Ditemukan 25966 data
8 — 1
tanggal 26September 2005, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat yang bermeteraicukup (P.6 )7 Foto copy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Tentang Pengangkatan SdrArum Rumanasih selaku PNS Guru Nomor: 823/Kep.002/BKD/X/2001, yangdikeluarkan oleh Bupati Sumedang, tanggal 29 September 2001, yangbermeterai cukup (P.7 )8 Foto copy Petikan Keputusan Badan Kepegawai Negara Sumedang TentangPengangkatan Sdr Arum Rumanasih selaku Calon PNS Nomor: 0001/K V/II/22211/KEP/2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian
10 — 4
terurai di atas;Menimbang bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohonbahwa bermhubung dengan adanya perbedaan nama Pemohon PEMOHON didalam Akta Nikah Nomor 885/51/IX/2002 tanggal 16 September yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat KotaSemarang Jawa Tengah, dengan dokumen penting lainnya seperti aktaKelahiran pemohon, ijazah sekolan anak,, Akta Kelahiran anak dan lainlain,yang seharusnya PEMOHON sehingga Pemohon mengalami kesulitandidalam mengurus dokumen kependudukan, kepegawaian
8 — 0
Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama RI atasnama Suami Pemohon, dengan Nomor =: VIIC.00058/KEP/15/2001 yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 08Maret 2001 (P.3) ;4. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas namaSuami Pemohon, dengan Nomor : 00029/0016358/1yang dikeluarkan oleh PT.Taspen tanggal O1 Mei2001 (P.4) ;Semua surat bukti tersebut sudah diberi materai yangcukup dan cocok dengan aslinya ;II. SAKSI :1.
26 — 6
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan telah turutdipertimbangkan;Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/ 2017/PN PbrTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang bahwa adapun maksud permohonan Pemohon adalah untuklebih jelasnya nama Pemohon dalam seluruh administrasi Kepegawaian
42 — 16
., Kepala Sub Bidang Hukumdan Tata Naskah Kepegawaian pada Bidang Disiplin BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaKabupaten Lombok Timur 5Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih alamat di JalanProf. Moh.
Terbanding/Tergugat : Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
120 — 47
., (Staf Bagian Tata Usaha,Hukum dan Kepegawaian padaSekretariat Inspektorat JenderalKementerian Kesehatan);Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pejabatdan Pegawai pada Kementerian Kesehatan RI, berdasarkanHal. 3 dari 10 hal. Put.
11 — 1
,Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 09121977, yang diterbitkanoleh Kepala Sekolah Pendidikan Guru Negeri Kabupaten Lumajang, denganmaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnyaoleh Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan Fotokopi Kartu Istri Pegawai NegeriSipil nomor: 451072 C tanggal 30121991, yang diterbitkan oleh KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan materai cukup, kemudiandicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberitanda
20 — 2
PEPr rrr rrbbbdebbreeererreyFotocopy Akta Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/116/26/VIII/1982 Tanggal 18Agustus 1982 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen(bukti P.2); === = nnnFotocopy Pemerintah Ropensi Jawa Tengah Badan Kepegawaian Daerah, PetikanKeputusan Gubernor Jawa Tengah Nomor : 823.4/00403 Gubernor Jawa TengahTanggal 30 Maret 2007 (bukti P.3) :Fotocopy Universitaas Muhammadiyah Surakerta membeikan kepada Sri MuryatiNomor Induk Mahasiswa Q100090050 lahir pada tangal 24 April
Ir.Syafrudin, M.Si
Tergugat:
H.Syarif Hidayat
49 — 10
Bahwa Keputusan TERGUGAT selaku Bupati Musi RawasUtara memberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai AsistenTata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utaratelah melanggar hak subyektif orang lain yaitu PENGGUGAT yangdilakukan secara sepihak dan melanggar ketentuan PeraturanPerundangundangan Kepegawaian yang berlaku khususnya Pasal 10PP 100 Tahun 2000 jo. PP 13 Tahun 2002 dan PP 53 Tahun 2010 Pasal23 s/d Pasal 314.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat II : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ), dahulu Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat III : Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.
89 — 40
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat II : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ), dahulu Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat III : Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.
24 — 16
Badan Kepegawaian Daerah Lumajang
REINALDO SAMPE, .SH., M.H
Terdakwa:
HALIDJA LATIF MALAWAT Alias IJA
86 — 34
tersebut tidak direncanakan tetapi spontan karena emosi;Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah lama tidak bertegur sapa karenasekitar 2 (dua) tahun yang lalu korban pernah beradu mulut dengan temanTerdakwa yang bernama Rosmila yang sering pulang bersama Terdakwa;Bahwa benar korban memblokir pertemanan dengan Terdakwa sekitar 2 (dua)tahun yang lalu;Bahwa setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut ada upayaperdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa melalui pimpinan kantor, juga melaluiBadan Kepegawaian
dibuat oleh dr.Daud Hendra Sinaga tersebut di atas;Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah lama tidak bertegur sapa karenasekitar 2 (dua) tahun yang lalu korban pernah beradu mulut dengan temanTerdakwa yang bernama Rosmila yang sering pulang bersama Terdakwa;Bahwa benar korban memblokir pertemanan dengan Terdakwa sekitar 2 (dua)tahun yang lalu;Bahwa setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut ada upayaperdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa melalui pimpinan kantor, juga melaluiBadan Kepegawaian
20 — 11
Bahwa Pemohon adalah ASN/Guru pada SDN 2 Sarabu, KecamatanPlered dan telah mendapat ijin cerai dari atasan berdasarkan Surat KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKanbupaten Cirebon Nomor : 849/Kep.190/PKAP/2020 tanggal 12Nopember 2020;6.
Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 849/Kep.190/PKAP/2020Tanggal 12 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,Hal. 4 dari 18 hal.telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P3;4. Potokopi Daftar Gaji Induk ASN bulan Januari 2021 bermaterai cukup, laluoleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P4;5.
TUTI
53 — 13
Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 12 Maret 2008, Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor B 05003371 tertanggal 9 Februari 2016, Petikan Keputusan Bupati Melawi Nomor 823.2/12/BKD-C tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Maret 2013, dan seseorang yang bernama SUTI sebagaimana tertera pada Petikan Keputusan Kepala BKN Nomor 0001/KV/26110/KEP/2008 tentang Penetapan NIP Baru tertanggal 6 Oktober 2008 dan Profil Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian
23 — 19
Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 863/BKPSDM/V/2017,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikbud Kota Bima, telah diberimeterai dan telah dileges, sesuai aslinya , lalu diberi tanda (P5);6. Fotokopi Surat Gugatan Cerai yang ditujukan kepada Walikota Bimatertanggal 17 April 2017, telah dimeterai, lalu diberi tanda (P 6);Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Bm7.
tidak benareksepsi tersebut karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilsebagai Guru TK Negeri 09 Rabadompu Barat Kota Bima yang harus memilikiizin dari atasan atau pimpinan dalam rangka menggugat cerai Tergugat dantelah melaksanakan Permohonan Izin pada atasannya melalui proses BeritaAcara Pemeriksaan dari Kepala TK Negeri 09 Rabadompu Barat tangal 7September 2016, kemudian BAP oleh UPTD Dikpora Kecamatan Raba pada 9Pebruari 2017, BAP oleh Dikpora Kota Bima pada 23 Maret 2017 BAP olehBadan Kepegawaian
Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Berita AcaraPemeriksaan dari Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 09 Pebruari 2017yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemeriksa ( Kepala UPTD DikbudKecamatan Raba Kota Bima), isi bukti tersebut menjelaskan bahwaPenggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh atasannya Penggugat.
79 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo 24. Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta 25.
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo 24. Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta25.
2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalamrangka Kunjungan Kerja Komisi DPRD KabupatenPesisir Selatantentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan DoiklatKabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.
11 April 2011 atas nama HERMAN, untuk Dinas dalamrangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kabupaten PesisirSelatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON.
11 April 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalamrangka Kunjungan Kerja Komisi DPRD KabupatenPesisir Selatantentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan DoiklatKabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.
Murhayati
35 — 17
., Surat Keterangan Nikah dan Surat Keterangan Penyesuaian Identitas dari Kantor Kelurahan Bontolerung serta Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara milik suami Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4.
20 — 9
sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/1048/ 2020 Tanggal 30Desember 2020 yang di tandatangani oleh An Bupati Konawe Selatan KepalaBadan Kepegawaian
Olehkarena itu, Penggugat yang bertempat kediaman di Kabupaten KonaweSelatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, makaPengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat tersebut;Menimbang bahwa Penggugat sebagai PNS telah pula mendapatkan izindari atasan sebagaimana dalam Surat Izin Nomor 800/1048/ 2020 Tanggal 30Desember 2020 yang di tandatangani oleh An Bupati Konawe Selatan KepalaBadan Kepegawaian dan
16 — 9
Putusan Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Utj.oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Rokan Hilir an.
Rosita, S.Pd.SD NIP.19790429 200701 2 013 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 16Maret 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir an.
222 — 26
peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Asli Surat KeteranganNomor 83/SK/BBB/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PenghuluBagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, tertanggal 20 Desember2016 di persidangan kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipildan telah memperoleh Izin Perceraian dan Penggugat menyerahkan AsliSurat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : O6/BKPK/2017 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian
bukan karena suatu alasan yang sah, dengandemikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim dapat memutus perkara inisecara verstek;Menimbang, bahwa Asli Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir yangdiajukan Penggugat dan menyatakan Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari Pejabat yangberwenang untuk itu dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian