Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor4 Tahun 1996, tentangHak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang BerkaitanDengan Tanah, bahwa apabila debitur cidera janjijoemegang HakTanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut;13.Bahwa Permohonan Aanmaning dan Permohonan Lelang Eksekusi HakTanggungan Nomor 407/BPRSAAC/VIII/2016 yang Terlawan daftarkan padaPengadilan

Bahwaberdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentangHak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan DenganTanah, bahwa apabila debitur cidera janjijoemegang Hak TanggunganPertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut;.

Bukti P.2 berupa: Foto copy dari foto copy surat rincian Setoran Azwar yangdikeluarkan oleh Terlawan I,Foto copy telah diberi materai secukupnya danyang aslinya berada di tangan Terlawan I.Alat bukti P.2 adalah membuktikan bahwa Pelawan adalah mempunyai iktikadbaik untuk menyelesaikan kewajiban Pelawan membayar pokok dan marjin yangdibayarkan terus kepada Terlawan , maka dari itu tidaklah ada alasan hukumuntuk melakukan pelelangan terhadap objek jaminan Akad Pembiayaan AlMurabahah No. 150.008977/

Tanggal 29 Juni 2015 yang telah disepakatikedua belah pihak;Bahwa Pelawan telah jelas jelas melakukan wanprestasi yang menyebabkannaiknya tingkat kemacetan sehingga mengakibatkan buruknya kinerja Bank;Bahwa berdasarkan Pasal 11 # Akad Al Murabahah Nomor150.008977/MRH/LX/29062015 Tanggal 29 Juni 2015 Apabila nasabah tidakmelaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal tauperistiwa tersebut pasal 10, maka Bank berhak menjual seluruh barangjaminan,baik secara dibawah tangan maupun pelelangan

yang sering telambat darijadwal pembayaran, telah menunjukkan bahwa Pelawan memiliki iktikat buruk dalammelaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam akad Murabahah,dan Pelawan termasuk dalam kategori pihak yang telah melakukan perbuatanwanprestasi;Menimbang, bahwa pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, pbemegang hakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan

ontvankelijkverklaard) ;Eksepsi Tergugat II :Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalildalil para Penggugatkecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya ;Eksepsi Kompetensi Absolut ;Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita maupunPetitum pada intinya adalah menyatakan pelaksanaan lelang atas sebidang tanahSHM No. 2216 yang terletak di Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, KabupatenJepara yang dilakukan oleh Tergugatl adalah tidak sah dan melawan hukum ;Bahwa proses pelelangan

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yakniadanya pertimbangan pada halaman 15 PemohonPengadilan Negeri Jepara yang berbunyi :Menimbang, bahwa menurut ketentun Pasal 1 ayat (20) PeraturanMenteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang PetunjukPelaksanaan tentang menugaskan : Harga Limit (Reserve Price)adalah harga minimal barang lelang yang diterapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;Pertimbangan tersebut jelas salah karena Peraturan MenteriKeuangan Republik

Zainah;Barat dengan lorong Gampong Kuta Blang;Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkanatau meng SK kan Tim Pelelangan atas objek jaminan harta Tergugat dalam bentuk tanah dan rumah diatasnya guna melakukan pelelanganganti rugi kepada Penggugat apabila perkara ini telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Idi agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Melakukan pelelangan atas tanah dan rumah milik Tergugat sebagai gantirugi terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yangdilakukam Tergugat II dan III atas suruhan Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa penggugat selaku debitur pertama dan pihak yang berkaitanlangsung dengan objek sengketa sama sekali belum pernah disampaikanatau diberikan teguran atas rencana pelelangan tersebut sehingga dapatdiduga tindakan tergugat yang tidak pernah memberikan peringatan ,teguran dan atau penyampaian jadwal lelang kepada penggugat, sehinggatindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderalkekayaan Negara No.

rencanapelelangan tetpai ada tidaknya sengketa hukum antara Penggugat, Tergugat danTurut Tergugat/Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding ;Menimbang, bahwa Yurisprodinsi tetap MA RI No.4 K/KUP/1958 tanggal 13Desember 1958 mensyaratkan bahwa untuk menarik seseorang dimuka peradilanperdata mengharuskan adanya Sengketa hukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tentangpokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan : Karena barang jaminan belum dilakukan pelelangan

daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yangdilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil, dengan cara sebagaiberikut: Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa selakuNahkoda KM.Sampoerna 26 berdasarkan Pas Kecil Nomor PK552/132/I/DISHUB.Pdg2015 tanggal 30 Maret 2015 berukuran 3 Gross Ton (GT) berangkatberlayar bersama saksi SARMADI sebagai Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dariDermaga Labuan depan TPI (Tempat Pelelangan

Putusan No. 67/PID/2016/PT.BTNberlayar bersama saksi SARMADI sebagai Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dariDermaga Labuan depan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Labuan Pandeglang Bantendengan tujuan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan,sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama Sarmadi sampai di perairan Pulau PopulePandeglang langsung menebar jaring dan telah mendapat ikan kurang lebih 2 kgdilakukan berulangulang, terdakwa bersama dengan Sarmadi (ABK) melakukanpenangkapan ikan dengan

berbunyi Pemberian HakHalaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN JmrTanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggunganoleh PPAT sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuselanjutnya pada Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas Tanah beserta BendaBenda yang berkaitan dengan Tanahyang berbunyi Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan

maka menurut Hakim Penggugatberhak menjual secara lelang atas obyek berupa tanah dan bangunan sesuaidengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2635 dengan tanah seluas 124 m2(seratus dua puluh empat meter persegi) berikut bangunan yang berdiridiatasnya seluas 120 m2 (Seratus dua puluh meter persegi) yang terletak diKelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi JawaTimur, sebagaimana ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun1996, karenanya menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

2010.Berita Acara Serah Terima Pengadaan Buku Perpustakaan jenjangSekolah Menengah Pertama Kabupaten Belitung Timur tahun 2010.Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 441 Tahun 2010 tanggal 27September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaaan DanaAlokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Belitung TimurTahun Anggaran 2010.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor: 600 / 0518 / SK / DINDIK / 2010 tanggal 22 Maret 2012 tentangPenetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelelangan

SALSILARITA, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;INDRA WIJAYA, selaku Sekretaris ;MARDHIA, S.SI, selaku Anggota;JAYA ARDIANSYAH, selaku Anggota ;RUDI SANJAYA, selaku Anggota.ar oO DN Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan untuk pemilihan penyediabarang/jasa dalam pengadaan barang/jasa buku perpustakaan sebagaisarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD dan SMP tersebut, metodeHalaman13 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgppelelangan yang digunakan adalah pelelangan umum denganpascakualifikasi

SALSILARITA, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;INDRA WIJAYA, selaku Sekretaris ;MARDHIA, S.SI, selaku Anggota;JAYA ARDIANSYAH, selaku Anggota ;RUDI SANJAYA, selaku Anggota.a fF woBahwa dalam pelaksanaan pelelangan untuk pemilihan penyediabarang/jasa dalam pengadaan barang/jasa buku perpustakaan sebagaisarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD dan SMP tersebut, metodepelelangan yang digunakan adalah pelelangan umum denganpascakualifikasi dan metode penyampaian dokumen penawaran yangdigunakan

RUDI SANJAYA, selaku Anggota.Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan untuk pemilihan penyediabarang/jasa dalam pengadaan barang/jasa buku perpustakaan sebagaisarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD dan SMP tersebut, metodeHalaman213 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgppelelangan yang digunakan adalah pelelangan umum denganpascakualifikasi dan metode penyampaian dokumen penawaran yangdigunakan adalah dengan menggunakan metode satu sampul, sedangkanmetode evaluasi penawaran dengan menggunakan

Pengadaan Buku Perpustakaan Sebagaisarana Penunjang Mutu Pendidikan Jenjang SD dan SMP pada DinasPendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 yangdilaksanakan oleh Panitia Pelelangan yang telah ditunjuk oleh BupatiBelitung Timur, CV.

. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal : Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;

Bali Nomor : 523.2/59/PTB/DKP/2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan, kepada : Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pem. Prov. Bali di Denpasar ;

Aset tanggal 19 Maret 2014

. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal :Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;Surat Perintah Tugas Nomor : 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014,menugaskan : Ir. Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk.

