Tergugat,yang menikah pada tahun 1989 dan mereka sudah mempunyai 2 (dua)orang anak; Bahwa setelah menikah Pengguga dan Tergugat tinggal bersama di Kp.XXXxXxX, Pasirjaya, Kota Bogor; Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyarukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah tidakada keharmonisan lagi; Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena faktorekonomi, Tergugat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganyasetelah Tergugat di PHK

berikut:Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas MajelisHakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut di atas telah mendukungdalil Gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menjadisuatu fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakrukun dan tidak harmonis lagi karena masingmasing pasangan suami istrisudah tidak saling menghargai lagi yang disebabkan masalah ekonomi,Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat sejakTergugat di PHK

Dengan mendasarkankepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yangterus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak bisamemberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat di PHK daripekerjaannya, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkarantersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihnan tidak dapatdiselesaikan

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak, upah proses dan kekurangan upah bulan April 2016yang seluruhnya sebesar Rp560.790.000,00 (lima ratus enam puluh jutatujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:Hal. 3 dari 9 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak dan upah proses yang seluruhnya sebesarRp309.732.000,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh duaridbu rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Hal. 7 dari 9 hal.

Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugatsecara lisan tanpa memberikan peringatan baik secara lisan maupun tulisanbertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dua kali ketentuanPasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanserta putusan

pertimbanganJudex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianaktidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum), karena Judex Facti telah mempertimbangkan buktibukti kedua belah pihak dan telan melaksanakan hukum acara denganbenar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau UndangUndang; Bahwa tindakan Terugat yang melakukan PHK

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat kepada Para Penggugat dengan alasan dikualifikasikanmengundurkan diri adalah batal demi hukum;3. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah proses ParaPenggugat setiap akhir bulan sebagaimana biasa yang dibayarkan olehTergugat kepada Para Penggugat selama hubungan kerja antaraTergugat dengan Penggugat belum putus;4.

Nomor 491 K/Pdt.SusPHI/2018Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi sebelumnyaPara Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeriBandung Kelas IA Khusus dengan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg, tanggal 24 Januari 2018;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Primer:L2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat kepada Para

rupiah) dan uang itu akan digunakan olehPemohon esok harinya untuk berangkat interview kerjaan, Termohontelah menolak ajakan Pemohon tersebut karena mengingat uangtersebut untuk Pemohon, namun Pemohon memaksa dan terjadipertengkaran hingga Pemohon mengeluarkan katakata kasar denganmenyebut Termohon istri anjing lalu mentalak Termohon dengan talak3 (tiga);Bahwa tidak benar Pemohon tidak bisa memberi nafkah lahir kepadaTermohon karena berhenti bekerja, benar Pemohon telah berhentibekerja karena di PHK

Mengenai tuntutan nafkah lampau Tergugat rekonvensi hanya sanggupmemberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), karenapada waktu itu Tergugat Rekonvensi masih belum memiliki pekerjaan,baru pada bulan Januari Maret 2021 yang lalu Tergugat Rekonvensimemiliki pekerjaan dengan gaji sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah) per bulan, lalu April hingga saat ini Tergugatrekonvensi tidak lagi memiliki pekerjaan karena terkena PHK lagi;2.

Termohon adalah istri Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak; Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumahsaksi selama 2 (dua) bulan setelah menikah, lalu keduanyabertengkar dan pisah rumah; Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah seringbertengkar, dimana saksi sering melihat dan mendengar langsungpertengkaran tersebut; Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui dikarenakan Pemohontidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Termohon, karena padawaktu itu Pemohon di PHK

oleh perusahaannya; Bahwa Pemohon tidak memiliki perkerjaan selama 1 (satu) tahunyang lalu, dan sejak bulan Januari 2021 hingga Februari 2021Pemohon bekerja lagi lalu pada 3 (tiga) bulan belakangan inikembali di PHK lagi dan tidak lagi memiliki pekerjaan; Bahwa selain itu dikarenakan watak Termohon yang keras, tidaksopan dan tidak menghargai orangtua Pemohon menganggapdirinya sudah dijadikan pembantu; Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2020pisah rumah, dimana Termohon yang pergi

juta rupiah) dengan alasan bahwasanya benar selama 14(empat belas) bulan sejak selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidakmemberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakanselama selama kurang lebih hampir 1 (satu) tahun Tergugat Rekonvensi diPHK dan tidak memiliki pekerjaan, baru ada pekerjaan pada bulan Januari2021 bulan Maret 2021 berkerja dengan penghasilan sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sejak bulan April 2021 hingga saatini Tergugat Rekonvensi kembali di PHK

Percetakan Abidin), Penggugat mulai bekerja pada tanggal 2 Desember1998 dan pada tanggal 12 September 2014 Penggugat di berhentikan/dipecat secara tertulis dengan Nomor Surat: 07/PHK/IX/2014 oleh Tergugatmelalui Management Perusahaan Percetakan Abidin yang bernama EddyUsman;3.

Pasalini mengandung pengertian bahwa sebelum adanya putusan pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tentang Penetapan PemutusanHubungan Kerja (PHK), maka buruh tetap menyelesaikan kewajibannyaseperti biasa yakni bekerja, begitu juga Pengusaha wajib menyelesaikankewajibannya yakni membayar gaji pada pekerja/buruh dan hal ini jugadidukung pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 tentang Pemberian Upah proses yang terkandung dalam Pasal 155ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Bahwa pada Tahun 2014 Penggugat sama sekali tidak menerima THRkeagamaan dari perusahaan;Bahwa rincian gaji/upah yang belum dibayar oleh Tergugat dari mulaiOktber 2014 sampai dengan Agustus 2015, hingga dimasukkannya gugatanini adalah Rp1.851.500,00 (gaji/upah perbulan) x 11 bulan upah (terhitungsejak di PHK) nilainya sebesar Rp20.366.500,00 (dua puluh juta tiga ratusenam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya Tergugat tetapharus melaksanakan kewajibannya hingga perkara ini memperoleh

Oleh karenanya cukupberalasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan dalam provisionilkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanuntuk membuat penetapan dalam provisi yang mewajibkan Tergugatmembayar gaji/upah Penggugat selama proses Penyelesaian HubunganIndustrial/PHK yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2014 Agustus 2015;Bahwa akibat diberhentikannya Penggugat secara tertulis oleh Tergugat,mengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan Penggugat besertakeluarganya

Nomor 229 K/Pdt.SusPHI/2016Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepadaTergugat untuk membayar upah proses selama penyelesaian perselisinanhubungan industrial/PHK Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugatsejak bulan Oktober 2014 Agustus 2015 dengan rincian Rp1.851.500,00(gaji/upah perbulan) x 11 bulan upah (terhitung sejak di PHK) nilainyasebesar Rp20.366.500,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribulima

perselisihan hukumantara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, Majelis terlebihdahulu mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telahmelampaui batas waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalamPasal 171 UndangUndang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atautidak;Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti ini sangat jelas dan tidakterbantahkan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yangmana Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003 ini mengatur tentang PemutusanHubungan Kerja (PHK

pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian erselisinan hubungan industrial yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak dapatmenerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/ouruh dapatmengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukanpemutusan hubungan kerjanya;Sangat jelas pasal ini mengatur PHK

mengikat;Sehubungan dengan hal teresebut butir 1 maka pasalpasal UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidakdapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubunganindustrial;sedangkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah GugatanPerselisihan Hak, yang mana karena kesalahan kontrak maka ParaPenggugat menjadi Permanen dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasibelum pernah di PHK

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal 171 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 mengenai kadaluarsa karena ketentuan tersebut hanyamenyangkut gugatan perselisihnan PHK hanya berkenaan dengan ketentuanPasal 160 dan 162 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkandalam perkara a quo mengenai gugatan gugatan perselisihan hak yang diikutidengan perselisihan PHK;2.

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat sudah tidak bisa dipertahankan, maka adalah adil PHK atas diriPara Penggugat disertai kompensasi berupa Uang Pesangon 1 xketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 xketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai denganPasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, rinciannyasebagai berikut:1) Penggugat (Abdur Rohim) Uang Pesangon 3x Rp1.779.000, = Rp5.337.000,00 Uang Penggantian Hak 15% x Rp5.337.000,00

Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung tersebut harus ditolak oleh karenapertimbangan hukum tersebut melanggar hukum pembuktian.KEBERATAN KEENAM :1Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung pada halaman 26 alinea pertama yangmempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerlawan dikategorikan sebagai pekerja tetap pada Perusahaan Pelawan (PTBukit Sion) dan Para Terlawan telah di PHK

Tahun 2003 Para Terlawan berhak untuk mendapatkan uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja dan uangpengganti hak sebagaimana disebutkan dalam Surat Bukti T2 Putusan VerstekNo. 05/G/2011/PHI/PN.Bdg. tanggal 0&8 Maret 2011, harus ditolak, sebabpertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas 1 A Bandung tersebut telah salah dalam menerapkan hukum.Bahwa fakta hukum membuktikan selama persidangan, Pemohon Kasasi tidakpernah melakukan PHK

terhadap Para Termohon Kasasi dengan alasanefisiensi, karena Para Termohon Kasasi bukanlah pekerja tetap/permanen pada PT.Bukit Sion sehingga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung yang menyatakan Pemohon Kasasitelah melakukan PHK dengan alasan efisiensi telah terbukti salah dalammenerapkan hukum dalam menilai PHK Para Termohon Kasasi, oleh karenanyaHal. 13 dari 15 hal.

Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan":Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 2 "bahwa berdasarkan bukti P2dinubungkan dengan Bukti P5 dan T13 nyatanyata Tergugat memberikanSurat Keterangan Kerja kepada Penggugat dengan masa kerja berakhirpada tanggal 20 Juni 2015 yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudahPutus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015, tetapi fakta yangbertolak belakang adalah ketika Tergugat memberikan keterangan yangmenyatakan bahwa Penggugat tidak pernah di PHK

Kasasi/Tergugat ajukan demi keadilanyang sebenar benarnya;Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 2 "bahwa berdasarkan bukti P2dinubungkan dengan Bukti P5 dan T13 nyatanyata Tergugat memberikanSurat Keterangan Kerja kepada Penggugat dengan masa kerja berakhirpada tanggal 20 Juni 2015 yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudahPutus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015, tetapi fakta yangbertolak belakang adalah ketika Tergugat memberikan keterangan yangmenyatakan bahwa Penggugat tidak pernah di PHK

Sesuai fakta yang ada adalah tanggal 19 Juni 2015 TermohonKasasi/Penggugat dikualfikasikan mengundurkan diri sehingga adalahbenar pernyataan Penggugat tidak pernah di PHK melainkan TermohonKasasi/Penggugat melakukan mangkir (tidak bekerja dalam 5 hari berturutturut tanpa keterangan);Bahwa dalam jawaban anjuran Disnaker Kota Samarinda TermohonKasasi/Penggugat menawarkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untukdapat bekerja kembali di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat hal inisesuai dengan UndangUndang

Negara, mulai bekerja 10 April 2010 s/d 20Juni 2015, Masa Kerja 5 tahun 2 bulan, gaji/upah terakhir Rp2.156.000,00(dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) Uang pesangon 6x2 x Rp2.156.000,00 = Rp25.872.000,00Uang Penggantian Masa Kerja 2 x Rp2.156.000 = Rp 4.312.000,00Penggantian Hak: Perumahan dan Pengobatan15 % x Rp30.184.000,00 = RP 4.527.600,00+Jumlah = Rp34.711.600,00Bahwa pertimbangan majelis hakim yang berpendapat PemohonKasasi/Tergugat berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

Bahwa tidak benar TERGUGAT melakukan Pemutusan HubunganKerja ( PHK ) terhadap PENGGUGAT, melainkan yang sebenarnyaadalah bahwa hubungan kerja antara TERGUGAT denganPENGUGAT telah berakhir oleh karena berakhirnya Perjanjian Kerjadisebabkan jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir dalam hal iniyaitu 31 Juli 2019:4.

berakhir secarahukum tanggal 31 Juli 2019, maka tidak berdasarkan hukum tuntutanPENGGUGAT agar tetap dipekerjakan kembali dengan upah pokokyang ditatapkannya sendiri sebesar Rp. 8.543.850,00 ( delapan jutalima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah ),bahwa tuntutan PENGGUGAT tersebut menunjukanINKONSISTENSI yang mana bertentangan dengan sikap ataupendiriannya yang dinyatakan dalam perundingan bepartit maupundalam mediasi yang mana PENGGUGAT menerima PemutusanHubungan Kerja ( PHK

berdasarkanpasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 danKeputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 100 Tahun 2004, Penggugat menganggapsebagai Pekerja Waktu Tidak Tentu (Pekerja Tetap), sehinggaPenggugat berkeberatan diputus hubungan kerjanya sebelummasa kontrak berakhir;17Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah/menyangkalsebagai berikut :1.Bahwa tidak benar TERGUGAT melakukanPemutusan Hubungan Kerja ( PHK

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 menyatakan bahwa setiap pekerja yang di PHK olehPengusaha secara sepihak atau tanpa adanya penetapan dariPengadilan hubungan industrial, maka tetap melaksanakankewajiban dan diberi hak untuk tetap mendapatka upah hinggaperkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.25b.

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan apa yangdianjurkan/disarankan oleh mediasi, maka semestinya Tergugat melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugatdengan dasar adanya keadaan yang memaksa (force majeur),sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam : UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dalam Pasal 164 ayat (1), menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugiaan

pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pekerja dan tidakadanya perintah kerja dari pihak pengusaha;Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur hubungan kerja yangmenyatakan bahwa terjadinya hubungan kerja adalah denganadanya pekerjaan, upah dan perintah, namun hal tersebut tidakterjadi lagi sejak gempa terjadi dan pengusahapun tidakmelaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar upahpekerja dan hakhak lainnya, walaupun Tergugat dalamjawabannya secar lisan yang menyatakan bahwa Tergugattidak pernah melakukan PHK

terhadap Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapatanMajelis Hakim telah terjadi PHK antara Para Penggugatdengan Tergugat disebabkan oleh bencana alam (ForceMajeur);Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugattelah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 (1)UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan, maka dengandemikian PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahsudah sah menurut hukum;Bahwa walaupun

pukul 06.30WIB dan melakukan pengisian daftar hadir (absensi), namun tanpa sebabatau alasan yang jelas Penggugat ditegur/dimarahi oleh Tergugat karenadianggap datang terlambat yang selanjutnya Tergugat menyuruh/memerintahkan Penggugat agar berhenti bekerja ;Bahwa terhadap perintah Tergugat agar Penggugat berhenti bekerja yangdirespon secara spontan oleh Penggugat, karena Penggugat tidakmelakukan kesalahan apapun namun diperlakukan tidak sewajarnya dengan mengatakan : berhenti berhentilah buat surat PHK

Tertentu(PKWTT) ;Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 161 ayat(1) dan pasal 164 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, menyatakan : Pemutusan hubungan kerja denganalasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruhberhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaanmasa kerja 3 (tiga) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;Bahwa oleh karena adanya PHK

untukdikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakanbahwa Penggugat melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kerjayang diberlakukan oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah mendapatkanSurat Peringatan tertulis baik surat peringatan pertama hingga surat peringatanketiga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan KerjaHalaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.susPHI/2018/PN.Jmb.yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan HubunganKerja (PHK

Nomor ; 37/PUUIX/2011 tanggal 19 September 2011, dan SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungHalaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.susPHI/2018/PN.Jmb.Tahun 2015, Maka Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan Petitumangka 5 (lima) berupa upah proses sebesar 6 bulan Upah;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHk

tanggal 3 Agustus 2007 pekerja menyuruh perusahaan untuk menanyakanlangsung pada customer mengenai pembayaran cicilan piutang yang macet adalah wajar dimanauntuk membuktikan benar atau tidaknya pekerja itu bersalah ;Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007, pekerja dipanggil HRD Manager (Ibu Anne Maria)dan langsung diberikan surat mutasi ke daerah Sindikalang Medan Sumatera Utara tanpa alasanyang jelas, maka hal demikian adalah kurang dapat dibenarkan ;Bahwa pekerja tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja/di PHK

ini tidak ada surat keterangan tentangberakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dipaksa olehTergugat untuk membuat surat pengunduran diri namun ditolak oleh Penggugat dan Penggugattidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat maka adalah sah bahwa Penggugat adalah karyawanTergugat sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat dan sebagai akibat hukum putusnya hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena PHK

Gugatan salah alamat :Bahwa hingga saat ini tidak jelas tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalamgugatannya, karena sesuai fakta hukum Tergugat tidak pernah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) dengan Penggugat akan tetapi justru Penggugat mengajukan surat PermohonanPengunduran Diri dari Penggugat tanggal 6 Agustus 2007 ;Bahwa dengan pengajuan surat permohonan pengunduran diri Penggugat kepadaTergugat berarti Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat atas kemauansendiri,

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangpenggantian hak dan upah selama proses PHK kepada Penggugat yang seluruhnya sebesarRp.106.634.990, (seratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratussembilan puluh rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6. Menetapakan biaya perkara kepada negara yang hingga kini sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Hal. 8 dari 16 hal. Put.

