Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI FATIMAH Als SALU Binti HATTAdengan pidana penjara selama 7 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.4.

didalammenjual/mengedarkan obat jenis carophent/zenith sematamata hanyamembantu teman yang terdakwa kenal, dan dalam menjual obatCarnophen/Zenith tersebut terdakwa tidak memiliki ijin Karena sesuai denganSurat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : PO.02.01.131 tanggal27 Oktober 2009, obat jenis Carnophen/Zenith dilarang untuk diedarkan danselajutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukumlebih lanjut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Jo. 106

Pasal 106 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Kedua melanggar Pasal 196 jo.Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanberbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yangbersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu yang unsurunsurnyasebagai berikut:1. Unsur setiap orang;2.

memiliki izin edar,dengan demikian unsur kedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu PenuntutUmum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN. kKtbdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106

tidak memiliki izin edar, maka barangbukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkanterhadap barang bukti uang sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN. kKtbkarena memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslahdirampas untuk negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah makakepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106

Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN TigKESATUBahwa ia terdakwa EKA HENDRAYANA Bin SUGENG, pada hariSelasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 02.30 Wib atau pada waktuwaktulain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Desa Moyoketen KecamatanBoyolangu Kabupaten Tulungagung atau pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung,Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).ean Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Ad. 1. Unsur Setiap orang: Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perseorangansebagai subyek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depanhukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1):Bahwa.unsur ini bersifat a/ternatif, artinya apabila salah satu unsur telahterpenuhi ada pada perbuatan terdakwa, maka unsur tersebut telahterpenuhi sedangkan terhadap unsur selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi.

Bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.

182/Pid.Sus/2016/PN Tigmempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotikamaupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, sebagaimanadiuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariPuslabfor Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.:2595/NOF/2016 tanggal 28 Maret 2016, sehingga perbuatanterdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini, maka unsur Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106

Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai DakwaanKesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO AGUS SETIAWAN aliasYOGIK Bin Alm.SA'I berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4(empat) bulan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan;3.

Tulungagung atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN TlgTahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut :Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 17.15 Wib di Jl.Kapten

diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras ataudaftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BadanBPOM berarti tablet doubel L yang diedarkan Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa izin edar/obat palsusedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L yang tidak memiliki izin edar.Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 197 Jo Pasal 106

Sejak tahun2011 PT.Leaderle tidak memperpanjang izin edar di Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM); Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, semuasediaan farmasi sebelum diedarkan haruS mempunyai nomorpendaftaran/izin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB), sedangkanperedaran (penyaluran dan penyerahan) yang diberi izin untukmendistribusikan/menjual/ menyerahkan pil dobe/ L hanyalah

selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Tigdiatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106

Menyatakan terdakwa SARPANI Als PANSAH Bin ZAINI (Alm),bersalah melakukan~ tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) , sebagaimana diatur dalamHalaman 1 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Amt.Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan yang tersebut di dalam Surat DakwaanKesatu;2.

Sukmaraga No.023 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracaraantara lain sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas

plastic kecil warna hitame 1 (satu) buah handphone Samsung warna putihe Uang sebesar Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaanAlternatif oleh karena itu majelis hakim akan membuktikan salah satu dakwaanyang terbukti yaitu : Pasal 197 jo pasal 106

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 ayat (1).Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakim / Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan jika salahsatu unsur terbukti maka dalam pasal ini terbukti.Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana(Crimineel Wetboek)tahun 1809 dicantumkan sengaja ialah kKemauan untuk melakukan atau tidakmelakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diperintah oleh Undangundang.Dalam Memorie

Menyatakan terdakwa JOKO SISWANTO Als JOKO Bin PANUT HARIYANTOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki IzinEdar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum.2.

2017 bertempat di Jalan Madinah Blok O No. 61 Rt. 46 / 03 KelurahanGuntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau berdasarkanketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Martapura berwenang untukmengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksiyang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Martapura, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106

Karisoprodol:;> Bahwa obat jenis Somadril merupakan obat daftar G (obat keras) yang telahdibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejaktanggal 29 Oktober 2009 sebagaimana Surat Keputusan dari Kepala BadanPengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia NomorPO.02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 Tentang Pembatalan PersetujuanNomor Izin Edar Dan Penghentian Produksi Terhadap Jenis Dan Merk Obat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jopasal 106

Karisoprodol:;> Bahwa obat jenis Somadril merupakan obat daftar G (obat keras) yang telahdibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejaktanggal 29 Oktober 2009 sebagaimana Surat Keputusan dari Kepala BadanPengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia NomorPO.02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 Tentang Pembatalan PersetujuanNomor Izin Edar Dan Penghentian Produksi Terhadap Jenis Dan Merk Obat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 jopasal 106

Bahwa menurut anak saya bernama Lia Maisaroh Nasution kalau dirinyatelah dicabuli oleh Anak Zulkifli Lubis dirumah Anak Zulkifli Lubis tepatnya diJalan Bersama No.106, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, dan menurutAnak saya kalau mereka sudah sangat sering melakukan perbuatan cabul.

Bahwa menurut korban bernama Lia Maisaroh Nasution kalau dirinyatelah dicabuli oleh Anak Zulkifli Lubis dirumah Anak Zulkifli Lubis tepatnya diJalan Bersama No.106, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, dan menurutkorban kalau mereka sudah sangat sering melakukan perbuatan cabul.

MedanTembung, tepatnya dihalaman rumah tetangga korban kemudiananakmelakukan dirumah orangtua anakyang beralamat di Jalan BersamaNo.106, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung dan anakjuga pernahmelakukannya di Desa Bandar Setia, Kec. PS.

Bandar Selamat, Kec.Medan Tembung, tepatnya dihalaman rumah tetangga korban kemudiananakmelakukan dirumah orangtua anakyang beralamat di Jalan BersamaNo.106, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung dan anakjuga pernah melakukannyadi Desa Bandar Setia, Kec. PS.

Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als YUSUF Bin SUDIANI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana kesehatansebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatupasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIANI Als YUSUF BinSUDIANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwatetap ditahan;3.

22 Juni2017 yang dibuat oleh Balai POM Palangkaraya dengan kesimpulan bahwabarang bukti obat carnophen / zenith yang dimiliki oleh terdakwa SUPIANIHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Bntberupa 125 butir obat carnophen/ Zenith (jumlah sample pengujian 10 (Sepuluh)tablet) berwarna putih tersebut positif mengandung Carisoprodol, Parasetamol,caffein dan termasuk golongan obat keras (Daftar G) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamketentuan Pasal 197 Jo pasal 106

POM RI No. 02.01.1.31.3997 tanggal27 Oktober 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis),kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (culpa)yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuandan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 UndangUndangNomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan, menyatakan:1.

adalah bukan tokoobat atau apotik, sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpanmaupun mendistribusikan sediaan farmasi berupa obatobatan, serta Terdakwajuga tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak memiliki izin edartelah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 197jo Pasal 106

Menyatakan terdakwa HASRIADI J. terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ;2.

Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekitar pukul12.15 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat diToko Adi Cinta milik terdakwa tepatnya di Kompleks pasar raya mekongga Kelurahan2Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatah yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1.

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batinseseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap danperbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut.

dengan sertifikat Hak Milik No. 02477Surat Ukur No. 106/Bende/201 2;4). Ayah para Tergugat VV, V, VI, VIl menguasai dan mensertifikatkanbidang tanah obyek sengketa waris seluas + 3.768 m* dengan sertifikatHak Milik No. 02476 Surat Ukur No. 107/Bende/2012;Bahwa bidang tanah obyek sengketa waris yang disertifikatkan oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 02475 Surat Ukur No. 105/Bende/2012sebagaimana tersebut pada Posita nomor 10 butir 1, telah dialihkanpemilikannya kepada Ir.

KINGTONBENLY maupun Sertifikat Hak Milik No. 02477 Surat Ukur No. 106/Bende/2012Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 5 dari 13 halaman13.14.15.16.17.atas nama JUWITA (Tergugat Il) dan Sertifikat Hak Milik No. 02476 SuratUkur No. 107/Bende/2012 atas nama MIGANO (ayah dari Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) saat ini seluruhnya telah dikuasai olehIr.

KINGTON BENLY (hasil penggabungan dari SHMNo. 02475 Surat Ukur No. 105/Bende/2012 dan SHM No. 02513 Surat UkurNo. 39/Bende/2014; Sertifikat Hak Milik No. 02477 Surat Ukur No. 106/Bende/2012 atas namaJUWITA; Sertifikat Hak Milik No. 02476 Surat Ukur No. 107/Bende/2012 atas namaMIGANO; Dan semua suratsurat/dokumen lain yang terbit akibat perbuatan hukumatas tanah a quo;Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat dan/atau pihak lain yang mendapathak dari para Tergugat adalah melanggar hukum maka beralassan

KINGTON BENLY (hasil penggabungan dari SHMPutusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 8 dari 13 halamanNo. 02475 Surat Ukur No. 105/Bende/2012 dan SHM No. 02513 Surat UkurNo. 39/Bende/2014; Sertifikat Hak Milik No. 02477 Surat Ukur No. 106/Bende/2012 atas namaJUWITA; Sertifikat Hak Milik No. 02476 Surat Ukur No. 107/Bende/2012 atas namaMIGANO; Dan semua suratsurat/dokumen lain yang terbit akibat perobuatan hukumatas tanah obyek sengketa waris;Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;12.

Kesatu:Bahwa Terdakwa SANTOSO alias PAIMO pada hari Jumat Tanggal 01 Maret2013 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Manet 2013 yangbertempat di Jalan Raya Bakalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atausetidak tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengari sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yangtidak memilild izin edar sebagaimana dalam Pasal 106

Tidak memilild izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1) ;Menenai unsur : Setiap orang:Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada orang perseoranganselaku pribadi sebagai subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban di dalamhukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telahtemyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, yangberada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat

bahan aktif Triheksifenidil HC1 mempunyai efek sebagaianti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasukDaftar Obat Keras;Menimbang, bahwa dengan demikian,, pil warna putin dengan logo "LL"adalah sediaan farmasi ;Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa sengajamengedarkan sediaan farmasi dan dengan demiluan pula, maka unsur Il telahterbukti;Mengenai unsutr Ill: Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106ayat Ill;Menimbang, bahwa Pasal 106

Pedagang BesarFarmasi dan Apotik;Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah termasuk kriteria pada orang / badanhukum yang diberi izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM)tersebut;Menimbang, bahwa disamping itu pula, berdasarkan keterangan saksisaksidan Terdakwa, telah pula ternyata bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untukmengedarkan pil warna putih dengan logo "LL", yang merupakan obat kerastersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Ill : Tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud Pasal 106

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
• Merubah putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 106/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 18 Agustus 2020 sepanjang pidana yang dijatuhkan dan untuk selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Romi P Alias Romi Putra panggilan Romi telah terbukti

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum danPermohonan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariamantelah menjatuhkan putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 18 Agustus2020 yang amarnya sebagai berikut: :1.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor106/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2020/PT PDG.Pariaman ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Pariaman tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Pmntersebut

Membatalkan pertimbangan dan putusan Pengadilan NegeriPariaman Nomor : 106/Pid.Sus/2020/Pn Pmn tanggal 18 Agustus 2020atas nama Terdakwa Romi P Als Romi Putra Pgl Romi;s. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;A. Menyatakan Terdakwa Romi P Als Romi Putra Pgl Romi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35Tahun 2009 tentang narkotika;Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2020/PT PDG.5.

syah danmeyakinkan, dan dijatuhi pidana maka ongkos perkara dibebankan kepadanya ;Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/PID.SUS/2020/PT PDG.Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanandikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan ;Mengingat, pasal 111 Ayat (1) UndangUndang No. 35 tahun 2009 danperaturanperaturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum ; Merubah putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 106

Pasal 106 Ayat(1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwaberada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. Rp.5.000.000, (Lima JutaRupiah) subsidair 3 bulan kurungan..4.

pada hari SelasaTanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu yangmasih dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa MASDINAHatau tepatnya di Desa Rantau Nangka Rt. 05/01 Kecamatan Sungai PinangKabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

Pasal 106 Ayat (1) Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukanEksepsi/ keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

Pasal 106 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsuradalah sebagai berikut :1. Setiap orang2. Dengan sengaja3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undangundang Nomor 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa MASDINAH alias DINAH binti H. HAMBALI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2.

tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, khususnya dariketerangan saksi Ahli bahwa obatobat yang disita dari toko milik terdakwa yang antaralain adalah Antalgin, Neuralgin, Dextamine, Ampicilin, Dumacycline dan Incidal ODyang merupakan obatobatan yang masuk dalam klasasifikasi obat keras dan telahmemiliki izin edar;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 198 UU Nomor 36 Tahun 2009, hanya dapatditerapkan apabila telah terpenuhinya syarat yang dimaksud dalam Pasal 106

UU Nomor36 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) menyatakan bahwa Sediaan Farmasi danAlat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat jin Edar;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 106 Ayat (1) tersebut dapat disimpulkanbahwa suatu sediaan farmasi dan alat kesehatan baru dapat diedarkan apabila telahmendapat ijin edar, hal ini berkaitan dengan kwalitas, keamananan dan kemanfaatan dariSediaan Farmasi atau Alat Kesehatan itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106Ayat (3);Menimbang

, bahwa dari ketentuan bunyi Pasal 106 Ayat (1) tersebut diatas biladikaitkan dengan Sediaan farmasi dalam perkara ini, maka sediaan farmasi yang dimaksudadalah sediaan farmasi berupa : pil Supertetra. pil Dexamethasone.

sediaan farmasiyang memiliki ijin edar maka dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkanmelanggar ketentuan Pasal 198 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidakterpenuhi dan tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106

Menyatakan Terdakwa Imam Syahroni alias Gembleh bin Imam Mujaritelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki surat izin edar,melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

/PN Trk.berwenang serta tidak melalui prosedur pembelian dan kepemilikan melaluiresep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasitergolong obat keras dilakukan oleh Apotik sesuai Peraturan Pemerintah RI No.25 Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun1965 tentang Apotek pada pasal 2 mengenai Tugas dan Fungsi Apotek.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 jo.pasal 106 ayat(1) UndangUndang RI No. 36

/PN Trk.tidak telan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal197 jo Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap orang2.

Sedangkan pada angka 5 disebutkan kalau alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan pada manusia dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang yang sama jugamenegaskan kalau sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang

Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan membahayakan orang lain Terdakwa tidak jera dan menyesal melakukan tindak pidana, karenapernah menjalani pidana;Keadaan yang meringankan :l Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancarjalannya persidangan;l Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106

Menyatakan Terdakwa ANDRI WAHYUDI Bin RUSLAN (ALM) bersalah melakukan tindakpidana TELAH DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAUALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR DARI PIHAK YANG BERWENANGmelanggar pasal 197 jo pasal 106 Ayat (1) Undangundang No.36 tahun 2009 tentangkesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan primair.2.

Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di eks gedung bioskopRantau atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriRantau yang berwenang memerisa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja=3=memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya pukul 21.30 wita terdakwa berada

yang diajukan dipersidangan ini adalah 20 (dua puluh) bungkus paketkantong kecil plastic yang berisikan obat detromerthopan sebanyak 8 (delapan) biji;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakahTerdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara subsidiaritas sebagai berikut :Primair : Pasal 197 jo pasal 106

terbukti dilakukan olehTerdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaanprimair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjutdakwaan subsidair dan demikian seterusnya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair, Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu sesuai Pasal 197 jo pasal 106

di atas, dinubungkandengan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat unsur mengedarkan dalam tindak pidana tersebut terbukti terpenuhioleh perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan padadakwaan primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakanterbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal Pasal 197 jopasal 106

akanmengajukan eksepsi atau keberatan ;Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari PenuntutUmum tanggal : 27 Agustus 2013, No.Reg.Perkara : PDM23/MDN/Ep.2/05/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :TsMenyatakan Terdakwa Dra.SULASTINI Binti NANDAR SIANTOROtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI DAN / ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAKMEMILIKI IJIN EDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 106

sangatberbahaya bagi kesehatan badan manusia sehingga menjadikan produkyang mengandung zat tersebut sebagaimana sediaan farmasi berupakosmetika yang disita petugas tidak aman untuk dipakai /dipergunakanoleh konsumen .Bahwa selanjutnya pada saat menjual obat di tempat tersebut terdakwaditangkap petugas dan diserahkan ke Polres Madiun Kota gunapenyidikan lebih lanjut, dan dalam menjual obat tersebut tidak ada ijin daripihak yang berwenang ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 106

