Ditemukan 122640 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-09-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 03-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0310/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 26 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 10
12 — 10
Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepadaPenggugat ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarhidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuniutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
No 0310/Pdt.G/2017/PA.SgtaPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan
Register : 15-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1738/Pdt.G/2021/PA.Mr Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
12 — 3
Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:Artinya:Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:(a) memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul.Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidahtentang
Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 17 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
15 — 8
dihadirkan oleh Penggugat juga telahmenerangkan jika usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga masingmasing Penggugat dan Tergugat serta para saksi, tidak dapat merukunkankembali keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 15-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2516/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
9 — 2
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
izin keluar dari rumah dengan Pemohon, Termohonsulit dinasehati dan menghormati Pemohon,Termohon sering berbicara dengan nada tinggi dan kurang perhatiandengan Pemohon, Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumahsejak November 2019;Bahwa pihak kelurga telah telah berusaha untukmenasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 18-03-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Pdlg Tanggal 16 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 2
12 — 2
yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman,tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunyabergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orangdalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 11-07-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PA MADIUN Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.Mn Tanggal 31 Juli 2017 — Penggugat dan Tergugat
8 — 1
8 — 1
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Register : 07-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0303/Pdt.G/2017/PA.RAP Tanggal 12 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
9 — 1
Pdt.G/2017/PA.Rap.terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagaialat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yangsah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai suami isteri agartercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dansaling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbuktidan
Register : 01-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 28 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 3
15 — 3
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah
Register : 06-12-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1365/Pdt.G/2017/PA.Pdg Tanggal 24 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
Paniterasebagaiman diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 14-04-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PA BEKASI Nomor 1100/Pdt.G/2014/PA/Bks Tanggal 14 Juli 2014 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 2
10 — 2
resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugattersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR, sepanjang gugatan Penggugat beralasandan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganverstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan
Tergugatsering pulang larut malam yang mengakibatkan kurang perhatian terhadapPenggugat; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggalselama tujuh bulan; Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukanoleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentukkebahagiaan rumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 07-06-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Kag Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 6
8 — 6
hal ini senada dengan pendapatahli figih yang berbuny);al g>VHal. 6 dari 15 hal.Put.No.0738/Pdt.G/2021/PA.Kag.Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.0738/Pdt.G/2021/PA.Kag.Artinya:"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
Register : 21-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Kag Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 9
11 — 9
perkara inidapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapatahli figih yang berbunyi;lb 969 a ely yrolwoll elS> Yo pS ll 2 Yoal g> VArtinya:"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
Register : 02-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk Tanggal 22 Februari 2017 — TERMOHON
23 — 24
23 — 24
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat danketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalamSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan SuratEdaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5)dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai;2.
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1279/Pdt.G/2017/PA.Pdg Tanggal 8 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 4
18 — 4
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Pdgdimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktumputusan ini;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan AgamaMahkamah Agung RI Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana
nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 11-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Kag Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
Put.No.1258/Pdt.G/2020/PA.Kag.tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkanlebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasandan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangganya sudah tidak rukun harmonis lagi yang disebabkan beberapa halsebagaimana terurai pada posita nomor 5 dalam dalildalil gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
Register : 04-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1815/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 3 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 4
10 — 4
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1815/Pdt.G
meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil:Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2020/PA.TngMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 12-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 147/Pdt.P/2017/PA.Sgm Tanggal 10 Agustus 2017 — Pemohon
57 — 14
57 — 14
nantinya dipergunakan untukmengurus kelengkapan administrasi terkait dengan pengurusan penarikanuang tabungan di Bank BRI Pusat Ahmad Yani Makassar atas namaalmarhum J*****.Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, maka ternyata daripermohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yangsangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapayang akan ada dalam kekuasaan wali.Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
bahwa anak yang belum mencapai umur 18Hal. 8 dari 13 Penetapan No. 147/Pdt.P/2017/PA.Sgm(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anakyang bersangkutan maupun harta bendanya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata joPasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islamyang pada intinya menegaskan
Register : 13-11-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PA BEKASI Nomor 2227/Pdt.G/2013/PA.Bks Tanggal 10 Februari 2014 — PENGGUGAT-TERGUGAT
29 — 0
29 — 0
G/2013/PA Bks.Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklahidentik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadiperselisihan jika
perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 09-03-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Dpk Tanggal 25 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 6
8 — 6
Bahwa, apa yang dilakukan oleh pemohon tersebut, telah sesuai dengan apayang ditegaskan di dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan;.
Bahwa, untuk membuktikan tekadnya tersebut, pemohon telah mengajukan 6(enam) buah surat sebagai alat bukti, serta 2 orang keluarga dekatnya untukmenjadi saksi, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;.
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 8
11 — 8
terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh ParaPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan