwa apabila Tergugat mengikuti keinginan Para Penggugat untukdilakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), berarti Tergugat tidakmengindahkan dan telah melanggar Pasal 151 ayat (1), (2), dan (8) sertaPasal 152 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi :Pasal 151Ayat (1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, danPemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan

(Pemutusan Hubungan Kerja)Massal yang dilakukan oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat sangattidak setuju, dikarenakan seakanakan tidak adanya sebuah sistem yangharus dijalankan oleh Tergugat dan tanoa adanya daya upaya tentangpencegahan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal agar janganterjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

selama 1 tahun kemudian pindahkerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;e Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKI, umur 21 tahun;e Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohontelah terjadi perselisihan dalam rumahtangga yang disebabkan karena Termohonmerasa tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena padasaat itu Pemohon dalam keadaan terkena PHK

kemudianpindah kerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;Bahwa keduanya sudah dikaruniai seorang anak bernama Yeanika, umur 21 tahun;Bahwa sekarang ini rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;Bahwa sejak awal tahun 2004 ketenteraman rumahtangga Pemohon denganTermohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumahtangga antaraPemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak terimadengan nafkah yang diberikan Pemohon karena pada saat itu Pemohon dalamkeadaan terkena PHK

kemudianberpindahpindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman dirumah sendiri di xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXKXXXXXXXXXXXxX Selama 12 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 3 orang anak bernama:2.4.mn&Bahwa tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugatmenerus terjadi perselisihan;Bahwa penyebab perselisinan tersebut dikarenakan faktor ekonomi yaituketika Tergugat di PHK

Penggugat dan Tergugat karenaa: Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman sendiri xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulanDesember 2010 sudah tidak rukun dan harmonis; Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakrukun dan harmonis karena sering bertengkar; Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerjasetelah di PHK

berdasarkan bukti P tersebut telahterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejaktanggal 18 Agustus 1994 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitassebagai pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa setelah membaca dalildalil gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkankepada alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yaitu ketikaTergugat di PHK

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator HubunganIndustrial No. 84/PHK/VII/2009 yang menganjurkan sebagaiberikut :Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri mempekerjakankembali pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng untuk bekerja kemballseperti semula ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri memanggil pekerja Sdr.Muhari dan Sugeng secara tertulis untuk bekerja kembali ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri membayar upahpekerja Sdr.

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 angka 5menyatakan : menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannyamendalilkan yang esensinya bahwa para Penggugat adalah karyawan tetapsehingga atas PHK

selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;e Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/paraPenggugat yaitu bukti yang diberi Tanda P3 yaitu Anjuran MediatorHubungan Industrial No. 84/PHK