Ditemukan 296598 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelundupan manusia Perdagangan manusia Penyeludupan manusia.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 30-09-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 1984/Pid.Sus/2017/PN.Sby
ANAS SOLICHIN Bin WIBIH SHOLEH
20 — 2
  • Unsur Setiap orang; Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang atau manusia atausubyek hukum; Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ANAS SOLICHIN BinWIBIH SHOLEH dengan identitas tersebut diatas sebagai Terdakwadalam perkara aquo;Bahwa ternyata Terdakwa ANAS SOLICHIN Bin WIBIH SHOLEHtersebut adalah manusia, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;Ad.2.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma
Tergugat:
1.JON EFFENDI
2.DESI APRIYANTI
48 — 12
  • Amin Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru,Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang didirikan dengan akta Notaris tertanggal 25Januari 2011 Nomor 46, dan anggaran dasar yang telah mendapat persetujuan dariInstansi yang berwenang sebagaimana tercatat pada Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29 Maret 2011 Nomor AHU15881.AH.01.01Tahun 2011, dimana Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan,perubahan terakhir dibuat dengan akta Notaris tertanggal 26 Maret
    Bank Perkreditan Rakyat Putra Riau Mandiri, berdasarkan Akta NotarisNomor: 32, yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2018 dihadapan NotarisNusyirwan Koto,S.H., M.Kn, berkedudukan di Kota Pekanbaru, dan telah mendapat surat PersetujuanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perihal Perubahan Angaran Dasar, Tertanggal 03April 2018 Nomor AHU0005105.AH.01.10 Tahun 2018, dan Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 12-09-2014 — Putus : 17-10-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 114 / Pdt.P /2014/ PN Jmr
Tanggal 17 Oktober 2014 — NAFI'ATUZ ZAHRO
278 — 91
  • yang lebih menonjol pemohon adalah laki laki maka perkara ini tidak masalahdalam berganti jenis kelamin ;Menimbang, bahwa oleh karena pendapat ahli dari medis kedokteran dan pendapat dariMUI Kabupaten Jember sudah tidak ada pertentangan dalam ilmu kedokteran dan agamaIslam maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon karena menurut pandanganHakim kejadian yang dialami oleh Nafi'atuz Zahro adalah kehendak tuhan ( Allah ) bukankarena kehendak dirinya dan apa yang ditakdirkan oleh tuhan ( Allah ), manusia
    harusmenerima takdir itu meskipun diluar jangkauan alam dari pikiran manusia ;Menimbang bahwa dalam kasus permohonan ini memang tidak ada aturan aturan hukumpositif yang mengatur, akan tetapi apabila permohonan ganti jenis kelamin ini masuk kePengadilan Negeri Jember, makaberdasarkan pasal 10 ayat I UU No. 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, maka Hakim wajib menyidangkan dan memutus perkara permohonaniniu berdasarkan keadilan ;Menimbang, bahwa dengan dapat dikabulkan permohonan pemohon maka
Pengadilan PA BARRU Perdata Agama
Register : 01-11-2012 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 16-09-2014
Putusan PA BARRU Nomor 60/Pdt.P/2012/PA.Br
Tanggal 22 Nopember 2012 — PEMOHON
25 — 4
  • Taspen Makassar, yangtelah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup,diberi kode P3Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan VeteranRepublik Indonesia Nomor Skep.070/01/31/AXVU/XI/92 yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia danveteran bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.Fotokopi surat kematian No. 67/KUR/TRJ/IX/2012 yang dikeluarkanoleh Kelurahan Lompo Riaja
    buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilsebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah.Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan bukti bahwa Pemohonadalah penduduk Kabupaten Barru.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut,Pemohon mengajukan juga Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang PemberianTunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor Skep. 070/01/31/AXVIH/XI/92, yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 28-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 87/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 29
  • sebagaimana tercantumdalam Berita Acara Sidang tanggal 6 November 2018, majelis tingkat bandingberpendapat bahwa terdapat dualisme kepengurusan pada AsosiasiPerkumpulan Penyelenggaraan Haji Umroh dan In Bound Indonesia(Asphurindo) yaitu Pembanding dan Syam Resfiadi, dimana masingmasingmengaku sebagai Ketua Umum Asphurindo yang berwenang untuk mewakiliAsphurindo, sehingga hal ini menjadi sebab adanya perselisihan antaraPengurus Asphurindo dibawah Pembanding atas dasar Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia
    RI Nomor AHU0000143.AH.01.08 Tahun 2017tanggal 10 Maret 2017 dan Pengurus Asphurindo dibawah Syam Resfiadi atasdasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0002733.AH.01.07 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 ternyata masihsama sama berlaku;Menimbang, bahwa pandangan Pembanding yang menyatakan bahwadengan alat bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde)berupa:1.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-12-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 477/PDT/2013/PT.DKI
Tanggal 5 Desember 2013 — ARY HANS SETIAWAN, SH., CS, MELAWAN PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL.,CS
39 — 22
  • /G/2012/PTUNJKT tanggal 11 Mei 2012, yang menyatakanBatal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU.44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran DasarPT.
