tidak berkumpulnyasuami istri dalam satu kediaman bersama;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargaatau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa";Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

/Pdt.G/2014/PA.Sgm10Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan.

Menanggapi pernyataan Pemohon Point 2, bahwa BPSK Kota Medansama sekali tidak berwenang untuk menangani.BPSK adalah badan penyelesaian sengketa konsumen yang dibentuksesual dengan keputusan Presiden RI No.90 tahun 2001,Pembentukan BPSK Kota Medan mengingat :1. UU No tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen2. KEPMEN Perindag RI No.350/MPP/Kep/12/20013. Keputusan Presiden RI No.90 Tahun 2001 tentang pembentukanBPSK Kota Medan4. Peraturan lain yang berhubungan dengan ini.Memutuskan :1.

Tergugat telah berpisah tempattinggal selama 4 bulan;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargaatau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

bersama.Hal. 7dari12 Putusan Nomor815/Pdt.G/2015/PA.SgmMenimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

ataulingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yangtermasuk dan/atau. mendukung kegiatan usahakorporasi baik langsung maupun tidak langsung.Keterangan Korporasi adalah keterangan pengurus yangmewakili korporasi.Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh korporasikepada korban atau keluarganya sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan PemerintahNomor 44 Tahun 2008.Satu hari adalah dua puluh empat jam.Satu bulan adalah tiga puluh hari.BAB IIMAKSUD DAN TUJUANPasal 2Maksud dan tujuan pembentukan

suami isteri dalam satuatap rumah dan satu meja makan;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan

ROHMAT sebagai kKeamanaan yang bertugas menjaga parkirmotor dan membeli logistikPAK SYUAIB sebagai ketua wilayah TegalPAK RONI sebagai pembina wilayah TegalPAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah TegalPAK BASHOR sebagai keamanaan yang bertugas menjaga parkirmotor dan membeli logistik.Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke(yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengan tugas dantanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagaiberikut :Pembentukan

PAK BASHOR sebagai keamanaan yang bertugas menjagaparkir motor dan membeli logistik.e Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muaraangke (yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengantugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayahadalah sebagai berikut :Pembentukan wilayah :a.

PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal34.PAK BASHOR sebagai keamanaan yang bertugas menjaga parkirmotor dan membeli logistik.Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muaraangke (yayasan AL HIJRAH), terdakwa membuat kelompok dengan tugasdan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalahsebagai berikut :Pembentukan wilayah :a. Wilayah MUARAANGKE : Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angkeHal 69 dari 114 Putusan No.290/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.

Utr.dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalahsebagai berikut :Pembentukan wilayah :a.Wilayah MUARA ANGKE : Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan YONO sebagai kordinator lapangan WAWAN sebagai bendahara ROJAK bagian pembinaanAnggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orangWilayah DEPOK MASRUKHY sebagai ketua wilayah; DONA sebagai keamanan lapangan; ROY MARTIN sebagai bendahara IWAN sebagai sekertarisAnggota sekitar 30 (tiga

Utr.Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan kelompoknya tersebut berbaiatkepada ISIS kemudian melakukan persiapanpersiapan fisik seperti idad, latihansemi militer, pembentukan pasukan khusus, untuk menghadapi serangan PKI,komunis dan Siah serta telah membuat wilayahwilayah (tankimtankim)kemuasaan kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukanpenangkapan.Bardasarkan faktafakta tersebut maka unsur Melakukan pemufakatanjahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidanaterorisme telah

bulan Agustus s/d Oktober 2014 sebanyak Rp 31.248.000,-tanggal 08-10-2014.7. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan Bambu Pemali alokasi bulan Juli, September dan Oktober 2014 sebanyak Rp 72.000.000,-tanggal 14-05-2014.8. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan Bambu Pemali alokasi bulan April, s/d Desember 2014 sebanyak Rp 72.000.000,-tanggal 09-05-2014.7. 1. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pembentukan

Kelurahan BambuPemali alokasi bulan Agustus s/d Oktober 2014 sebanyak Rp31.248.000,tanggal 08102014.. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan Juli, September dan Oktober 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 14052014.. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan April, s/d Desember 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 09052014.. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 tahun 2014tanggal 17 Januari 2014 tentang Pembentukan

02 April 2013 (dituntut dalam berkas perkaraterpisah), baik secara bersamasama maupun sendirisendiri pada waktu antarabulanMaret2014sampai dengan bulanDesember 2014atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Bambu Pemali (Bampel)Distrik Merauke Kabupaten Merauke atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 Tentang Pembentukan

