kemudianberpindahpindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman dirumah sendiri di xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXKXXXXXXXXXXXxX Selama 12 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 3 orang anak bernama:2.4.mn&Bahwa tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugatmenerus terjadi perselisihan;Bahwa penyebab perselisinan tersebut dikarenakan faktor ekonomi yaituketika Tergugat di PHK

Penggugat dan Tergugat karenaa: Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman sendiri xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulanDesember 2010 sudah tidak rukun dan harmonis; Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakrukun dan harmonis karena sering bertengkar; Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerjasetelah di PHK

berdasarkan bukti P tersebut telahterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejaktanggal 18 Agustus 1994 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitassebagai pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa setelah membaca dalildalil gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkankepada alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yaitu ketikaTergugat di PHK

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator HubunganIndustrial No. 84/PHK/VII/2009 yang menganjurkan sebagaiberikut :Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri mempekerjakankembali pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng untuk bekerja kemballseperti semula ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri memanggil pekerja Sdr.Muhari dan Sugeng secara tertulis untuk bekerja kembali ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri membayar upahpekerja Sdr.

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 angka 5menyatakan : menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannyamendalilkan yang esensinya bahwa para Penggugat adalah karyawan tetapsehingga atas PHK

selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;e Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/paraPenggugat yaitu bukti yang diberi Tanda P3 yaitu Anjuran MediatorHubungan Industrial No. 84/PHK

O90K/Pdt.Sus/201 1bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) itu beralasan hanya bertujuan untukmemutuskan hubungan mitra dengan Kop.

BongkarMuat Mitra Utama, danuntuk menghilangkan hakhak pekerja bertentangan dengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan olehTergugat tanpa menjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh Penggugat ;Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tibatiba tanpamelalui prosedur yang berlaku, sehingga berusaha menyelesaikan secara bipartit ;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikanmasalah, maka selanjutnya Penggugat mengajukan

Peradilan Hubungan Industrial, olen karenanya pengajuan gugatanyang dilakukan Penggugat adalah cukup beralasan ;Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpakesalahan, jelas merugikan Penggugat. Kerugian mana harus dibayar Tergugatsesuai Pasal 156 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yaitu Tergugat diwajibkan membayar hakhak Penggugatsebagai berikut :a. Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.437.467,00 = Rp 25.874.406,00b.

KristianiUtomo melalui kuasanya (DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi JawaTimur) agar sepakat mengakhiri dan diakhiri hubungan kerja sejak tanggal 30Juni 2008 ;Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut Penggugat menolak dengantegas di mana pokok permasalahan yaitu Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tanpa prosedur kepada Penggugat dan pendirian akhirPenggugat dalam kronologisnya adalah : dipekerjakan kembali seperti keadaansemula dan hakhak Penggugat selama tidak dipekerjakan mulai

Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja(PHk)Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.227 K/Pdt.Sus/2009tanggal 25 April 2008 No.0002/SJAHRD/IV/2008 tidak mempunyaikekuatan mengikat ;4.

Hakhak Normatif tersebut akan diberikan apabila telah terjadikesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat ;Bahwa dengan demikian telah jelas terdapat kelalaian judex facti memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmana Mahkamah Agung pada tingkat kasasi diberikan wewenang untukmembatalkannya karena isi Surat Pemberitahuan No.0002/SJAHRD/IV/2008 tanggal 25 April 2008 adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak terhitung tanggal 15 April 2008 tanpamemperoleh penetapan

Infomedia Solusi Humanika tidak memenuhi syaratpemborongan pekerjaaan, maka menurut Pasal 65 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum status hubungankerja pekerja/ouruh dengan perusahaan penerima pemborongan(PT Infomedia Solusi Humanika) beralin menjadi hubungan kerjapekerja/ourunh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PTInfomedia Nusantara);Bahwa, oleh karena demi hukum status pekerja beralih dari PTInfomedia Solusi Humanika kepada PT Infomedia Nusantara harusmemberikan kompensasi PHK

No. 524 K/Pdt.SusPHI/2017dan mengenai PHK, maka penyelesaiannya melalui Hakim padaPengadilan Hubungan Industrial (PHI);10.Bahwa, pada tanggal 03 September 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota11.Surabaya menerbitkan surat anjuran dengan Nomor 69/PHI/IX/2015 yangmenganjurkan: Agar pihak perusahaan (PI Infomedia Nusantara)memberikan kepada Para Pekerja Sdr.

