Ditemukan 18151 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA LUWUK Perdata Agama
Register : 15-05-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA LUWUK Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Lwk
Tanggal 31 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 8
  • pemeriksaan perkara ini Pemohon tidak dicabut haknya sebagai wali untukkedua orang anaknya tersebut;Menimbang, bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, maka lembaga atau badan usaha apapun di NegaraRepublik Indonesia ini harus menerima dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47ayat (1) dan ayat (2) tersebut dengan sebaikbaiknya;Menimbang, bahwa jika ada lembaga atau badan usaha yang merasa ragudan memegang teguh prinsip kehatihatian seperti lembaga/badan usaha perbankan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-04-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/Pdt/2017
Tanggal 26 April 2017 — PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. PALU vs. SURIANSYAH LABADJO, dkk
63 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 106 K/Pdt/2017menerima dana kredit dan telah menyetujui adanya penghibahan dariTerlawan kepada Terlawan III (Amir Adnan);Bahwa secara undangundang perbankan permohonan kredit yang diajukanoleh Terlawan Ill (Amir Adnan) adalah sah dan begitu pula menurut Pasal1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya;Perjanjianperjanjian itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakatkedua belah pihak, atau karena alasanalasan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Permohonan
Putus : 08-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 144/Pdt.P/2017/PN.Tng.
Tanggal 8 Mei 2017 — GUNAWAN lawan ANDREAS ARY WIBOWO
318 — 145
  • Waskita Karya (Persero) mengenaiProyek Pembangunan Gedung Brooklyn Soho danApartemen, Pejabat Perbankan, instansi lainnya baik Pemerintah ataupunSwasta lainnya yang terkait dengan pelaksanaan proyek ME, berhak membuat,menandatangani, mengajukan permohonanpermohonan, dan memberi segalaketerangan yang diperlukan, berhak meminta segala bentuk dokumen, laporankeuangan, menandatangani kwitansi, menerima dan melakukan pembayaranpembayaran, membuat dan membalas suratsurat, dan melakukan kompromi,serta mediasi
Pengadilan PA BATULICIN Perdata Agama
Register : 19-11-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA BATULICIN Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Blcn
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
35 — 23
  • orang tuauntuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan diberbagai tempat, instansi, atau pihak ketiga lainnya harus ditegaskansebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengankerangka hukum keluarga yang berlaku, oleh karena itu kekeliruan praktekpenerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terusberlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidakmenghilangkan keharusan penerapan asas kehatihatian yang juga mutlakdiberlakukan dalam praktek perbankan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-12-2016 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 387/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 1 Agustus 2018 — SUSI SURYANTI binti HASAN MUHZAR,Cs X PT. HANODA Co,Cs
74 — 8
  • Bahwa mohon kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo, bahwa dalam dunia perbankan terkait hartabersama yang menjadi jaminan kredit yang harus mendapat persetujuandari suami atau isteri baru menjadi sebuah best practice disekitar tahun1980an, untuk itu apabila ada ketentuan dalam dunia perbankan yangdilanggar pada tahun pemberian kredit kepada TERGUGAT , makaTERGUGAT II mensomir PARA PENGGUGAT untuk membuktikanketentuan dalam dunia perbankan yang dilanggar oleh TERGUGAT
    bahwa sebagaimana dalil yang disampaikanoleh Para Penggugat pada angka 16 yang menyebutkan :Bahwa tindakan TERGUGAT II yang telah menerima sebagai jaminanbidang tanah dan bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik No.25/Kalibata sebagai jaminan kredit atas pinjaman TERGUGAT (BadanHukum) tanpa adanya persetujuan dari Almarhumah Popie Nurlaelaselaku Pemilik dengan Pasal 36 (J) UU No. 1 tahun 1974 serta sangattidak mencerminkan azas kehatihatian (prudential priciple), d i manaTERGUGAT II sebagai pihak perbankan
    1340(1) BW menjadi kewajiban Debitur untuk MELUNASI 75hutangnvakepada Negara, hingga terjadi SANKSI: PENJUALAN UMUM/LELANG sebagai konsekwensi atas pelanggaran "Perjanjian Kredit"No.46/04/11/74 antara PT Hanoda & Co, Penerima Kredit, dengan PT Bank DKI Jakarta, selaku Pemberi Kredit;Bahwa SANKSI PENJUALANUMUM/LELANG, yang dijatuhkan PihakTergugatll, Tergugatlll kepada Tergugat menurut Pasal 1339 (1) BW, yangdiharuskan oleh KEPATUTAN, KEBIASAAN atau UNDANGUNDANG adalah HALYANG WAJAR dalam dunia Perbankan
    ;Sehingga PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT "46/04/11/74 tgl. 07 PEBRUARI1974 BERIKUT "SANKSI" PENJUALANUMUM/LELANG 76 tgi.27 JUNI 1983ADALAH "SAH" dan MEMILIKI KEKUATAN "MENGIKAT" adalah "WAJAR" sesuaidengan KEPATUTAN, KEBIASAAN atau UNDANGUNDANG dibidang Perbankan;Bahwa RISALAHLELANG No.76tgi.27 Juni1983, yang diterbitkanTergugatIV sebagai "Konsekuensi Hukum" tidak dibavarnvalunas HutangDEBITUR kepada Negara Rp.20.882.210,16, menurut "PeraturanLelang"/"VenduReglement"S.No.189/1908 berisi:"BERITA ACARA
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
129 — 57
  • SKCPekanbaru yang dibuat dan ditandatangani bulan Maret 2012 oleh TimInvestigasi dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) BANKINDONESIA, Terdakwa Drs. AHMAD FAUZI, MBA. selaku PimpinanHalaman 23 dari 298 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBRWilayah 02 Padang PT. BNI(Persero) Tbk., setelah mempelajari MPK PAKmenyetujuikredit dengan menyatakan bahwa Usaha Debitur cukupFeasiable, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :.
    SKCPekanbaru yang dibuat dan ditandatangani bulan Maret 2012 oleh TimInvestigasi dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) BANKINDONESIA, Terdakwa Drs. AHMAD FAUZI, MBA. selaku PimpinanWilayah 02 Padang PT.
    Bahwa Laporan hasil Investigasi telah disampaikan kepada pimpinanDepartementInvestigasi dan mediasi Perbankan dan ditindak lanjuti denganpelaporan oleh pejabat kantor wilayah BI Riau. Bahwa Sebab saksi bersama rekan melakukan audit investigasi atas pemberiankredit kepada PT. Barito Riau Jaya tahun 2007 / 2008 adalah adanya laporankantor BI Riau. Dan dokumen awal yang saya peroleh adalah : Bahwa SOPBerkas pengajuan kredit sampai penjairan kredit atas namaDebitur PT.
    Dalam konteks misalnyaseorang pegawai bank yang kemudian melakukan suatu perbuatan yangdikatakan sebagai melawan hukum, ukuranukuran dalam lingkup perbankan,administrasi perbankan itu menjadi parameter / ukurannya dan terhadap kualitasorang ini dikaitkan dengan pasal 3 dari UU Tindak Pidana Korupsi memang adaunsur setiap orang tetapi didalam pasal 3, katakata menyalah gunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau
    SKC Pekanbaru bulan Maret 2012 oleh Tim Investigasi DIMP dariDirektorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia menyatakan Apabiladigunakan CEF uncontroled 30 % maka permohonan PT. BRJ menjadi tidak layak untukdiberikan fasilitas kredit sebesar Rp.17 Milyar dan seharusnya permohonan ditolak sertasesuai dengan keterangan saksi, saksi Renny, saksi Tetri Handayani, saksi EmzahariAbdurrakman, saksi Rinaldi M Harun, dan saksi R.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 05-07-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PT SAMARINDA Nomor 204/PID/2024/PT SMR
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA Bin SYARIFUDDIN (Alm)
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : STEFANO, SH
42 — 32
  • INDOKARYA MAKMUR BERSAMA;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tantri Wijaya Anak Dari Widjaja (Alm);

  • 1 (satu) bendel fotocopy bukti transaksi perbankan;
  • 1 (satu) bendel fotocopy screenshot chat WA;
  • 1 (satu) bendel foto-foto;
  • 1 (satu) fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pelepasan Hak;
  • 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-01-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Januari 2014 — PT. POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
151 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 336 B/PK/PJK/2013kelompok jasa sebagai berikut :1. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik.2. jasa di bidang pelayanan sosial.3. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.4. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha denganhak opsi.5. jasa di bidang keagamaan.jasa di bidang pendidikan.jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajaktontonan.8. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.9. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.10.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Upload : 19-01-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bms
PENGGUGAT - TERGUGAT
12 — 2