Aset tanggal 19 Maret2014Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Asettanggal 16 April 2014Summary Report kode lelang : 2199033, Nama lelang : PengadaanKapal Penangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GTdan Alat Penangkap IkanBerita Acara HAsil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/1391/PK.ULP.

Bali untuk melakukan Pelelangan BelanjaJasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan dengan pagu anggaran sebesarHal 16 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN DpsRp. 240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah)melalui Surat Nomor :523.2/187/ PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014;Bahwa selanjutnya Pokja ULP melakukan proses lelang melalui SistemLPSE, dan dalam lelang tersebut rekanan yang memenuhi syarat, kKemudiandinyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT.

Aset tanggal 19 Maret 2014Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Asettanggal 16 April 2014Summary Report kode lelang : 2199033, Nama lelang : Pengadaan KapalPenangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan AlatPenangkap IkanHal 129 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps97.98.99.Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/1391/PK.ULP.

Aset tanggal 19 Maret2014Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Asettanggal 16 April 2014Summary Report kode lelang : 2199033, Nama lelang : PengadaanKapal Penangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GTdan Alat Penangkap IkanBerita Acara HAsil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/1391/PK.ULP. Asettanggal 10 April 2014Hal 182 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps98. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/1180/PK.ULP.Asettanggal 3 April 201499.

(Pengadilan Negeri):4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Siak) untukmemerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Pekanbaru untuk menjualnya (Bukan pelaku usaha yangmeminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ KPKNLPekanbaru);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210 K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa:Pelaksanaan pelelangan

Undang Hak Tanggungan sebagai PasalPelaksanaanya, dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranyadari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk padaPasal 224 HIR/258 Rog, Maka pelaksanaan eksekusinya maupunlelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri,bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL);Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan

Undang Undang HukumPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai UmumPengadilan Negeri;Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriSiak) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya(bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan, bahwa pelaksanaan pelelangan

Nomor 1048 K/Padt.SusBPSk/2016Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg.

Nomor 1048 K/Padt.SusBPSk/2016(bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg.Sehingga tidak sah, maka pelaksanaan parate eksekusi harus melaluifiat Ketua Pengadilan

2011 Tergugat I memberitahukan akandiadakan lelang atas objek jaminan tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus2011 dengan perantaraan Tergugat II, dan Tergugat III;Bahwa karena tindakan Tergugat I yang melakukan wanprestasi, dan tindakan TergugatII, I11 melakukan proses lelang atas objek jaminan tersebut diatas Penggugat mengalamikerugian baik secara Moral maupun Materil yaitu :Secara Moral : Penggugat merasa resah dan takut jika asset yang dijaminkanterancam dilelang, dengan demikian Pelelangan

tidak membayar pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit, yang juga telah diiekatkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 106/2006, tanggal 10 Mei 2006, meskipun telah dingatkan berulang kali oleh Tergugat I;i10Bahwa atas wanprestasi Penggugat yang tidak membayar pinjamannya kepada TergugatI, maka di dalam angka 4 Penjelasan umum UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT)menyebutkan:"Bahwa jika debitor cidera ianji, kreditor pemegang Hak tanggungan berhak menjualmelalui pelelangan

Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukandalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungandengan hak mendahulu daripada kreditokreditor lainnya.Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan secara tegas menyebutkan dan dapatTergugat I kutip sebagai berikut:"Apabila Debitor cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil

Mengambil uang hasil penjualan seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utangdebitur tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas Tergugat I berhak untukmenjual melalui pelelangan umum tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan utang menurutketentuan peraturan perundangundangan dengan hak didahulukan dari kreditur lainnya,sehingga dengan demikian maka tindakan Tergugat I meminta kepada tergugat II untuk melelangtanah milik Penggugat yang menjadi jaminan utang Penggugat

LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/PokjaILULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja IlULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.764.786.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujun ratus delapan puluhenam ribu rupiah);Bahwa tindak lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaantersebut selanjunya PPK ADNAN SAID, S.KOM menunjuk TerdakwaALEXANDER ARIF Alias ALEX (selaku Direktur

LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/PokjaILULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggalHalaman 19 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN Kpg25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja IbULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.764.786.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluhenam ribu rupiah);Bahwa tindak lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaantersebut selanjutnyva PPK ADNAN SAID

Leksi Topan ditetapbkan sebagai pemenang karena memenuhisyarat sebagai pemenang;Bahwaterkait dengan penetapan pemenang, tidak ada rekanan yangmengajukan sanggahan dalam masa sanggah yang dtetapkan dalamdokumen pengadaan barang/jasa;Bahwa dalam proses pelelangan tersebut tidak dilakukan anwizing lapangankarena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahan termasuk dari CV.LEKSI TOPAN;Bahwa metode pelelangan yang digunakan yaitu metode pemilihanlangsung dengan cara pascakualifikasi merupakan proses penilaiankualifikasi

LEKSI TOPAN ditetapkan sebagai pemenang karena memenuhisyarat sebagai pemenang;Bahwa terkait dengan penetapan pemenang, tidak ada rekanan yangmengajukan sanggahan dalam masa sanggah yang dtetapkan dalamdokumen pengadaan barang/jasa;Bahwa dalam proses pelelangan tersebut tidak dilakukan anwizing lapangankarena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahan termasuk dari CV.LEKSI TOPAN;Bahwa metode pelelangan yang digunakan yaitu metode pemilihanlangsung dengan cara pascakualifikasi merupakan proses penilaiankualifikasi

LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/PokjaILULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja IlULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rpo1.764.786.000,00(satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluhenam ribu rupiah);Bahwa sebagai lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaantersebut selanjutnya Saksi ADNAN SAID, S.KOM selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) menunjuk Terdakwa

Oleh karena itu, denganberdasarkan pada ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, yangmenyatakan apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan ataskekuasannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjual tersebut, maka Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II.

Halaman 6 dari 15Halaman dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.KSPHalaman 53 dari hal 83 Putusan Nomor 115/Pdt/2018/PTBNA3.14.3.15.Bahwa adapun tata cara pelaksanaan penjualan (eksekusi) objek HakTanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan melalui pelelangan umumtersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016)dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

Bahwa dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan objeksengketa jelas merupakan Hak Tanggungan dan Tergugat sepenuhnyaberhak untuk melaksanakan lelang eksekusi objek sengketa a quomelalui perantaraan Tergugat II, maka pelelangan dilaksanakan padatanggal 29 Maret 2017, dengan dua peserta yang mengajukanpenawaran, yaitu:Halaman 60 dari hal 83 Putusan Nomor 115/Pdt/2018/PTBNA1) Dr.

Bahwa Dalam SEMA No.5/2014 yang kemudian disempurnakan oleh SEMANo. 4/2016, disebutkan bahwa pembeli Dianggap beritikad baik apabila diamelakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedurdan dokumen yang sah,sebagaimana telah ditentukan peraturanperundangundangan, di mana salah satu kriterianya adalah pembeliantanah melalui pelelangan umum. Senada dengan SEMA tersebut, secaraumum, para hakim berpendapat bahwa pembeli lelang dapat dikategorikansebagai pembeli beritikad baik.

Sehingga perbuatan hukum yang telahdilakukan oleh Pihak TERGUGAT dan TERGUGAT III sama sekali tidakbertentangan dengan hukum dan telah melewati tahapantahapan yangdiatur oleh peraturan perundangundangan;Bahwa seharusnya jika PENGGUGAT tidak berkeinginan objek yangdiagunkan sebagai Jaminan Hutang Piutang ke Bank di Lelang maka sudahmenjadi kewajiban PENGGUGATmelakukan Pembayaran pelunasanhutang sebelum dilakukan Lelang bukan setelah pelelangan dilakukan dansudah ada pemenang terhadap lelang;Halaman

Bahwa kredit tersebut diatas tidak dibayar sesuai dengan aturan perjanjiankredit sehingga Terlawan Il mengajukan pelelangan terhadap tanahtanahHal. 3 dari 40 hal.

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor UnitMopuya segera setelah perjanjian ini ditandatangani tetapi untuk pelunasan tidakmelewati tanggal jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian tanggal 24 Agustus2017 antara kedua belah pihak yaitu tanggal 24 Agustus 2021;Apabila Pihak II melanggar perjanjian ini, maka Pihak Il bersedia keluar dari objekagunan dan secara sukarela menyerahkan agunan tersebut Kepada Pihak untukmenjual melalui pelelangan umum secara transparan menurut tata cara yang telahditentukan

Srg.procurement, namun pelaksanaan dilapangan tetap dipertahankanseperti sebelumnya.Bahwa sebagaimana pelaksanaan pelelangan rehabilitasi beratpuskesmas di Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2011, didalam pelaksanaan pelelangan rehabilitasi berat puskesmas di KotaTangerang Selatan tahun anggaran 2012 juga telah diatur danditentukan pihakpihak yang akan menjadi kontraktor untuk proyekproyek tersebut dalam daftar ploting.Bahwa sekitar awal Pebruari 2012 sebelum dilakukan proses lelangproyek rehabilitasi

(Kepala Dinas Kesehatan) untukmengikuti arahannya dalam hal pengadaan ini dan salahsatu arahannya adalah: mengondisikan atau mengamankanpemenangan pelelangan yang sesuai dengan daftar plotingyang diberikan oleh beliau kepada Sdri. NENG ULFA (PPKtahun 2011) dan MAMAK JAMAKSARI.S.Sos.

SuryalayaSelatan XVIII No. 13 15 Buah BatuBandung Bahwa cara pengumuman pelelangan pekerjaanpuskesmas dan RSUD Tangerang Selatan tahun 2011 dantahun 2012 adalah sebagai berikut : Untuk tahun 2011 diumumkan di koran harian RadarBanten, dan juga di papan pengumuman.

No. 800/0173Dinkes/VIII/2012 tanggal18 Agustus 2012 untuk pengadaan barang/jasakonstruksi dan non konstruksi pelelangan umum(bernilai > Rp. 200 juta) dengan susunan panitia , yaitu:Ketua : AHMAD BAZURY.Sekretaris : DEDIKURNIADI.Anggota : M. ILHAM BISRI, ST., WAWANDARMAWAN. dan AGUNGBUDIHARTO, Amd.Kep.

Bangga Usaha Mandiriseharusnya dalam kedudukan atau jabatannya sebagaipihak yang terkait dalam pengadaan Barang / Jasamengetahui untuk mengikuti pelelangan harus mematuhiatau mempedomani ketentuan atau prinsipprinsip dan etikapengadaan barang / jasa.* Bahwa atas usulan Ketua Panitia Pengadaan akhirnya PT.Bangga Usaha Mandiri dan CV.

Kalau tidak dapat dibagi secara natural maka pembagian dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Pelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N);5. Menyatakan Sita Marital yang diletakkan dalam perkara aquo sah dan berharga;6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.321.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kalau pembagian secara natural dimaksud tidakdapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pelelangan melaluiKantor Pelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N);12 Bahwa, karena gugatan Penggugat dalam perkara aquodimajukan dengan buktibukti yang cukup kuat, maka sangatpatut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untukmengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan PutusanPengadilan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secaraserta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upayabanding, kasasi, maupun

halaman 4 angka 11 gugatan semula tertera kalimatsebagai berikut :Bahwa, karena seluruh suratsurat asli berkaitan dengan hartabersama antara Penggugat dan Tergugat disimpan oleh Tergugat,maka sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Muliayang mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugatbersama Penggugat membagi secara natural seluruh hartabersama tersebut pada angka 3 (3.1 sampai 3.10) dan angka 4.Kalau) pembagian secara natural dimaksud tidak dapatdilaksanakan; maka dapat dilakukan pelelangan

melalui KantorPelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N);Diperbaiki sehingga menjadi, sebagai berikut :Bahwa, karena seluruh suratsurat asli berkaitan dengan hartabersama antara Penggugat dan Tergugat disimpan oleh Tergugat,maka sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Muliayang mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugatbersama Penggugat membagi secara natural seluruh hartabersama tersebut pada angka 3 (3.1 sampai 3.11) dan angka 4.Kalau) pembagian secara natural dimaksud tidak

dapat17dilaksanakan, maka dapat dilakukan pelelangan melalui KantorPelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N);7.

Kalau tidak dapat dibagi secara natural makapembagian dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan KantorPelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N);5. Menyatakan Sita Marital yang diletakkan dalam perkara aquo sahdan berharga;6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesarRp. 5.321.000, (lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);7.

dalam Sertipikat Hak Milik Nomor367 yang telah dibebankan hak tanggungan akibat wanprestasi yang dilakukanTERGUGAT I sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang dibuat antaraTERGUGAT I DAN TERGUGAT III, hal ini sesuai dengan Pasal 6 UndangundangNomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda YangBerkaitan Dengan Tanah yang berbunyi:Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Angka 9 pada halaman 2 videGugatan yang pada intinya menerangkan bahwaTERGUGAT IV harus menghentikan proses lelang yangdimohonkan oleh TERGUGAT III sampai adanyakeputusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht) adalahdalil yang tidak berdasarkan hukum, keliru dan tidakberdasarkan fakta karena TERGUGAT III adalah Kredituryaitu. pihak yang berhak atas pelunasan piutang dariTERGUGAT I selaku Debitur sehingga TERGUGAT HImempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

umum dan mengambil hasil penjualan tersebut untukpelunasan piutangnya.Pasal 6 UU Hak Tanggungan:Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta PemberianHak Tanggungan Nomor: Nomor: 507/2008

Dengan demikian jelas bahwapelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, dan oleh karenanya perbuatan tersebutadalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannyaBahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa tindakanpelelangan yang dilakukan Tergugat IV berdasarkan permohonan dari Tergugat IIIsudah berdasarkan prosedur hukum.Bahwa apabila Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya pelelangan

Eksepsi Tergugat IV Dikeluarkan Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihakdalam perkara a quo dengan alasan tindakan Tergugat III yang akanmelaksanakan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (Tergugat IV) Pekalongan atas barang jaminan milik Penggugatyang menurut Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.Bahwa dapat Tergugat IV tegaskan, terhadap pelaksanaan lelang tersebut,Tergugat III menjamin akan bertanggung jawab

pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut;Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Rap2020e Pasal 20 UndangUndang Hak Tanggungan yang menetapkan : Apabiladebitur (in casu Pemohon) cedera janji maka berdasarkan :e Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek haktanggungan seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ataue Berdasarkan titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat haktanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Objek haktanggungan dijual melalui pelelangan

Tanah diKabupaten Labuhan Batu dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1961/2012, yangditerbitkan pada tanggal 29 Mei 2012, bertalian dengan Akta Pemberitan HakTanggungan (APHT) No. 36/2012, tertanggal 08 Mei 2012, dan bertalian jugadengan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 166tertanggal 30 April 2012, yang dibuat oleh atau dihadapan Jhonny AgapeLumbantobing, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah diKabupaten Labuhan Batu;3 Bahwa jaminanjaminan tersebut akan dilelang dalam pelelangan

umum yangakan dilaksanakan pada tanggal 03 September 2014 dan ternyata pelelanganumum tersebut telah dibatalkan oleh Termohon I karena pengumuman lelangtidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (PKM No. 106/PKM.06/2003pasal 27 huruf h);Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihakadalah apakah pelelangan umum terhadap objek hak tanggungan dalam perkara iniyang akan dilaksanakan pada tanggal 03 September 2014 beralasan hukum untukdibatalkan?

Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh intipokok persengketaan dalam perkara ini kiranya dipandang perlu untuk terlebih dahulumempertimbangkan fakta hukum no. 3 di atas yang pada pokoknya bahwa pelelanganumum yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 September 2014 ternyata telahdibatalkan oleh Termohon I karena pengumuman lelang tidak dilaksanakan sesuaiketentuan yang berlaku (PKM No. 106/PKM.06/2003 pasal 27 huruf h);Menimbang, bahwa tujuan utama permohonan pemohon adalah agar pengadilanmenyatakan pelelangan

umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 September 2014dinyatakan tidak sah dan oleh karennya harus ditunda, hal tersebut terlihat jelas padapetitum permohonan angka 2 dan 3 perkara aquo;Menimbang, bahwa ternyata pelelangan umum tanggal 03 September 2014 telahdibatalkan oleh Termohon I, dalam hal tersebut sesuai dan berdasarkan surat buktiHalaman 31 dari 34 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Rap32bertanda T19 (Surat Pernyataan pembatalan lelang tanggal 03 September 2014,tertanggal 03 September

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaa berupa ikan campurcampur sebanyak 100 (seratus)Kilogram dan cumicumi sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram dan gunamenghindari Ikan berserta Cumicumi tersebut busuk maka dilakukanHalaman 9 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Gstpelelangan dimana hasil pelelangan tersebut sebesar Rp. 2.400.000, (duajuta empat ratus ribu rupiah) yang telah dilampirkan dalam barang bukti ;Bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa hanyalah Nahkoda KapalKM.

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaa berupa ikan campurcampur sebanyak 100 (seratus)Kilogram dan cumicumi sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram dan gunamenghindari Ikan berserta Cumicumi tersebut busuk maka dilakukanpelelangan dimana hasil pelelangan tersebut sebesar Rp. 2.400.000, (duajuta empat ratus ribu rupiah) yang telah dilampirkan dalam barang bukti ;Bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa hanyalah Nahkoda KapalKM.

Dapat saksi jelaskan bahwa hasil dari tangkapan mereka sebelumditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah sekitar 600 (enam ratus) kilogram serta Pidal Als Idal biasanya menjual ikanikan tangkapan tersebut diTPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Air Banis Kec. Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat.

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaaberupa ikan campurcampur sebanyak 100 (seratus) Kilogram dan cumicumi sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram dan guna menghindari Ikanberserta Cumicumi tersebut busuk maka dilakukan pelelangan dimana hasilpelelangan tersebut sebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus riburupiah);Bahwa SIPI (Surat lin Penangkap Ikan) dan SIUP (Surat jjin UsahaPerikanan) Kapal KM.

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaa berupaikan campurcampur sebanyak 100 (seratus) Kilogram dan cumicumi sebanyak500 (lima ratus) Kilogram dan guna menghindari Ikan berserta Cumicumitersebut busuk maka dilakukan pelelangan dimana hasil pelelangan tersebutsebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangandiketahui bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Kapal KM.

Kalsel Tahun2014 lalu adalah : Sebagai Ketua Pokja dalam hal ditugas sebagai sekretaris Pokja XXXillmelakukan tugastugas sebagai berikut : Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pelelangan. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan. Menuyusun dan menetapkan dokumen pengadaan. Mengumumkan secara terbuka pelelangan/melalui media cetak,papanpengumuman resmi untuk masyarakat dan melalui LPSE (eprocurment). Menerima pendaftaran.

Pokja yang melaksanakan pelelangan : Sdr FARIED ROZALI, S.SiT sebagai ketua. Sdr KHAIRUL YAMIN, SE sebagai sekretaris. Sdri REINOVI SORAYA, S.SiT sebagai anggota. Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan : Sdr Drs. WAHYUDIN, M.AP sebagai ketua. Sdr AGUS SETIAWAN, S.Sos sebagai anggota. Sdr BAHRUN, SE sebagai anggota.

Pokja yang melaksanakan pelelangan : Sdr FARIED ROZALI, S.SiT sebagai ketua. Sdr KHAIRUL YAMIN, SE sebagai sekretaris. Sdri REINOVI SORAYA, S.SiT sebagai anggota. Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan : Sdr Drs. WAHYUDIN, M.AP sebagai ketua. Saksi (AGUS SETIAWAN, S.Sos) sebagai anggota. Sdr BAHRUN, SE sebagai anggota.

MT.Bendahara pengeluaran sdr WAHYUNI, SE.Pokja yang melaksanakan pelelangan :Sdr FARIED ROZALI, S.SiT sebagai ketua.Sdr KHAIRUL YAMIN, SE sebagai sekretaris.Sdri REINOVI SORAYA, S.SiT sebagai anggota.Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan :Sdr Drs. WAHYUDIN, M.AP sebagai ketua.Sdr AGUS SETIAWAN, S.Sos sebagai anggota.Sdr BAHRUN, SE sebagai anggota.