menghindar dari kewajiban dan tanggung jawabdengan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ke 3 (tiga) yang bergantiganti, karena tidak ada undangundang yang mengatur bahwa perusahaanpembororangan pekerjaan dapat mensubkan kepada perusahaan lain;Bahwa, oleh Tergugat mengalihkan pekerjaan sebagian kepada TurutTergugat dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II, maka hubunganhukum Para Penggugat beralin kepada Tergugat sebagaimana dimaksudPasal 65 ayat (8) dan hakhak hukum Para Penggugat termasukkompensasi PHK

Adapun putusan mengenai perselisihanhak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dariMahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011tanggal 19 September 2011, maka Tergugat wajib membayar Upah Prosessampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja dengan mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat

Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat antara posita dan petitumterdapat kontradiksi, dimana dalam posita Para Penggugat menjelaskanmengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mana hal tersebutmerupakan perselisinan hak namun dalam petitum gugatan Para Penggugatmenuntut pesangon sebagai bentuk adanya perselisihnan mengenai adanyapemutusan hubungan kerja (PHk);5.

24orang), mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugat melanggarpasal 54 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah mencatatkan dan mendaftarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke Instansi yang bertanggungjawabdi bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh aturan hukum yangberlaku, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugatmelanggar hukum;Bahwa timbulnya gugatan Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK

Pelepasansecara diamdiam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkandugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yangtelah diperolehnya, dengan demikian gugatan Para Penggugatseyogyanya di tolak seluruhnya.Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugatmenolaknya dan mengajukan sanggahan, yang pada pokoknya sebagai berikut;> Tentang gugatan Kadaluwarsa, dengan alasan;Bahwa, Para Penggugat menolak dalildalil eksepsi Tergugat angka 1,karena gugatan perselisihan PHK

yang di anjukan oleh Para Penggugattidak kadaluarsa dan tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 82 UU no. 2tahun 2004 tentang PPHI jo Pasal 171 UU no. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa, gugatan PHK ini berawal dari PKWT antara Tergugat denganPara Penggugat berulang kali dengan jangka waktu variatif ada yang 3bulan dan ada yang 6 bulan, kemudian oleh Tergugat secara sepihakdilakukan revisi dan menggabungkan PKWT menjadi 24 bulan danselanjutnya Tergugat memperpanjang PKWT untuk 12 bulan dan

angka 2,karena antara Para Penggugat dengan Tergugat belum tercapailkesepakatan/penyelesaian setelah selesainya sidang mediasi dandikeluarkannya surat anjuran no. 567/4266Disnaker.4., tanggal 7Desember 2016, dimana Para Penggugat menuntut untuk dipekerjakankembali dan diangkat menjadi karyawan tetap sedangkan Tergugatbersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan status PKWT; Bahwa, dengan belum tercapainya perselisihan PHK antara ParaPenggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut tidak bisa

ditafsirkansepihak oleh Tergugat bahwa Para Penggugat melepas hak secara diamdiam dan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum maka ParaPenggugat mengajukan Gugatan Perselisihan PHK ini ke PHI Bandung;Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdataadalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidakmenyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahanyang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIRpasal 125 ayat (2)

MASLIKAH, tanggal masuk kerja 23 01 1996, masa kerja 16 tahun 7bulan, gaji terakhir Rp. 1.048.000,;Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009, Para Penggugat diskorsing menujuPemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat ;Bahwa sejak dikeluarkan skorsing tanggal 16 Maret 2009 hingga gugatanini diajukan Tergugat tidak membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR)Keagamaan yang berlaku di PT.

lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah batal demi hukumsebagaimana ditentukan pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 ;Bahwa Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetapwajib membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh sebagaimana ditentukan pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;Bahwa Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama skorsingmenuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) terhitung sejak tanggal 16 Maret2009 hingga gugatan ini diajukan (Sselama 41 bulan) ;Bahwa karena berlarutlarunya penyelesaian masalah ketenagakerjaandan karena Tergugat menolak Anjuran Mediator, maka sebanyak 17 (tujuhbelas) karyawan yang diskorsing telah mengambil pesangon sesuai kKemauanTergugat ;Bahwa Para Penggugat menyatakan bersedia dilakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) karena efisiensi dengan diberikan uang pesangonsebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uangpenghargaan

Mambayar gaji Para Penggugat selama skorsing menuju PHK terhitungsejak tanggal 16 Maret 2009 sebesar 100% hingga putusan dalam perkaraini dilaksanakan ;2. Membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009, tahun 2010, tahun2011 dan tahun 2012 masingmasing sebesar 245% (dua ratus empat puluhlima persen) kali gaji satu bulan ;3.

Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan sela dalam perkara inihingga putusan dilaksanakan ;Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) Para Penggugat adalahkarena efisiensi ;5.

Apakah benar Hubungan Kerja sebagai karyawan tetap antara Penggugatdengan Tergugat adalah sejak 26 Januari 2012 dan kemudian Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkandiriadalah tidak sah sehingga Tergugat harus membayar uang; pesangon,Halaman 27 dari42 Putusan No.16/Pdt.SusPH1/2017/PN.Smg.penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta tunjangansebagaimanadalil Penggugat?2.

Apakah benar Hubungan Kerja sebagai karyawan tetap antara Penggugatdengan Tergugat adalah sejak 26 Januari 2012 dan kemudian Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkandiri adalah tidak sah sehingga Tergugat harus membayar uang; pesangon,uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta tunjangansebagaimana dalil Penggugat?

jabatan baru sebagai Senior Relationship Officer adalah tidakmungkin dilaksanakan Penggugat karena alasan kesehatan atau akibat sakit yangdiderita oleh Penggugat, tetapi Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa benartelah melaksanakan pemeriksaan radiologi tertanggal 13 Januari 2016 dan Rencanaoperasi tertanggal 16 September 2016 tetapi sampai dengan Tergugat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan dikualifikasi mengundurkandiri pada tanggal 12 Januari 2017 dengan tanggal efektif PHK

lian:Bersedia bekerja pada jabatan /unit kerja yang ditetapkan perusahaan danmelaksanakan tugas serta tanggung jawab.Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikandalil gugatannya bahwa penggugat tidak melaksanakan kewajiban promosinyaadalah karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaikaryawan dalam posisi jabatan promosi baru trersebut.Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikankebenaran dalil gugatannya bahwa Penggugat di PHK

oleh Tergugat dengankualifikasi mengundurkan diri sebagimana pasal 168 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah melanggar pasal 151 jo pasal 156 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan baikberdasarkan buktibukti tertulis atau keterangan saksi, yang membenarkan bahwabenar Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat adalah melanggar pasal 151 jo.Halaman 33 dari42 Putusan No.16/Pdt.SusPH1/2017/PN.Smg.Pasal 156 ayat (1) sebagaimana dalil Penggugat atau bukan

Perusahaan tetap saja tidak mau membayar tuntutan gaji yangmasih menunggak, hanya menuntut Kewajiban pada pekerja, akantetapi tidak memperhatikan Hak/gaji pekerja.Bahwa pada tanggal 20 November 2019, secara sepihak Tergugat telahmenerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Nomor : 169 /HRGA Elteha Int'l / XI /19, ditujukan kepada Para Penggugat ; (P14)Bahwa akibat besaran upah yang dibayarkan oleh Tergugat setiapbulannya lebih kecil atau tidak sama dengan besaran upah yang harusditerima oleh

Dikirim tanggal 1 Nopember 2019 ;Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Jawaban terhadap SuratPenggugat 1 tertanggal 6 Nopember 2019 ;Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Panggilan Kerja pertamaterhadap Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2019Copy dari Asli Surat Penggugat 1 kepada Tergugat PerihalMenolak Panggilan Kerja kembali Dikirim tanggal 16Nopmeber 2019Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Pemutusan HubunganKerja (PHK) ditujukan kepada Para Penggugat Tertanggal 20Nopember 2019 ;Copy dari

tanggal 19Nopember 2019, Tergugat membuat surat panggilan kerja ke2, Kemudian terhitung tanggal 20 Nopember 2019, Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Copy dari Asli Surat Disnaker Kota Blitar tanggal 2 April 2019kepada Tergugat Perihal Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan ;Copy dari Asli Slip Gaji/Upah Terakhir yang diterima oleh ParaPenggugat, berlaku dari tahun 2016 sampai tahun 2019Copy dari Asli Surat Laporan Keuangan (Oktober 2019

Tentang Gugatan Tidak Jelas, Para Penggugat memberikan tanggapanyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa gugatan sangat jelas yaitu mengenai gugatan perselisinanhubungan industrial yang awalnya merupakan perselisihnan hak,kemudian berkembang menjadi perselisihan pemutusan hubungankerja, sebagaimana surat PHK Tergugat kepada Para Penggugattertanggal 20 November 2020;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Para Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 168UndangUndang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaantersebut adalah tidak beralasan hukum dan pemutusan hubungankerja (PHK) tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 151UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, maka Para Penggugatmelakukan gugatan kepada Tergugat untuk membayar upah dan uangpesangon Para Penggugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan ParaPenggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi

Pulogadung, Jakarta adalah milik Tergugat yang dibeli sendiripada tahun 1997 dari hasil usaha dan menabung, yang pada saatTergugat mau membeli rumah tinggal di Jalan Pisangan Lama II GangJaksa No.1 RT.02 RW.03 Kelurahan Pisangan Timur, Kec.Pulogadung, Jakarta Timur dirinya tidak setujukarena tidak punya uang dan lokasi rumah masuk gang, tetapi diamdiamTergugat membeli rumah dengan uang hasil usaha kredit;Pada tahun 1999 Penggugat di PHK dan mendapat pesangon, danTergugat tidak diberi sepeserpun,

Maka menjadi milik Penggugat. karena Harta BawaanPenggugat (diakul Tergugat sendiri;DALAM REKONPENSI:1 Bahwa, apa yang diuraikan dalam Konpensi tersebut.mohon bagian yang terpisahkan dengan Rekonpensi ini;2 Bahwa. pada bahagian ini Penggugat Konpensi menjadiTergugat Rekonpensi, begitupun Tergugat Konpensimenjadi Penggugat Rekonpensi;3 Bahwa, Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan TergugatRekonpensi telah di PHK dari pekerjaannya sejak BulanApril 2009. sehingganya kemampuan Tergugat Konpensitidak

Puiogadung Jakarta Timur dirinyatidak setuju karena tidak punya uang dan lokasi rumah masuk gang, tetapidiamdiam Tergugat membeli rumah dengan uang hasil usaha kredit;Pada tahun 1999 Penggugat di PHK dan mendapat pesangon, danTergugat tidak diberi sepeserpun, demikian juga pada saat Penggugatmendapatkan warisan, Tergugat tidak juga tidak diberikan sepeserpun;Mengenai tabungan, Penggugat pula yang menghabisi tabungan Tergugatdengan cara mengganti PIN ATM tanpa sepengetahuan Tergugat padahaltabungan

Kayu VUI RT. 03/05 No. 8 KelurahanKayu Putih, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timure Bahwa saksi adalah teman penggugat sejak tahun 1987 samasama kerja di UI.e Bahwa saksi kenal tergugat sejak tahun 1991 di Jakarta danpenggugat kerja sebagai kunsultan jalan.e Bahwa sewaktu di Jakarta tinggal di rumah orangtuapenggugat dan pada tahun 1996 baru beli rumah tua dansekarang sudah direhab.e Bahwa penggugat bekerja di Bank Utama sekantor dengansaksi pengggat sebagai marketinge Bahwa penggugat di PHK saksi

Hasanudin RT. 01/07No. 32 Desa Rintio, Kecamatan Lima Puluh Pekanbarue Bahwa saksi adalah adik kandung dari tergugate Bahwa tergugat dan penggugat telah terjadi perceraian sejak tahun 2010e Bahwa penggugat dan tergugat pindah ke Jakarta dari Pekanbaru pada tahun1989 dan tinggal dirumah orangtua penggugate Bahwa sejak di PHK tahun 1999 penggugat tidak bekerja dan menganggurdirumah saja dan yang bekerja adalah tergugat karena sebagai tukang kreditHal 25 dari 37 hal Put.

Bahwa hingga saat iniTergugat terus beroperasi dan terus mengembangkan usahanya.Bahwa permintaan Penggugat tersebut ditolak Tergugat, dan Tergugat tetapingin memPHK Penggugat.Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak terhadapPenggugat tanpa didahului Surat peringatan kepada Penggugat, jelasjelastelah melanggar ketentuan:a.

penyelesaian perselisihanhubungan industrial.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat sejakbulan Juni 2020 hingga saat ini telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat(3) UU No. 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan Selama putusanlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segalakewayjibannya.Bahwa faktanya saat ini belum ada putusan Lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, sehingga PHK

pihakTergugat tidak mau menerima isi Surat anjuran ini.Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, bahwa dalam hal anjurantertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yangdalam hal ini adalah di Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Bahwa proses PHK

Pst.36.37.Bulan Juni 2020 hingga April 2021 (Sampai putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebesar Rp. 29.581.692,x 11 bulan = Rp. 325.398.612, (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratussembilan puluh delapan ribu enam ratus duabelas rupiah)Bahwa terhadap PHK yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugattersebut, maka secara hukum Penggugat berhak atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja (PMK) dan uang penggantian hak.