BambuPemali kepada Pegawai/ Honorer Kelurahan Bambu Pemali tidak disalurkankepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang berhakmenerima Raskin melainkan di jual kepada Pihak lain yaitu Saksi ISHAK HIM,dan uang hasil penjualan Raskin tersebut dipergunakan oleh terdakwa untukkepentingan pribadi dan juga dibagikan kepada Staf/ Pegawai/ Honorer padaKelurahan Bambu Pemali, hal tersebut bertentangan dengan Pedoman UmumRaskin Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 Tahun 2014Tentang Pembentukan

BambuPemali alokasi bulan Agustus s/d Oktober 2014 sebanyak Rp31.248.000,tanggal 08102014.7. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan Juli, September dan Oktober 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 14052014.8. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan April, s/d Desember 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 09052014.1.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 tahun 2014tanggal 17 Januari 2014 tentang Pembentukan

Bukit Intan Kota Pangkalpinang/Mantan Kasubag Inventaris dan Pengadaanpada Bagian Umum dan PerlengkapanPemerintah Kota Pangkalpinang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalpinang sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa ANDI ROZANO, SH, telah melakukan penaksiranterhadap Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah KotaPangkalpinang berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084Tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005, tentang Pembentukan

H.ZULKAIRNAIN KARIM, MM., selaku Walikota Pangkalpinang mengeluarkanSurat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005 tanggal19 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/TukarGuling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengansusunan panitia yaitu Drs. LUKMAN ALBANI sebagai Ketua, Terdakwa ANDIROZANO, SH., sebagai Sekretaris, dengan 4 (empat) orang anggota yaituZAITRI ANDIKO, SH., SUPARLAN DULASPAR, ENRIKO, NAFIRI, SE, Msi.Dan YUDI SUHASRI, S. Sos.

H.ZULKARNAIN KARIM, MM., selaku Walikota Pangkalpinang kemudianmenerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 Tahun2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia LelangPelepasan Hak Dengan Sistem Tukar Guling (ruislag) atas Tanah BangunanDan Lahan Eks.

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa ANDI ROZANO, SH, selaku Sekretaris PanitiaPenaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah KotaPangkalpinang yang disahkan pengangkatannya berdasarkan KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005,tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, bersamasama dengan Drs.EFFENDY, MM., selaku Ketua Panitia Pelelangan, Ir.

subak lainya yangsaksi tidak ingat lagi.I KETUT ADA, dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut:e Saksi memerangkan bahwa benar saksi sebagai anggota LM3Subak ebetebetan, dengan kelian I WAYAN BUDIARSA dantidak ada hubungan keluarga, Bendahara I NYOMAN SUDIARTAdan Sekretaris I MADE SURAGA masih ada hubungan keluargadengan saksi .Saksi menerangkan bawa benar LM3 Subak ebetebetan Ds.Apuandibentuk pada tanggal bulan tidak diketahui sekitar tahun 2009sampai dengan sekarang.Saksi menerangkan bahwa benar pembentukan

2009 dengan susunankepengurusan Perlindungan Desa Pekraman Apuan, PembinaPerbekel Apuan, ketua I WAYAN BUDIARSA , sekretaris/penyarikan I MADE SURAGA, Bendahara/Juru raksa I NYOMANSUDIARTA anggota warga/krama dengan jumlah kurang lebih 80orang .Saksi menerangkan benar bahwa jabatan saksi pada pengurus LM3subak ebetebetan sebagai sekretaris dengan tugas dan tanggungjawab) mencatat atau berkaitan administrasi kelompok sertapembuatan proposal dan kegiatan surat meyurat lainnya.Saksi menerangkan bahwa pembentukan

Apuan Susut, Banglisebagai berikut :Ketua :I WAYAN BUDIARSA .Sekretaris : IMADE SURAGA .Bendahara : INYOMAN SUDIARTAe Terdakwa menerangkan benar bahwa pembentukan LM3 SubakEbetebetan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2010bersamaan dengan pembuatan proposal setelah saya mendapatinformasi perihal bantuan pemerintah melalui program LM3 darisesama kelian Subak ketika dilaksanakan pertemuan di Dinas P3Kabupaten Bangli baru kemudian menjelang dua hari atau sekiratanggal 20 Januari 2010 baru mendapat

pengesahan dari kramaSubak melalui Paruman anggota Subak BekutelTerdakwa menerangkan benar bahwa dasar pembentukan LM3Subak Ebetebetan Br.

Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentukan undangundang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini, dengan pasal 52 KUHPyang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri ambtenaar) yangmelakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus, dari jabatannya ataupada waktu malakukan tindak pidana, memakai kekuasaan, kesempatan atau saranayang diberikan kepadanya karena jabatannya. Disini tidak ada istilah kedudukanatau fungsi.

Keputusan Bupati Bone Bolango Nr: 14/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 05 Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolago Tahun 2010;5. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 12/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 15 Januari Tentang Penetapan Jumlah Subsidi Beras bagi keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango yang bersumber APBD Tahun 2010;6.

Suwawe 922 11986 143832 Bahwa selanjutnya saksi Yurni Ntau, S.Pd., MM selaku Kepala BagianEkonomi Kabupaten Bone Bolango ditunjuk sebagai sekretaris Tim PengelolaProgram beras untuk keluarga miskin Berdasarkan Surat Keputusan BupatiBone Bolango Nomor : 14/KEP/BUP.BB/103/2010, tanggal 5 Januari 2010tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras Untuk Keluarga MiskinDi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 dengan tugas dan tanggung jawabba.

Suwawa 922 11986 143832 Bahwa selanjutnya saksi Yurni Ntau, S.Pd., MM selaku Kepala BagianEkonomi Kabupaten Bone Bolango ditunjuk sebagai sekretaris Tim PengelolaProgram beras untuk keluarga miskin Berdasarkan Surat Keputusan BupatiBone Bolango Nomor : 14/KEP/BUP.BB/103/2010, tanggal 5 Januari 2010tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras Untuk Keluarga MiskinDi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 dengan tugas dan tanggung jawabba.

Keputusan Bupati Bone Bolango Nr: 14/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal05 Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Berasuntuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolago Tahun 2010;. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 12/KEP/BUP.BB/103/2010tanggal 15 Januari Tentang Penetapan Jumlah Subsidi Beras bagikeluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolango yang bersumber APBDTahun 2010;.

Keputusan Bupati Bone Bolango Nr: 14/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 05Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras untukKeluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolago Tahun 2010;. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 12/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal15 Januari Tentang Penetapan Jumlah Subsidi Beras bagi keluarga Miskindi Kabupaten Bone Bolango yang bersumber APBD Tahun 2010;.

Keputusan Bupati Bone Bolango Nr: 14/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal 05Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beras untukKeluarga Miskin di Kabupaten Bone Bolago Tahun 2010;Hal. 74 s/d Hal. 78Putusan No. 6/PidsusTipikor/PN.Gtlo. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 12/KEP/BUP.BB/103/2010 tanggal15 Januari Tentang Penetapan Jumlah Subsidi Beras bagi keluarga Miskindi Kabupaten Bone Bolango yang bersumber APBD Tahun 2010;.

UreteroLithomy Set 1 sete Instrument Trolley 5 sete Mayo Table 2 unite Examination Lamp 2 unite Infusion Pump 3 unite Syringe Pump 5 unite Medical Air Compressor 1 unite Patient Bed with Mattress 14 unite Auto Refracto 1 unite Basic Eye Surgery Set 1 unitBahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan AlatAlatKesehatan Rumah Sakit tersebut, maka Terdakwa selakuKepala Dinas Kesehatan telah menerbitkan Keputusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 378Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pembentukan

No. 857 K/Pid.Sus/2013YN Un fF WY WY378Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor :Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasabersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja NegaraPerubahan (APBNP) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten AcehTamiang Tahun Anggaran 2010, yang beranggotakan :PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua ;HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris ;RISMALINA, S.Si, Apt selaku Anggota ;IKHSAN MIRDA IDA, SH selaku Anggota ;ALFIAN, ST selaku

Rekening 041.01.02.8030672.Asli 1 (satu) set surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Aceh Tamiang Nomor : 800/2455.1 tanggal 21 April 2011Tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Penerima PemeriksaanInstal/Uji Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Aceh Tamiang APBNP Tahun Anggaran 2010beserta lampirannya.1 (satu) lembar surat Permohonan Pemindahan Dana Nomor : 403/FS/SI/XII/10 tanggal 22 Desember 2010 dari CV.

No. 857 K/Pid.Sus/20132 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati AcehTamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten AcehTamiang Tahun Anggaran 2010.3 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330.1/2010tanggal 13 Desember 2010 Perihal Pemeriksaan BarangPengadaan AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330/2010 tanggal 13 Desember 2010Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan AlatAlat Kesehatan

Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.2.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian.2.5. Raker/Pelatinan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten.2.6. Persiapan Pemungutan Suara.2.7. Pemutakhiran Data Pemilih.2.8. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi.Hal. 19 dari 206 hal. Put.