UndangUndang RepublikIndonesia jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwa tidakseorangpun dapat dijatuhi pidana , kecuali apabila Pengadilan karenaalat pembuktian yang sah menurut Undangundang mendapatkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawabtelah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatanpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106

pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diriterdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidanganberlangsung, Majelis tidak menemukan adanya halhal yang dapatmenghilangkan sifat melawan hukum dari perouatan terdakwa, baikmenurut Undangundang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, makaberdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harusdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanyang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106

perbuatanniyai 5 =0nnenenmnnnnnnene Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan ; Mengingat ketentuan hukum dan undangundang yang bersangkutandengan perkara ini, knususnya dalam Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 197 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan undangundang lain yang bersangkutan ;MENGADILI :1.Menyatakan Terdakwa DRA.SULASTINI BINTI NANDAR SIANTOROTelah terbukti secara sah dan meyakinkan

Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LATIF Als ATIF Bin MAMAT denganpidana penjara selama 7 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.4.

Surya 16, laluTerdakwa LATIF Als ATIF Bin MAMAT beserta barang bukti diamankan dandibawa ke Polsek Kelumpang Hulu guna proses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa LATIF Als ATIF Bin MAMAT dalam menjual obat jenisCarnophen/Zenith tersebut tidak memiliki ijin Karena sesuai dengan SuratBadan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : PO.02.01.131 tanggal 27Oktober 2009, obat jenis Carnophen/Zenith dilarang untuk diedarkan.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 jo Pasal 106

Pasal 106 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Kedua melanggar Pasal 196 jo.Pasal 98 Ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanberbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yangbersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu yang unsurunsurnyasebagai berikut:1. Unsur setiap orang;2.

KtbMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu PenuntutUmum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahanterdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan

Ktbharuslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang buktidan uang sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) karena memiliki nilaiekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah makakepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 Undangundang Republik IndonesiaNo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang

Pasal 106 ayat (1) UU RlNo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNIR Bin SANOLAH (Alm)dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNIR Bin SANOLAH (Alm)dengan Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000, (Lima Juta Rupiah)Subsidiair 6 (Enam) Bulan Kurungan;4.

tanggal05 Agustus 2016 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktulain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jalan Pematang GumpungRT 19 RW 04 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir TimurKabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSampit, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106

Pasal 106 ayat (1) UU R.I No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum di atas,Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti benar akan isi dan maksudnyaserta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;4 dari 17 halamanPutusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN. Spt.Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya,Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksisaksi yaitu:1.

Sehinggga Terdakwayang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak adakekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;a.d.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edare sebagaimanadimaksud pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Dwi SetyoWibowo dan saksi EDI PURWANTO Als EDI Bin SELAMAT, yang manakeduanya anggota

dimanaperedarannya harus dengan resep dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratoriummenyimpulkan barang bukti merupakan obat jenis carnophen dimanaberdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tertanggal 27Oktober 2009 telah dicabut ijin edarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat(sediaan farmasi vide pasal 1 angka (4) UURI No.386 Tahun 2009) yang tidakmemiliki ijin edar (vide 106

membiayai kebutuhan Terdakwa sehari hariadalah adik bapak Terdakwa.Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 ktober 2010 kembalike Kesatuan Yonif 125/Smb dengan cara menyerahkandiri ke Subdenpom 1/5 2 Binjai kemudian dijemputoleh anggota Provost Yonif 125/Smb dan padatanggal 8 Oktober 2010 diserahkan ke Subdenpom1/2 1 untuk pengusutan lebih lanjut.Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuantanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 125/Smb sejaktanggal 22 Juni 2010 s/d tanggal 5 Oktober 2010secara berturut turut 106

Binjai, selanjutnya dijemputoleh pihak Kesatuan Yonif 125/Smb, lalu padatanggal O08 Oktober 2010, Terdakwa diserahkan keSubdenpom /2 1 Kabanjahe untuk di proses lebihlanjut.Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kedinasansehari hari Terdakwa orangnya baik dan loyaldalam melaksanakan tugas.Bahwa keseluruhan Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa ijin adalah tmt 22 Juni 2010 s.d 6 Oktober2010 atau selama 106 (seratus enam) hari secaraberturut turut.7Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkan seluruhnya.Saksi

Oktober 2010 Terdakwadiserahkan ke Subdenpom 1/2 1 Kabanjahe untukdilakukan pengusutan atas perbuatan Terdakwa.Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kembal i keKesatuan Yonif 125/Smb karena Terdakwa sudahmenyesal atas perbuatan Terdakwa sendiri danTerdakwa ingin kembali berdinas seperti biasa danmasih mau menjadi anggota INI AD serta tidak akanmengulangi kembali perbuatan yang sama dikemudianhari.Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpaijin. sejak tanggal 22 Juni 2010 s.d 05 Oktober2010 atau selama 106

Binjaikemudian dijemput oleh anggota Provost Yonif125/Smb dan pada tanggal 8 Oktober 2010diserahkan ke Subdenpom 1/2 1 untuk pengusutanlebih lanjut.Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinasKesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif125/Smb sejak tanggal 22 Juni 2010 s/d tanggal 5Oktober 2010 secara berturut turut 106 (seratusenam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan' dinasKesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif125/Smb, Terdakwa dan satuannya

dibutuhkan disiplin yang tinggi sehingga paraatasan di kesatuan termasuk Danki tetap menindak paraPrajurit yang tidak disiplin dalam melaksanakankedinasan termasuk di dalam pelaksanaan latihan.Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layakdipertahankan dalam dinas TNI AD karena masih muda danmasih dapat merubah sikap dan disiplinnya dari yangkurang baik menjadi prajurit yang berdisiplin tinggidan profesional.Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yangmelakukan ketidakhadiran tanpaiijin selama 106

lecet pada bibir bawah, dahi, pipi,dagu, punggung, tangan kanan, tungkai bawah kanan, dan punggungkaki kiri.Lukaluka memar pada kepala, punggung tangan kanan dan tungkaibawah kanan.Tandatanda patah tulang kepala, dan tulang lengan bawah kiri.Pendarahan pada liang telinga kiri.Bahwa kelainankelainan tersebut sebagai akibat oleh kekersan tumpauldan kekerasan pada kepala tersebut dapat menyebabkan kematian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanpasal 310 ayat 4 Jo pasal 106

bibir bawah, dahi, pipi,dagu, punggung, tangan kanan, tungkai bawah kanan, dan punggungkaki kiri.e cLukaluka memar pada kepala, punggung tangan kanan dan tungkaibawah kanan.e Tandatanda patah tulang kepala, dan tulang lengan bawah kiri.e Pendarahan pada liang telinga kiri.e Bahwa kelainankelainan tersebut sebagai akibat oleh kekersan tumpauldan kekerasan pada kepala tersebut dapat menyebabkan kematian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanpasal 311 ayat 5 Jo pasal 106

sehingga menjadi barang buklti yang sah dalam perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas berupaketerangan saksisaksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat buktisurat serta barang bukti yang ada perlu dilakukan analisa juridis apakah faktafaktahukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dengandakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 310 ayat 4 Jo pasal 106

ayat 1dan ayat 4 Jo pasal 231 ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasangkutan Jalan Atau Kedua melanggar pasal pasal 311 ayat 5 Jo pasal 106 ayat 1dan ayat 4 Jo pasal 231 ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasAngkutan Jalan.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya dakwaan Alternatifadalah memberikan kesempatan kepada Hakim Majelis untuk memilin salah satudakwaan yang diajukan yang paling tepat untuk dibuktikan sesuai dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan.Menimbang