    Puteri Mea yang diajukan oleh Pembanding Itelah disetujui dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.(vide bukti T. IVI. 3E), jadi Pembanding I lah yang sah secara hukum danberhak untuk bertindak keluar maupun kedalam mewakili PT. PuteriBahwa mengenai akta Nomor 82 dan akta Nomor 123 sampai saat inibelum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karenaperkarayang berhubungan dengan aktaakta tersebut diatas masih dalamproses tingkat kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 26-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.SIT
Tanggal 5 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 2
  • Sit.Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belumdewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia junto Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU nomor 35 tahun 2014;Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajibdijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12)
    Undang UndangNomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah danditambah dengan UU nomor 35 tahun 2014;Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajid memenuhi hakatas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik,diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai ketentuanperaturan perundangundangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 UndangundangNomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban danbertanggungjawab
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-08-2012 — Upload : 08-11-2012
Putusan PN LAMONGAN Nomor 207/PID.B/2012/PN.LMG.
Tanggal 8 Agustus 2012 — YASIN Als. P. SURYA
21 — 3
  • Barang siapa ;Unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hokum yang telahmelakukan suatu perbuatan pidana. Didalam perkara ini manusia yang telah didakwamelakukan perbuatan pidana adalah terdakwa Yasin als. P.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 23-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT PADANG Nomor 226/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 17 Desember 2020 —
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
208 — 64

  • Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
    Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat JendralAdministrasi Hukum Umum, yang beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 67,Jakarta Selatan 12940, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;Pengadilan Tinggi tersebutTelah membaca :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 226/PDT/2020/PTPDG. tanggal 23 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara ini dalam tingkat banding;2.
    VII2019 tertanggal 27Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pembina Yayasan Pendidikan PGRISumatera Barat adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum dengan segalaakibat Hukumnya;Menyatakan Akta No. 46 tentang Keputusan Sirkuler Sebagai PenggantiRapat Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barattertanggal 25 Juni 2019 yang dibuat oleh INDRA JAYA, S.H selaku Notarisdi Padang adalah Tidak Sah dan Batal demi Hukum dengan segala akibatHukumnya;Menyatakan Tidak berkekuatan Hukum Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 20-04-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN MALANG Nomor 130/Pdt.P/2015/PN.Mlg.
Tanggal 27 April 2015 — FRANSISKA RIANA WIJOYO
13 — 0
  • menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan denganakte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejakkelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia
    , disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu)~ nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdnministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat pemohon ;(
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-07-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN CIBINONG Nomor 78l/Pid/B/2009/PN.Cbn.
Tanggal 26 Juli 2011 — LEE SANG BOK
313 — 371
  • Roselia Texindo belum mempunyai IPALuntuk pengolahanlimbah~ cair dan limbah~ padat sesuai standar yang telahditetapkan oleh PemerintahKabupaten Bogor, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari haltersebut dapatmembahayakan manusia dan lingkungan;Bahwa dari hasil pemeriksaan Sertifikat Analisis Kimia No.A4266 tanggal 15 Juli2005 yang dibuat oleh PT. ALS Indonesia terhadap sampel air yangdiambil dari muarapembuangan limbah produksi PT.
    Roseliauntuklimbah~ cair dan limbah padatditetapkan olehKabupaten Bogor, padahaltersebutmembahayakan manusia dan lingkungan.padatsesualaliranterdakwa mengetahuisecaramelakukanlangsungsungaiTexindo belum mempunyaipengolahanstandar yangPemerintahdan menyadariBahwa dari hasil pemeriksaan Sertifikat Analisis KimiaA4266 tanggal 152005 yang dibuat oleh PT. ALS Indonesia terhadap sampel airdiambil daripembuangan limbah produksiPT.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 8/B/2021/PT.TUN.MKS
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. CIPTA KONSTRUKSI PERSADA
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA POKJA PEMILIHAN TUJUH PULUH SATU SDA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA
149 — 81
  • Santarosa No. 12,RT.RW 003/008, Kelurahan Argapura, Distrik JayapuraSelatan, Kota Jayapura, berdasarkan Akta Pendirian Nomor52 tanggal 28 Januari 2010 dibuat dihadapan SuprakosoSarjana Hukum, Notaris di Jayapura dan telah mendapatpengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : AHU10812.A.H.01.01.
    Tahun 2010 tertanggal 02Maret 2010 yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah denganAkta Nomor 02 tertanggal 02 September 2019, dibuatdihadapan Puspo Adi Kuncoro, Sarjana Hukum, MagisterKenotariatan, Notaris di Jayapura dan telah mendapatpengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor: AHU0063070.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 02September 2019;Dalam hal ini diwakili oleh FITRIWATI MALANUA,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur, tempatkedudukan JI.
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama
Register : 11-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 11-08-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 137/Pdt.P/2013/PA.BL
Tanggal 18 April 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
37 — 2
  • 2 lela) oS slanel pmentRasulullah S.A.W. bersabda; Sesungguhnya kalian pada hari kiamat akandipanggil dengan nama kalian dan nama bapakbapak kalian, maka indahkanlahnama kalian (hadist riwayat Imam Abu Dawud);Menimbang, bahwa merubah nama sebagai salah satu identitas manusia,selama tidak ditemukan adanya itikad buruk, adalah sesuatu yang lazim berlaku dimasyarakat khususnya di Indonesia, dan diperbolehkan menurut hukum Islam,sebagaimana sunnah Rasulullah S.A.W.
    Yang diriwayatkan oleh Imam Muslimmenyatakan;(23)5 slelgy) Ah Sliy Apnoea pe lw gael ati Least Sesungguhnya beliau (Rasulullah S.A.W), merubah nama Ashiyah (seorangperempuan maksiat) menjadi Jamilah (seorang perempuan yang cantik)(hadist riwayat Imam Abu Dawud);Menimbang, bahwa nama bagi manusia dalam keyakinan Islam, tidaksematamata hanya bagian dari identitas, melainkan menyebutnya adalah bagian daridoa, maka berdasarkan faktafakta tersebut, majelis berpendapat permohonanpemohon cukup beralasan
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Perceraian
Register : 04-04-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 04-10-2012
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 163/Pdt.G/2011/PA Sgm
Tanggal 21 April 2011 —
8 — 3
  • pemohon.Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, pemohonmengajukan buktibukti sebagai berikut:1 Bukti surat :e Fotokopi Surat Kematian Nomor 03 / DM / II / 2011 tanggal 20 Maret2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa F, yang telah dicocokkan denganaslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P 1.e Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan VeteranRI. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Skep 03/03/36/AXVII/1/1995 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia
    Mabe bin Saung Dg.Lotteng dan DbMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, maka terbukti bahwa suamipemohon yang bernama Lallong bin Baso telah meninggal dunia pada tanggal 20Maret 2011 karena sakit.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, maka terbukti bahwa suamipemohon yang bernama Lallong bin Baso telah mendapatkan Petikan SuratKeputusan Pemberian Tunjangan Veteran RI. oleh Direktur Jenderal PersonilTenaga Kerja Manusia dan Veteran.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3, maka terbukti bahwa pemohondengan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Putus : 07-01-2013 — Upload : 15-05-2013
Putusan PN MALANG Nomor 5/Pdt.P/2013/PN.Mlg
Tanggal 7 Januari 2013 — RAFIUL NURUL HUDA
13 — 5
  • menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    ,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 12-03-2015 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MALANG Nomor 71/Pdt.P/2015/PN.Mlg.
Tanggal 23 Maret 2015 — RUDY HIDAJANTO
15 — 1
  • menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.i Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan denganakte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejakkelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia
    , disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu) nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "Ssuatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdnministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Bau
Tanggal 18 Februari 2020 — Pemohon:
ZUMRIAH
25 — 8
  • Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atasnama Pemohon, menerangkan tentang biodata penduduk bahwa Pemohonlahir di Nganganaumala, pada tanggal 31 Desember 1961 (Vide bukti P1,)dengan nama ZUMRIAH sehingga dari buktibukti Surat tersebut dapatHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pat.P/2020/PN Baudiketahui Pemohon telah lama sejak lahir menggunakan tanggal lahirnyapada tangga 31 Desember 1961;Menimbang, bahwa aturan untuk membuat Paspor dalam Pasal 4ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
    Tanda Penduduk atau Nomor IndukKependudukan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tanggal lahirnya tertulistanggal 31 Desember 1961 pada bukti P1;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mengajukan perubahantanggal lahir dalam paspor milik Pemohon dikarenakan tanggal lahirPemohon yang tertulis dalam Paspor Pemohon tanggal 1 Juli 1961 yangmana sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan huruf c PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mensyaratkan dalampembuatan paspor diantaranya harus melampirkan
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Register : 09-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN PASURUAN Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Psr
Tanggal 21 September 2020 — Pemohon:
ISNIATUL KHILMIYAH
98 — 7
  • tidak ;Menimbang, bahwa sebagai warga negara, Pemohon berhak untukmempunyai nama sebagai identitas dirinya, karena nama adalah hak setiapwarganegara ;Menimbang, bahwa oleh karena nama* sebagai identitas diri adalah haksetiap orang, maka hak atas nama* sebagai identitas diri, tetap juga melekat untukselamanya ;Menimbang, bahwa demikian pula masalah perubahan atau perbaikan namaadalah hak setiap orang ;Menimbang, bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia
    meskipun tidak secara langsung menyebutnya,yaitu seperti yang disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan ... sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untukdiakui sebagai pribadi di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidakdapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa disamping itu, nama yang akan dihilangkan / diganti /diperbaiki dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah nama biasa yang bukanmerupakan nama keluarga atau nama
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 20-02-2018 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Idm
Tanggal 23 Februari 2018 — Pemohon:
KUSNIAWATI
18 — 3
  • lahirdi Indramayu, tanggal 06 Juni 1986 menjadi KUSNIAWATI, lahir di Indramayu, padatanggal 06 Juni 1990;Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohontelah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orangsaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakahpermohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan buktibuktitersebut;Menimbang, bahwa Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 dan Pasal 56 PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    merubah identitasPemohon pada Surat Perjalanan Laksana Paspor Pemohon merupakan hal yangdapat diterima dan dapatlah dikabulkan, dengan memperhatikan untuk kepentinganPemohon dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohondibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;Memperhatikan Pasal 24 (1) Undangundang No. 6 Tahun 2011 TentangKeimigrasian jo Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 16-12-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 521/Pdt.P/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Pemohon:
NYOMAN SUARE
67 — 23
  • Bahwa pihak Kantor Imigrasi Mataram menolak untuk menerbitkan pasporatas nama Pemohon oleh karena terjadi perbedaan antara data pemohonpada paspor terdahulu dengan data kependudukan yang diajukan Pemohondalam rangka pengajuan penerbitan paspor baru;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    B 0204011 dari nama NYOMAN SUAREmenjadi NYOMAN SWARE beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;Mengingat akan ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor 6 Tahun2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintan Nomor 31Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentangPaspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana