Penunjukan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Mei2018 Nomor 270/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan PaniteraPengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal24 Januari 2018 No. Reg. Perkara: PDM32/Mks/Euh.2/01/2018 Terdakwadidakwa sebagai berikut:Kesatu :Bahwa ia terdakwa M.

. , Hasmayetti,SH.M.Hum .Panitera PenggantiHalaman. 14 dari 14 Putusan Nomor : 527/PID.SUS/2018/PT PBREfrizal S.HUntuk salinanyang samabuntinya oleh ;PENGADILANTINGGI/TIPIKOR BANDAACEHWAKILPANITERAHalaman. 15 dari 14 Putusan Nomor : 527/PID.SUS/2018/PT PBR

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN,SHNip.19651120 198903 1 004Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 385/PDT/2018/PT MKS

1969;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Kaliboyo, RT 003 RW 005; KelurahanKradenan, Kecamatan Purwoharjo KabupatenBanyuwangi, Provinsi Jawa Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan :Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus2017;Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017sampai dengan tanggal 17 September 2017;Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 September 2017 sampaidengan tanggal 17 Oktober 2017;Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 16 November 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengantanggal 4 Desember 2017;Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Desember 2017sampai dengan tanggal 3 Januari 2018

IHAT SUBIHAT,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 22 MeiHalaman 61 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS2018 Nomor 5/Pen.Pid.SusTPK/201/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari Selasa, 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis

Bukti T7Siaran Pers Kepala Biro Hubungan Masyarakat BadanKepegawaian Negara (BKN) Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018judul BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor tertanggal 2 Mei 2018;(Fotokopi dari fotokopi);Siaran Pers Nomor: 018/RILIS/BKN/VIII/2018 tertanggal6 Agustus 2018 yang berjudul: Per 31 Juli 2018, BKN Blokir307 Data PNS Pelaku Korupsi Berstatus incracht; (Fotokopi dari fotokopi);Siaran Pers Nomor: 019/RILIS/BKN/IX/2018 tertanggal4 September 2018 yang berjudul: Pertajam Penyikapan atasPNS Tipikor

Bukti T12judul Sebanyak 1.917 PNS Tipikor incracht Aktif Bekerja diPemerintanan Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2018;(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Kepala Kantor Regional XIl Badan Kepegawaian NegaraNomor: 07605/VI/KR.XII/92018 Perihal: Penyampaian dataPNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/6867/SJTentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur

.005 RW.003, Kelurahan Busalangga, KecamatanRote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ; : Kristen ; = : Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRDKabupaten Rote Ndao, sekaligus Ketua PDI PerjuanganKabupaten Rote Ndao, mantan Wakil Ketua DRPDKabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009 ; ditahan oleh 1 Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014 ;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 3Maret 2014 ;3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 2 April 2014 ;4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 2 Mei 2014 ;5.

Penuntut .....5 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;6 Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Mei 2014 s/d tanggal 7 Juni 2014 ;7 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;8 Diperintahkan keluar berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 49/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg tanggal 19 Juni 2014 ; Dalam persidangan ini Terdakwa Junus Fanggidae, SE didampingi PenasihatHukum bernama Philipus Fernandez,SH

Penyidik.............Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November2012; Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012; Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09Januari 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya

sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayasejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ; Perpanjangan ke1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei2013 ; Perpanjangan ke2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;Terdakwa

apabila Pejabat yang berwenang melanggar SOP/SK Dir maka ygbersangkutan dikatakan menyalahgunakan kewenangan, bukan melawan hukum karena melanggar AAUPB ;Bahwa apabila ada pelangggaran terhadap SOP mengakibatkan potensimerugikan Bank/ merugikan keuangan Negara tidak bisa serta mertadikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi, dan pengertian tersebutadalah (salah), kalau tindak pidana perbankan tapi diadili sebagai tipikorberarti ............92berarti melanggar asas Lex Spesialis ( Pasal 14 UU tipikor

Putusan tersebut dibacakan pada sidang yangterbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal : 18 JUNI 2013, oleh Hakim KetuaMajelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dengan dibantu olehMUHAMMAD ISA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh : HARI WIBOWO, S.H., M.H.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PengadilanNegeri Bandung sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9Maret 20017;2. Perpanjangan Ketua Pengadilan .Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Bandung sejak 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8Mei 2017;3.

AAH SAPAAH Binti OTONATADISASTRA selaku Bendahara Koperasi Pasar Hippatas (PeriodeTahun 2002 sampai dengan tahun 2013), (yang perkaranya diajukan dalamperkara tersendiri), bertempat di kantor Bank Bukopin Cabang Tasikmalayadi Kota Tasikmalaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) Bandung, secara bersama sama sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu,secara

AAHSAPAAH Binti OTO NATADISASTRA selaku Bendahara Koperasi PasarHippatas (Periode Tahun 2002 sampai dengan tahun 2013), (yangperkaranya diajukan dalam perkara tersendiri), bertempat di kantor BankBukopin Cabang Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Bandung, secara bersama sama sebagaiorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut sertamelakukan, dengan tujuan menguntungkan

kedudukanMenimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatiikan dengan penyalahgunaansarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor

denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

September 2013 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal11 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengantanggal 25 Februari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 26 Februari 2014sampai dengan tanggal 26 April 2014;Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Halaman 1 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2014/PN Tjk10.Perpajangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 Mei 2014sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansyori

(Hakim AdHoc Tipikor), masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh Zainuddin, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri olen Samsi Thalib, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota: Hakim Ketua,Sutaji, S.H., M.H.

Memerintahkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2015/PT PDG, tanggal 9 Juli 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 58 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/20151. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari PenasihatHukum Terdakwa ;2.

kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAIKUALITAS ATAU SUBJEK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

Bahwa apa yang dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi halaman 85 alinea ke3 dari atas adalah suatukekeliruan yang fatal berhubung ditingkat Pengadilan Negeriperkara atas nama Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Terdakwa Syafrudin, S.Sos., dan Terdakwa Il Ejisrin, S.E., bukan Nomor49/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg, tapi adalah Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg. jadi jelas Judex Facti telah salah dalampertimbangan hukumnya, berhubung perkara Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg in

Pasal253 KUHAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itukepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Il Terdakwa Syafruddin, S.Sos dan Terdakwa Il Ejisrin, S.E. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

Hakim Pengadilan Tipikor No. 163 / Pen. Pid / Sus / H / 2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 14 Nopember 2013 ditahan sejak tanggal14 Nopember 2013 s/d. 13 Desember 2013 .4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang No.163/Pen.Pid/ Sus/K/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 04 Nopember 2013Sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d. 11 Pebruari 2014 ;5.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang No. 46 / Pen.Pid / TPK / 2014 / PT.Smg. sejak tanggal12 Pebruari 2013 s/d. tanggal 13 Maret 2014.6. Perpanjangan keII oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal10 Maret 2014 No. 80/Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg. sejak tgl 14 Maret2014 s/d tanggal 12 April 2014.Telah membaca:1.

Membebankan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari selasa,tanggal 29 Maret 2014 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI.

Pid.SusTPK /2014/PN Smg.Semarang, April 2014PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,SRI BANOWO, SH.MM.NIP. 19580504 198203 1008.

Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 1Oktober 2013.e Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Surat Penetapan Nomor 23/Pen.Pid.

Tipikor/2013/PT.Malut tertanggal 29 Nopember 2013 sejak tanggal8 Desember 2013 sampai dengan 6 Januari 2014;e Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Surat PenetapanNomor 23/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut tertanggal 16 Desember 2013sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 5 Februari 2014;Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasehat Hukum SahnawiUmar,SH; Muhjir Nabiu,SH dan M.Bahtiar Husni,SH ; Advokat danPengacara

Tipikor/2012/PN.Tte tanggal 27 Maret 2012 dan diperlihnatkan kepadasaksisaksi dan terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapatdigunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktiandalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwadan barang bukti yang satu dengan lainnya masingmasing saling bersesuaian,diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar pada Tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum KotaTidore Kepulauan mempunyai anggaran sebesarRp

,M.Humsebagai Hakim Ketua Majelis, HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H . danMochamad Mahin ,S.H. , M.H.Para Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pid.Tipikor/2013 /PN.Tte ,tertanggal 9September 2013 ; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut,dengan dibantu

., permintaan banding mana oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri/Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus2017 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTipikor Tanjungkarang pada hari itu juga, dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan RelaasPenyerahan Memori banding Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk

No. 20/Pid.SusTPK/2017/PT TJKalternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur initelah terpenuhi.Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmiPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor20/Pid.Sus.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur melawan hukumPengadilan Tipikor tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukumpengadilan tingkat pertama, kedua unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingat banding akanmempertimbangkan sendiri unsur ke3 yakni memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

seratus enam puluhsembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh duarupiah);Menimbang, bahwa atas uraianuraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentangpembayaran uang pengganti telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makaputusan Pengadilan Tipikor

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.KEBERATANKEBERATAN SECARA KHUSUSSecara Khusus PEMBANDING sangat keberatan dengan berbagaipertimbangan hukum Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPalembang dalam Pembuktian unsurunsur DAKWAAN PRIMER yaitu unsurHalaman 48 , Putusan No.4/Pid.SusTPK/2015/PT.PLGunsur pasal 2 ayat (1) Jo.

Madian, Msi Bin Saiun.Halaman 54 , Putusan No.4/Pid.SusTPK/2015/PT.PLGBerdasarkan pada faktafakta hukum yang demikian sudahsepatutnya Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan NageriPalembang yang mempertimbangkan dan menyatakan bahwa unsurini terbukti dan dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa, makapertimbangan dan putusan hukum yang demikian sudah sepatutnyadibatalkan oleh Peradilan Tingkat Banding.Berdasarkan alasanalasan keberatan sebagaimana tersebut diatas,TERDAKWA Mohon sudilah kiranya Majelis

terhadap memori banding yangdiajukan oleh Penuntut Umum dengan alasanalasan sebagai berikut :TENTANG KEBERATAN PERTAMA.Bahwa Terbanding sependapat dengan alasanalasan keberatan yangdisampaikan oleh Pembanding mengenai Pertimbangan Majelis Hakimyang dijadikan dasar untuk mengambil putusan, sebagaimana yangtermuat dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding,sehingga Terbanding memandang perlu untuk tidak menanggapi halhal lainnya mengenai alasan ini;TENTANG KEBERATAN KEDUA.Bahwa Majelis Hakim Tipikor

pengembaliankerugian Uang Negara dimaksud.TANGGAPAN LAINLAIN.Bahwa untuk selebihnya kami menyampaikan, bahwa pendapat hukumyang kami sampaikan dalam Pledoi ( Nota Pembelaan) dan kontramemori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, agarkiranya mohon kepada yang mulia majelis hakim pada Peradilan Tinggiberkenan untuk menjadikan salah satu. bahan pertimbangan dalammemutuskan perkara ini.Berdasarkan alasanalasan dan tanggapan hukum sebagaimanayang diuraikan diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Tipikor

Terdakwa YUSALMAN.SP;1 Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 7/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 26 Juni 2014 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2.

Membebaskan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM oleh karena itudari Dakwaan Primer tersebut; (vide : putusan nomor 7/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 89 dari 115).Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat, denganalasan sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999

Bukti Surat yang telahdiajukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidanganperkara a quo;e Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi :Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, kdan I Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.e Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkatPertama dan Banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan caramengadili ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, makakami memohon atas amar tersebut agar PT Tipikor

Padang Nomor7/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 04 Juli 2015 atas nama ERIZULFIAN, S.Pt., S.H., M.M., batal demi hukum (van rechtwegenietig) sesuai dengan dasar yang telah kami uraikan dalam perkaraa quo di atas;a.3.

M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. HERUWIBOWO SUKATEN, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :Ttd./ MS. LUMME, S.H. Ttd./ DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.Ttd./ PROF. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H. M.H.Hal.119 dari 126 hal. Put.

Keuangan No. 175/PMK.07/2009adalah merupakan peraturan perundangundangan karena peraturan tersebutdikeluarkan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Judex Factidalam menyatakan tidak terbuktinya unsur pasal "secara melawan hukum"adalah menyesatkan dan tidak berdasarkan kepada hukum.Alasan kasasi dari Terdakwa:Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya telahmelampaui batas wewenangnya dikarenakan Pemohon Kasasi telahdidakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dalam SuratDakwaannya yang menguraikan Pemohon Kasasi melanggar PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008, Tertanggal 4 Januari2008, Tentang BUKU dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18Tahun 2010, Tertanggal 25 Agustus 2010 Tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TahunAnggaran

"Telah dijadikandasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya.Bahwa Ahli Emmanuel Sujatmoko, SH.MS. yang penjelasannya dijadikanpertimbangan hukum jelasjelas tidak memenuhi KUHAP, dikarenakan:1. Bahwa berdasarkan berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas namaTersangka Drs. H.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabayadalam menerapkan hukum tentang Dakwaan Primair karena melanggarPasal 2 Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Bahwa dalam hal pertimbangan Dakwaan subsidair, Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dalammenjatuhkan Putusannya telah salah dalam menerapkan hukumnya, yangAmarnya berbunyi Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.Bahwa sesuai dengan Dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 9 Jo.Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo.

Pleburan Raya No. 20Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2011yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, di bawahNomor 137/Pid/KKH/2011/PN.Smg ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar

MH., Hakim Ad Hoc Tipikor (tindakpidana korupsi), berbeda pendapat hukum dengan dua orang hakimlainnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini yang merupakan bagianyang tak terpisahkan dengan putusan perkara.Terdakwanya adalah : Oei Sindhu Stefanus (Direksi PT. Karunia PrimaSejati/PT. KPS).3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:a.

(Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor)Kerugian Negara langsung maupun tidak langsung dianggap merugikankeuangan Negara apabila tuduhan tersebut berpotensi menimbulkankerugian Negara.Pada penjelasan umum UU Tipikor tersebut dicantumkan bahwa*melawan hukum adalah dalam pengertian formil dan materiil (dalamfungsi positif), yang berarti mencakup perbuatanperbuatan tercela yangmenurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.B.

Hubungan dengan holding company dan anak perusahaan.IV.Analisa HukumSetelah memahami pengertian tentang Kejahatan Tipikor, dan jugapemahaman mengenai kewenangan seorang Direksi Perseroan Terbatas(PT), surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan (sesuai berita acara persidangan) tibalahsaya menjawab pertanyaan :a.

(Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor), maka a/ PT.KPStelah terjadi tindak pidana korupsi, mengingat pemahaman Kerugian Negaraadalah baik langsung maupun tidak langsung dianggap merugikankeuangan Negara apabila tuduhan tersebut berpotensi menimbulkankerugian Negara, dan terbukti dari pengakuan saksi Djoko dengandikembalikannya uang hasil korupsi sebesar Rp.800.000.000,. pada saatpermasalahan ini tengah disidangkan;232Bahwa sebagaimana telah dipaparkan di atas mengenai penjelasanumum UU Tipikor tersebut

Bahwa perkara atas nama Terdakwa Ratno Harjo, S.T.terdaftar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak dengan Putusan Nomor 34 / Pid.Sus / TP.Korupsi/ 2015 / PN.Ptk telah diputus pada tanggal 21 September2015.

Kemudian pada tanggal 29 September 2015 putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap karena TerdakwaRatno Harjo, S.T. tidak mengajukan upaya hukum banding;Sedangkan perkara atas nama Pemohon Kasasi / TerdakwaSinta Hutasoit ini diputus oleh Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor16/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal 05 Agustus2015;Atas putusan tersebut, Terdakwa Sinta Hutasoitmengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2015.

Bahwa amar putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak Nomor 34/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal 21 September 2015 dalam perkara atasnama Terdakwa Ratno Harjo, S.T. tersebut antara lain tegasdinyatakan bahwa Terdakwa dikenakan Uang Penggantisebesar Rp24.731.961,65 (dua puluh empat juta tujuh ratustiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiahenam puluh lima sen);Oleh karena sudah ada kepastian mengenai jumlah uangpengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa RATNOHal

Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.ttd./ MS.

EDDYPRATIKNJO TANUSETIAWAN alias EDDY NJO telah dipanggil menemui Penyidikpada Unit TIPIKOR Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota BesarSurabaya untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidanaPemalsuan dan/atau Menempatkan Keterangan Palsu pada Akta Otentik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 dan/atau Pasal 266 KUHP, berdasarkan Laporan PolisiNo.Pol. : LP/555/V/2009/SPKT tanggal 6 Mei 2009 atas nama Pelapor TIOSOEGENG SETIJO yang tidak memiliki legal standingdan bukan

Sawahan tertulis atas nama Insinyur EDDY PRATIKNJO milik suami Pemohontersebut telah dilakukan PENYITAAN oleh Penyidik pada Unit TIPIKOR SatuanPutusan Nomor 20/Pra.Per/2015/PN.SbyReserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, sebagaimana ternyata dariSurat Tanda Penerimaan No. STP/44/I/2011/Satreskrim tanggal 10 Pebruari 2011Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Penyitaan Barang Bukti : 1 (satu) BukuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 990, Jl. Kedungdoro No. 78 Kel.

Sawahan tertulis atas nama Insinyur EDDY PRATIKNJO milik suami Pemohontersebut telah dilakukan PENYITAAN oleh Penyidik pada Unit TIPIKOR SatuanReserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, sebagaimana ternyata dariSurat Tanda Penerimaan No. STP/44/II/2011/Satreskrim tanggal 10 Pebruari 2011Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Penyitaan Barang Bukti : 1 (satu) BukuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 990, Jl. Kedungdoro No. 78 Kel.