24orang), mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugat melanggarpasal 54 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah mencatatkan dan mendaftarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke Instansi yang bertanggungjawabdi bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh aturan hukum yangberlaku, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugatmelanggar hukum;Bahwa timbulnya gugatan Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK

Pelepasansecara diamdiam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkandugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yangtelah diperolehnya, dengan demikian gugatan Para Penggugatseyogyanya di tolak seluruhnya.Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugatmenolaknya dan mengajukan sanggahan, yang pada pokoknya sebagai berikut;> Tentang gugatan Kadaluwarsa, dengan alasan;Bahwa, Para Penggugat menolak dalildalil eksepsi Tergugat angka 1,karena gugatan perselisihan PHK

yang di anjukan oleh Para Penggugattidak kadaluarsa dan tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 82 UU no. 2tahun 2004 tentang PPHI jo Pasal 171 UU no. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa, gugatan PHK ini berawal dari PKWT antara Tergugat denganPara Penggugat berulang kali dengan jangka waktu variatif ada yang 3bulan dan ada yang 6 bulan, kemudian oleh Tergugat secara sepihakdilakukan revisi dan menggabungkan PKWT menjadi 24 bulan danselanjutnya Tergugat memperpanjang PKWT untuk 12 bulan dan

angka 2,karena antara Para Penggugat dengan Tergugat belum tercapailkesepakatan/penyelesaian setelah selesainya sidang mediasi dandikeluarkannya surat anjuran no. 567/4266Disnaker.4., tanggal 7Desember 2016, dimana Para Penggugat menuntut untuk dipekerjakankembali dan diangkat menjadi karyawan tetap sedangkan Tergugatbersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan status PKWT; Bahwa, dengan belum tercapainya perselisihan PHK antara ParaPenggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut tidak bisa

ditafsirkansepihak oleh Tergugat bahwa Para Penggugat melepas hak secara diamdiam dan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum maka ParaPenggugat mengajukan Gugatan Perselisihan PHK ini ke PHI Bandung;Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdataadalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidakmenyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahanyang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIRpasal 125 ayat (2)

Infomedia Solusi Humanika tidak memenuhi syaratpemborongan pekerjaaan, maka menurut Pasal 65 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum status hubungankerja pekerja/ouruh dengan perusahaan penerima pemborongan(PT Infomedia Solusi Humanika) beralin menjadi hubungan kerjapekerja/ourunh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PTInfomedia Nusantara);Bahwa, oleh karena demi hukum status pekerja beralih dari PTInfomedia Solusi Humanika kepada PT Infomedia Nusantara harusmemberikan kompensasi PHK

No. 524 K/Pdt.SusPHI/2017dan mengenai PHK, maka penyelesaiannya melalui Hakim padaPengadilan Hubungan Industrial (PHI);10.Bahwa, pada tanggal 03 September 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota11.Surabaya menerbitkan surat anjuran dengan Nomor 69/PHI/IX/2015 yangmenganjurkan: Agar pihak perusahaan (PI Infomedia Nusantara)memberikan kepada Para Pekerja Sdr.

menghindar dari kewajiban dan tanggung jawabdengan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ke 3 (tiga) yang bergantiganti, karena tidak ada undangundang yang mengatur bahwa perusahaanpembororangan pekerjaan dapat mensubkan kepada perusahaan lain;Bahwa, oleh Tergugat mengalihkan pekerjaan sebagian kepada TurutTergugat dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II, maka hubunganhukum Para Penggugat beralin kepada Tergugat sebagaimana dimaksudPasal 65 ayat (8) dan hakhak hukum Para Penggugat termasukkompensasi PHK

Adapun putusan mengenai perselisihanhak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dariMahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011tanggal 19 September 2011, maka Tergugat wajib membayar Upah Prosessampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja dengan mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat

Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat antara posita dan petitumterdapat kontradiksi, dimana dalam posita Para Penggugat menjelaskanmengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mana hal tersebutmerupakan perselisinan hak namun dalam petitum gugatan Para Penggugatmenuntut pesangon sebagai bentuk adanya perselisihnan mengenai adanyapemutusan hubungan kerja (PHk);5.

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan:1.Adanya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") dimanaberdasarkan kepada Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.1599 / PTTX/GOV/2013 (bukti T1 / P7).Bahwa dalam Bukti T1 / P7 tersebut, jelas menerangkan bahwa hubungankerja antara Tergugat dengan Penggugat berakhir demi hukum dengansendirinya dan apabila akan diperpanjang, akan diberitahukan olehTergugat dalam waktu 7 hari sebelum perjanjian kerja berakhir (mohonperiksa Pasal 7 pada

Bukti T1 / P7);Bahwa dengan dilakukannya PHK oleh Tergugat kepada Penggugat, makadiajukanlah Gugatan in casu oleh Penggugat.2.Bahwa disamping itu, Penggugat mengajukan Gugatannya juga dengan daliadanya hak yang belum dibayarkan atau apabila ada kesepakatan yangtidak terlalu merugikan Penggugat (mohon periksa Gugatan Penggugatpada angka 10 Gugatannya);3.Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, jelastampak bahwa Penggugat pada dasarnya tidak memiliki dalil hukum yangcukup kuat

Putusan Nomor 80/PHI.G/2014/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa selain alasan diatas, Majelis berpendirian bahwa upahPenggugat serta hakhak lainnya tersebut berkaitan erat dengan alasan Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan didalam pokok perkara, apakah PHK tersebut telah sesuai atau tidak denganperaturan perundangundangan yang berlaku in casu UU Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan Jo UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial

Jo Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku diperusahaan Tergugat, dan karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsidisamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakangugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dikarenakanhalhalsebagai berikut :1.Bahwa perselisihan PHK berdasarkan Perpanjangan Perjanjian Kerja WaktuTertentu No. 1599

/PTTX/GOV/2013, dan dengan dilakukannya PHK olehTergugat, maka diajukan Gugatan oleh Penggugat;.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Penggugat menerima surat dari PT.Graha Agro Nusantara (GAN) No. 003/HCOHO//GAN/PHK/XII/2019 tertanggal 9Desember 2020 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yangmemberitahukan kepada Penggugat bahwa terhitung mulai tanggal 9 Desember2019 hubungan kerja Penggugat telah terputus dengan perusahaan. Suratpemberitahuan ini adalah aneh dan tidak berdasar hukum karena Penggugattidak pernah menjadi Karyawan pada perusahaan PT. Graha Agro Nusantara(GAN);.

Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat tidak didukung dasar hukum yang cukup serta tidak sesuaidengan prosedur atau bertentangan dengan ketentuan Undangundang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1, 2, 3) dan pasal 155ayat (3), maka secara hukum Penggugat berhak mendapatkan hakhaksebagaimana diatur dalam ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yakni berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan yang

Graha Agro Nusantara No. 003/HCOHO/GAN/PHK/XII/2019 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, tidak berdasar hukumdan tidak sesuai ketentuan perundanganundangan tentang ketenagakerjaan;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdiletakkan;6.

Graha Agro Nusantara No. 003/HCOHO/GAN/PHK/XII/2019 perihal pemberitahuan pemutusan hubungan kerja,tanggal 09 Desember 2019, fotokopi dari fotokopi yang selanjutnya diberi tandadengan P5;Fotokopisurat dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBatanghari Nomor : 056/402/Disnakertrans/2019 perihal himbauan, tanggal 9Desember 2019, sesuai dengan aslinyayang selanjutnya diberi tanda dengan P6;Fotokopisurat dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBatanghari No. 056/402/

Graha AgroNusantara No. 003/HCOHO/GAN/PHK/XII/2019 tentang pemberitahuan pemutusanHalaman 19dari27 halaman Putusan No. 17/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jmbhubungan kerja, tidak berdasar hukum dan tidak sesuai ketentuan perundangundangan tentang ketenagakerjaan dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa suratpemberitahuan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan Undangundangketenagakerjaan, karena merupakan surat pemberitahuan atas ketidakhadiranPenggugat selama 5 (lima) hari berturut sejak 18 November

dan ataspermohonan PHK tersebut apa hak yang didapat Penggugat ?.

Menimbang, bahwa, oleh karena dalil pokok Penggugat telah disangkal olehTergugat maka Penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya telahmengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P25 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannyaTergugat telah mengajukan bukti surat berupa T1 s/d T11 dan mengajukan 1 (satu)saksi ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan PHK yangtelah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Terlebih dahulu Majelis

No. 10/Pdt.SusPH1/2014/PN.BglDemosi yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan dan oleh karenanya haruslahdibatalkan maka, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahPermohonan PHK yang telah diajukan oleh Penggugat terhahap Tergugat telah sesuaidengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau telah sesuai dengan ketentuanUndangundang ketenagakerjaan yang berlaku ? ;Menimbang, bahwa silang sengketa dalam perkara Aquo bermula dariTergugat mengeluarkan SK.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemutusan hubungan kerja yangdiajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat 1 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 maka sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 2 PHK denganalasan sebagaimana dimaksud ayat 1 pekerja/buruh berhak mendapat pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat 3. dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

Dan terhadap PHK tersebutmaka sesuai sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 2 PHK dengan alasan sebagaimanadimaksud ayat pekerja/buruh berhak mendapat pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 4 Undangundang Nomor 13Tahun 2003.

Bicn2.rumah kontrakan yang berada di belakang KUA Kecamatan Satui kuranglebih 2 tahun sebagai tempat tinggal bersama sekaligus sebagai tempatkediaman terakhir hingga berpisah; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatkelihatan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2015 yang lalurumah tangganya mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugatterkena PHK (pemutusan hubungan kerja), sehingga tidak mempunyaipekerjaan

KUA Kecamatan Satui kuranglebih 2 tahun sebagai tempat tinggal bersama sekaligus sebagai tempatkediaman terakhir hingga berpisah; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatkelihatan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2015 yang lalurumah tangganya mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidakbertegur sapa, saling berdiam diri satu sama lain; Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugatterkena PHK

istri,menikah pada tanggal tanggal 26 Oktober 2013 yang lalu dan telah dikaruniaisatu orang anak yang bernama Nabila Novita Sari bin Abdul Salam, umur 2tahun 3 bulan; Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semulaberjalan dengan rukun dan harmonis sekitar 3 (tiga) bulan, namun sejak bulanNopember 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, Karena telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Penyebab karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja,sebelumnya bekerja namun di PHK

Bahwa artinya berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adapun Penggugat tidak dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat denganalasan efisiensi, sebelum Penggugat melakukan beberapa upayasebagaimana telah ditetapbkan dalam pertimbangan hukum putusanMahkamah Konstitusi, sebagai berikut:Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 778 K/Pdt.SusPHI/20171.

Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;Bahwa terhadap Tergugat, adapun upaya yang telah ditentukan putusanMahkamah Konstitusi tersebut di atas, Penggugat sama sekali belum pernahmelakukan, bahkan anehnya, adapun saat ini, Penggugat justru melakukanperekrutan baru karyawan, yaitu orang asing;Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, makasudah sepatutnya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) a quo dibatalkankarena bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu putusan MahkamahKonstitusi

olehperusahaan dalam perkara a quo menjadi pengurang dalam perhitunganpesangon Tergugat;Bahwa Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangannya dimanadana Pensiun DPLK Manulife, jumlah Kompensasi yang harus dibayarkantersebut diatas tidak dapat dikurangkan dengan DPLK Manulife (kontribusiperusahaan) karena bertentangan dengan Pasal 164 ayat (3) UndangHal. 10 dari 12 hal.Put.Nomor 778 K/Pdt.SusPHI/2017Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan karena alasan melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak Pebruari 2015;4.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 penggugat di putus hubungan kerjatanpa surat pemecatan (sebelah pihak), dan pada hari yang sama Penggugatmeminta pembayaran pesangon dan sisa gaji yang belum di bayarkan terhitungtanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 15 Februari 2015.Setelah Penggugat di PHK, Penggugat melaporkan ke Disnaker Kota Batam agardapat memfasilitasi perselisihan hubungan industrial tersebut, namun tidakmenemukan titik temu sehingga Disnaker Kota Batam mengeluarkan surat anjuranNo.B.1098

telah memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, sebagai seniorteknisi dan satu bagian dengan Penggugat pada saat bekerja; Bahwa Tergugat ergerak dibidang jasa perbaikan mesinmesin turbo untukkapal; Bahwa hari kerja adalah Senin sampai Jumat dengan jam kerja jam 08.00sampai 17.00; Bahwa apabila ada pekerjaan maka pekerja diminta lembur pada hari Sabtu danMinggu, dan hal itu biasanya diberikan 1 hari sebelumnya; Bahwa setahu saksi Penggugat di PHK

mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikangugatan, jawaban, bukti surat, bukti saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh keduabelah pihak dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadipokok perselisinan antar Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalahmengenai apakah pemutusan hubungan kerja (PHK

Bahwa sebebsebab terjadinya perselisihan dan pertengkarantersebut karena:Bd.6.2.6.3.6.4.6.5.Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, dan seringberselisin paham, selain itu Termohon memiliki sifat Ssemaunyasendiri, egois/ingin menang sendiri, Sulit diatur atau dinasehati;Termohon sebagai isteri tidak patuh/tidak taat kepada Pemohonselaku suami/Kelapa keluarga/Imam dalam rumah tangga danadanya turut campur Pihak keyiga dari keluarga Termohon;Masalah nafkah kurang terpenuhi setelan Pemohon di PHK

Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung dan telahdikaruniai keturunan dua orang anak;Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohondalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumahtangga yang lain, akan tetapi pada bulan Juli 2016 diantaraPemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang sudah sangat sulit untuk didamaikan;Bahwa, penyebabnya karena tidak ada kecocokan antara Pemohondan Termohon, Termohon maunya sendiri, nafkah yang kurangsetelah Pemohon di PHK

menikahpada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede;Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat;Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnyarukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak , akan tetapi padabulan Juli 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihnan danpertengkaran;Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat disebabkan karena factor ekonomi yang kurang,sejak Tergugat di PHK

sebagai ibu kandung Tergugat;Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikahpada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede;Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnyarukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak , akan tetapi padabulan Juli 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran;Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat disebabkan karena factor ekonomi, karenaTergugat di PHK

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluargamasingmasing bernama SAKSI T dan SAKSI II T;Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dan Tergugat tersebutmenerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sejak Juli 2019 sampai sekarang sudah tidak rukundan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulitdirukunkan kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugatkurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sajak di PHK

., S.Pd. dalam bukunya "HukumKetenagakerjaan Suatu Pengantar", cetakan pertama, tahun 2003halaman 73 "PHK yang terjadi bila karena satu dan lain hal hubungankerja oleh hukum dianggap sudah tidak ada dan oleh karena itu tidakada alas hak yang cukup dan layak bagi salah satu pihak untukmenuntut pihak lainnya guna tetap mengadakan hubungan kerja".Bahwa selanjutnya Maimun, SH., S.Pd. juga berpendapat untuk PHKjenis ini masingmasing pihak bersifat pasif dalam arti tidak perlumelakukan usahausaha tertentu

untuk melakukan PHK sepertimemohon penetapan PHK ke Sidang Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial, Pengusaha tidak wajib memberitahukanberakhirnya jangka waktu hubungan kerja kecuali telah diperjanjikanatau. menurut UndangUndang atau kebiasaan mengharuskanPengusaha untuk melakukan pemberitahuan sebelumnya dalamtenggang waktu tertentu (ibid, hal. 73) ;Bahwa atas perbuatan Mangkir yang dilakukan oleh Penggugat lebihdari waktu yang ditentukan oleh Ketentuan berakibat diberhentikannya Penggugat

Pekerja, denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pekerja telah bekerja sejak tanggal 25 Mei 2002 sampai dengan 17April 2005 (3 tahun), jabatan sebagai Security dengan upah per bulansebesar Rp 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) terakhir menerima untukbulan Maret 2005 :Bahwa Pekerja disuruh cari pekerjaan di tempat lain dengan cara disuruhcuti dahulu sejak tanggal 18 April 2005 sampai dengan 29 April 2005,setelah cuti selesai perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja danmenawarkan uang PHK

karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sejakbulan Mei 2002 sampai dengan sekarang ini dapat dibuktikan dengan buktipembayaran iuran jamsostek ;Bahwa karena kontrak kerja tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003,maka status Pekerja menjadi karyawan tetap, Pekerja menuntut Uangpesangon dan hakhak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian PerburuhanDaerah Propinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.692/P.444/14/IX/PHK

Industrialpada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor154/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn, tanggal 28 Oktober 2019, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena pemutusan hubungan kerja (PHK

PT Wira Kencana Berjaya Abadi) untukmembayar secara tunai hakhak normatif Penggugat akibat pemutusanhubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 169Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupauang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) danupah proses dengan total Rp99.367.142,00 (sembilan puluh sembilanjuta tiga ratus enam

Industrial padaPengadilan Negeri Gresik telan salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi kKeuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp57.824.716,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus duapuluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah)4.

Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatadalah karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secarasepihak oleh Tergugat;4. Menghukum Tergugat c.g.

Kurator PT Mitra Manggalindo untuk membayarPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian HakPenggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat sebagai berikut:Masa kerja 9 Tahun 6 bulan; Pesangon (9 x Pasal 156 ayat (2)> 9x Rp3.940.473,00 = Rp35.464.257,00 Uang Penghargaan Masa Kerja> 4x Rp3.940.473,00 = Rp15.761.892,00 Uang Penggantian Hak> 15 % x Rp51.226.149,00 =Rp 7.683.922,00Total = Rp58.910.071,005. Menghukum Tergugat c.g.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;4. Menghukum Tergugat (Ic.

Yayasan Sari Mutiara) untuk membayar secaratunai hakhak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja(PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut; Uang Pesangon 5 bulan x Rp3.266.807,00 = Rp16.334.035,00 Uang Penghargaan

WIM CYCLE) sejumlah 212 (dua ratus dua belas)orang anggota pada tanggal 13 Agustus 2019 (vide Bukti T5); Bahwa Tergugat terbukti telah mengalami kerugian sebagaimana PutusanNomor 47/PdtSusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 September2019 (vide Bukti T7) maka adalah patut dan adil hakhak Penggugatdidasarkan pada adanya kerugian yang telah dialami oleh Tergugat; Bahwa dengan demikian hakhak Penggugat akibat PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena perusahaan (Tergugat)mengalami sebagaimana

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat, berupa uang pesangon 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sejumlah Rp53.376.661,00 (lima puluh tiga juta tigaHalaman 6 dari 7 hal. Put.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 November 2020, dengan kualifikasi PHK karena tindakan indisipliner;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai

Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus yang jumlahnya sebesar Rp172.215.950,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 5. Membebankan biaya kasasi pada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000,00;

Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepadaTergugat secara tunai dan sekaligus yang jumlahnya sebesarRp172.215.950,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribusembilan ratus lima puluh rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya kasasi pada Termohon Kasasi sebesar Rp500.000,00;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh H.

(tiga puluh tujuh jutadua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).5) Uang cuti 12 hari : Rp.3.101.700, (tiga juta saratus satu ribu tujuh ratusrupiah).6) Uang proses PHK, 12 bulan X Rp.37.220.400. = 446.644.800, (empatratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapanratus rupiah).Hal 5 dari 30 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2019/PN.Dps7) Total keseluruhan No.1 sampai No.6 adalah sebesar Rp.1.000.608.420,(satu milyar enam ratus delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).Berdasarkan

Menyatakan Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat Putuskarena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak putusan ini di bacakan.4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Konpensasi sebagai akibat dariPemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat secara Tunai dansekaligus kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut ;>Uang pesangon, 5 X Rp.37.220.400. X 2 =Rp.372.204.000.

(tiga puluh tujuh jutadua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).Uang cuti 12 hari : Rp.3.101.700, (tiga juta seartus satu ribu tujuh ratusrupiah).Uang proses PHK, 12 bulan X Rp.37.220.400.= 446.644.800, (empatratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapanratus rupiah).Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2019/PN.DpsTotal Keseluruhan sebesar Rp.1.000.608.420, (Satu milyar enam ratusdelapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).5.

(tiga puluh tujuh jutadua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).5) Uang cuti 12 hari : Rp.3.101.700, (tiga juta saratus satu ribu tujuh ratusrupiah).6) Uang proses PHK, 12 bulan X Rp.37.220.400. = 446.644.800, (empatratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapanratus rupiah).7) Total keseluruhan No.1 sampai No.6 adalah sebesar Rp.1.000.608.420,(satu milyar enam ratus delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalildalilgugatan

dan print out Saja dan tidak bekerja;Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Penggugat mengenai tugastugasnya di Bali Hyatt;Bahwa surat perjanjian kontrak yang dilakukan oleh Penggugat denganBali Hyatt yang saksi tahu ada yaitu perjanjian kontrak tahun 2014,Hal 22 dari 30 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2019/PN.Dpsperjanjian kontrak tahun 2015 dan perjanjian kontrak tahun 2016 dan saksisempat membacanya; Bahwa waktu saksi bertemu dengan Penggugat pada tahun 2013Penggugat masih bekerja belum di PHK