No. 2160 K/Pid.Sus/2015mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalamputusan, nampak jelas bahwa faktor atau keadaan yang memberatkanTerdakwa yang notabene seorang Polisi Aktif merupakan seorang penegakhukum dan pengayom masyarakat seharusnya dan selayaknya melakukantindakan atau perbuatan yang patut untuk dicontoh oleh anggotamasyarakat pada umumnya bukan sebaliknya justru memberikan contohyang tidak baik dengan menyalahgunakan Narkotika, sehingga sudahsepatutnya penjatuhan pidana

Majelis Hakim Tingkat banding atasnama Terdakwa Febrinaldo pgl Aldo, padahal seharusnya putusan atasnama Terdakwa Febrinaldo pgl Aldo lebih berat daripada Terdakwa AdamYulfian pgl Adam, karena faktanya Adam mendapatkan Narkotika dariFebrinaldo;Dengan demikian adanya perbedaan putusan tersebut terdapat ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam putusan JudexFacti Majelis Hakim tingkat banding, pastinya akan menimbulkan dampaksosiologis dan pertanyaan bagi anggota masyarakat pada umumnya

banding tidak memperhatikan aspek sosiologisyang merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh hakimdalam menjatuhkan pidana selain aspek yuridis/ legal dan moral, demikianjuga dengan mempertimbangkan faktor Penasehat Hukum Terdakwa yangmemposisikan dirinya untuk melakukan pembelaan terhadap kliennyadengan mengedepankan prinsip Perlindungan Individu (individual deffence)sementara Penuntut umum/pemohon kasasi sesuai dengan fungsi dantugas pokoknya adalah mewakili kepentingan masyarakat umumnya

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai,inilah kekhususan dari Pasal 16B UndangUndangPajak Pertambahan Nilai tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UndangUndangPajak Pertambahan Nilai diatur dalam Bab VA mengenaiKetentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A,Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya

adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya;Halaman 30 dari 54 halaman.

;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan kepada Pemungut PajakPertambahan Nilai, umumnya yang memungut PajakPertambahan Nilai adalah PKP penjual namun diaturkhusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah PemungutPajak Pertambahan Nilai;Halaman 31 dari 54 halaman.

PK/PJK/2017Pasal 16C UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenakan atas kegiatan membangun sendiri, umumnyaPajak Pertambahan Nilai dipungut oleh PKP ataspenyerahan/ pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khususbahwa bukan PKP pun harus' menyetor PajakPertambahan Nilai KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16D UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan aktiva yang tujuan semula tidakdiperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannyasaat diperoleh dapat dikreditkan, umumnya

bahwa syaratdikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diaturPasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannya dapatdikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususan dalamPasal 16D;Pasal 16E UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenai Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayardapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalamPasal 9 ayat (4) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaiyang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diaturdimana bukan PKP pun dapat minta kembali PajakPertambahan Nilai yang telah

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai,inilah kekhususan dari Pasal 16B UndangUndangPajak Pertambahan Nilai tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UndangUndangPajak Pertambahan Nilai diatur dalam Bab VA mengenaiKetentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A,Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya

Putusan Nomor 1678/B/PK/Pjk/2017Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harusdisetor oleh PKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukanyang lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisinnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), danayat (4) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya;Bahwa berikut

ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan kepada Pemungut PajakPertambahan Nilai, umumnya yang memungut PajakPertambahan Nilai adalah PKP penjual namun diaturkhusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah PemungutPajak Pertambahan Nilai;Pasal 16C UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenakan atas kegiatan membangun sendiri, umnumnyaPajak Pertambahan Nilai dipungut oleh PKP ataspenyerahan

/ pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khususbahwa bukan PKP pun harus' menyetor PajakPertambahan Nilai KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16D UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan aktiva yang tujuan semula tidakdiperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannyasaat diperoleh dapat dikreditkan, umumnya bahwa syaratdikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diaturPasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannya dapatdikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususan

dalamPasal 16D;Pasal 16E UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenai Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayardapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalamPasal 9 ayat (4) UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiHalaman 31 dari 53 halaman.

MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalammenangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagaiberikut:1) Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebutmenyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketatersebut diselesaikan terlebin dahulu dalam forum Internal Partai,sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.;3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi

tidak berwenang memeriksa perkarayang bersangkutan (Niet Onvankelij verklaarad);Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XIV2008 tanggal 18Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi,Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri danHal. 14 dari 42 Putusan Perdata Nomor 248/Pat.SusParpol/2018/PN Jkt.Pst11Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agarada kesatuan persepsi sebagai berikut:1) Bahwa pada umumnya

;Bahwa dasar hukum gugatan ini tidak jelas/kabur danmembingungkan, hal ini dikarenakan perkara yang diajukan Penggugatadalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang dengantegas telah diatur dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011yang jelas masuk dalam ranah sengketa partai politik yakni perkara yangspesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya, bukan perkara perdatabiasa pada umumnya, kedua sengketa tersebut jelas sekali perbedaannyakarena di dalam UndangUndang Partai

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PerkaraPerdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu;Yang memberikan pengarahan agar adanya kesatuan persepsi bagiPengadilan berkaitan dengan adanya kasuskasus perdata yang berkaitandengan Pemilihan Umum yang diajukan ke Pengadilan, yaitu:1) Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebut menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai terkait.;2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebutdiselesaikan terlebih dahulu dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008 TentangGugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik;Yang memberikan pengarahan agar adanya kesatuan persepsi bagiPengadilan terkait dengan adanya kasuskasus yang diajukan keHal. 38 dari 42 Putusan Perdata Nomor 248/Pat.SusParpol/2018/PN Jkt.PstPeradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang terkait denganPartai Politik yaitu:1) Bahwa pada umumnya perkaraperkara tersebut berisi gugatan yangditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai

Negara lainnya daripenjualan barangbarang atau barang dagangan yang sama atau serupajenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatankegiatan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukanmelalui bentuk usaha tetapnya;Bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda, diantaranya disebutkan bahwa:1) Berdasarkan P3B yang telah berlaku, pada umumnya

yang tertuang dalam perjanjian tersebut,Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar komisi kepada ELBV, dengandemikian, apabila Pemohon Banding mengacu pada Pasal 4 (1) huruf g UUPPh, jelas sekali bahwa biaya trading commission ini bukan merupakan dividen,oleh karena itu, koreksi Terbanding ini sama sekali tidak tepat:Bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda menyatakan bahwa pada umumnya

profesional dariELBV, pandangan ini sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataanbahwa tanpa ELBV, Pemohon Banding tidak mungkin mendapatkanpenghasilan kena pajak dan mencapai perkembangan sejauh ini:Bahwa perkenankan Pemohon Banding mengutip paragraph 7.14 OECDTansfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrationsyang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran komisi atas bantuan ataujasa semacam ini sangat lazim dalam transaksi bisnis yang wajar dan terjadipada umumnya

Pemohon PK(semula Pemohon Banding) juga menjalankan fungsi secarakeseluruhan yang lebih mengarah pada pabrikan pada umumnya yaitubahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga menghadapirisiko pasar (risiko yang timbul karena ketidakpastian di pasar, termasukfluktuasi dalam permintaan produk, pasokan bahan, dan harga).

Perkenankan Pemohon PK (semulaPemohon Banding) mengutip paragraf 7.14 OECD Transfer PricingGuidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations yangpada intinya menyatakan bahwa pembayaran komisi atas bantuan ataujasa semacam ini sangat lazim dalam transaksi bisnis yang wajar danterjadi pada umumnya:...

pertanyaan yang timbul kKemudian adalah untukapa UndangUndang PPN mengatur dua kali;Bahwa bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5), inilan kekhususan dari Pasal 16B UndangUndang PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UndangUndang PPN diatur dalam Bab VA mengenaiKetentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya

selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor olehPKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebihbesar daripada Pajak Keluaran maka selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya

;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Bahwa Pasal 16A mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada Pemungut maka yang memungutPPN adalah Pemungut PPN;Bahwa Pasal 16C mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut olehPKP atas penyerahan/ pemanfaatan Barang KenaPajak/Jasa Kena Pajak namun diatur khusus bahwabukan PKP pun harus menyetor PPN KMS dan tiadapenyerahan/pemanfaatan

yang dilakukan;Bahwa Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yangtujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengansyarat pajak masukannya saat diperoleh dapatdikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNsebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajakmasukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam Pasal 16D;Bahwa Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayardapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalamPasal 9 ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namunHalaman 35 dari 56 halaman

Putusan Nomor 1137/B/PK/PJK/20155.2.6.5.2.7.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengatur mengenaiKetentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A, Pasal16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya;Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengaturbahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKPatau JKP (Pasal 4 UndangUndang PPN);Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UndangUndang

selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisihnnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya

;Bahwaberikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namunHalaman 32 dari 52 halaman.

Putusan Nomor 1137/B/PK/PJK/20155.2.8.5.2.9.diatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut makayang memungut PPN adalah Pemungut PPN;Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukanPKP pun harus menyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yang tujuan semulatidak diperjualbelikan namun dengan syarat pajakmasukannya saat diperoleh dapat dikreditkan

, umumnyabahwa syarat dikenakan PPN sebagaimana diatur Pasal 4tanpa harus dilihat Pajak Masukannya dapat dikreditkanatau tidak, syarat inilah kekhususan dalam Pasal 16D;Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayar dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namun secara khususdiatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembali PPNyang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16Bayat

Putusan Nomor 509/B/PK/PJK/20155.2.6.5.2.7.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya;Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengaturbahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKPatau JKP (Pasal 4 UU PPN):Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UU PPN dinyatakanbahwa syarat terutangnya PPN yang dilakukan oleh PKPadalah:" barang berwujud yang diserahkan merupakan BarangKena Pajak," barang tidak berwujud yang diserahkan

Bahwa selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebin besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya

;Bahwaberikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namundiatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut makayang memungut PPN adalah Pemungut PPN;Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/Halaman 28 dari 46 halaman.

Bahwa Puncak Perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat danTergugat sebagaimana di uraikan dalam angka 34 diatas , makinmeruncing dan sulit untuk kembali dibina rumah tangga yang damaisebagaimana tujuan berumah tangga pada umumnya. Hal tersebutdisebabkan antara lain:a. Tergugat mementingkan diri sendiri dibanding keluarga dan anak,egois , tidak menunjukan tauladan sebagai imam/kepala rumah tanggayang baikb.

sebagai berikut:Bahwa nilai portofolio yang digunakan Terbanding sebagai salah satukomponen dalam penentuan nilai persentase biaya yang dapat dibiayakanadalah keliru dan seharusnya jumlah Pajak Penghasilan yang telahPemohon Banding laporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan sudah benar;Bahwa dengan mempertimbangkan peraturanperaturan yang berlakudan uraian penjelasan Pemohon Banding di atas serta untuk memberikankepastian hukum dan penerapan asas konsistensi bagi Pemohon Bandingdan pelaku usaha reksa dana umumnya

Pemohon AZIMAR WATI, Pemohon tersebut telahdikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AUFA MONA yang merupakan anak keempat, jeniskelamin perempuan, lahir di Sibiruang, pada tanggal 08 April 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwadiperlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yangbernama AUFA MONA, karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiransebagaimana yang ditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya

PA.Plgtelah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugatdengan uraian/alasan sebagai berikut1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangsah yang menikah~ pada tanggal 10 Desember 1995berdasarkan Akta Nikah No.868/50/XII/ 95Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugattelah dikaruniai I (satu) orang anak laki laki, yanglahir pada tanggal 7 juli 1997.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan cukup harmonis dan bahagia sebagaimanakehidupan rumah tangga pada umumnya

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat diKabupaten Malang dalam keadaan baik dan rukun (bada dukul) tetapibelum dikaruniai anak;4. bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis danbahagia seperti layaknya rumah tangga pada umumnya rumah tanggamulai awalawal pernikahan sudah sering terjadi perselisinan terus menerusdikarenakan masalah ekonomi selain itu Ssuami Penggugat merupakananak bawaan dari

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohonberjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya rumah tanggapada umumnya, akan tetapi pada sekitar tahun 2014 rumah tanggaPemohon dan Termohon mulai goyah (tidak harmonis) dan sering kaliterjadi perselisihan dan percekcokan yang disebabkan antara lain olehhalhal sebagai berikut : Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepalarumah tangga; Termohon masih sering kumpulkumpul dengan temantemannya sehingga seringkali mengabaikan tugas dantanggungjawabnya

Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati untukmerubah sikap dan perilakunya layaknya kepala rumah tangga pada umumnya namun usahatersebut tidak berhasil dan siasia ;9. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat menderita tekanan lahir dan batin yangberkepanjangan dan tidak rela.10.

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat denganTergugat dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istripada umumnya (bada dhukul), dan dikaruniai seorang anak lakilakibernama Anak Penggugat dan Tergugat, berumur 10 tahun;5.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan seperti rumah tangga pada umumnya, kadang tenang, kadangtimbul riak dan gejolak pertengkaran sepele, namun riak dan gejolak yangditimbulkan masih dalam batasan yang bisa ditolerir dan masih bisa dimaklumi serta bisa dicarikan solusinya, kKeadaan ekonomi Pemohon yangberangsur lebih baik sudah dibuktikan dengan memberikan kebutuhan 2sandang, pangan, pendidikan dan tempat tinggal yang baik dan layak (halaldan thoyib) bagi keluarga dan

Bagi masyarakat pada umumnya pemberian nama adalah Doa bagikehidupan anaknya dikelak kemudian hari.5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/membetulkan nama dalam akta kelahirantersebut dan dalam dokumen Kartu keluarga dari nama IFANDILAH GIEN AGAANANDA menjadi IFADILAH GIEN AGA ANANDA sesuai dengan nama awalpemberian orang tua.6.

berpisah tempattinggal dengan termohon sejak bulan Juni 2004 dan sejakitu pula kedua belah pihak sudah tidak salingmemperdulikan lagi.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilpermohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yaituibu kandung pemohon dan saudara kandung pemohon10menyatakan bahwa pemohon dan termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran, sehingga kedua belah pihaksudah sulit untuk kembali rukun karena termohon telahkawin dengana lelaki yang bernama .Menimbang, bahwa pada umumnya

Perbuatan Terdakwa terhadap isteri dan anakanaknya tidak mendidik,seharusnya sebagai mantan Camat harus menjadi contoh yang baik dalamrumah tangganya dan masyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam Memori Banding Jaksa PenuntutUmum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang dimintakan banding ini,menurut hemat Pengadilan Tinggi kurang beralasan karena berdasarkan fakta hukumdipersidangan maupun surat pernyataan dari anak Terdakwa sendiri bahwa Terdakwasebagai Bapaknya