  • telah diterimanya Termohon I fasilitas perbankanuntuk modal usaha dari Pemohon berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dandisepakati bersama (Bukti Pl), maka dengan sendirinya Termohon I harusmembayar pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antaraPemohon dan Termohon I dan apabila Termohon I tidak membayar sebagaimanayang telah diperjanjikan maka Termohon I telah mempunyai utang kepadaPemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kalau Termohon I telah menerimafasilitas perbankan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1561 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Mei 2013 — PT. Intra Cipta Adhistana, vs. PT. Bank Central Asia Tbk,
89 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti tidak berwenang atau melampaui bataswewenang.Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Perbankan;Bahwa Anggota Dewan Komisaris Direksi atau Pegawai Bank yang dengansengaja:1. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalampembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatanusaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;2.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : Luky Permadhi
Terbanding/Penggugat : PT. BANK SBI INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : Yuliavina Nasrun
60 — 26
  • Bahwa, Penggugat adalah suatu institusi perbankan yang didirikanberdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatanusaha secara konvensional ;Hal 2 Putusan No. 48PDT/2020/PT:DKI2. Bahwa, Tergugat semula merupakan karyawan tetap Penggugatterhitung sejak tanggal 16 Agustus 2010 ;3.
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Perceraian
Register : 24-05-2011 — Putus : 27-06-2011 — Upload : 19-01-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 1599/Pdt.G/2011/PA.BL
Tanggal 27 Juni 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
22 — 7
  • telah diterimanya Termohon I fasilitas perbankanuntuk modal usaha dari Pemohon berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dandisepakati bersama (Bukti Pl), maka dengan sendirinya Termohon I harusmembayar pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antaraPemohon dan Termohon I dan apabila Termohon I tidak membayar sebagaimanayang telah diperjanjikan maka Termohon I telah mempunyai utang kepadaPemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kalau Termohon I telah menerimafasilitas perbankan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 09-08-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 106/PDT/ 2016/PT PBR
Tanggal 3 Nopember 2016 — KWAN WIE CUN Sebagai PELAWAN Lawan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA MITRA UTAMA Sebagai TERLAWAN
24 — 11
  • Bahwa Terbanding semula Terlawan telah melanggar Undang undangPerbankan No 10 Tahun 1998 yo Undang undang No 7 Tahun 1992Tentang Perbankan yang menyebutkan Bank Perkreditan Rakyat tidakmemberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun kenyataanTerbanding semula Terlawan melakukan lalu lintas pembayaran;2.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 26-06-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr
Tanggal 23 Juli 2019 — Pemohon:
Ny. SRI KUMALA
83 — 66
  • Namun praktik dilapangan hukum perdata (khususnya dalamdunia perbankan) yang tetap mensyaratkan bukti tertulis (lexscripta) atas suatu hubungan hukum. Sehingga dalam keadaandemikian perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan ataskeabsahannya sebagai wali bagi anakanak kandungnya sendiri;D.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Plg
Tanggal 3 Mei 2016 — PT.PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KEDAMAIAN disingkat PT.KEDAMAIAN -LAWAN- ERWINAWATI
100 — 26
  • tersebut dapat dikabulkan sesuai dengantuntutannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalahdidasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuanPasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doctrine Ilmu Hukum Perbankan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-04-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 236/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : Engkus Kusnadi
Terbanding/Penggugat : Chen Shiu Shyong
77 — 38
  • Obscuur Libel, gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan tidaktegas;Bahwa tanggal 30 April 2016 yang oleh Penggugat dijadikan dalil didalam gugatannya untuk menarik ENGKUS KUSNADI sebagaiTergugat dengan dalih bahwa Tergugat telah menerima pembayaranRp.2.000.000.000, (Dua milyar rupiah) itu ternyata jatuh pada hariHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 236/PDT/2020/PT BDG.Sabtu, dengan demikian bahwa pada tanggal 30 April 2016 jelas tidakakan pernah ada kegiatan Perbankan yang beraktifitas;Bahwa bilamana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/TUN/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — BRAYTNER HARIKADUA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA (KAPOLDA SULUT);
74 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yaituPenggugat kehilangan hak dan kewajibannya dalam keanggotannyasebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Penggugat karena tugas dantanggung jawab sebagai Anggota Tim Penindakan segala bentukTindak Pidana Konvensional yang terjadi di Wilayah hukum Polda Sulutberdasarkan Surat Perintah Kapolda Sulut NomorSprin/297/X1I/2013/Polda Sulut tertanggal 20 Desember 2013,melakukan Penangkapan terhadap Tersangka JOLLY FERRY MUMEKyang melakukan tindak pidana Perbankan
Pengadilan PA LUWUK Perdata Agama
Register : 25-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PA LUWUK Nomor 184/Pdt.P/2018/PA.Lwk
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
46 — 11
  • pemeriksaan perkara ini Pemohon tidak dicabut haknya sebagai wali untukkedua orang anaknya tersebut;Menimbang, bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, maka lembaga atau badan usaha apapun di NegaraRepublik Indonesia ini harus menerima dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47ayat (1) dan ayat (2) tersebut dengan sebaikbaiknya;Menimbang, bahwa jika ada lembaga atau badan usaha yang merasa ragudan memegang teguh prinsip kehatihatian seperti lembaga/badan usaha perbankan
Pengadilan PT BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 31/PDT/2018/PT.BGL
Tanggal 23 Januari 2019 — H BUNDARA JAYA SH MH, DKK LAWAN PT PUGUK SAKTI PERMAI (PSP)
80 — 29
  • Jelas bertentangan denganhukum dan telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagiPenggugat;Bahwa kerugian Penggugat lainnya berupa dana/biaya yang telahdikeluarkan Penggugat guna menghadapi proyek Multiyears, dimanauntuk menghadapi proyek Multiyears, Penggugat telah menyiapkansarana dan prasarana penunjang untuk pengerjaan proyek tersebut,meliputi persiapan dan penyediaan alatalat berat serta alatalattransport yang sebahagian dibeli secara kredit melalui lembagapembiayaan (perbankan) yang ada
    PUGUK SAKTI PERMAI sebesar 30% dari Nilai Investasi yang diberikan oleh pihak Perbankan yaitu : Nilai Investasi Rp. 47.000.000.000.; DP/ Dwon Payman30% Rp. 14.000.000.000.;Down Payment (DP) Rp. 14.000.000.000, adalah merupakankerugian langsung akibat Putusnya hubungan Kerja yang dilakukan oleh para Tergugat;Yang seharusnya yang menjadi perkiraan kalau tidak dilakukanPerbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat PT.
    PUGUK SAKTI PERMAI (Penggugat/ Korban);Modal Kerja yang mengendap terhadap Pekerjaan yang telahdikerjakan;Bahwa Modal Kerja yang dibiayai oleh Perbankan (BCA Bengkulu )yang mengendap dan tidak berputar yang telah di pergunakanpembiayaan terhadap pekerjaan yang telah di kerjakan sampai padasaat ini belum dilakukan Pembayaran oleh Tergugat walaupunPerintah Hukum telah memerintahkan Tergugat Bupati Seluma danTergugat Il DPRD Seluma berdasarkan Keputusan Mahkamah AgungRI.
    PugukSakti Permai dilapangan merasa terpukul dan tidak mendapatkan honorpekerjaan lagi, hasil pekerjaan yang dibayar belum dibayar sesuai realisasifisik dilapangan, serta mobilisasi alat yang dilakukan Penggugat, danbiayabiaya perbankan menjadi macet bahkan Sekarang Perusahaan PT.Puguk Sakti Permai Terancam bubar dan nama baik perusahaan sangatlah tergangu dalam dunia bisnis;Bahwa selain melanggar ketentuan kontrak dan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua
Pengadilan PA Sungai Raya Perdata Agama
Register : 14-10-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PA Sungai Raya Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Sry
Tanggal 8 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 17
  • buktiterlampir);Bahwa Para Pemohon juga sudah membuat silsilah ahli waris yangdikeluarkan oleh Desa Limbung dengan nomor 474/322/Pem tanggal 07Oktober 2021 (bukti terlampir);Bahwa, Para Pemohon sampai saat surat permohonan ini diajukankesemuanya beragama Islam;Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untukditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Suroso bin ResoAtmoko sesuai Hukum Waris Islam;Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluanadministrasi perbankan