Ditemukan 31359 data
72 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 860 PK/Pdt/2018tidak ada novum dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalamputusan Judex Juris juncto Judex Facti:Bahwa alasan Peninjauan Kembali hanya ketidaksetujuan atau tidaksependapatnya Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan danpenilaian Judex Facti terhadap fakta maupun pertimbangan hukum yangdikemukakan oleh Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggidan Judex Juris.
129 — 33
yangdalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telahdiatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan hanyadapat diajukan kepada badan peradilan pajak;bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP:Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dankenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan JudexJuns sudah benar, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali adanya Novum berupa bukti surat diberi tanda PK1 berupa PetaDesa Kalisuren, Kawedanan Depok, Karisedanan Bogor, KabupatenBogor tidak dapat dibenarkan sebab tidak membuktikan adanya faktahukum baru, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalamputusan Judex Juris; Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali adanya kekhilafan
357 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
timbul dalam perkara ini;Atau mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauankemballi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan
20 — 4
nama PemohonSRININGSIH BR PURBA (P2); Bahwa dalam bukti berupa, Ijazah dan STTB tertulis SRININGSIHPURBA (P3, P4); Bahwa dalam dokumen P2 berupa akta kelahiran dan P6 berupa suratpemberkatan perkawinan dan P1 berupa KTP tertulis Junita SriningsihPurba; Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdatamenyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
16 — 1
Ketika Penggugat menayakankepada Tergugat, Tergugat mengakui kekhilafan Tergugat dan berjanjiuntuk tidak menggunakan barang haram tersebut. Hal ini pertama kaliPenggugat ketahui, 1(satu) bulan setelah pernikahan;. Bahwa 3(tiga) bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Hal ini Penggugatketahui karena Penggugat melihat tingkah laku Tergugat yangmencurigakan.
13 — 6
penulisannama Pemohon SAKATIM CHAMBALI BASHRI yang seharusnyaSAKATIM CHASAN BASHRI,e Bahwa saat ini semua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tertulis namaPemohon SAKATIM CHASAN BASHRI,e Bahwa dokumendokumen yang dimiliki oleh pemohon tertulis SAKATIMCHASAN BASHRI, sebagaimana tercatat dalam:e Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/46/VI/92, yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Sukodono, Jawa Timur;e Bahwa oleh karena Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)Pemohon tersebut terdapat kesalahan atau kekhilafan
27 — 7
SARWANI;Bahwa Pemohon menghendaki memperbaiki kesalahan nama ayah dalamakta kelahiran anak Pemohon;Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdatamenyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan ataukekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepadaPenetapan pengadilan tempat pemohon berada, sebagaimana dimaksudpasal 71 UU
22 — 4
buktisurat P.1; Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang lakilaki bernamaABDULLAH; Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang ke Dua yang bernamaMUHAMMAD AMIN, tertulis Nama Pemohon NOORSIDAH; Bahwaseharusnya yang benar adalah Nama Pemohon NOOR SIDAH; Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi yang bersumpah di persidangandan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakan padapokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
49 — 5
tahun lahir anak pemohon yang benar 2014, berdasarkanbukti P3 Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpahdi persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata jo Buku Il edisi2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan DalamEmpat Lingkungan Peradilan tentang Teknis Administrasi pada Pengadilan Negeri(Permohonan) angka 11 huruf h menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap aktayang terjadi kekhilafan
SULASTRI NUR AZA BUGIS
16 — 15
diatas ;Menimbang, bahwa tentang pembetulan aktaakta Catatan Sipil dantentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku KESATU BAB KEDUABagian Ketiga pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPerdata (BurgerlijkWetboek);Menimbang, bahwa secara khusus disebutkan dalam pasal 13KUHPerdata yang menyebutkan Jika register2 tak pernah ada, atau telahhilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapaakta tiada didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan
Kawi Kahni Salehudin
24 — 17
bukti P6), harusdiperbaiki dari nama sebelumnya KAWI KAHNISALEHUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965 menjadi nama KAWIJAYA, lahir Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965 ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgerlijkk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregister tak pernahada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jikabeberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadinya kekhilafan
RAMLI
41 — 14
tertulis tahun 2009 menjadi Tahun 2007sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) sebagaimana bukti tertandaP3 tersebut diatas:Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atauHalaman 4 dari 6 Putusan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Pya.dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan
24 — 9
pasangan suami istri Rusdiansyah dan Muslipahbukti surat P.5;Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis Nama Ahmad Almaniberdasarkan bukti surat P.2 ;Bahwa seharusnya yang benar adalah Nama pemohon adalah Akhmad AlmaniBerdasarkan bukti surat P3 dan P.4 ;Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakanpada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
21 — 1
perempuan, dari pasangan suamiisteri yang bernama HADRIN dan PAYAH (P2); Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon (P2) tertulis Nama Pemohontersebut HILIS yang mana seharusnya Nama Pemohon sesuai denganKutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (P3) adalah LILIS;Menimbang, bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yangbersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat buktisurat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakanpada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
24 — 6
Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 09Mei 2012 dengan register No. 270/Pdt.P/2012/PN.Bms telah mengajukan permohonansebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuanbernama Tukinah pada tanggal 27 April 1974 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuanbernama Erna Novia Safitri lahir di Banyumas pada tanggal 28 Oktober 1997 ;e Bahwa karena kekhilafan
25 — 4
bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas padatanggal 23 Oktober 2012 dengan register No. 625/Pdt.P/2012/PN.Bms telahmengajukan permohonan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorangperempuan bernama Tarsih pada tanggal 6 April 1977 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki TeguhWidodo lahir di Lampung Utara pada tanggal 20 Januari 1996 ;e Bahwa karena kekhilafan
209 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
PK14 tidak memenuhi kualitas sebagai novummenurut Undang Undang Mahkamah Agung RI karena buktibukti itu tidakbersifat menentukan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf bUndang Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalamputusan Judex Juris juncto Judex Facti.
148 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
HastoetyBudhi Soetrisno kepada Budhi Hendri Suseno yang menjadi ObjekSengketa dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang
202 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
ternyata alasan Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasanpermintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkandan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karenatidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP:Bahwa demikian pula uraian pertimbangan hukum dan kesimpulanJudex Facti ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan