ABDUL ROCHIM;Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik,sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalahbenar;Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Batang Periode : tahun 2004 2009 anggota Komisi D, Periode Il: tahun 2009 2014 Wakil Ketua DPRDdari Fraksi PKB;Bahwa program BP3D tahun 2011 untuk Kabupten Batang dibahas padatahun 2010;64Bahwa terdakwa pernah datang menemui saksi ingin menitipkan proposalbantuan Program BP3D, saksi dititipi kurang lebih 4 proposal;Bahwa

Tidak adapengurus DPC PKB Wahid SPJdan Musyawarah Kerja Asnawi6. Atas nama Waris 2007 5.000.0000 Catatan Waris Tidak adaSPJ7. Atas nama M. Thaib 2007 10.000.000 Kwitansi M. Thaib Kwitansi siapMursid Mursid (tidak adaprosesadministrasi)8. Atas nama M. Thaib 2007 7.000.000 Kwitansi M. Thaib Kwitansi siapMursid Mursid (tidak adaprosesadministrasi)9. Atas nama AKP 2 2.500.000 Catatan Zizi Effendi Tidak adaKatwandi Kasat Maret prosesSamapta 2007 administrasi10.

Jabatan saksi adalah sebagaiKetua Komisi E, Anggota Fraksi PKB dan Anggota Panitia Anggaran ; Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya; Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rapat Rakorpimadalah Wakil

Jabatan saksi sebagai Ketua Komisi E, anggotaFraksi PKB dan anggota Panitia Anggaran; Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya; Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rakorpim adalahWakil Ketua Komisi

Pontianak tgl 24 Agustus 2006402 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Partai Politik (DPC PKB)Kota Pontianak TA. 2006 tgl 07 Desember 2006403 1 (satu) eksemplar Surat dari Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak404 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 479.2 tahun 2007 tgl 28Agustus 2007 ttg Bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia KotaPontianak TA. 2007405 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Dewan Masjid IndonesiaKota Pontianak TA. 2007406 1 (satu) eksemplar Proposal dari Dewan Masjid

Pontianak tgl 24 Agustus 20061 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Partai Politik (DPC PKB)Kota Pontianak TA. 2006 tg!

Syafiuddin Asmoro adalah seorang anggota PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) melawan DPC PKB Kabupaten Bangkalansebagai Tergugat dan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan sebagaiTergugat Il, diberi tanda T10;Halaman 208 dari 215 Putusan Nomor 167/Pat.Sus.Parpol/2021/PN.Jkt. Pst11.Fotokopi sesuai copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 737 K / Pdt. Sus Parpol / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015.

Jabatan saksi adalah sebagaiKetua Komisi E, Anggota Fraksi PKB dan Anggota Panitia Anggaran;Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya;Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rapat Rakorpimadalah Wakil

Jabatan saksi sebagai Ketua Komisi E, anggotaFraksi PKB dan anggota Panitia Anggaran;Halaman 98 dari 170 Putusan Nomor: 65/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya; Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada

berbunyi: Pekerja/Buruh yang tidak memenuhipanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggapmengundurkan diri;Sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1)yang berbunyi: Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja ataulebih berturutturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi denganbukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patutdan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikanmengundurkan diri;Dan menurut PKB

Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/20152)Dan menurut PKB PT Lucky Print Abadi Paal 39 ayat (2) yangberbunyi : Pekerja yang mangkir atau alpha dalam waktu sedikitnya 5hari kerja terus menerus atau sedikitnya 10 hari kerja tidak terusmenerus dalam 1 bulan tanpa surat keterangan yang sah dinyatakanmengundurkan diri sepihak;Maka dengan ini bagi Karyawan yang melakukan aksi mogok kerjadari tanggal 24 30 Mei 2013 (5 hari kerja atau 7 hari kalender)berturutturut dianggap telah mengundurkan diri sepihak.Bahwa dalam

Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015menerima surat pemanggilan tertulis Tergugat yang ditujukanalamat tempat tinggalnya (alamat yang dilaporkan Pekerja kePerusahaan);(3) di Perusahaan Tergugat tidak ada PKB (Putusan PHI pada PNKlas 1A Bandung Nomor 174/Pid.SusPHI/2014/PN Bdg halaman306), dan ini dikuatkan dalam persidangan gugatan Tergugat tidakpernah menyampaikan PKB sebagai barang bukti;(4) Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHkK)secara sepihak;Oleh karena itu. sudah selayaknya Judex Juris

perundingan perundingan yang dimaksuddalam Pasal 137 ini adalah tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaikepentingan kedua belah pihak yaitu kepentingan antara pekerja danPengusaha yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaandan perjanjian kerja bersama maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 137tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan para Penggugat yangmelakukan mogok kerja sebagai bentuk kelanjutan akibat gagalnyaperundingan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB

pihakPenggugat diwakili oleh kKeempat Pengurus Serikat Pekerja yang Di PutusHubungan Kerjanya sedang pihak Perusahaan diwakili oleh ManagementPerusahaan, sebagaimana tertuang dalam Risalah Mediasi dengan demikianaksi demo para Penggugat dengan mengajukan tuntutan supaya ke 4(empat) Pengurus Serikat Pekerja PT.Sri Rejeki Perdana Steel yang di PHKuntuk dipekerjakan kembali tersebut ada kaitannya dengan kepentingan paraPenggugat, karena ke 4 (empat) pengurus tersebut adalah merupakan teamperunding PKB

saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;Halaman95dari172Putusan Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Bahwa saksi adalah sebagai Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 20042009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004, dan anggota DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004 berdasarkan Surat Keputusan Gebernur Jawa TengahNomor 171/121/1999 tanggal 14 Agustus 1999.Jabatan saksi adalah sebagaiKetua Komisi E, Anggota Fraksi PKB

membenarkan keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;Halamang8dari172Putusan Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgBahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode 20042009berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004tanggal 1 Agustus 2004, dan anggota DPRD Kab.Boyolali periode 19992004berdasarkan Surat Keputusan Gebernur Jawa Tengah Nomor 171/121/1999tanggal 14 Agustus 1999.Jabatan saksi sebagai Ketua Komisi E, anggotaFraksi PKB

Jabatan saksi adalah sebagaiKetua Komisi E, Anggota Fraksi PKB dan Anggota Panitia Anggaran;Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya;Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rapat Rakorpimadalah Wakil

Jabatan saksi sebagai Ketua Komisi E, anggotaFraksi PKB dan anggota Panitia Anggaran;Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya;Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rakorpim adalahWakil Ketua Komisi

Jabatan saksi adalah sebagaiKetua Komisi E, Anggota Fraksi PKB dan Anggota Panitia Anggaran ;Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya;Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rapat Rakorpimadalah Wakil

Jabatan saksi sebagai Ketua Komisi E, anggotaFraksi PKB dan anggota Panitia Anggaran;Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya;Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rakorpim adalahWakil Ketua Komisi

Bahwa selama Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat,paraPenggugat telah menjalankan pekerjaan dengan baik dan penuh rasatanggung jawab serta mematuhi segala keputusan yang dibuat oleh Tergugatmaupun yang dibuat oleh Tergugat dan serikat buruh yang dituangkan dalambentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Tergugat telah merumahkan seluruhpihak pekerja termasuk Para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah 687Halaman 10 dari 104 hal.Put.

Bahwa antara Tergugat dengan SPKA telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian KerjaBersama (PKB) sebagai salah satu bukti pengakuan SPKA sebagai satusatunya Serikat Pekerja yang berhak mewakili para pekerja Tergugat I. Olehkarenanya waiar dan patut kiranya kapasitas dan eksistensi ParaPenggugat yang mengatasnamakan diri serta membawa embelembelnama bendera Serikat Pekerja PT.

Eartag No 0792 (asli TTD);

Jabatan saksi sebagai Ketua Komisi E, anggotaFraksi PKB dan anggota Panitia Anggaran;Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya;Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rakorpim adalahWakil Ketua Komisi

Jabatan Terdakwa adalah sebagai Ketua Komisi E,Anggota Fraksi PKB dan Anggota Panitia Anggaran; Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya; Bahwa Terdakwa tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasil Rakorpimtersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rapat Rakorpim adalah

Jabatan saksi adalah sebagaiKetua Komisi E, Anggota Fraksi PKB dan Anggota Panitia Anggaran ;Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya;Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rapat Rakorpimadalah Wakil

Jabatan saksi sebagai Ketua Komisi E, anggotaFraksi PKB dan anggota Panitia Anggaran;Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya;Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rakorpim adalahWakil Ketua Komisi

masalahpemberian untuk anggota DPRD mungkin termasuk saksi, tapi saksi tidak adamenerimanya; Bahwa Apabila APBD tahun 2014 tidak ditetapkan dan disyahkan, makapembangunan tidak ada terlaksana karena anggaran kembali ke Perbut artinyakembali kepada anggaran tahun 2013, hanya gaji saja; Bahwa saksi kenal dengan M.Yamin yakni orang yang bekerja di PerusahaanH.baharuddin sedangkan Yasir Arafat dan M.Yusuf merupakan anak dariH.Baharuddin dan saksi pernah ketemu dengan M.Yusuf di KPU dimana dia(M.Yusuf) dari PKB

Jabatan saksi adalah sebagaiKetua Komisi E, Anggota Fraksi PKB dan Anggota Panitia Anggaran; Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya; Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rapat Rakorpimadalah Wakil

Jabatan saksi sebagai Ketua Komisi E, anggotaFraksi PKB dan anggota Panitia Anggaran; Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah memberi saran dan pendapat kepadaBupati dan mempersiapkan rancangan Nota Keuangan tentang RancanganAnggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan perubahannya; Bahwa saksi tidak menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) DPRDtanggal 28 Agustus 2003, sehingga saksi tidak mengetahui apa hasilRakorpim tersebut, karena pada saat itu yang hadir dalam Rakorpim adalahWakil Ketua Komisi

sebesarbesarnya kepada seluruhkaryawan Tergugat termasuk kepada Para Penggugat untuk berkembangdan meningkatkan ekonominya serta menunjang karirnya, Sesuai yangdiamanatkan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Menimbang bahwa, UndangUndang 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan tidaklah mengatur secara khusus tentang mutasikaryawan, oleh karenanya diberikan kewenangan kepada Perusahaandalam hal ini Tergugat untuk mengaturnya dalam Peraturan Perusahaan(PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB

PKB jo.