Ditemukan 31797 data
23 — 10
perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum,sehingga ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produkdiktum putusan menajatuhkan talak bain tergugat terhadap pengguga;Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakimmenganggap perlu. menambah dictum
17 — 4
Kabupaten Bandung dan PPN KUA KecamatanPameungpeuk Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dariperkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3gugatan patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara ini kepadaPenggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum
10 — 5
dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohontersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalamkitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarikkemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapatdikabulkan dengan dictum
19 — 3
Pertengahan 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai ketentuanPasal 149 ayat 1 Rbg serta ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon untuk perceraian patut untuk dikabulkan secara verstek;Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dariperkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya seperti tersebut dalam dictum
17 — 2
dan sejak Juni 2019 Pemohon danTermohon pisah tempat tinggal;Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai ketentuanPasal 149 ayat 1 Rbg serta ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan Pemohon untuk perceraian patut untuk dikabulkan secara verstek;Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dariperkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya seperti tersebut dalam dictum
14 — 0
Pengadilan Agama Kuningan untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan KadugedeKabupaten Kuningan, ;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor: 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankankepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum
12 — 4
memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaansalinan putusan ini, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlumenambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Cilacap untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap sebagaimana selengkapnya tersebut dalam dictum
19 — 9
umum,sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produkputusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebuttidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakimmenganggap perlu menambah dictum
11 — 4
Makasesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut menghukumkepada Pemohon untuk memberikan hakhak Termohon sesuai dengankesanggupannya yang amarnya sebagaimana dalam dictum dibawah ini;Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupunsaksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidakdipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus~ dinyatakan untukdikesampingkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undangundang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan
10 — 1
Pemohon dan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah subsistem dari hukumperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon danPemohon II yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum
11 — 1
Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Cimahi Utara, KotaCimahi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang akhirnya, bahwa oleh karena perkara aquo merupakansubsistem dari perkawinan sehingga dengan memperhatikan ketentuanPasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah denganUU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka petitumangka 3 gugatan patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara inikepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum
8 — 0
mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperolehkekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada PPN yang wilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PPNyang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan untukmendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakanuntuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankankepada Penggugat sebesar sebagaimana tertera dalam dictum
11 — 1
Maka patut disimpulkanbahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untukbercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam, diatas, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diputuskandengan verstek.Menimbang, terkait soal biaya perkara oleh karena perkara ini adalahmerupakan subsistem bidang hukum perkawinan maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebutdalam dictum
10 — 0
pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohonterbukti memenuhi alasan perceraian pasal 39 (2) UndangUndang nomor Tahun 1974 Jopasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf( f )Kompilasi Hukum Islam, maka permohon Pemohon dikabulkan; Menimbang, bahwa Termohon dalam perceraian tidak keberatan tetapi minta agardipenuhi hakhanya berupa nafkah anak, nafkah iddah danmuthah seperti tersebut, danPemohon menyatakan saggup memenuhinya,maka majelis memutuskan seperti tersebutdalam dictum
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ANDI UNRU, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : YULIA PUTRI ANTONINGTYAS, SH
56 — 13
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terlebihlebin sebagaiseorang ibu masin mempunyai anak kecil serta mempunyai tanggungan merawatibunya, sehingga menurut Pengadilan Tinggi mengenai pemidanaannya akan diubahsehingga amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat terdakwadinyatakan telah terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana disebutkan dalam amar/ dictum
25 — 2
berdasarkan halhal tersebut di atas, makaMajelis Hakim menetapkan :e PEMOHON (ayah kandung) mendapat 1/6 bagian;e PEMOHON Il, (iobu kandung) mendapat 1/6 bagian;e PEMOHON IiIl, (anak lakilaki), dan PEMOHON IV, (anak lakilaki) adalah mendapatkan Ashabah/sisa, setelah diambil olehbagian ahli waris ayah kandung dan ibu kandung almarhumahPEWARIS binti PEMOHON tersebut di atas;Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohonberdasakan Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, yang jumlahnya sebagaimanadalam amar/dictum
24 — 14
perlu memerintahkan kepada Pemohon Idan Pemohon II untuk segera mencatatkan perkawinannya pada Kantor UrusanAgama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal denganmenyerahkan Salinan Penetapan im pada Kantor Urusan Agama yangbersangkutan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum
31 — 11
sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkanMenimbang untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untukmencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan kepada pegawai pencatatdimana perkawinan dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dariperkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yangjumlahnya seperti tersebut dalam dictum
32 — 6
untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untukHalaman 7 dari 9 putusan Nomor 0159/Pdt.P/2020/PA.Mtmencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan kepada pegawai pencatatdimana perkawinan dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dariperkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yangjumlahnya seperti tersebut dalam dictum
Amanda
21 — 17
Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara,Kabupaten Bekasi, maka hal tersebut cukup beralasan dan didasarkanpada kepentingan yang tidak bertentangan dengan hukum ataupunmerugikan pihak lain, oleh karenanya Hakim berpendapat Permohonan inidapat dikabulkan dengan perubahan redaksi petitum;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi voluntair,maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akanHalaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 434Padt.P/2019/PN Ckrtercantum pada dictum