),KARENA PENGGUGAT SEBAGAI PENGURUS YAYASAN TELAHDIBERHENTIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA SESUAI KETENTUAN UUYAYASAN DAN ANGGARAN DASAR YAYASANBahwa terhadap pernyataan Penggugat pada halaman 6 angka 27 Gugatanyang menyatakan:"Bahwa faktanya saat ini belum ada putusan Lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, sehingga PHK sepihak Tergugat adalahtidak sah.

Masalah ekonomi, sejak Tergugat di PHK dari PT Leces, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Bekerja tidak menentu dan tidakmemberi nafkah;b. Tergugat suka main judi pacuan merpati oleh Penggugat dinasehati dan tidak adaperubahan;c. tahun awal 2009 Tergugat masuk LP ( Lembaga Permasarakatan ) terlibatpencurian rel Lori, pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat masuk lembagapermasarakatan kembali, terlibat penadah daging kambing. Penggugat tidak bisamerubah sikap Tergugat;.

adalahtetangga Penggugat;e Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;e Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat danbelum dikaruniai anak;e Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan baik, dan saat ini keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selamakurang lebih 3 bulan dan Tergugat pulang tinggal di rumah orangtuanya ;e Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pisah antara Penggugat danTergugat, karena Tergugat di PHK

Penggugat agar bersabardan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya rumahtangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi ekonominya sejak di PHK

Tergugat pada tanggal15 Desember 1995 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat NikahKUA Kecamatan Nabire sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor224/03/1/1996 tertanggal 2 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanNabire;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama di Nabire rumah orang tua Penggugat tahun 1995 2000 pindahke Serai Papua 2000 2002 pindah lagi ke sorong 2002 2004 terus 2004 sekarangdi Magelang karena suami kena PHK

Penggugat setelan berumah tangga denganTergugat hanya berlangsung sampai 1998 karena pada tahun tersebut Tergugat telahmenghianati Penggugat, kemudian Penggugat maafkan namun temyata kejadiantersebut berulang, Tergugat bermain di belakang dengan perempuan lain, kKemudianrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antaraPenggugat dengan Tergugat teijadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, diantaranya:4.1 Bahwa setelah mendapatkan PHK

KelurahanMagersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang saksi telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayahkandung Penggugat.Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 dan telahdikaruniai 5 orang anak;Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksidi Nabire sampai tahun 2004 , setelah Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakan di Magelang karena Tergugat di PHK

dikaruniai 2(dua) orang anak, yang sekarang ada pada Penggugat ;e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;e Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat, mengetahuinya dari cerita Tergugat ;e Bahwa yang menjadi penyebab perselisihannya Penggugat dan Tergugat adalahkarena masalah ekonomi, dimana Tergugat di PHK

menguatkan dalildalil gugatannya masingmasingdari Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi keluarganya yang bernamaSAKSI I PENGGUGAT yang merupakan Tante Penggugat dan Tergugat telahmenghadirkan saksi keluarganya yang bernama SAKSI IT PENGGUGAT yangmerupakan kakak kandung Tergugat yang telah memberikan keterangan diatassumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagitelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, karenaTergugat di PHK

e Bahwa saksi keluarga dari masingmasingnya sudah berusaha menasehatiPenggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;e Bahwa saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidaksanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatdapat dilihat dari keadaan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggalsatu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang penyebabnya adalah karena masalahekonomi, karena Tergugat di PHK

Untuk itu, Penggugat secara hukum berhak danberwenang mengajukan Gugatan Perselisihan PHK sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UndangUndang No.2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial (UU PPHI) ;Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU PPHI menyatakan sebagai berikut :Perselisinan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihnan yang timbulkarena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiranhubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;Bahwa sebagaimana

Panca Pilar Tangguh dengan jabatansebagai MD dan masuk kerja pada bulan 7 (tujuh) tahun 2017;Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat mulai bekerja dan saksi tidaktahu kapan dia di PHK;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 38/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn Bahwa saksi kenal dengan Penggugat waktu samasama bekerja dulu,karena saksi sudah lama keluar saksi mengundurkan diri karena adapekerjaan yang lebih baik;Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 Tergugattelah mengajukan alat bukti surat yang diberi

PANCA PILARTANGGUH ke tokotoko besar.Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan PHK sepihak yang dilakukanoleh Tergugat, sehingga Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2020melakukan Pengaduan terhadap Tergugat ke Disnaker Kota Medan, melaluisurat Penggugat tertanggal 24 Agustus 2020.Bahwa pada tanggal 01 September 2020 Penggugat dan Tergugatmengahadiri Mediasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan KotaMedan.

Pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan kerjadengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat telah sesuai berdasarkan Pasal 161

Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga petitum gugatanPenggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) cukup beralasan dan berdasarhukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terhadap Pemutusan HubunganKerja (PHK) telah dikabulkan, Maka, terhadap hubungan kerja tersebut diputusoleh Pengadilan sejak putusan ini diucapkan berdasarkan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, dan kepada Tergugatdiwajibkan membayar hakhak Penggugat sebagaimana dimaksud

yangmenikah sekitar tahun 2001 ; e Bahwa setelah menikah Pemohon danTermohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Wonogiri, selama kuranglebih 5 tahun, kemudian tinggal bersama dirumah kontrakan di Wonogiri selama 4tahun;Bahwa sepengetahuan saks, pada awalnyarumah tangga Pemohon dan Termohonrukun dan harmonis, namun sejak awaltahun 2012 terdengar sering perselisihandan pertengkaran ; Bahwa yang saksi ketahui penyebabperselisihan tersebut karena masalahekonomi yang kurang dikarenakan sejakPemohon di PHK

sekitar tahun 2001 ; Bahwa setelah menikah Pemohon danTermohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Wonogiri, selama kuranglebih 5 tahun, kemudian tinggal bersama dirumah kontrakan di Wonogiri selama 4tahun;Bahwa sepengetahuan saks, pada awalnyarumah tangga Pemohon dan Termohonrukun dan harmonis, namun sejak awaltahun 2012 terdengar sering perselisihandan pertengkaran ; Bahwa yang saksi ketahui penyebabperselisihan tersebut karena masalahekonomi yang kurang dikarenakan sejakMenimbang,Pemohon di PHK

Penggugat dengan Tergugat menikah bulan April 1992 dan setelah menikahtinggal di rumah Tergugat selama 17 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak ; Bahwa sejak awal 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terusmenerus terjadiperselishan dan pertengkaran akibatnya pada tanggal 29 Juni 2009 Penggugat tidaktahan terus pulang ke rumah orang tuanya sendiri ; Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat karena Tergugat sekarang tidak bekerja lagi sudah di PHK

menikahtinggal di rumah Tergugat selama 17 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak ; Bahwa sejak awal 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terusmenerus terjadiperselishan dan pertengkaran karena Tergugat menganiaya Penggugat, yang berakibatpada tanggal 29 Jum 2009 Penggugat tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugatkemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat ; Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat karena Tergugat sekarang tidak bekerja lagi sudah di PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat,karena PHK sejak dibacakan putusan ini;3.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena PHK sejak dibacakan putusan ini;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat atas UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, upah yang belum diterima daribulan April 2020 sampai Desember 2020 dan bulan Januari sampaiFebruari 2021 sesuai Pasal 156 ayat 1, 2, dan 3 Undang Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 40 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 48huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan WaktuIstiranat Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

SusPHI/2021Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti harusdiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hubungan kerja dinyatakan putus sejak putusan dibacakan olehJudex Facti yaitu tanggal 11 Mei 2021, sebab pada tanggal 21 Juli 2020Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun2021 belum berlaku; Bahwa dengan demikian masa kerja Penggugat adalah sejak 8 Desember1999 s/d 11 Mei 2021 (21 tahun 5 bulan) sehingga perhitungan kompensasiPemutusan Hubungan Kerja (PHK

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SINARMAS MULTIFINANCE, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gto tanggal 23 Januari 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3.

hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.SusPHI/2021Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SINARMASMULTIFINANCE, tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor24/Pdt.SusPHI/2019/PN Gto tanggal 23 Januari 2020, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK