HENGKIBIN KARPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan TUNGGAL.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI TORNADOALS.

HENGKI BIN KARPINdengan sengaja tetap mengedarkan atau menjual obat Tramadol denganmaksud untuk mendapatkan keuntungan sendiri.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 Jo.

Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antaraunsurunsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwamaupun alatalat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagaimana yangdi dapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang PengadilanNegeri Brebes dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggaldimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 196

rupiah),kemudian setelah mengobrol dipinggir jalan, hingga akhirnya Terdakwa di tangkapoleh saksi Briptu FASA ARLI P dan saksi Bripda ARIAWAN DWI NUGROHOselaku anggota Sat Res Narkoba yang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika dan Obatobatan Kesehatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 196

yangmeringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku terus' terang sehingga memperlancar jalannyapersidangan; Terdakwa berlaku sopan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih kuliah dan masih dapat melanjutkan kuliahnya sertadiharapkan dapat memperbaiki masa depan Terdakwa;Mengingat dan memperhatikan Pasal 196

Samarinda Ulu, KotaSamarinda Kaltim;2.7.2.8.292.10.RUDY HARTONO WIDJAJA adalah pemilik sah atas Petak /Ruko berdasarkan Hak Guna Bangunan ( HGB ) No. 599,tanggal 14 Nopember 2003, Blok A.IIl No.2, dengan ukuranluas 196 M2 Komp. Pasar Segin Samannda, Kel. Sidodadi,Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,' Kaltim ;Alm. Drs.H. MANSYUR TAHIR, SH diteruskan oleh Ahli Waris1.DRA.HJ.SUHARTATY,SH.MSi, 2. HJ.

III No. 2, luas 196 m2 sesuai dengan bukti (P.7),mendapat ganti rugi sebesar Rp.4.000.000. X 196 M2 =Rp.784.000.000. (tujuh ratus delapan puluh empat jutaPenggugat Drs. MANSYUR TAHIR ( diteruskan oleh ahilwarisnya 1. DRA. Hj. SUHARTATY, SH.MSI, 2. Hj.

Sidodadi, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kaltim ; 2.7.2.8.2.9.28RUDY HARTONO WIDJAJA adalah pemilik sah alas Petak / Rukoberdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 599, tanggal 14Nopember 2003, 810k A.IIl No.2, dengan ukuran luas 196 M2Komp. Pasar Segini Samahnda, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu,Kola Samarinida,Kallim;Alm. Drs.H. MANSYUR TAHIR, SH dileruskan oleh Ahil Waris:1.DRA.HJ. SUHARTATY, SH.MSi, 2. HJ.

X 196 M2 = Rp.784.000.000. (tujuhratus delapan puluh empat juta rupiah) ;Penggugat Drs. MANSYUR TAHIR ( diteruskan oleh ahli warisnya :1. DRA. Hj. SUHARTATY, SH.MSi, 2. Hj.

AGUS HARYANTO aliasTOLE bin WALUYO bersalah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dankewenangan sengaja mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 196 UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;2.

Setelahdilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkanHalaman 4 Putusan Perkkara Nomor 89/Pid.Sus.2020/PN SgnBB2614/2020/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskanTHRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidakmengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYLtermasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal55 ayat (1

dipertimbangkan dan telahmenjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwaserta dihubungkan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ,maka Pengadilan telan memperoleh faktafakta hukum yang nanti akandikemukakan dalam mempertimbangkan unsurunsur dari Pasal dakwaan yangdidakwakan kepada para Terdakwa ;Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melanggar Pasal 196

UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan kesatu atau Pasal 197 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan kedua ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggapterbukti, dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yangdianggap terbukti adalah Pasal 196 UndangUndang

rupiah) sedangkan maksud dan tujuanTerdakwa II menjual obat obatan jenis TRIHEXPHENIDYL tersebut selainTerdakwa II konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa II jual kepada temanteman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian unsurtersebut telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhimaka Pengadilan telan memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwaTerdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakankepadanya yaitu melanggar Pasal 196

Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor : PDM160 /M.5.25 / 04 / 2021 tanggal 18 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin YONO terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanandan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 196

termasukDaftar Obat Keras ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan DakwaanTunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196 Undang undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang unsur unsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap orang;2.

untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa ;Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulang lagi ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.JbgMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat, ketentuan Pasal 196

., Apt dan Zulni Erma berkesimpulan bahwa barang bukti atasnama Parlin Alias Goblek berupa Kristal putin dengan berat netto 0,57 (nol komalima puluh tujuh) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berita Acara penimbangan Nomor: 196/IL.10034/X/2018 tanggal 10Oktober 2018, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang

Hutagaol, S.Si., Apt dan Zulni Erma berkesimpulan bahwa barang bukti atasnama Parlin Alias Goblek berupa Kristal putin dengan berat netto 0,57 (nol komalima puluh tujuh) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berita Acara penimbangan Nomor: 196/IL.10034/X/2018 tanggal 10Oktober 2018, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 3 (tiga

berupa :Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang MedanNo.Lab:12153/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Zulni Erma berkesimpulan bahwa barang bukti atasnama Parlin Alias Goblek berupa Kristal putih dengan berat netto 0,57 (nolkoma lima puluh tujuh) gram adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berita Acara penimbangan Nomor: 196

dengan HasilPemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang MedanNo.Lab:12153/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Zulni Erma berkesimpulan bahwa barang bukti atasnama Parlin Alias Goblek berupa Kristal putin dengan berat netto 0,57 (nol komalima puluh tujuh) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara penimbanganNomor: 196

gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidilHCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak temasuk Narkotikamaupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa terdakwa dalam menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LLtersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta tidakmemenuhi standar persyaratan, khasiat atau kemanfatan dan mutu danterdakwa tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196

dilarang bila tidak sesuai prosedur danperuntukannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196

AzisSamsurizal, untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimanaterurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu telahterpenuhi menurut Hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan

obatobatan terlarang dan ilegal dan justrubertentangan dengan upaya pemerintah dalam menyehatkanmasyarakat ;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;e Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN GprMemperhatikan, Pasal 196

No LAB11971/NOF/2018 pada hariRabu tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belasberkesimpulan bahwa barang bukti yang berupa 4 (empat) butir tabletwarna putih logo LL dengan berat Netto 0,794 gram milik TerdakwaAbdulloh Muhith als Dullah Bin Jamal adalah benar mengandungTriheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196

tersebutdengan cara membeli secara online melalui Tokopedia; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, Kewenangan maupun jinuntuk menggunakan maupun mengedarkan berbagai macam obat kerastersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196

obattersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasienharus dengan resep dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat terhadapperedaran obat keras daftar G tersebut di atas dan dikaitkan dengan kedudukanTerdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, keahlian,kewenangan maupun jin untuk mengedarkan obat keras daftar G tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : Terdakwa merasa bersalah, menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Terdakwa berterus terang di persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undangundang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, PenasihatHukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN SbrTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196

bidang farmasi dapat mengakibatkan efek over dosis hingga kematianterhadap pengguna yang mengkonsumsi obat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan uraianfakta diatas, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), olehkarenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta menimbulkan keresehatan yang ada dimasyarakatKeadaan yang meringankan: Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

RAFI BIN HALIM yang pendidikan D3 pariwisata tidak mempunyaikeahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putin berlogo Ytersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehinggadilanjutkan dengan pemeriksaan saksiSaksi:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan Saksisaksi

sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan suratdakwaan kesatu Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dengan surat dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 196UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena yangmembedakan kedua Pasal tersebut terletak pada dalam Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat tidak ada jjinedar tetapi yang bersangkutan ada keahlian dan kewenangan sedangkandalam Pasal 196

UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanadalah obat ada ijin edar akan tetapi yang bersangkutan tidak ada keahlianHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdwdan kewenangan untuk itu sehingga memilin langsung dakwaan alternatifKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Terdakwa sopan dan koorporatif dalam persidangan.Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN BdwMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa Ahmad Fatoni bin Halim, terbukti secara sahbersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif keduamelanggar Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan;2.

Lab:1672/NOF/20I6 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 2730/2016/NOF berupa10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 2,317 gramadalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexipinidy) HCL mempunyai efeksebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk daftar obat keras;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut

untuk memilih dakwaan yangdapat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis tidaksecara mutlak terikat pada satu dakwaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan danadanya faktafakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, MajelisHalaman 12 dari 18, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN Lmjberpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dan dapat dikenakan terhadapTerdakwa Ahmad Fatoni bin Halim adalah dakwaan Alternatif Keduasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

akan dipertimbangkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana danTerdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan daripembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini;Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN LmjMengingat, pasalpasal dan undangundang yang berkaitan dengan initerutama Pasal 196

Bahwa pada bulan Januari 2018, Gubernur DKI Jakarta AniesBaswedan membentuk Tim Gubernur Untuk PercepatanPembangunan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan GubernurNomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurNomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk PercepatanPembangunan.

Penggugat yakin Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunantidak dapat mewujudkan maksud dan tujuannya apabila Ketua KomitePencegahan Korupsi yang diangkat mempunyai rekam jejak yangnegatif;Bahwa tetap dilantiknya Bambang Widjojanto yang berstatus sebagaiTersangka oleh Tergugat, menunjukkan dan membuktikan Tergugattidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal26 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentangTim

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menjalankan peraturan yangdibuat sendiri oleh Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal26 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentangTim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yaitu Selainpemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggotaTGUPP yang berasal dari Non PNS diberhentikan apabila: a.Ditetankan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; 0D.mengundurkan dirl; dan c.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mematuhi yang diamanatkanPasal 26 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentanghal 7 dari 72 halaman putusan No. 281/PDT/2020/PT.DKITim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, sebagaimana yangdiuraikan tersebut di atas, merupakan perbuatan yang dikategorikansebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Pasal1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:Tiap Perbuatan Melanggar Hukum

Menyatakan Terdakwa ANDIKA NUR WAHYU Als KACUNG Bin ABDULROUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yangtidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;2.

wibbertempat di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196

terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasiberupa pil LLtersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidakmempunyai keahlian dalam kefarmasian dengan demikian unsur Dengan sengajatanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98ayat (2) dan ayat (3) telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN GprMemperhatikan, Pasal 196

Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit tersebut Penggugat telahmenjaminkan:> Sebidang Tanah dan Bangunan SHM No. 81 Desa Trayeman denganluas 196 M? yang terletak di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi,Kabupaten Tegal atas nama Hadi Purnomo Ahli Madya Suami MaySuryani;3.

Menyatakan pelelangan terhadap barang jaminan milik Penggugat berupa:>Sebidang Tanah dan Bangunan SHM No. 81 Desa Trayeman denganluas 196 M? yang terletak di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi,Kabupaten Tegal atas nama Hadi Purnomo Ahli Madya Suami MaySuryani;adalah melanggar Pasal 1338 KUHPerdata dandinyatakan batal demihukum,3.

Mokhamad Wakhyudin, S.H Notaris di Kabupaten Tegaldengan memberikan jaminan pokok pembiayaan berupa tanah danbangunan yang terletak di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, KabupatenTegal, dengan bukti kepemilikan agunan SHM No. 81, Luas 196 m?

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat Ilselaku perantara lelang yang melakukan pelelangan atas sebidang tanahberikut bangunan diatasnya seluas 196 m2 sesuai SHM Nomor 81a.nHadi Purnomo yang terletak di Desa Trayeman, Kecamatan Slawi,Kabupaten Tegal merupakan perbuatan yang melawan hukum.b.

Bank BTN Kantor Cabang Syariah Tegal (In CasuTergugat ) diwakili oleh Tyas Dite Kresnanto selaku Kepala CabangBank BIN Kantor Cabang Syariah Tegal telah menandatangani AkadPembiayaan Musyawarah dengan Penggugat menyerahkan barangjaminan berupa SHM Nomor 81 / Trayeman yang terletak di DesaTrayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal seluas 196 M2sebagaimana terurai dalam gambar situasi Nomor:3794//1983 tanggal 6Januari 1983 atas nama Hadi Purnomo yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Tegal

LULUK MULIANI yang diketahui oleh Drs.SUBAGIYANTO,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya.Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2009.Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa : 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna putih jenis Trihexyphinidy ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka oleh PenuntutUmum telah diajukan

butir sehargaRp.22.000, (dua puluh dua ribu rupiah)bahwa benar, Atas perbuatannya terdakwa merasa menyesal dan tidak akanmengulanginya lagi ;10Menimbang bahwa, dari fakta hukum tersebut diatas apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti serta dinyatakan bersalah, harus dipertimbangkan unsurunsur yangdidakwakan pada terdakwa ;Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 197 UURI No.36 tahun 2009, dandakwaan Subsidair melanggar pasal 196

Menyatakan terdakwa BAMBANG PRASETYO Bin KARYONO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja memproduksi danmengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memnuhistandar dan /atau persyaratan keamanan, khsiat atau kemanfaatan dan mutw,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009,tentang Kesehatan, dalam surat dakwaan ;2.

Selanjutnya terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke Polres pasuruan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian seperti tersebut maka kamiberpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa Bambang Prasetyo Bin Karyono telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapterdakwa yaitu pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalamdakwaan kedua ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbanganpertimbangan di atas, maka

jelaspula seluruh unsur dari dakwaan kedua pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 telahterpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena selama persidanganMajelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahanterdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnyaperbuatan maka terhadap terdakwa BAMBANG PRASETYO Bin KARYONO sebagaiorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya harus dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah

. : Panitera Pengganti;Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkarayang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Blitar Kota tanggal 02 Jull2021 Nomor : APC/196/V1I/2021;a. Terdakwa mengakui;b. Keterangan saksisaksi, yaitu Saksi JHOHAN, Saksi ARI, dan keteranganTerdakwaC.

Mengingatitem pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor :602/196/PPKAK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatanganioleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen,Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir.

Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPKAK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani olehYULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen,Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direkturCV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir.

Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014602/196/PPKAK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;Tujuan dari kegiatan pengadaan barang.

surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa SLAMET KUNCORO Bin SETIONO, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana : Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan atau kemanfaatan, danmutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimanadakwaan pertama kami yaitu pasal 196

Surabayadengan No Lab. 2708/2015/NOF tanggal 10 Maret 2015 disimpuikan bahwa barang buktidengan nomor 1719/NOF/2015/ seperti tersebut dalam (I) adalah benar dengan bahan aktiftriheksifenidil HCL mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk narkotika maupunpsikotropika tetapi termasuk daftar obat keras..Bahwa terdakwa membeli, menyimpan, menjuai, mengedarkan pil double tersebuttanpa ijin pihak yang berwenang dan juga bukan sebagai ahii farmasi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196

ditahan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanbarang bukti dalam perkara ini berupa berupa : 100 (seratus) butir pil double L, olehkarena barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan maka dirampas untukdimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harusdibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;Memperhatikan Pasal 196

pada saat baru keluar dari rumah kosong dan sedang berada dijalan, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badanterhadap terdakwa lalu menemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwadan barang bukti di bawa ke Polres Langkat;Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmemiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan jenis sabusabutersebut;Berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 196

Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 196/IL.1.0106/VII/Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 19 Juli 2019menyimpulkan bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikandiduga butiran Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih0,20 Gram (Nol koma dua puluh) gram; Berdasarkan Berita Acara AnalisisLabfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7091/NNF/2019 tanggal 25 Juli2019 yang diperiksa

Pegadaian (Persero) cabang Perdamaian Stabat Nomor: 196/IL. 1.0106/VII/2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 19Juli 2019 menyimpulkan bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klipbening berisikan diduga butiran Narkotika jenis sabu dengan hasilpenimbangan berat bersih 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti NarkotikaNomor Lab: 7091/ NNF/ 2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dipriksa danditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.

Lab.7449 / NOF / 2013 tanggal 21Nopember 2013 dengan kesimpulan bahwa barang buktidengan nomor 8960/ 2013/ NOF berupa tablet warna putihdengan logo LL tersebut di atas adalah benar tablet denganbahan aktif Triheksifenidil HCI ( tidak termasuk narkotikamaupun psikotropika , tetapi termasuk daftar obat keras ) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan .ATAUKE DUABahwa terdakwa FADOLI INDAH WAHYUDI

setelah selesai dilakukan penyidikan pada akhirnya terdakwadiajukan ke persidangan perkara ini berikut barang bukti berupa 10 butir pilLL warna putih, uang tunai Rp. 52.000, dan sebuah HP merk Cross warnaputih ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara selanjutnya MajelisHakim akan memeriksa dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang telahdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalahalternatip yaitu :KE SATU : pasal 196

Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan ;12ATAUKE DUA: pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa melakukan tindakpidana dengan susunan dakwaan dalam bentuk alternatip maka memberi option ataupilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepatditerapkan kepada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa perbedaan antara dakwaan Ke Satu pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan

Lebar D Tebal 10 cm Volume M 0,034 ;- 1 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 12 cm Volume M 0,046 ;- 11 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 10 cm Volume M 0,030 ;- 2 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 8 cm Volume M 0,024 ;- 1 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 10 cm Volume M 0,028 ;- 1 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 10 cm Volume M 0,026 ;- 1 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 10 cm Volume M 0,024 ;- 1 batang Kayu jati panjang 196

Kayu Jati 210 D 10 0,020ri Kayu Jati 200 D 13 0,0312 Kayu Jati 200 D 16 0,0453 Kayu Jati 200 D 10 0,0192 Kayu Jati 200 D 7 0,0101 Kayu Jati 180 D 16 0,0401 Kayu Jati 180 D 13 0,0271 Kayu Jati 130 D 16 0,0261 Kayu Jati 130 D 13 0,0191 Kayu Jati 80 D 19 0,0241 Kayu Jati 250 D 10 0,0341 Kayu Jati 200 D 10 0,0361 Kayu Jati 200 D 10 0,0341 Kayu Jati 200 D 12 0,0461 Kayu Jati 200 D 10 0,0302 Kayu Jati 200 D 8 0,0241 Kayu Jati 200 D 10 0,0281 Kayu Jati 200 D 10 0,0261 Kayu Jati 200 D 10 0,0241 Kayu Jati 196

Kayu Jati 210 D 10 0,0207 Kayu Jati 200 D 13 0,0312 Kayu Jati 200 D 16 0,0453 Kayu Jati 200 D 10 0,0192 Kayu Jati 200 D 7 0,0101 Kayu Jati 180 D 16 0,0401 Kayu Jati 180 D 13 0,0271 Kayu Jati 130 D 16 0,0261 Kayu Jati 130 D 13 0,0191 Kayu Jati 80 D 19 0,0241 Kayu Jati 250 D 10 0,0341 Kayu Jati 200 D 10 0,0361 Kayu Jati 200 D 10 0,0341 Kayu Jati 200 D 12 0,0461 Kayu Jati 200 D 10 0,0302 Kayu Jati 200 D 8 0,0241 Kayu Jati 200 D 10 0,0281 Kayu Jati 200 D 10 0,0261 Kayu Jati 200 D 10 0,0241 Kayu Jati 196

jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 10 cm Volume M 0,034 ;1 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 12 cm Volume M 0,046 ;11 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 10 cm Volume M 0,030 ;2 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 8 cm Volume M 0,024 ;1 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 10 cm Volume M 0,028 ;1 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 10 cm Volume M 0,026 ;1 batang Kayu jati panjang 200 Cm Lebar D Tebal 10 cm Volume M 0,024 ;1 batang Kayu jati panjang 196