kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untukmengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKendal;3 Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Kendal untuk mencatat kelahiran Pemohon bernama :SITI MASFUFAH yang lahir di Kendal pada tanggal 16 Agustus1994, dari perkawinan sah antara KASMURI dengan TURIYAH, kedalam daftar kelahiran yang berjalan untuk Warga Negara Indonesiadengan menerbitkan

sehingga Pemohon mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Kendal untuk mendapatkan Penetapan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UndangUndang No. 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:1 Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran;2 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat PencatatanSipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan

Negeri Kendal untukmengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kendal untuk mencatat kelahiran anak Pemohon bernama : SITIMASFUFAH, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Kendal pada tanggal16 Agustus 1994 , dari perkawinan sah antara KASMURI denganTURIYAH, ke dalam daftar kelahiran yang berjalan untuk Warga NegaraIndonesia dengan menerbitkan

UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan Pengadilan Negeri olen Penduduk;Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P3 dan P4 sertaketerangan para saksi bahwa Pemohon menikah dengan Tri Sarisebagaimana

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh Pendudukkepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan tersebut diatasPengadilan memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinanhalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 206/Pat.P/2019/PN Wngpenetapan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai kepada

Instansi Pelaksanayang menerbitkan Akta Anak Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwaberdasarkan laporan pencatatan perubahan nama Pejabat PencatatanSipil membuat catatan pinggir pada Register Akta

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, agar kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan sekaligus menerbitkan akta kelahirannya ;4.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yangditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo,agar kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dicatat dalam buku daftar untukkeperluan itu pada tahun yang sedang berjalan sekaligus menerbitkan aktakelahirannya ;4.

bertentangan denganhukum sehingga karenanya dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dilahirkan di wilayah KotaProbolinggo, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atauPejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo,agar kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itupada tahun yang sedang berjalan sekaligus menerbitkan

tanggal 22 April 2020, telah dicapai kesepakatan bulatmengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bupati BantaengNomor : 888/203/IV/2019, tanggal 29 April 2019, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHAMMADWANIS,SE.MM, dimana dalam Konsiderans Bagian Huruf a telah dinyatakanbahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan

MakassarNomor 58/Pid.Sus/2011/PN.MKS tanggal 8 Mei 2012 yang antara lainmenyatakan Terdakwa MUHAMMAD WANIS,SE,MM, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamadan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00. ( Limapuluh Juta Rupiah )Dengan Ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu ) bulan (vide bukti P7); Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang memiliki kKekuatan hukum yang tetap karena melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut,Penggugat/Pembanding telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan dijatuhipidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Banding berpendapatbahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan

dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon serta memerintahkan pula kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Posountuk melakukan pencatatan atas perubahan nama ayah Pemohon dimaksud, setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini dengan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31/02/LT/VI/2014;

tanggal 06 Januari 2011 dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3578-LU-03072018-0055, tanggal 04 Juli 2018, milik anak pertama dan anak kedua Pemohon;

Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACHMAD HARIRI, lahir di Bangkalan tanggal 10 April 2007, anak kesatu, laki-laki dari suami isteri MOHAMMAD SOLIHIN dengan SITI CHOLIFAH;

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Kutipan Akta Perceraian;

Tergugat untuk memelihara dan mendidik hingga dewasa menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gea Aulia Taringanen;

Kutipan Akta Perceraian;

Meranti untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian melalui Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

SUNARTO) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 74/2000, tanggal : 1 Februari 2000, sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Akta Perceraiannya;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dengan Tergugat; Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu dan menerbitkan Akta

2013, sebagaimana Kutipan Akta KelahiranNo.3373LU130620130035, tanggal 17 Juni 2013, yang diterbitkan olehKepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;Yang berhak mengasuh adalah Ibunya (Penggugat);5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkansalinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada:e Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSemarang, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untukkeperluan itu dan menerbitkan

Akta Perceraian Penggugatdengan Tergugat;e Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenGrobogan, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untukkeperluan itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugatdengan Tergugat;6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,00(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015, oleh kami, AsniMeriyenti, S.H.M.H.,

Sehingga sepatutnya pengadilan memerintahkan agar Tergugat IIImencoret sertifikat HGB No. 1623/ Perwira dari warkah, dan memerintahkan pulauntuk menerbitkan sertifikat kaveling B 7 No. 2 Villa Mas Indah Desa PerwiraKec.

ZaharaPohan, S.H ;Bahwa setelah pelepasan hak tersebut pada tanggal 3 Agustus 1994, Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 343/HGBKWBPN/1994 tentang Pemberian Hak Guna Bangunankepada PT. Rhifico Jaya Putra Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta,atas tanah seluas 132.928 M2, terletak di Kelurahan Perwira, Kecamatan BekasiUtara, kabupaten DT.

No.353/Pdt.G/2012/PN.Bks, telah mendalilkan ada memiliki sebidang tanah seluas 175 M2,yang dikenal dengan Komplek Perumahan Villa Mas Indah, Blok B7 No 2 Rt. 001/14,Desa Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;Bahwa tanah tersebut adalah pecahan dari bidang tanah milik Tergugat I yangkemudian dikavlingkavling dan dijual dengan menerbitkan Kartu Kavling, termasukkepada Turut Tergugat, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Kepemilikan KavlingK3JU Tahun 1990 Reg.No. 0142/599/1990 An.

No.353/Pdt.G/2012/PN.Bks, telah mendalilkan ada memiliki sebidang tanah seluas 175 M2,yang dikenal dengan Komplek Perumahan Villa Mas Indah, Blok B7 No. 2 Rt. 001/14,Desa Perwira, Kecamatan Bekasi Utara ;Bahwa tanah tersebut adalah pecahan dari bidang tanah milik Tergugat I yangkemudian dikavlingkavling dan dijual dengan menerbitkan Kartu Kavlin, termasukkepada Turut Tergugat, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Kepemilikan KavlingK3JU Tahun 1990 Reg.No.0142/599/1990 An.

Zahara Pohan, SH ;Bahwa berdasarkan adanya halhal tersebut di atas, kemudian oleh KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat menerbitkan Surat KeputusanNo. 343/HGBKWBPN/1994, tanggal 3 Agustus 1994, tentang Pemberian Hak GunaBangunan kepada Tergugat II, sebagaimana tertuang didalam Hak Guna BangunanNo.981/Desa Perwira, seluas 65.713 M2 atas nama PT.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 yang lalu, Penggugat mendapatinformasi tentang adanya pihak lain yang menguasai dan mengusahaitanah Hak Milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam SertipikatHak Milik Nomor 26 tertanggal 13 Mei 1978 tersebut, sehinggaPenggugat melalui Kuasanya sesuai dengan Surat Nomor160/BSP/SKU/X/2015, tertanggal 5 Oktober 2015, memohon informasisekaligus mempertanyakan apakah Tergugat ada menerbitkan alas hak(Sertipikat) lain atas tanah seluas 1.315 M tersebut selain SertipikatHalaman

Bahwa pada saat berlangsungnya Gelar Mediasi Penanganan SengketaPertanahan pada tanggal 3 Maret 2016, diperoleh fakta, ternyataTergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3500 Desa/KelSei Agul tertanggal 7 Oktober 2013 atas nama Rahman Purba,kemudian berubah menjadi atas nama Marihot Nainggolan, terakhirterdaftar atas nama Syahir, dan pada saat itu Penggugat mendapatkanfoto copy Surat Keputusan Sertipikat Hak Milik Nomor 3500 Desa/KelSei Agul tanggal 7 Oktober 2013 (Objek Gugatan) yang

tersebut, sebabjauh sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3500Desa/Kel Sei Agul tertanggal 7 Oktober 2013 tersebut, Tergugat telahmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 26/Desa Sei Agul tertanggal 13 Mei1978 atas nama Penggugat, pada hal Penggugat tidak pernah menjual ataumengalihkan tanah tersebut dalam bentuk apapun;Bahwa dengan demikian, tindakan dan perbuatan Tergugat yangtelah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3500 Desa/Kel Sei Agultertanggal 7 Oktober 2013 tersebut, adalah

Asas Kepastian Hukum : Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalahasas yang mengutamakan landasan perundangundangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan negara (vide, Penjelasan Pasal 3 angka (1)UndangUndang Nomor 28 ~ Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme) ; Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusanberupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3500 Desa/Kel Sei Agultertanggal 7 Oktober 2013 tersebut seharusnya

mempedomaniketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut secara tepatdan benar ; Bahwa akan tetapi, sebagaimana dikemukakan di atas, ternyataTergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan berupaSertipikat Hak Milik Nomor 3500 Desa/Kel Sei Agul tertanggal 7Oktober 2013 tersebut, tidak memenuhi ketentuan sebagaimanaHalaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 381 K/TUN/2017tertuang Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12,Pasal 17

Huruf i) PETUNJUK : Tanah Hak Yasan, Leter C, No.291,Persil 213,Kelas D.27 (d.l).Bahwa, adalah benar sebagaimana dimaksud point 6.1.7, dan point6.2.7,(Sesual petunjuk), Turut Tergugat 1, secara MALAWANHUKUM tanpa sepengetahuan, dan meminta izin dari Penggugatdan Tergugat 2, menerbitkan C, No. 290, Persil 213, atas nama :Umi Zubaidah (Tergugat 1), dan menerbitkan C, No.291, Persil213, atas nama : Muchid (Tergugat 3), terhadap objek tanahsengketa 1, dan objek tanah sengketa 2, yang merupakan HARTAWARIS

Bahwa, Turut Tergugat 1, telah menunjukkankekeliruannya dan terkesan sangat memaksakankehendak dengan kewenangannya menerbitkan Leter C, No.290, Persil 213, atas nama : Umi Zubaidah (Tergugat 1),dan C, No.291, Persil 213, atas nama : Muchid (Tergugat 3),terhadap objek tanah sengketa 1, dan objek tanah sengketaZz,6.3.2.

Bahwa, sejak BPN RI Kota Probolinggo, menerbitkan Surat Ukur danSertifikat atas nama : Umi Zubaidah (Tergugat 1), untuk sebagian luasterhadap objek tanah sengketa 1, dan objek tanah sengketa 2, secaramelawan hak dan melawan hukum, Umi Zubaidah (Tergugat 1),mendirikan dan/atau membangun sebuah bangunan berupa :7.1.

,yang pada intinya menerangkan Turut Tergugat 1, telah MelawanHukum tanpa sepengetahuan, dan meminta izin dari Penggugat danTergugat 2, menerbitkan C, No. 290, Persil 213, atas nama : UmiZubaidah (Tergugat 1), dan menerbitkan C, No.291, Persil 213, atasnama : Muchid (Tergugat 3), terhadap objek tanah sengketa 1, danobjek tanah sengketa 2, yang merupakan Harta waris peninggalanAlmh. Siti Al Marpuah dan Aim.

Dengan demikian Data Yuridis tersebut sah dan tidakmelawan hukum;Bahwa dalam posita gugatan Penggugat nomor 7, sejak BPNRI Kota Probolinggo menerbitkan Surat Ukur dan Sertifikat an.Umi Zubaidah (Tergugat 1), untuk sebagian luas terhadap objektanah sengketa 1, dan objek tanah sengketa 2, adalah sah dantidak melawan hukum , bahwasannya menurut Undangundang Peraturan Tentang Perumahan dijelaskan bahwa:Salah satu syarat suatu tempat usaha untuk melaksanakankegiatan usahanya adalah mendapatkan surat izin

bahwa Misnan Als Inan mengalami luka robek dibagiankepala samping sebelah kanan P +12 cm, L +3 cm DIm +3 cm, Ht + 15 x, luka robekdiperut bagian samping sebalah kiri P +.8 cm, L + 3 cm DI + 3 cm, Ht + 10 x, lukarobek dilengan atas tangan kanan P + 7 cm, L +4 cm DI + 3 cm, Ht + 8 x, luka robekdilengan bawah tangan kanan P +8 cm, L+5cm DI +1cm, Ht+9;Kesimpulan :e Bahwa nama tersebut diatas meninggal dunia karena benturan benda keras sefrtapendarahan aktif;e Bahwa kemudian Kepala Desa Pasa Lasang Lela menerbitkan

bahwa Misnan Als Inan mengalami luka robek dibagiankepala samping sebelah kanan P +12 cm, L +3 cm DIm +3 cm, Ht + 15 x, luka robekdiperut bagian samping sebalah kiri P +.8 cm, L + 3 cm DI + 3 cm, Ht + 10 x, lukarobek dilengan atas tangan kanan P + 7 cm, L +4 cm DI + 3 cm, Ht + 8 x, luka robekdilengan bawah tangan kanan P +8 cm, L+5cm DI +1 cm, Ht+9;Kesimpulan :Bahwa nama tersebut diatas meninggal dunia karena benturan benda keras sefrtapendarahan aktif;Bahwa kemudian Kepala Desa Pasa Lasang Lela menerbitkan

bahwa Misnan Als Inan mengalami luka robek dibagiankepala samping sebelah kanan P +12 cm,L +3 cm DIm +3 cm, Ht + 15 x, luka robekdiperut bagian samping sebalah kiri P +.8 cm, L + 3 cm DI + 3 cm, Ht + 10 x, lukarobek dilengan atas tangan kanan P+ 7 cm, L +4 cm DI + 3 cm, Ht + 8 x, luka robekdilengan bawah tangan kanan P +8 cm, L+5cmDI+1cm, Ht+9;Kesimpulan :e Bahwa nama tersebut diatas meninggal dunia karena benturan benda keras sefrtapendarahan aktif;e Bahwa kemudian Kepala Desa Pasa Lasang Lela menerbitkan

bahwa Misnan Als Inan mengalami luka robek dibagiankepala samping sebelah kanan P+.12 cm, L +3 cm DIm +3 cm, Ht + 15 x, luka robekdiperut bagian samping sebalah kiri P +.8 cm, L + 3 cm DI + 3 cm, Ht + 10 x, lukarobek dilengan atas tangan kanan P + 7 cm, L +4 cm DI + 3 cm, Ht + 8 x, luka robekdilengan bawah tangan kanan P +8 cm, L+5cm DI +1cm, Ht+9;Kesimpulan :Bahwa nama tersebut diatas meninggal dunia karena benturan benda keras sefrtapendarahan aktif;Bahwa kemudian Kepala Desa Pasa Lasang Lela menerbitkan

Rape Bahwa nama tersebut diatas meninggal dunia karena benturan benda keras sefrtapendarahan aktif;e Bahwa kemudian Kepala Desa Pasa Lasang Lela menerbitkan Surat KeteranganKematian No 474.3 /390/p1/2014 tertanggal 05 Desember 2014 bahwa surat tersebutmenerangkan Alm Misnan meninggal dunia surat keterangan tersebut dibuat sertaditanda tangani oleh Pjs Kepala Desa Pasang lela Abdul Hakim Harahap, S.kom;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;6 Saksi TOPPU RAMBE

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa kepada pemegang hak pakailPemerintah Republik Indonesia cg.

Lanud Pattimura Ambon terkesanbekerjasama dengan pihak Tergugat dan Tergugat menerbitkan ObjekSengketa tanpa menggunakan atau menjalankan prosedur hukum, yangtertuang dalam Peraturan Perundangundangan sebagaimanadisebutkan di atas;10.

Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Lahatanggal 11 Oktober 2010 dengan luas bidang tanah a 370.683 M? dan luasbidang tanah b 1.721.823 M? sesuai Surat Ukur Nomor 00002/Laha/2010tanggal 8 Oktober 2010, nama pemegang hak Pemerintah RepublikIndonesia cg.

Proses Pensertifikatan oleh TNI AU.Bahwa tanah TNI AU seluas 209 Ha telah melalui proses pensertifikatansebagai berikut :Perbuatan Tergugat asal/Pemohon menerbitkan objek sengketaBukanlahperbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan olehHalaman 36 dari 43 halaman.

Putusan Nomor 204 PK/TUN/2016Penggugat/Termohon, dalam gugatannya, mengingat Tergugatasal/Pemohon menerbitkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak PakaiNomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas nama PemerintahRepublik Indonesia cg.

Lutfi Jaya, S.K.MDengan Jabatan Staff, pada Badan Keluarga Berencana danpemberdayaan Perempuan pada Pemerintahan Daerah Luwu Timur.Dan golongan Ruang III/c;Bahwa kemudian Tergugat memberhentikan Penggugat in casu LuitiJaya, S.K.M , NIP.19820901 200604 1 009 sebagai Pegawai NegeriSipil dengan menerbitkan surat Keputusan Nomor: 171/IV/Tahun 2019tertanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian karena melakukankejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan Yang AdaHubungannya dengan Jabatan an.

Bahwa selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya terhitung sejakPenggugat keluar dari Lapas, Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiLuwu Timur No. 171/IV/Tahun 2019, tertanggal 26 April 2019, yangkemudian menjadi Objek sengketa dalam Perkara a quo;9.

Objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum,yaitu sebagaimana yang diuraikan di atas sangat jelas Tergugat didalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tidakmengedepankan landasan atau payung hukum yang berlaku,kepatuhan, dan keadilan di dalam setiap keputusan penyelengaraNegara;2.

Objek Sengketa bertentangan dengan AsasTertibPenyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana yang diuraikanbahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telahmengabaikan asas yang menjadi landasan atau dasar untukterjaminnya kepastian, keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;3.

Mks.Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugatberwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 1 angka14 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara jo. Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil;2.

;Bahwa Tergugat mengetahui pula, bahwa sebelum penerbitan objeksengketa telah terlebin dahulu menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :3 / Kelurahan Pasar Pulau Tello, tertanggal 28 April 1994, denganSuratUukur Nomor : 338 / 4 / 1994, tanggal 25 April 1994 luas 524 M2an. Saderachi Zalogo, oleh instansi berwenang yang sampai sekarang inibelum pernah di cabut dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi sesuaiaturan hukum yang berlaku.

Oleh karenanya perbuatan Tergugatdapat diklasifikasikan telah melanggar Azas Kepastian Hukum;Bahwa Perbuatan Tergugat ,secara nyata kurang teliti dan tidak selektifsecara hukum administrasi sehingga melanggar nalar yang sehat,dimana Tergugat dalam mengeluarkan surat Keputusan tersebut tidakmenyelidiki terlebin dahulu, agakah objek sengketa yang di mohonkantersebut, pernahmengeluarkan / menerbitkan surat pada objek ygsama?

Tergugat sudah berusaha mencari Warkah/Dokumenbaik di Kantor BPNNias yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No :32/Pasar Pulau Tello/2004 an. Lie Jin Kho;3.

:1.2.Apakah Pihak Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa aquo ?

Mengenai Kewenangan Pihak Tergugat dalam Menerbitkan ObjekSengketa a quo ;Menimbang, bahwa kewenangan mengenai penyelenggaraanpendaftaran hak atas tanah diatur dalam Pasal 5 jo.

Dengandemikian Penggugat tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak;10.bahwa sampai dengan pemeriksaan Penggugat tidak menerimapemberitahuan mengenai PKP;Ill.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPN sejaktahun 2004 sampai dengan pengajuan PK ini seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (Semula TERGUGAT) menerbitkan SuratHimbauan ataupun Surat Tagihan Pajak (STP) akibat tidak pernahmenyampaikan SPT Masa PPN..

Surat Tagihan Pajak dan/atau SuratHimbauan dan/atau Surat Teguran kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula PENGGUGAT) karena tidak melaporkan SPTMasa PPN.14.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula TERGUGAT) jugatidak pernah menerbitkan Surat Himbauan karena tidak melakukankewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak.15.Bahwa PENGGUGAT baru menyadari mengenai status PKPPENGGUGAT pada saat dilakukan pemeriksaan Pajak yaitu setelahmenerima Surat Perintah Pemeriksaan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PENGGUGAT)sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakkhususnya tercantum pada halaman 83 angka 9 paragraf ketigamengatakan dengan demikian menurut Majelis tidak ada dasarhukum bagi Tergugat untuk menjawab surat Penggugat tersebutdalam jangka waktu 12 bulan dan status Penggugat adalah masihtetap sebagai PKP sehingga tetap berhak menerbitkan FakturPajak.. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur JenderalPajak No.

SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Il mengenai PelayananPenyelesaian Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar20.Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (Semula TERGUGAT) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasHalaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1078 /B/PK/PJK/2015SKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan