Ditemukan 282017 data
30 — 12
Bg. dan Pasal 70ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama danPasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untukmengikrarkan talak satu raj terhadap Termohon di hadapan sidang PengadilanAgama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon(verstek);Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkaraini termasuk
Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) danPasal 309 R. Bg.;3. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;4. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islamserta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;3.
11 — 0
Putusan No.merupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak adanya bantahandari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a danpasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan AgamaBekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai
didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harusdibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIRsehingga keterangan saksi tersebut memiliki Kekuatan pembuktian dan dapatditerima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugatbersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena ituketerangan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 danpasal
46 — 24
Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatanperceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat danTergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 danPasal
63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 sertaPasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Boroko berwenang untukmenerima dan memeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P ) yang merupakan akta autentik dantelah
20 — 10
Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolutuntuk mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telahdapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yangberdomisili di wilayah xxxxxxxxx XXXxx, yang mana merupakan wilayahYuridiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 danPasal
terjadiperselisinan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukupberalasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telahpecah dan rusak (broken marriage), sehingga Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuanPenjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 201910juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal
14 — 4
bukti pernikahan oleh karenanya Pemohon dan Pemohon Il sangat membutuhkan penetapan sahnya nikah sebagai buktihukum dari perkawinan Pemohon dan Pemohon Il dan guna untuk mengurussuratsurat penting lainnya, oleh karenanya para Pemohon mempunyaikedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonanpengesahan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukm Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) danPasal
terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain; Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon belum tercatatdi Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah;Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon dan Pemohon Il telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1 dan 2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) UndangUndang No. 1 tahun 1974, jo.Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19,Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) danPasal
131 — 49
yang lainbaik kedua belah pihak maupun secara sepihak serta disertai dengan hidupberpisah itu adalah merupakan bentuk percekcokan teruS menerus, demikianyang terjadi didalam perkara ini antara Penggugat/Terbanding denganTergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sertaberpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, oleh karena itu alasanPenggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal
Undang Undang Nomor 1Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian denganTergugat, haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesualdengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah
12 — 1
uraian putusan ini ditunjuk segala halyang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Halaman 3 dari 6 Halaman, Putusan No 972/Pdt.G/2019/PA.JB.Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal
11 — 9
Majelis Hakimberpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suamiistri yang sahyang telah menikah menurut syari'at Islam di Lahadatu, Malaysia pada tanggal 02 Juni2002, dengan wali nikah adalah Taufig, Anak Paman Pemohon II dan mewakilkan kepadaImam Kampung yang bernama Hazrudin, dengan saksi nikah adalah Husaini Akbar dan2Husni dan mahar Seperangkat alat sholat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) danPasal
15 — 1
Ringinrejo, Kabupaten Kediri dan hingga kini anak Pemohon belum memiliki akte karena sejalan kelahiran anak Pemohon oleh Pemohon belumdibuatkan / didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, makapermohonan Pemohon untuk memperoleh / mendapatkan Akte Kelahiran anaknya itudapat dikabulkan ; w Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ; Mengingat pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 danpasal
8 — 0
Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dalildalil gugatanperceraian Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasanhukum, maka syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telahmemenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 danpasal 116 huruf (G) Kompilasi Hukum Islam;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua
10 — 8
dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaransecara terusmenerus, oleh karena itu Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohondilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakanperkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 danPasal
16 — 6
persidanganwalaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 28 September2016 dan tanggal 06 Oktober 2016;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmemanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimanayang dimaksud oleh Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 danPasal
7 — 2
dalampersidangan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak datang menghadapdisebabkan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimanaPenggugat sebutkan dalam surat gugatannya, sedangkan Penggugat juga tidakmengajukan perubahan atas alamat tersebut, maka majelis hakim berpendapatbahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libels) sehingga olehkarena demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Pasal 90 danPasal
17 — 1
antara : AGUSSURYONO dengan ERNI AGUSTIANA telah dilahirkan seorang anak bernamaMOCHAMMAD DIRDA FERDAYOSUA, lahir pada tanggal : 05 Pebruari 2009,di Desa Ngebrak , Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonanPemohon dapatlah dikabulkan ; w Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ; Mengingat pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 danpasal
20 — 3
Pengadilanberpendapat telah terbukti bahwa Pemohon (LAILATUL ILMIA ) dilahirkan padatanggal : 01 Oktober 1991, di Desa Jambu ,Kecamatan Kayen Kidul, KabupatenKediri ,dari pasangan suami istri bernama SUMINO dengan PUJIATI; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonanPemohon dapatlah dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ; Mengingat pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 danpasal
51 — 15
Perdamaian tersebut di atas ; Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekara ;Menimbang, bahwa sengketa antara kedua belah pihak menyangkutperbuatan wanprestasi, yang ditinjau dari nilai gugatan materiilnya masuk dalamkategori Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini diupayakan melaluimekanisme Small Claim Court yaitu sebuah mekanisme penyelesaian perkarasecara cepat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1, pasal 3 danpasal
17 — 1
Kandat, Kabupaten Kediri dan hingga kini anakPemohon belum memiliki akte karena sejalan kelahiran anak Pemohon oleh Pemohonbelum dibuatkan / didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,maka permohonan Pemohon untuk memperoleh / mendapatkan Akte Kelahirananaknya itu dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ; w Mengingat pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 danpasal
20 — 6
Tidak berlaku lagi, namun untukkepentingan beracara dan ketertiban administrasi beracara masih diperlukan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan,maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang nomor 7tahun 1989 tentan peradilan Agama dan pasal 90 UndangUndang Nomor 3tahun 2006 tetntang perubahan Atas undangUndang noor 7 tahun 1899 danpasal 91.A ayat (3) UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara
17 — 4
MS.Sgi119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satubain sughra;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjukorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbuktiketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah,sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum danberalasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg danPasal
16 — 1
Penetapannomor 1290/Pdt.G/2014/PA JPTanggal 19 Maret 2015pertama, yang menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranyaasalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban.Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkansebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, olehkarenanya sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonanpencabutan perkara aquo yang dituangkan dalam penetapan ini.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) danPasal 90 ayat