Soleman Kabu, S.Sos., lalu dilakukanpembayaran seolaholah kegiatan tersebut dilaksanakan, di antaranyakegiatan administrasi pembentukan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan untukTingkat Kecamatan, dimana kuitansi dan uang administrasi pembentukanPPK sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diberikan kepadasdr.

Soleman Kabu, S.Sos., lalu dilakukanpembayaran seolaholah kegiatan tersebut dilaksanakan, di antaranyakegiatan administrasi pembentukan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan untukTingkat Kecamatan, dimana kuitansi dan uang administrasi pembentukanPPK sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diberikan kepadaHal. 38 dari 206 hal. Put. No. 1990 K/PID.SUS/2016sdr.

Agustinus Kabu dan Soleman Kabu, S.Sos., lalu dilakukanpembayaran seolaholah kegiatan tersebut dilaksanakan, diantaranyakegiatan Administrasi Pembentukan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan untukTingkat Kecamatan, dimana kuitansi dan uang administrasi pembentukanPPK sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diberikan kepadaSdr.

Seko.Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaipengembalian uang untuk biaya adminstrasi pembentukan PPKKecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Timor Tengah Selatan 2013.Hal. 80 dari 206 hal. Put.

Foto Copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani IDRIS tertanggal 10Nopember 2005 diberi Meterai secukupnya setelah dicocokkan sesuai denganaslinya lalu diberi tanda P1;10.11.Foto Copy surat Rekomendasi pembukaan lahan seluas + 200 Ha pinggir sungaitapung kanan Dusun IT Desa Kota Garo tertanggal 24 Nopember 2005 diberi Meteraisecukupnya setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P2;Foto Copy surat Permohonan izin Pembukaan lahan dari kelompok Tani IDRIStertanggal 14 Nopember 2005

ditujukan kepada Zainal Abidin, Cs dan Irwan, Cs perihal Pengosonganlahan tertanggal 22 Juli 2011, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya, laludiberi tanda P44;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya Kuasa Tergugat, TurutTergugat II, Turut tergugat HI dan Turut tergugat IV telah mengajukan pula alat bukti suratyaitu :1.Foto Copy Berita Acara Musyawarah Pembentukan

,yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik tanah ParaTergugat, yang diperoleh awalnya berdasarkan bukti surat T1, yakni Berita AcaraPembentukan Kelompok Tani Kelubi Jaya Desa Bencah Kelubi, Kec.Tapung Kab.Kampar,pada tanggal 03 Maret 2005, yang diketuai oleh Musar, dimana juga terlampir namanamakelompok taninya yakni sebanyak 36 orang, yang dimana mengenai bukti surat T1 iniMajelis Hakim melihat ada kejanggalan dalam format suratnya, dimana di kepala surat buktiT1 ini, tertulis Pembentukan

, begitu juga dengan anggotakelompok tani Bencah Kelubi, yang tidak diterangkan secara hukum, bagaimana kaitannyadengan Tergugat, apakah sebagai Bapak angkat, atau sebagai Ketua Kelompok Tani, hal initidak didukung oleh bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat melalui kuasanyadipersidangan ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T1, yang diajukan oleh Para Tergugat, yakniBerita Acara pembentukan Kelompok Tani Kelubi Jaya, tertanggal 03 Maret 2005, setelahMajelis Hakim mempelajarinya, maka Majelis berpendapat

bahwa pada point terakhir, adamenyatakan bahwa kelompok tani Kelubi Jaya ada memiliki lahan seluas 160 Ha, yangmenurut Majelis Hakim prosedurnya adalah seharusnya, setelah ada pembentukan kelompokTani, baru mengajukan permohonan pembukaan lahan, yang apakah ditujukan ke NinikMamak setempat, yang diketahui oleh Kepala Desa, yang apabila disetujui oleh NinikMamak baru diberikan rekomendasi pembukaan lahan oleh Kepala Desa/Camat, bukanlangsung dalam surat pernyataan pembentukan kelompok tani, langsung

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Sgmwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kKeluarga atau rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatuketerikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangaturgen bagi pembentukan

berkumpulnya suami istri dalam satukediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

Tergugat telah berpisah tempat tinggalselama 1 tahun 8 bulan:Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargaatau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa":Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

berkumpulnya suami istri dalam satukediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuaan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan