tetapi karena kekeliruan pemohon yang tidak memperhatikan atau tidak teliti pada saatmengisi blanko pendaftaran kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama ElviNurhasnah di Dinas Kependudukan Kabupaten Solok Selatan, sehingga terjadiperbedaan antara nama anak ketiga Pemohon yang mana pada akte Kelahiran tertulisnama anak ketiga Pemohon yaitu Elvi Nurhasnah yang seharusnya nama anak ketigaPemohon tersebut yaitu Elfi Nurhasna;Menimbang bahwa dalam bagian ke tiga Kitab UndangUndang Hukum Perdatatentang pembetulan

aktaakta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya padapasal 13 yang menyatakan jika registerregister tak pernah ada, atau telah hilang,dirobah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak jika beberapa akta tiada didalamnyaatau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan,kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasanuntuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam registerregister itu;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon

Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 13 bagian ke tiga Kitab UndangUndang HukumPerdata tentang pembetulan aktaakta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada halhal yang diajukanlagi dan mohon Penetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas;Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 106/Pdt.P/ 2019 /PN.BIk.Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan

aktaakta catatan sipildiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata pada Buku Bab II Bagian III,yaitu. pasal 13 yang menyatakan Jika beberapa akta tiada didalamnya,atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan,kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasanuntuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam registerregister itu.

Dandalam pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulanhanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerahhukumnya registerregister itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihatbahwa tentang perbaikan/ pembetulan aktaakta catatan sipil merupakankewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untukdipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu Sesuai Permohonan dan Bukti P3berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7302080911700001 tanggal

tradisi /kebiasan di daerah pedesasn waktu itu bagi orang yang telahmenikah oleh orang tuanya diberi nama tua dengan maksud agar hilang sifatkekanak kanakannya;e Bahwa tradisi seperti ini masih berjalan meskipun sudah banyak yang tidakmemakai nama tua ;e Bahwa dalam kehidupan keseharian suami pemohon lebih seringmenggunakan nama XXX; Bahwa pemohon dan isterinya sejak kecil hingga sekarang beragama Islam;e Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pindah Agamae Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan

tradisi /kebiasan di daerah pedesasn waktu itu bagi orang yang telahmenikah oleh orang tuanya diberi nama tua dengan maksud agar hilang sifatkekanak kanakannya;e Bahwa tradisi seperti ini masih berjalan hingga sekarang meskipun sudahbanyak yang tidak memakai nama tua;e Bahwa dalam kehidupan keseharian ,pemohon lebih sering menggunakannama Xxx;e Bahwa pemohon sejak kecil hingga sekarang beragama Islam; Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pindah Agamae Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan

nama suami pemohon untukmengurus Akta kelahiran anak Pemohon;e Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pindah Agama;e Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan nama suami pemohon untukmengurus Akta kelahiran anak Pemohon;Menimbang, Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut selanjutnyaPemohon tetap memohon agar Pengadilan Agama Boyolali segera menjatuhkanpenetapannya;Menimbang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuklah halihwal sebagaimana tercantum

bertanda P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orangsaksi masingmasing bernama SULISTYARTI dan AHMAD, SH yang padapokoknya membenarkan bila anak pertama Pemohon yang bernamaRAJENDRA HARSYA HARDANTO lahir di Jember pada tanggal 21 Desember2013 ;Menimbang, bahwa perbaikan tempat lahir anak Pemohon tersebutdimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri anak Pemohonyang sebenarnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (3) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pembetulan

dengandikeluarkannya akta kelahiran anak pemohon, menunjukkan bila saatpengurusan pembuatan akta kelahiran, Pemohon tidak melakukannya di tempatkelahiran itu terjadi melainkan di tempat mertua Pemohon yaitu di SLEMAN,dimana saat itu Pemohon belum lagi memiliki kartu keluarga, sehingga akhirnyapengurusan tersebut dilakukan di kota SLEMAN yang mengakibatkankesalahan penulisan tempat kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan

JEMBER, danmengenai kebenaran tempat kelahiran tersebut telah dibuktikan dengan suratketerangan dari rumah sakit dimana Pemohon dahulu melahirkan anakpertamanya (vide bukti P5);Menimbang, bahwa mengenai tempat kelahiran juga merupakan datapenting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salahsatu komponen identitas diri Seseorang, sehingga mengenai kebenaranidentitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapatkesalahan harus segera dilakukan pengkoreksian/pembetulan

HAPFIZWILDANSYAH sehingga terhadap penulisan nama anak Pemohon tersebutperlu diadakan Perbaikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agartertulis dan terbaca menjadi MUHAMMAD HAFIZ WILDANSYAH;Menimbang, bahwa demi kepentingan kepentingan selanjutnya bagiAnak Pemohon atas nama MUHAMMAD HAFIZ WILDANSYAH perlu dilakukanperubahan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang undangnomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:Ayat (1):Pembetulan

Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yangmengalami kesalahan tulis redaksionalAyat (2)Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan atau tanpa Permohonan dari orang yang menjadiSubjek Akta;Ayat (3)Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Ketentuan ketentuanPeraturan

Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohontersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;6. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan AkteKelahiran untuk keperluan sekolah;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapakagar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapatmenetapkan menurut hokum sebagai berikut:a. Mengabulkan permohonan Pemohon;b.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatantentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar dicatat dalam daftarregister kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yangberlaku;d.

bernama:1) SAKSI 1, Kabupaten Jombang;Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalahsaudara sepupu Pemohon ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri nikahnyasudah cukup lama telah hidup berumah tangga, dan dikaruniai 2orang anak;Bahwa Pemohon bernama SUMAuI, dan yang digunakan seharihari dan biasa tercantum dalam suratsurat lain yang terkait dengandiri Pemohon adalah nama tersebut, akan tetapi yang tertulisdalam buku kutipan akta nikahnya adalah nama SUMAJIMUCHLAN;Bahwa saksi tahu pembetulan

anak;2) SAKSI 1, Kabupaten Jombang;Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalahtetangga para Pemohon;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri nikahnyasudah cukup lama telah hidup berumah tangga dan dikaruniai 2orang anak;Bahwa Pemohon bernama SUMAuI, dan yang digunakan seharihari dan biasa tercantum dalam suratsurat lain yang terkait dengandiri Pemohon adalah nama tersebut, akan tetapi yang tertulisdalam buku kutipan akta nikahnya adalah nama SUMAJIMUCHLAN;e Bahwa saksi tahu pembetulan

yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,tidak sama dengan yang tercantum dalam biodata Pemohon I, baik dalamKartu Tanda Penduduk, ljazah, Surat keterangan maupun dalam KartuKeluarga Pemohon ;Menimbang, bahwa adanya pembetulan biodata atas Kutipan AktaNikah Pemohon dan Pemohon II Nomor : 307/65/X/91, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Bareng Kabupaten Jombang, tanggal 17Oktober 1991, adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 0307/Pat.P/2013

Grogol Selatan di Jakarta Selatan, termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa perkarapermohonan Pemohon tersebut;Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 176/Pat.P/2021/PN JKT.SELMenimbang, bahwa berdasarkan bukti suratsurat dan keterangansaksisaksi tersebut yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukumdalam pertimbangan berikut;Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk pembetulan akta PencatatanSipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional

adalah menjadi wewenangPejabat Pencatatan Sipil sesuai Pasal 71 UndangUndang RI No. 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta yang dimaksudadalah pada saat akta sudah selesai diproses akta sudah jadi tetapi belumdiserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo.UndangUndang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidakmengatur mengenai pembetulan

(pembetulan)PPN yang kurang bayar 496.334.242 410.447.553.732 9.951.219.490Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 AyatSIU KUP 11.395.757 4.787.981.112 4.776.585.354Kenaikan Pasal 13 (3)UU 472.593.082 472.593.082 KUPdumlah PPN yang masiti 980.323.081 15.708.127.926 114.727.804.844 Halaman 2 dari 9 halaman.

(pembetulan)2.050.963.967.798,0026.226.904.700,00320.433.920,002.077.511.306.418,00205.096.307.346 ,00131.559.535.480,0073.053.510.507,00459.520.199,0023.741.160,0091.027.186,00381.565.896,00 PPN yang kurang bayarSanksi administrasi:Bunga Pasal 13 Ayat (2)UU KUPKenaikan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP496.334.242,0011.395.757,00472.593.082,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 980.323.081,00 Menimbang,bahwa sesudah putusan terakhir inidiberitahukanHalaman 3 dari 9 halaman.

(pembetulan) 381.565.896,00PPN yang kurang bayar 496.334.242,00Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 Ayat (2)UU KUP 11.395.757,00Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP 472.593.082,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 980.323.081,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan

Bahwa adapun alasan perubahan dan atau Pembetulan tahun kelahiran tersebutadalah untuk merubah akta Kelahiran anak ke tiga dari PEMOHON, serta untukmenyesuaikan dengan seluruh dokumen yang telah dimiliki oleh PEMOHON;.

keponakan Pemohon;Bahwa PEMOHON dan SRIYANTI telah melangsungkan perkawinan secara sahserta dikarunia 3 (tiga) orang anak IKA PURWANINGTYAS,DWI ADI LAKSONOdan SINDHU ADI LEKSONOBahwa anak ketiga dari PEMOHON telah di bikinkan Akta Kelahiran olehPEMOHON akan tetapi terdapat kesalahan pada tahun kelahirannya dimanapada akte kelahiran tertera SINDHU ADI LEKSONO TTL, Jombang 01 Juni2003, yang benar adalah anak pemohon bernama SINDHU ADI LEKSONOTTL,Jombang 01Juni 2006;Bahwa adapun alasan perubahan dan atau Pembetulan

Pemohon; Bahwa PEMOHON dan SRIYANTI telah melangsungkan perkawinan secara sahserta dikarunia 3 (tiga) orang anak IKA PURWANINGTYAS,DWI ADI LAKSONOdan SINDHU ADI LEKSONO; Bahwa anak ketiga dari PEMOHON telah di bikinkan Akta Kelahiran olehPEMOHON akan tetapi terdapat kesalahan pada tahun kelahirannya dimanapada akte kelahiran tertera SINDHU ADI LEKSONO TTL, Jombang 01 Juni2003, yang benar adalah anak pemohon bernama SINDHU ADI LEKSONOTTL,Jombang 01Juni 2006; Bahwa adapun alasan perubahan dan atau Pembetulan

keberatan;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 60 /Pdt.P/ 2019 / PN.BIk.Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada halhal yang diajukanlagi dan mohon Penetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan

aktaakta catatan sipildiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata pada Buku Bab II Bagian III,yaitu. pasal 13 yang menyatakan Jika beberapa akta tiada didalamnya,atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan,kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasanuntuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam registerregister itu.

Dandalam pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulanhanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerahhukumnya registerregister itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihatbahwa tentang perbaikan/ pembetulan aktaakta catatan sipil merupakankewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untukdipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupaKutipan Akta Kelahiran Nomor 7302LT071020150056

Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, Sesuaiarahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastianhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undangundang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatuijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;Hal 2 dari 7 halamanPenetapan nomor 45/Padt.P/2021/PN. Bit.9.

Bahwa keinginan pemohon untuk merubah / membetulkan nama Pemohontersebut didukung pihak keluarga dan tidak pihakpihak yang berkeberatan.Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakimberpendapat bahwa oleh karena perubahan / pembetulan nama Pemohontersebut terbukti tidak merugikan pihak lain, tidak bertentangan dengan hukummaupun norma yang hidup dalam masyarakat serta tata cara yangdilaksanakan telah memenuhi tinjauan sosiologis dan filosofil, dengan demikianberalasan hukum apabila permohonan

Pemohon tentang perubahan /pembetulan identitas pemohon tersebut untuk dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan makakepada pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan / turunanpenetapan yang telah mempunyai hukum tetap kepada : Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blitar, agar perubahan identitasini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan makaterhadap biaya perkara yang timbul dalam

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada halhal yang diajukanlagi dan mohon Penetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan

aktaakta catatan sipildiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata pada Buku Bab II Bagian III,yaitu. pasal 13 yang menyatakan Jika beberapa akta tiada didalamnya,atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan,kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasanuntuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam registerregister itu.

Dandalam pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulanhanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerahhukumnya registerregister itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihatbahwa tentang perbaikan/ pembetulan aktaakta catatan sipil merupakankewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untukdipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupaKartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor dan

Bahwa penulisan yang salah tersebut mengakibatkan ParaPemohon mengalami hambatan/kesulitan dalam mengurus Surat pindahanak kami di Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo, sehingga ParaPemohon sangat membutuhkan sekali penetapan dari PerigadilanAgama Sukoharjo untuk dijadikan sebagai alasan hukum untukmengurus pembetulan nama di dalam berkas tersebut.5.

dokumen kependudukkan lainnya;Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Para Pemohon tersebutadalah demi kepentingan sepihak Para Pemohon, oleh karena itu kataputusan dan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyiperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanputusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan harus dibacapenetapan dan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Para Pemohon memerlukan pembetulan

Pasal 2 Ayat 3 Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo.Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menghadirkan saksisaksi masingmasing memberi keterangan di bawah sumpah yaitu ParaPemohon telah terikat perkawinan yang sah, kedua Saksi menyatakan ParaPemohon mengajukan pembetulan nama atas nama Pemohon bernamaCipto Wiyono bin Darmo Wiyono, karena terdapat perbedaan nama dalamdokumen pribadi Pemohon dengan yang ada dalam Surat Nikah (Paiman binDarmo

Wiyono), sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Cipto Wiyonobin Darmo Wiyono dan nama Pemohon II dalam Surat Nikah Partijem binti Arjohal 8 dari 11 Pen No 88/Pdt.P/2020/PA.SkhWiyono yang benar adalah Parti binti Arjo Wiyono, pembetulan tersebutdiperlukan untuk mengurus paspor untuk ibadah umrah;Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat untukdidengar sebagai saksi karena halhal yang diterangkan disertai sebabmusabab pengetahuannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171ayat

Bahwa untuk mendapatkan pembetulan nama orang tua dalam Akta kelahiranPemohon haruslah adanya penetapan dari pengadilan negeri kota Malang.

Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan satu helai salinanpenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawalpencatat pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Malang guna didaftarkan pada register akta pencatatan sipil dan di catat pada catatan pinggirpada kutipan akta kelahiran yang bersangkutan sesuai pembetulan namatersebut atau dalam register untuk itu.4.

Bahwa untuk mendapatkan pembetulan nama orang tua dalam Aktakelahiran Pemohon haruslah adanya penetapan dari pengadilan negeri kotaMalang.

Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan satu helai salinanpenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawaipencatat pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Malang guna didaftarkan pada register akta pencatatan sipil dan di catat pada catatan pinggirpada kutipan akta kelahiran yang bersangkutan sesuai pembetulan namatersebut atau dalam register untuk itu.

perempuandari suami istri AGUS SUBIYANTO dan RUSTININGSIH menjadi anak dariseorang perempuan bernama RUSTINI;sebagaimana yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon(vide bukti P5);Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2016/PN BlaMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P1 sampai denganP5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu MAKSUM dan SUMARNI;Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab UndangUndang HukumPerdata tentang Pembetulan

HukumPerdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepadapengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftardaftar itu diselenggarakanatau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akanmengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihakpihakyang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangikesempatan banding;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,bahwa pembetulan

kelahiran anak Pemohon dari anak kesatu perempuandari suami istri AGUS SUBIYANTO dan RUSTININGSIH menjadi anak dariseorang perempuan bernama RUSTINI;sebagaimana yang tercantum di dalam bukti P5 berupa Fotokopi Kutipan AktaKelahiran Nomor 32025/TP/2008 atas nama FITRIA HARDIKAKRISTINANINGRUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Blora tanggal 18 Juli 2008, patutlah untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 16 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan semua keputusan tentang pembetulan

atau penambahan padaakta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dibukukan olehpegawai catatan sipil dalam daftardaftar yang sedang berjalan segera setelahditerbitkan dan bila ada perbaikan, hal itu harus diberitakan pada margin aktayang diperbaiki, sesuai dengan ketentuanketentuan reglemen tentang catatansipil, adapun Pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyatakan pembetulan akta pencatatan sipilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

(vide bukti P3); Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian dataadministrasi kependudukan pemohon; Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon karena pemohonhendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran dan dataadministrasi kependudukan pemohon, yang selanjutnya akan digunakanpemohon untuk kelengkapan berkas guna melanjutkan pendidikanDEMONON; nao nnn nnn nnn nnn nnn ren nnn nn ron nec cme nnn nnn cnn nen nnn non nen nnnnnnnn Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan

tertanggal14 Juni 2014 atas nama Yusdar (vide bukti P3), sehingga pemohonmengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan tahun kelahiran tersebut,Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan aktakelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebihdahulu (vide Buku Kesatu, Bab Ill, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 KitabUndangUndang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan

1999, sebagaimana yang tertulispada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusdar, dimanapemohon ingin merubah tahun kelahiran pemohon tersebut, yang semulatertera nama Yusdar, lahir di Bulukumba pada tanggal 28 Desember 1999 dan28 Desember 1996 diubah menjadi nama nama Yusdar, lahir di Bulukumbapada tanggal 28 Desember 1998 sesuai dengan yang tercantum dalam ljazahDEMON ON; = 2 noo enn nnn nn nnn nnn nnn nen nnn nnn nn nnn mene nnn nnn nee see nnn nn ennaMenimbang, bahwa perubahan/pembetulan

kependudukanHalaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2017/PN Blk.dengan ljazah pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan kelengkapanberkas pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tingg; Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untukkepentingan yang terbaik bagi pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut,pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukanperubahan tahun kelahiran pada kutipan akta kelahiran pemohon, sehinggakarenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan

Pasal 72 UndangUndangHalaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pat.P/2019/PN TabNomor 23 Tahun 2006) adan Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008yang perubahannya dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan AktaCatatan Sipil tersebut, demikian pula untuk dokumen kependudukanperubahannya dilakukan oleh instansi yang mengerluarkan dokumen tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembetulan diatur juga dalamPasal 13 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga KUHPerdata (ketentuan yangtidak

dicabut dengan lahirnya UndangUndang Administrasi Kependudukan) yangmenegaskan bahwa jika registerregister tidak pernah ada, atau telah hilang,diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiadadidalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telahterjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itudapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalamregisterregister untuk itu.

Dengan demikian Pasal 13 KUHPerdatamemperbolehkan untuk dilakukan pembetulan dalam AktaAkta atau registerregister untuk itu, sehingga Hakim berpendapat dasar pembetulan ini dapat puladiterapkan dalam hal kepentingan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohondalam Administrasi Kependudukan Pemohon maupun dokumen lainnya apabilaadanya perbedaan demi kepentingan keseragaman dokumen administrasikependudukan Pemohon atau dengan kata lain Pemohon atau setiap warganegara berhak untuk melakukan validasi identitas

hendak menyamakan datadata yang lainguna kepentingan melamar pekerjaan;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya melakukan pelaporanatas adanya kesalahan redaksional bulan lahir dalam Akta Kelahiran No. 1603LT090720200069, atas nama Amin Cepta Prianda yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatat Sipil Kabupaten Muara Enim, tertanggal 9Juli 2020 yang, namun oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Muara Enimmeminta agar pembetulan

Dengandemikian telah terdapat ketidakpastian hukum bagi diri Pemohon terkait denganupayanya untuk melakukan pembetulan kesalahan redaksional tahun lahir padaAkta Kelahiran No.1603LT090720200069, atas nama Amin Cepta Priandayang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatat Sipil Kabupaten MuaraEnim, tertanggal 9 Juli 2020 tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : "Pengadilan dilarang menolakuntuk memeriksa, mengadili dan memutus

Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuantersebut, Hakim berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepadaPemohon, terkait dengan adanya sikap Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim yang meminta Pemohon untukmeminta penetapan pengadilan terkait dengan pembetulan kesalahanredaksional tahun lahir pada Akta Kelahiran No. 1603LT090720200069, atasnama Amin Cepta Prianda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatat Sipil Kabupaten Muara Enim, tertanggal 9 Juli

2020;Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon terkaitdengan perubahan tahun lahir atau pembetulan kesalahan redaksional tahunlahir pada Akta Kelahiran No. 1603LT090720200069, atas nama Amin CeptaPrianda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatat SipilKabupaten Muara Enim, tertanggal 9 Juli 2020, cukup beralasan dan dapatdiperiksa lebih lanjut.

Menyatakan bahwa sah pembetulan nama Pemohon yang semula bernama LESTARI menjadi RINA LESTARI;3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan akta kelahiran baru untuk Pemohon ;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

pada tanggal 10April 1980, nama yang sebenarnya adalah RINA LESTARI yanglahir pada 10 April 1980;Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda PendudukPemohon dan Akta Cerai Pemohon nama Pemohon tertulis RINALESTARI yang lahir di Grobogan pada tanggal 10 April 1980;Bahwa Pemohon bermaksud untuk membenarkan nama Pemohontersebut disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon, KartuTanda Penduduk Pemohon dan Akta Cerai Pemohon yaitu RINALESTARI yang lahir di Grobogan pada tanggal 10 April 1980;Bahwa pembetulan

Menyatakan bahwa sah pembetulan nama Pemohon yang semulabernama LESTARI menjadi RINA LESTARI;3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelahkepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agarmenerbitkan akta kelahiran baru untuk Pemohon ;4.