Uang proses PHK (17 x Rp.2.454.200, ) Rp. 41.721.400, TOtal oo. cccceseseesecseseseseecsresneensnen Rp. 106.634. 990, Adalah tidak relevan dan tidak berdasarBahwa quod non Majelis telah memutuskan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat dengan mengacu kepada surat pengunduran diri Penggugat tanggal 6 Agustus2007, berarti seharusnya hakhak yang diterima oleh Penggugat karena putus hubungankerja tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) videbukti (T6) yaitu

WHingga saat inipihak CV Karya Bunda masih tidak melaksanakan pekerjaanyang tertuang dalam kontrak/perjanjian yang telahdisepakati maka pimpinan kegiatan mengeluarkan suratkeputusan No. 5/SK/PHK/PIM Keg PDAM/XII 2006 tanggal 14Desember 2006 yang isinya tentang pemutusan hubungan kerjakegiatan pengadaan barang (Water Meter) PDAM PadangPariaman dengan CV.

Hingga saat ini pihak CV Karya Bunda masihtidak melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalamkontrak/perjanjian yang telah disepakati maka pimpinankegiatan mengeluarkan surat keputusan No. 5/SK/PHK/PIM KegPDAM/XII 2006 tanggal 14 Desember 2006 yang isinya tentangpemutusan hubungan kerja kegiatan pengadaan barang (WaterMeter) PDAM Padang Pariaman dengan CV. Karya Bunda ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rizaldi, selakuDirektur CV. Karya Bunda telah merugikan keuangan negaraHal. 10 dari 25 hal. Put.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/X1/2006 tanggal 20 November2006 ;Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ;Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 626K/Pid.Sus/2009 Jaminan penawaran dari PI.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/X1/2006 tanggal 20 November2006 ;Surat Pemutusan Hubungan~ Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ;Jaminan penawaran dari PI. Asuransi Parolamas Jl.Veteran No. 62/7 Padang ;Hal. 14 dari 25 hal. Put.

Karya Bunda Nomor:13/Pim Keg/ PDAM.PD.PRM/XI/2006 tanggal 20 November2006 ; Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kegiatan Nomor:5/SK/PHK/Pim Keg/ PDAM/XII/2006 tanggal 14 Desember2006 ; Jaminan penawaran dari PI.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Upah Proses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terjadi pada tanggal 26Oktober 2015. Penggugat yang saat itu sedang melakukan pekerjaanmendapat perintah untuk menghadap Bapak Rudi Budi Darmawan selakuHRD pada Tergugat;Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 633 K/Padt.SusPHI/201710.11.Saat ditemui oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan keinginannya untukmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat.

Pada waktu dantempat yang sama, Tergugat memerintahkan Penggugat untukmenandatangani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telahdipersiapkan oleh Tergugat;Mengetahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikehendakioleh Tergugat tidak memiliki landasan dan dasar yang jelas sertabertentangan dengan aturan perundangundangan, maka Penggugatmenolak pemutusan hubungan kerja meskipun Tergugat sudah memberikanpernyataan PHK secara langsung dan sepihak;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa UpahProses 6 (enam) bulan, 6 x Rp3.268.000,00 = Rp19.608.000,00(sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) terhitung mulaitanggal 23 Januari 2017 sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Penggugat;5.

Bahwa permaslahan ini dimulai dari terjadinya pemutusan hubungan kerja(PHK) seorang suster (Martha Satiraw) yang merupakan pegawai dr. J.F.Mukidjam. PHK tersebut dilakukan secara sepihak oleh dr. J.F. Mukidjam yangmenurut keterangan pegawai tersebut pada faktanya PHK dilakukan oleha=) (6 (0 62. Bahwa atas persoalan PHK tersebut maka dr. J.F. Mukidjam dilaporkan ke SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan sesuai hukumketenagarakerjaan (Bukti T1) ; "3.

Bahwa atas permasalahan PHK tersebut, Suster Martha Satiraw jugamelaporkan maka dr. J.F. Mukidjam ke Polres Jakarta Timur dengan tuduhantindak pidana Penghinaan, dan atas laporan tersebut dr. J.F. Mukidjam dipanggilsebagai saksi sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: S.PGL/2867/S:13/V/2007/Reskrim tertanggal 14 Mei 2007 (Bukti T4) ; 6.

Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenangdan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Keija(PHK) Nomor : 1051/HRMngr/API/XI/2012 kepada Penggugat dalam jabatan sebagaiDirektur dan Manager Keuangan dan Administrasi (Finance and AdministrasiManager) dengan alasan tidak displin kerja, berlaku kasar terhadap keluarga atasanserta lalai dalam menjalankan aktivitas kerja; Bahwa alasanalasan tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak dapatdibuktikan oleh

Inilah alasannya Penggugat di PHK dari Perusahaan. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

Bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara "perbuatan melawanhukum / onrechmatigheid daad" dengan "perjanjian yang tidak ditepati / wanprestasi " serta "pemutusan hukum kerja (PHK) yang tidak SAH / perselisahanperburuhan " yang semuanya tidak jelas kemana arah dan tujuan gugatannyasehingga membingungkan Tergugat untuk menanggapi Gugatan ini.

Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengemukakan saksi saksinya dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Slip gaji bulan Agustus 1996atas nama MAHTUR, tanggal 30 Agustus 1996 dan slip gaji bulan September 1997atas nama MAHTUR, tanggal 29 September 1997, membuktikan bahwa benarPenggugat semula bekerja di Perusahaan Tergugat sebagai karyawan, dengan upahsebesar Rp. 1.121.190,/bulan ;Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat sebagai pekerja danTergugat sebagai Pengusaha atas PHK

membuktikan bahwa Penggugat adalah Direktur pada PerusahaanTergugat, dimana para pemegang saham Tergugat telah mengangkat Penggugatsebagai salah satu Direktur pada Perusahaan Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui serta mendalilkan bahwaPenggugat adalah sebagai Direktur di perusahaan Tergugat bukan sebagaikaryawan Tergugat berdasarkan bukti P9 s/d P10 ;Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012, secara sepihak dansewenang wenang Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan HubunganKerja (PHK

hakhak Penggugat sebagaiakibat pemutusan hubungan kerja sesuai dengan perincian berikut ini:Uang pesangon: 2 x 9 x Rp8.050.000,00 = Rp144.900.000,00Uang penghargaan masa kerja: 5 x Rp8.050.000,00= Rp40.250.000,00Jumlah = Rp185.150.000,00Penggantian perumahan dan perobatan:15% x Rp185.150.000,00Rp27.772.500,00Cuti yang belum diambil: (Rp8.050.000,00/25) x12 = Rp3.715.380,00Tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2020 = Rp8.050.000,00Upah Penggugat u/b April 2020 = Rp8.050.000,00Upah selama proses PHK

Menolak tuntutan Penggugat Tunjangan Hari Raya tahun 2020, olehkarena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada Penggugat, yang ada adalah Penggugat tidak masukkerja dan tidak melakukan kewajiban sebagai pekerja serta Penggugattidak berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR);4.

Bahwa sejak dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaPenggugat tanggal 07 Februari 2012 secara sepihak, Tergugat tidak membayar Upah/Gaji Penggugat sementara sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 155 ayat (2) berbunyi : "selama putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial belum di tetapkan baik pengusahamaupun pekerja / buruh harus tetap melak sanakan segala kewajibannya", sehinggadengan demikian Penggugat masih menerima hakhak

Bahwa setelah Penggugat di PHK, Penggugat memohon ke DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang agar dapat memfasilitasiPerselisihan Hubungan Industrial tersebut, namun tidak menemukan titik temu sehinggaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang mengeluarkan anjuran dengan nomor :565/195/421.105/2012 Malang, Tanggal 19 Januari 2012 yang intinya adalah agarTergugat memberikan Pesangon sesuai dengan ketentuan dan Penggugat menolakanjuran tersebut dengan alasan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten

yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnyayang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat ' danTergugat sebab saksi adalah Ayah Penggugat;Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugatadalah suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangpenyebabnya karena Tergugat tidak lagi bertanggungjawab terhadap nafkah seharihari Penggugat hal inisetelah Tergugat di PHK

bawah sumpahnyayang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat danTergugat sebab saksi adalah Kakak ipar Penggugat;Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugatadalah suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangpenyebabnya karena Penggugat telah mengusir Tergugatmasalahnya Tergugat tidak lagi bertanggungjawabterhadap nafkah seharihari Penggugat setelah Tergugatdi PHK