keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2013 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 277/Pdt.G/2013/PA.Amt. tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya mengajukan halhal sebagaiberikut :1 Pada tanggal 10 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Hulu Sungai Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor 207

dalampersidangan;Bahwa majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agarmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil danupaya mediasi untuk perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alatbukti surat berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten HuluSungai Utara Nomor 207

undangundang, bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimanadiatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil danmateril, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugatadalah suami istri sah yang menikah tanggal 10 Agustus 2012 di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor 207

Namun Terbanding baru menerbitkan SuratPengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP pada tanggal 8 November 2012 melalui Surat Nomor:PEM 01989/WPJ.17/KP.0603/2012 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;bahwa sebelum mengukuhkan Pemohon Banding sebagai PKP, Terbanding telah menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Kena Pajak Masa Maret 2009 Nomor :00102/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011 dan menerbitkan Keputusan Nomor : KEP970/WPJ.17/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang

Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danjasa Nomor: 00102/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011 yang berisi menolak keberatan yangdajukan oleh Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis setelah pemeriksaan selesai dilakukan, seyogyanya Terbanding menerbitkanSurat Pengukuhan sebagai PKP yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKPKB, untuk menjaminadanya tertib administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum;bahwa menurut Pemohon Banding, karena baru dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal

0.00PPN yang masih harus (lebih) dibayar Rp 0,00 engiagetundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undanganlainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; @vfartgabatkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP970/WPJ.17/2012 tanggal 3 Oktober 2012, mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor:00102/207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90426/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP186/WPJ.04/2016tanggal 25 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00312/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP186/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00312/207/12/062/14 tanggal 27 Oktober 2014, atasnama: PT Dos Ni Roha, NPWP: 01.301.911.2062.000,beralamat di Wisma Indovision 2 Lantai 7, Jalan Panjang,Kompleks Green Garden Blok A8 Nomor 1, Jakarta Barat,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP186/WPJ.04/2016 tanggal 25 Januari2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00312/207

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50551/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 19 Pebruari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP727/WPJ.27/2012tanggal 22 Oktober 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor 00063/207

Putusan Nomor 2242/B/PK/Pjk/2018Pajak November 2007 Nomor 00063/207/07/201/11 tanggal 28Oktober 2011, atas nama PT Binapratama Sakatojaya, NPWP01.580.670.6201.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP727/WPJ.27/2012 tanggal 22 Oktober 2012,mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor :00063/207

PA.Tnk tanggal 09 Juli 2019,telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang nikahnyadilaksanakan pada Tanggal 14 Mei 2017 dirumah orang tua PenggugatPutusan Nomor 1016/Padt.G/2019/PA.Tnk.Hal 1 dari 10 Hal.dengan Wali nikah Orang tua Penggugat, dengan mas kawin Berupa Emas 25Gram (dua puluh lima gram) dibayar tunai. yang tercatat di Kantor UrusanAgama Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar lampung, dengan AktaPerkawinan dengan nomor: 0127/019/V/207

dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alatalat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalamPasal 283284 R.Bg sebagai berikut :1.Bukti tertulis :Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat(PENGGUGAT) nomor 1871076503810011 tanggal 15 November 2017,dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup),kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasama lalu diberikode (P1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor0127/019/V/207

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebuttanpa didasari oleh alasan yang sah menuruthukum, karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara inidapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkanPasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0127/019/V/207

Uraian Banding tanggal 22 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86583/PP/M.1IIA/16/2017, tanggal 19 September 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1814/WPJ.19/2014 tanggal 12 September 2014, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor 00337/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1814/WPJ.19/2014 tanggal 12 September 2014 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor 00337/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013, atas nama PTIndosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat 10110, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00337/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 01.000.502.3092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi lebih bayar sebesar Rp681.722.178,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atasPenyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada tanggal 25 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang KabupatenMalang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/27/III/2003 tanggal 17 Maret 2003) ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang KabupatenMalang Nomor : 207/27/MI/2003 Tanggal 17/03/2003 (P.D;b.

Bandung Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 597/Jambudipa, seluas 207 M2 (Dua Ratus Tujuh Meter Persegi). atas Nama CRISPIN JONG, dengan tanda batas Besi I s/d III yang terdiri diatas tanah dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria No.8/1961, sebagaimana tercantum Gambar situasi Nomor 7367/1995 ;

M.VIII/16/2010, tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP11/WPJ.16/BD.04/2008 tanggal 28 November 2008 sebagai jawaban ataspermohonan keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2006 Nomor 00037/207

Desember2006 adalah Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22450/PP/M.VIII/16/2010, tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP11/WPJ.16/BD.04/2008 tanggal 28November 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006Nomor 00037/207

17 alinea ke3 dan 4:"Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwaTerbanding tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (4) dan Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu menerbitkanNPPKP atau mengukuhkan PKP secara jabatan sebelum menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor00037/207

/06/831/08 tanggal 13 Maret 2008" ;"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buktibukti dan faktafakta yangterungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan PemohonBanding, Majelis berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 Nomor 0037/207/06/ 831/08 tanggal 13 Maret 2008 tidakseharusnya diterbitkan sehingga Majelis berketetapan koreksi positif DasarPengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

VII/16/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang menyatakan : Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP11/WPJ. 16/BD.04/2008 tanggal 28 November 2008 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2006 Nomor 00037/207/06/831/08 tanggal 13Maret 2008, atas nama: PT.

Babakan Jati No. 116/ 207 B Rt. 02 Rw. 11 Kel. Gumuruh kec. Batununggal Kota Bandung dikembalikan kepada saksi Rudi Ismayadi Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari RADEN ISYANCE DATANA IKRARTA ATAKA menjadi RADEN ISYANCE DATANA IKRARDA ATAKA;
Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 207/1977 tertanggal 21 Mei 1977;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon guna melakukan pengurusan Akta Kematian atas nama anak Pemohon yang bernama SITI HIDAYATUN yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 September 2006 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Kelurahan Selawangi Tasikmalaya Nomor 474.3/207/Ds-2007/2024 dengan sebab kematian karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk

Penggugat tidak menarik/ mengikutsertakan siPemberi hibah atas objek sengketa tersebut sebagai pihak di dalam perkara ini;Bahwa karena si Pemberi hibah tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkaraini, sehingga duduk soal perkara ini tidak jelas, maka terbukti gugatan Penggugattidak lengkap/kurang pihak, sehingga cukup beralasan dan patut kiranya gugatanPenggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikanPutusan Nomor 207

PutusanPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabayadengan Putusan Nomor 571/PDT/2009/PT SBY, tanggal 11 Februari 2010;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2011, kemudian terhadapnya olehPenggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 November 2011, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2011,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 207

undangundang;Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi serta memori kasasi inidikarenakan telah terjadi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh JudexFacti dalam menangani serta memutuskan perkara a quo;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan atas Putusan Judex Factiatas Putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasidahulu, Penggugat adalah merupakan gugatan yang nebis in idem, padahal jelasbahwa gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 207

/Pdt.G/2009/PN Sby., sangat berbeda baik subjek maupun objeknya dengan perkaraNomor 288/Pdt.G/1999/PN Sby;Bahwa dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2009/PN Sby., pihak Tergugat adalah AgusSetiawan sebagai pribadi/personal yang mengaku sebagai Direktur PT KaliaraNugraha Sari, sedang dalam perkara Nomor 288/Pdt.G/ 1999/PN Sby., pihakTergugat adalah PT Kaliara Nugraha Sari berkedudukan sebagai badan hukum,sehingga jelas berdasarkan hukum acara perdata tidak terdapat persamaan subjekdalam dua perkara tersebut

,adalah keliru, sebab selain subjek yang diperkarakan dalam perkara Nomor 288/Pdt.G/1999/PN Sby., didalam subjek perkara Nomor 207/Pdt.G/1999/PN Sby.,mencakup juga mengenai keabsahan PT Kaliara Nugraha Sari serta benar tidaknyaPT Kaliara Nugraha Sari merupakan perubahan dan atau Penjelmaan dari NV.

207/Pdt.G/2008/PA.NGJ.

PUTUSANNomor : 207/Pdt.G/2008/PA.NGJ.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Nganjuk telah mengadili perkara perdata pada tingkatpertama dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Rental, tempat tinggal diKabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut PEMOHON?

;LAWANTERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal diKabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut TERMOHOWN ;Pengadilan Agama tersebut ; Setelah mempelajari suratsurat dan mendengar keteranganketerangan yang diajukandalam persidangan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2008 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjukpada tanggal 14 Pebruari 2008 dengan register perkara nomor : 207

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengarjawaban dari pihak Tergugat;Bahwa pada sidang ketiga (tanggal 28 Nopember 2017) dan selanjutnyaPenggugat tidak pernah hadir di muka sidang, sedangkan panjar biaya perkarauntuk pemanggilan telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah panjarbiaya perkaranya;Bahwa Panitera Pengadilan Agama telah mengirimkan surat tegurankepada Pemohon dengan Nomor W2A.11/746/HK.05/V1I/207

menambah lagi panjar biaya perkaranya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplahmerujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telahhabis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2A.11/746/HK.05/V1/207

melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya pada pokoknyamengemukakan hal sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat KeputusanPenolakan Keberatan Terbanding Nomor KEP320/WPJ.07/2011 tanggal 10Februari 2011 atas nama Pemohon Banding, yang Pemohon Banding terimatanggal 14 Maret 2011 (cap pos), mengenai keberatan atas SKPKB PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00243/207

Putusan Nomor 526/B/PK/PJK/2017dengan ini Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Banding ataskeputusan keberatan tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut:Ringkasan Keputusan Keberatan:Bahwa berdasarkan SPHP Nomor PHP094/WPJ.07/KP.0205/2010tanggal 9 Pebruari 2010, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN Nomor00243/207/08/052/10 tanggal 19 Februari 2010 Masa pajak Januari 2008dengan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp209.592.000,00;Bahwa atas utang pajak berdasarkan SKPKB PPN Masa

Putusan Nomor 407 K/TUN/2021Nomor 00040/207/18/528/20, bertanggal 23 April 2020 atas nama PTSekar Bengawan, Keputusan Nota Perhitungan SPLB yang memotonghak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sejumlah yang tercantumdalam SKPKB PPN Nomor 00040/207/18/528/20 yaitu sebesarRp841.676.568,00;4.

lebihlanjut;: bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PemohonBanding berdasarkan pada Pasal 1338 KUP Perdata dimana diatur bahwa semuakontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuatnya;: bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP361/WPJ.05/2012 tanggal 30 April 2012 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor : 00027/207

banding Pemohon Bandingtidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak : KEP361/WPJ.05/2012 tanggal 30 April 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00027/207

pembayaran PPN penjual dan tetap dapat mengkreditkan fakturpajak masukan oleh karena Pemohon Banding dapat membuktikan telah melakukanpembayaran PPN kepada penjual, yaitu CV Sari Indah;bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal21 Februari 2013 Nomor 16/CJ/0213/1181 yang pada intinya Pemohon Banding tidaksetuju atas Keputusan Terbanding Nomor KEP1604/WPJ.06/2012 tanggal 30 Nopember2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari2010 Nomor 00001/207

sebagai berikut:UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan sengketa ini;MemutuskanMenyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1604/WPJ.06/2012 tanggal 30 Nopember2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor00001/207

207/PDT/2011/PT.MDN

PUTUSANNOMOR : 207 /PDT/2011/PTMDNDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :BUHA MARPAUNG, umur 72 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaanPurnawirawan TNIAD, alamat di Jl. Mandau No. 17, Kel. PuloBrayan Darat H, Kec. Medan Timur, Propinsi Sum.

Hum, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 207/PDT/2011/PTMDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri HakimHakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh JAINAB, SH,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi