bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPurwodadi pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan register Nomor : 1986/Pdt.G/2015/PA Pwd telah mengemukakan halhal sebagai berikut ; 1Bahwa pada hari rabu tanggal 05 September 2012, Pemohon denganTermohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 207

Majelis Hakim, dankemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan suratpermohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalildalilpermohonannya, telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut ; A Alat Bukti Surat yaitu : 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON ,bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinyadinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai Pasal 66 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009, Peradilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa dalam hal antara Pemohon dengan Termohon adalahsuami isteril, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.2 fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 207

Putusan Nomor 78/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.90219/PP/M.XII.B/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00278/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00081/207/11/063/15 tanggal13 Juli 2015 Masa Pajak November 2011

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00278/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00081/207/11/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak November 2011, yang terdaftardalam berkas perkara Nomor 161092552011, atas nama PT RIMCapital, NPWP 02.549.383.4063.000, beralamat di Menara GlobalLantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Setiabudi, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan

PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00278/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2011 Nomor : 00081/207

memeriksa berkas perkara ;Setelah mendengar pihak pemohon ;Setelah memperhatikan bukti bukti surat dan pemohon ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya 20Oktober2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang denganRegister Perkara No. 514/Pdt.P/2016/PN.Mlg. tanggal 20 Oktober2016, telahmengajukan permohonan tentanghalhal sebagai berikut : Bahwa Para Pemohon telah menikah di Malang pada tanggal 06 April 2008 sesuaidengan Akte Pernikahan nomor 207

Foto copyKutipanAktaNikah Nomor : 207/16/IV/2008 tertanggal07 April 2008atasnamaAGIL BAABUD dengan SAKINAH AL DJUFRI diberi tanda buktiP3 ;4. Surat Keterangan Nomor : 470/496/35.73.02.1006/2016 tertanggali9 Oktober 2016atasnamaAGIL BAABUD diberi tanda buktiP4 ;5.

MigMenimbang, bahwa bukti P3 berupa Foto copyKutipanAktaNikah Nomor :207/16/IV/2008 tertanggal07 April 2008 atasnamaAGIL BAABUD dengan SAKINAH ALDJUFRI membuktikan jika Para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 April 2008,bukti P4 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/496/35.73.02.1006/2016 tertanggal19Oktober 2016 atasnamaAGIL BAABUDmembuktikan jika berdasarkan Surat Keteranganterbukti jika Para Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon ;Menimbang, bahwa dari bukti P5 berupa Foto copyKutipanAktaKelahiran

tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111359.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00439/KEB/WPJ.06/2016tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2012 Nomor 00127/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00439/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2012 Nomor 00127/207/12/073/15 tanggal 16Oktober 2015, atas nama PT. Agrokarya Primalestari, NPWP02.275.482.4073.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt.30 JI. M.H.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00439/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21Desember 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor: 00127/207

Putusan Nomor 1571/B/PK/Pjk/2018KEP00629/KEB/WP4J.07/ 2016 tanggal 26 April 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00045/207/10/058/15tanggal 30 Januari 2015, atas nama: PT Karya Makmur Bahagia, NPWP01.709.813.8058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10 Blok M,Kecamatan Melawai, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160,sehingga penghitungan PPN menjadi sebagai berikut: a.6.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00629/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2010 Nomor 00045/207/10/058/15 tanggal 30 Januari 2015, atasnama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP01.709.813.8058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor10, Blok M, Kecamatan Melawai, Kelurahan Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12160, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00629/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 26 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00045/207

tanggal 30 Mei 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111360.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00440/KEB/WPJ.06/2016tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00128/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor,KEP00440/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00128/207/12/073/15 tanggal 16 Oktober 2015, atas namaPT Agrokarya Primalestari, NPWP 02.275.482.4073.000, alamatSinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30 Jalan M.H.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00440/KEB/ WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00128/207

tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111366.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00446/KEB/WP4J.06/2016tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2012 Nomor 00134/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00446/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2012 Nomor 00134/207/12/073/15 tanggal 16Oktober 2015, atas nama PT Agrokarya Primalestari, NPWP02.275.482.4073.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt.30 Jalan M.H.

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00446/KEB/ WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor00134/207

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097029.16/2012/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2405/WPJ.07/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00184/207

Putusan Nomor 1116/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00184/207/12/058/14, tanggal 28 April 2014, Masa PajakSeptember 2012, atas nama: PT Axis Telekom Indonesia, NPWP02.015.460.5058.000, beralamat di Menara Axis, Dea TowerComplex, Kawasan Mega Kuningan, Jalan Mega Kuningan BaratKavling E.4.3, Nomor 2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2405/WPJ.07/2015, tanggal 15 Juli 2015,mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak September 2012, Nomor:00184/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84236/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP285/PJ/2013, tanggal 30 April 2013,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2008 Nomor 00019/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP285/PJ/2013, tanggal 30 April 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2008 Nomor 00019/207/08/091/12, tanggal 6 Februari2012, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP02.025.873.7091.000, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 1117Suite 11011701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Cilandak Timur,Jakarta Selatan 12560, atas sengketa a quo adalah telah sesuaidengan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP285/PJ/2013, tanggal 30 April 2013, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor00019/207

uraian banding tanggal 12 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009414.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00048/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2016 Nomor 00029/207

Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00029/207/16/832/17, tanggal 19 September2017 Masa Pajak Februari 2016, atas nama Konsorsium PT WijayaIndonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan Dr. Moh.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00048/KEB/WPJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00029/207

No.179 K/Pid/201 1Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Makassar No.207/PID/2010/PT.MKS. tanggal 31 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 06 Mei 2010,Nomor : 61/Pid/B/2010/PN.SKG. yang dimintakan banding tersebut; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam keduatingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500, (duaribu lima ratus rupiah);Mengingat akan

perkaraini;Bahwa dari faktafakta yang ada, matinya tanaman korban dikarenakansama sekali tidak kesengajaan dari Terdakwa, namun mungkin ada kelalaian,tetapi kelalaian tidak dapat ditemukan dalam pasal yang didakwakan kepadaTerdakwa;Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa tidak terbuktimelakukan perbuatan yang didakwakan oleh karenanya, putusan judex factiharus dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.207

FAISAL alias FAISAL bin MAMMA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 207 K/Pid/2010/PT.MKS. tanggal 31 Agustus 2010 yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Sengkang No.61/PID.B/2010/PN.SKG. tanggal 06 Mei 2010;MENGADILI SENDIRI :Hal. 6 dari 7 hal. Put.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115557.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00854/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2014 Nomor001 13/207

dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi a quo terhadapKoreksi DPP Penyerahan sebesar Rp.223.553.042 dan koreksi PajakMasukanFaktur Pajak Tidak Lengkap dengan nilai sebesarRp.36.163.958 dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00854/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor001 13/207

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00854/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2014 Nomor00113/207

24 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096387.16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2070/WPJ.07/2015 tanggal25 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2012 Nomor 00062/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2070/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2012 Nomor00062/207/12/055/14 tanggal 11 April 2014, atas nama PT AlstomPower Energy Systems Indonesia (sekarang PT General Electric PowerSystems Indonesia), NPWP: 01.061.550.8055.000, beralamat di JI.Panti Mulia Baru, Ujung, Semampir, Surabaya 60155 adalah tidaksesuai dengan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2070/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00062/207

Banding dapatlan kiranya Majelis mengabulkanpermohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 29 Mei 2017:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00363/KEB/WPJ.04/2016tanggal 9 Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2011 Nomor 00249/207

Putusan Nomor 2236/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00249/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atasnama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, beralamatdi Jalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung WismaIndovision 2 Lantai 79 Blok A 8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,Jakarta Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00363/KEB/ WPJ.04/2016tanggal 9 Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2011 Nomor 00249/207

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87620/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP293/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP293/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Juli2010, atas nama PT Nafasindo, NPWP 01.307.663.3057.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP293/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00047/207

Menyatakan Terdakwa Drs.Bambang Irianto,M.Si bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja dimuka umum dengan tulisan menghinasuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia sebagaimana dalamdakwaan melanggar pasal 207 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama6 (enam) bulan;3.

termasuk dalamHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor:21/Pid.B/2015/PN.Smprekanan yang mendapatkan undangan untuk mengikuti mekanisme berikutnyadan ternyata dalam dokumen tersebut tertulis nama Polres, yang dimaknaiPolres ikut mengerjakan proyek;Menimbang, bahwa guna membuktikan Terdakwa bersalah, makaperbuatan Terdakwa harus memenuhi unsurunsur pidana dari ketentuanpidana dari dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaantunggal perbuatan Terdakwa diancam pidana pasal 207

maupun Polres Sumenep sebagai institusiterlibat langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan proyek di DinasPekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Sumenep ; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa, Polres Sumenep dilaporkan olehmasyarakat melalui Imam Syafiie mendapatkan proyek dari DinasPekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Sumenep Polres Sumenepsempat didemo agar kasus tersebut diusut secara tuntas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, MajelisHakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal 207

Publik selaku Kuasa PenggunaAnggran melampui wewenang dalam melaksanakan Perpres Nomor 70 Tahun2012 sehingga berakibat kehormatan Polres Sumenep sebagai sebagai institusipenegak hukum direndahkan, dengan demikian unsur ini terpenuhi menuruthukum;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka unsurunsur pidana dari ketentuan pidana yang didakwakan PenuntutUmum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenaitu Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah pasal 207

government Perbuatan Terdakwa Menyerang Kehormatan Polres Sumenep sebagaiinstitusi Penegak Hukum;Halhal yang meringankan; Terdakwa bersikap sopan dalam menjalani persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor:21/Pid.B/2015/PN.SmpMenimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan statusnyadalam amar putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa;Mengingat, Pasal 207

Putusan Nomor 3876 /B/PK/Pjk/2019Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagaiberikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00009/KEB/WPJ.08/2016 tanggal 17 Februari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00067/207/12/416/14 tanggal 19 November 2014, atas namaPT Bumipermata Abadipermai;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82659/PP/M.XVI.A/16/2017, tanggal 11 April 2017, yang telan berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00009/KEB/WPJ.08/2016 tanggal 17 Februari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00067/207

bahwabesarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP366/WPJ.02/BD.0601/2011 tanggal 30 Mei 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan November 2007 Nomor:00059/207

tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP366/WPJ.02/BD.0601/2011 tanggal 30 Mei 2011, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai denganNovember 2007 Nomor: 00059/207

Putusan Nomor 3860/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00177/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2011 Nomor: 00064/207/11/507/15 tanggal 12 Oktober 2015, denganperincian sebagai berikut

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 06 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111445.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00177/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22 Desember 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor:00064/207

Malang, tercatat atasnama FERRY NOVIANTO.( Anak Kandung TERGUGAT 1 )Sebidang tanah, SHM No.207, surat ukur no.00022/2002. Luas: 2.028 m2terletak di Desa Ngebruk, Kec.Sumber Pucung, Kab.Malang, tercatat atasnama : FERRY NOVIANTO.

(Anak Kandung TERGUGAT 1 )Bahwa TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 mengakui adanya PutusanPerkara Perdata No.07/Pdt.G/2005/PN.Kpj ditahun 2005 mengakibatkankerugian bagi PENGGUGAT sebagai Pembali yang beritikat balk, karena 3bidang tanah (SHM: 205, 206, 207 ) diantara 4 SHM obyektanah yang telahHal. 2 dari 6 hal.