Ditemukan 41900 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diteruskan diharsan
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Gst
Tanggal 11 September 2017 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Unit Sudirman LAWAN FASWATA DAELI DAN ELISABETH SITEPU
81 — 31
  • dariinti pokok permasalahan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amarputusan.Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 5, Hakimberpendapat bahwa karena perkara ini tidak menyangkut sengketa kepemilikandan juga bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum maka haruslahditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatanPenggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkansebagian maka kepada Tergugat dan Tergugat Il diharuskan
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 02-09-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 24-11-2013
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2613/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr
Tanggal 18 Nopember 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
11 — 2
  • Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkaraperceraian , walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Penggugattetap diharuskan menghadirkan saksisaksi/ orangorang terdekat denganyauntuk di dengar keteranganya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksidalam persidangan, dan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya sudahmemberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainya salingbersesuaian dan saling menguatkan, yang pada pokoknya menyatakanbahwa antara rumah tangga Penggugat
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Putus : 06-03-2013 — Upload : 31-07-2013
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 123/Pdt.P/2013/PN.Skh
Tanggal 6 Maret 2013 — P A R N O
19 — 5
  • Bahwa dikarenakan waktu pengurusan Akta kelahiran di CatatanSipil sudah terlambat, maka diharuskan ada penetapan dariPengadilan Negeri terlebin dahulu yang menyatakan tentang halitu;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160/B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT SMART, Tbk.
23 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa merujuk pada Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 (PMK 214), disebutkan bahwa"Dalam hal eksportir tidak mengajukan pembatalan pemberitahuan pabeanekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap eksportir tersebuttidak diberikan pelayanan ekspor';Bahwa dari penjelasan di atas, maka apabila Terbanding berpendapatbahwa Pemohon Banding diharuskan mengajukan pembatalan PEB (bukanPembetulan PEB), sesuai dengan PMK 214, pihak KPPBC Tipe A3 Kotabaruseharusnya
Pengadilan PA SUMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 07-05-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PA SUMBER Nomor 2376/Pdt.G/2014/PA.Sbr.
Tanggal 5 Juni 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
11 — 3
  • berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya)tersebut benarbenar perinsipil dan berpengaruh bagi ikatan perkawinanPemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon danTermohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, danmasingmasing fihak diharuskan
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 18-04-2013 — Putus : 26-04-2013 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 402/Pdt.P/2013/PN.Sgt
Tanggal 26 April 2013 — - DENNY PENAMBUNAN - NANI OESMAN
25 — 3
  • anak pemohon dilahirkan di Palembang pada tanggal 16 Januari 2011, jeniskelamin perempuan yang diberi nama PUTRI BRACE PENAMBUNAN adalah anakdari pasangan suami istri yang bernama DENNY PENAMBUNAN dan NANIOESMAN;e Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka kelahiran anak Pemohon tersebutsampai saat ini belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil;e Bahwa Pemohon berstatus Warganegara Indonesia; Bahwa Pemohon sangat memerlukan akte kelahiran anak Pemohon tersebut untukberbagai keperluan yang diharuskan
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 18-04-2013 — Putus : 26-04-2013 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 403/Pdt.P/2013/PN.Sgt
Tanggal 26 April 2013 — - ANDRI - ITA PARIA
19 — 3
  • Keposang pada tanggal 14 Desember 2007,jenis kelamin perempuan yang diberi nama RISA INTANI adalah anak dari pasangansuami istri yang bernama ANDRI dan ITA PARIA;e Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka kelahiran anak Pemohon tersebutsampai saat ini belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil;e Bahwa Pemohon berstatus Warganegara Indonesia;e Bahwa Pemohon sangat memerlukan akte kelahiran anak Pemohon tersebut untukberbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kelahiran;Menimbang, bahwa
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 25-05-2012 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-45209/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
105 — 24
  • nilai transaksi barang impormenempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01September 2010 dinyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak terdapat pembatasanpembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang imporselain pembatasanpembatasan yang:1. diberlakukan atau diharuskan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 52/PDT/2016/PT.SMR
Tanggal 19 Juli 2016 — 1. DARIUS BENUNG, Pekerjaan: Tani; Alamat: Desa Liang Biadung RT.004, Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara ; 2. Ahli waris dari Sakai Benung (Alm) 1. Lina binti Parang (Isteri); Pekerjaan : Tani; Alamat : Desa Liang Biadung RT.004 Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; 2. Ellias Bin Sakai; Pekerjaan : Tani; Alamat : Kampung Long Tuma Jl. Lawas Damit 98850 Lawas, Sarawak, Malaysia; 3. Esta Binti Sakai; Pekerjaan : Tani; Alamat : Desa Liang Biadung RT.004 Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan,Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; 4. Esap Bin Sakai; Pekerjaan: Tani; Alamat : Desa Liang Biadung RT.004 Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; 5. Estenli, A. Md binti Sakai; Pekerjaan : Swasta (Guru TK); Alamat : Semelanap RT. 4 Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; 6. Elshe, S. Pdk binti Sakai; Pekerjaan : PNS (Guru SD); Alamat : Desa Pa’ Matung RT.006 Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; 7. Elvi Sukaisi, S. Th binti Sakai; Pekerjaan : Swasta (Pendeta); Alamat : Desa Lekaq Kidau Jl. Pdt. Soleman RT. IV Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur; 8. Brigpol Enos Bin Sakai; Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia; Alamat : Aspolres Kutai Timur Jl. Bhayangkara No.01 Bukit Pelangi, Kecamatan Sangata, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur ; Selanjutnya semuanya disebut sebagai PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT ; Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JOFRI, SH.,MH. Advokat pada kantor yang beralamat Jl. Batu Cermin Gang SMPN 27 Blok D RT.04 No.95 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015; M E L A W A N 1. LALUNG BIN ATING ; Pekerjaan : Tani; Alamat : Desa Liang Biadung RT.004, Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara ; 2. YULIUS BIN LALUNG ; Pekerjaan : Tani; Alamat : Puneng Megatel, Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara ; Selanjutnya semuanya disebut sebagai PARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT ;
56 — 21
  • Denda AdatBahwa terhadap keterangan Saksisaksi dan buktibukti tertulis yang munculdalam persidangan Adat, maka pemangku Adat Lokasi Terang Baru yakin dan224sepakat menyatakan bahwa tanah seluas 650 meter (X) 500 meter di Pa Megatel(puneng Megatel) adalah benar telah dimiliki dengan SAH (oleh Para Penggugat)secara Adat Dayak Lundayeh yang berlaku di lokasi Terang Baru;Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap PihakPenggugat, maka :a Pihak Tergugat yaitu Yulius Lalung Ating diharuskan
    menanggung seluruhbiaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pemohon, saudara DariusBenung;b Pihak Tergugat, saudara Yulius Lalung Ating diharuskan membayar dendaAdat atas perbuatannya yang telah mengklaim hak milik orang lain menjadihak miliknya Pihak Tergugat, saudara Yulius Lalung Ating diharuskanmenanggung sebesar 1/3 (satu pertiga) dari harga objek sengketa yangdiperkirakan sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);Bahwa atas sikap Pihak Tergugat, saudara Yulius Lalung Ating yang
    terhadap keterangan saksisaksi dan buktibukti tertulis yangmuncul dalam persidangan Adat maka pemangku Adat Lokasi TerangBaru yakin dan sepakat menyatakan bahwa tanah seluas 650 meter (X)500 meter di Pa Megatel adalah benar telah di miliki (oleh ParaPembanding) dengan sah secara Adat Dayak Lundayeh yang berlakudi lokasi Terang Baru.2 Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat(Terbanding) terhadap Pihak Penggugat (Pembanding) maka :a Pihak Tergugat, saudara Yulius Lalung Ating (Terbanding)diharuskan
    menanggung seluruh biaya perkara yang telahdikeluarkan oleh Pihak Pemohon (Pembanding), saudara DariusBenung;b Pihak Tergugat, saudara Yulius Lalung Ating (Terbanding)diharuskan membayar denda Adat atas perbuatannya yang telahmengklaim hak milik orang lain menjadi miliknya Pihak Tergugat(Terbanding), saudara Yulius Lalung Ating di haruskanmenanggung sebesar 1/3 (satu pertiga) dari harga obyek sengketayang di perkirakan sebesar Rp.15.000.000,(lima belas jutarupiah);3 Bahwa atas sikap Pihak Tergugat
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 9 / Pid.TPK / 2015 / PT.DPS
I WAYAN SUTAMA, S.Pd.
58 — 29
  • Pengambilan Danatidak diharuskan sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihakmanapun ; Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidakdiperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapundengan alasan apapun oleh pihak manapun ; Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan padaperiode tersebut.
    Pengambilan Dana tidak diharuskan melalui sejenisrekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;Bab VII Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaporan danPertanggungjawaban Keuangan yang mengenai Pelaporan untuktingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut : Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS K1 danBOS k2) ; Pembukuan : Buku Kas Umum (Formulir BOSK3) ; Buku Pembantu Kas (Formulir BOSK4) ;20 Buku Pembantu Bank (Formulir BOSKS
    Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan.Pengambilan Dana tidak diharuskan sejenisrekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ; Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidakdiperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapundengan alasan apapun oleh pihak manapun ; Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakanpada periode tersebut.
    Pengambilan Dana tidak diharuskan melalui sejenisrekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;Bab VII Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaporan danPertanggungjawaban Keuangan yang mengenai Pelaporan untuktingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut : Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS K1 danBOS kK2) ; Pembukuan : Buku Kas Umum (Formulir BOSK3) ; Buku Pembantu Kas (Formulir BOSK4) ; Buku Pembantu Bank (Formulir BOSKS
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
ACHMAD MUCHAIRI
Tergugat:
6.KEPALA DESA AIR RUAI
7.CAMAT PEMALI
156 — 68
  • Bahwa kemudian menurut penjelasan UU No.5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 3 bahwa istilah penetapantertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan pada bentuk keputusanyang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara , Keputusanini memang diharuskan tertulis , namun yang disyaratkan tertulis bukanlahbentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;d.
    Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena gugatan tidak berdasarkanalasan hukum karena Tergugat II dalam jabatan selaku camat pemali pada tahun1976 sampai hari ini tidak pernah mengeluarkan, menerbitkan atau mendaftarkanobjek sengketa penggugat berupa keputusan TUN yang merugikan Penggugat,yang bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh sebab ituPenggugat diharuskan untuk menguraikan kesalahankesalahan Tergugat secarategas, jelas, dan berdasarkan hukum, terlebih lagi merugikan Penggugat
    Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena gugatan tidak berdasarkanalasan hukum karena Tergugat II dalam jabatan selaku camat pemali pada tahun1976 sampai hari ini tidak pernah mengeluarkan, menerbitkan atau mendaftarkanobjek sengketa penggugat berupa keputusan TUN yang merugikan Penggugat,yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sertabertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh sebab ituPenggugat diharuskan untuk menguraikan kesalahankesalahan Tergugat secarategas
    oleh Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena gugatan tidak berdasarkanalasan hukum karena Tergugat II dalam jabatan selaku Camat Pemali pada tahun1976 sampai hari ini tidak pernah mengeluarkan, menerbitkan atau mendaftarkanobjek sengketa Penggugat berupa keputusan TUN yang merugikan Penggugat,yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sertabertentangan dengan Asas Umum Pemerintah yang Baik, oleh sebab ituPenggugat diharuskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-06-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3140 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Juni 2012 — DJOKO PURWONO vs. DWI ARYANTO PRABOWO
46 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada waktu menyampaikan pemberitahuan permohonan bandingkepada Terbanding, harus dilampirkan surat memori banding danalasanalasan dimintakan banding ;Bahwa semua persyaratan dan prosedur banding pada No. 10 a, b danctersebut di atas sebagaimana diharuskan oleh Pasal 10 UndangUndangRepublik Indonesia No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 202 ayat 1 dan 2 RBg.tidak dilaksanakan dan dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan TinggiBandung dalam putusan mereka Nomor 2/PDT/2011/PT.Bdg., tanggal23 Maret 2011 ;Oleh
    karena itu Pemohon Kasasi mohon pada Majelis Hakim Agungmenyidangkan perkara kasasi ini untuk membatalkan putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 2/PDT/PT.BDG., tanggal 23 Maret 2011 danmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 32/ PDT.G/2010/PN.Dpk., tanggal 26 Agustus 2010 ;Bahwa sebagaimana diharuskan oleh Pasal 10 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 202 ayat 1 dan 2 RBg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2324 K/Pid/2009
Tanggal 26 Maret 2012 — LIE LIAT KIE alias DEKIE dkk
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam tingkat banding, danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;Bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadiliperkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna danobyektif sebagaimana diharuskan
    LIE LIAT HONG alias AHONG)keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang berkesimpulanterbuktinya unsur ini dengan landasan Majelis Hakim sebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk menetapkan adanya unsur dengansengaja itu sudahlah cukup apabila orang sematamata melakukan perbuatan yang dilarang atau membiarkan apa yang diharuskan di dalamundangundang, dengan tidak perlu dibuktikan bahwa orang itu mengetahui atau sadar bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan undangundang, sedangkan yang dimaksud
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 13-04-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 101/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 2 Juli 2015 — Pembanding/Tergugat : Hamsinah binti Hammado Diwakili Oleh : Hamsinah binti Hammado
Pembanding/Tergugat : Abd. Muis bin Hammado Diwakili Oleh : Hamsinah binti Hammado
Terbanding/Penggugat : Hj. Hanisa binti Sabang
Terbanding/Penggugat : H. Mandra bin Sabang
Terbanding/Penggugat : Hari binti Sabang
Terbanding/Penggugat : Saribulan binti Sabang
Terbanding/Penggugat : Harisa binti Tubba bin Sabang
Terbanding/Penggugat : Abd. Haris bin Tubba bin Sabang
40 — 18
  • Kekeliruan tersebut nampak jelas dalam pertimbangan hukumnyahalaman 20 ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan kurangpihak tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa dalam YurisprudensiMahkamah Agung Nomor : 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984bahwa tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukupsatu orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatanmengandung cacat plurium litis consortium, sehingga Majelis Hakimberpendapat terhadap eksepsi ini harus
    Bahwa telan dengan sangat jelas sebagaimanadinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1218 K/Pdt/1983tanggal 22 Agustus 1984 yang menyatakan: Berdasarkan Yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditariksebagai tergugat, cukup satu orang saja.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 25-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. GUNUNG AGUNG JATI RIMBA VS BUPATI MALINAU;
177 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi, kegagalan pengiriman surat peringatanagar sampai ke tangan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan alasanuntuk mengesampingkan ketiga surat peringatan tersebut, karena hal ituterjadi akibat kelalaian Penggugat yang tidak memiliki sarana kantor untukkegiatan administrasi bagi perusahaannya yang juga diisyaratkan dalamsurat izin tersebut dan diharuskan oleh Pasal 34 dan Pasal 38 PeraturanMenteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/ OT. 140/2/2007, TentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan
    ; Bahwa sikap Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa diisyaratkan dalam surat izin tersebut dan diharuskan oleh Pasal34 dan Pasal 38 4Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor26/Permentan/OT.140/2/2007, Tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan berfungsi untuk mengendalikan pembangunan perkebunankelapa sawit yang berwawasan lingkungan hidup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 15-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775 K/PDT.SUS/2010
SUIMANTO, DKK. CQ. KAIRUL ANWAR, SH., MH.; PERUSAHAAN OTOBIS "COYO PT" CQ DEDDY SOELISTIJONO, SH.
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat bertugas di Kota Tegal, sedangkan Penggugat Ilbertugas di Kota Semarang;Bahwa meskipun tercatat sebagai karyawan dari Tergugat, akan tetapimasingmasing Penggugat tidak mempunyai Surat Keputusan/SuratPengangkatan (SK) sebagai karyawan, karena memang kebiasaan dariTergugat yang selalu tidak memberikan Surat Keputusan pengangkatanterhadap para karyawannya;Bahwa akan tetapi dengan keluarnya UndangUndang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, pada sekitar tahun 2003 Para Penggugat telahdipaksa/diharuskan
    berobat dan dipotong gaji karena tidak masuk kerja(adanya asumsi tidak masuk kerja = tidak dibayar, surat keterangan dokterdianggap tidak berlaku);Bahwa Penggugat yang berdomisili di Semarang diberikan kesempatansecara resmi oleh Tergugat libur seminggu sekali untuk pulang karenaPenggugat selama kerja pada Tergugat selalu tidur di mess karyawan, danapabila menyempatkan diri untuk pulang tidak pernah diberikan uangpengganti transport yang telah dikeluarkan;Bahwa Penggugat pada tahun 2003 dipaksa/diharuskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 22-08-2008 — Upload : 17-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/MIL/2008
Tanggal 22 Agustus 2008 — SALESTINUS, DKK
20 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rencana nanti malam kita akan melakukan penyeranganterhadap anggota Polisi di Batam, masingmasing diharuskan membawa senjatatajam antara lain sangkur M16 A1 kampak, parang, besi, pisau dapur. Sekirapukul 23.00 WIB persiapan berangkat dan jumlah anggota yang ikut adalah 25(dua puluh lima) orang, keluar dari barak jalan kaki menuju Sekanak berjarak100 meter.4. Bahwa Terdakwal mengatakan pukul 00.00 WIB agar berkumpul tepatwaktu di Pelabuhan Sekanak.
    Terdakwa mengatakan nantimalam kita akan melakukan penyerangan terhadap anggota Polisi di Batam,masingmasing diharuskan membawa senjata tajam antara lain sangkur M16A1, kampak, parang, besi, pisau dapur. Sekira pukul 23.00 WIB persiapanberangkat dan jumlah anggota yang ikut adalah 25 (dua puluh lima) orang,keluar dari barak jalan kaki menuju Sekanak berjarak 100 meter. Pukul 00.00WIB agar berkumpul tepat waktu di Pelabuhan Sekanak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-08-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 B/PK/PJK/2012
Tanggal 14 Januari 2013 — PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA vs DIRJEN BEA DAN CUKAI;
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • barang impor yang mengakibatkan harga barangimpor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;Tidak terdapat proceds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual,kecuali nilai proceds tersebut dapat ditambahkan pada harga yangsebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a,antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barangimpor selain pembatasan yang:Diberlakukan atau diharuskan
    dapat ditentukan;b Tidak terdapat proceds yang harus diserahkan pembeli kepadapenjual,kecuali nilai proceds tersebut dapat ditambahkan pada harga yangsebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;c Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal hurufa,antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;Halaman 17 dari 20 halaman Pututusan Nomor 396/B/PK/PJK/20121818d Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barangimpor selain pembatasan yang:1 Diberlakukan atau diharuskan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 59/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 17 Juli 2018 — KELIK ZUHAD AL ASYHARI, SH dan SRI YUNIATI MELAWAN PD. BPR BANK BANTUL
467 — 404
  • KelikZuhad Al Asyhari.Bahwa terhadap perjanjian kredit sebagaimana posita 1 tersebut parapenggugat telah melunasi hutangnya, sebagaimana maksud dan tujuandiadakanya perjanjian perikatan jual beli no. 40 tertanggal 04 September2009 dibuat oleh Notaris Agung lip Koeswartono, yang juga disaksikanoleh tergugat;Bahwa terhadap pinjaman Penggugat pada tahun 2007 telah dibayarlunas pada Tanggal 4 September 2009;Bahwa namun demikian, atas desakan tergugat pada tanggal 14Desember 2009, para penggugat diharuskan
    PU.002/092189 tanggal 7 Juni 2010dengan nilai kredit Rp. 470.000.000, (empat ratus tujuh puluh jutarupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan secara membunga,sehingga tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwaPara Penggugat diharuskan membuat dan menandatangani PerjanjianKredit No. 092189 tanggal 14 Desember 2009 (vide posita angka 05gugatan Para Penggugat), oleh karenanya dalil Para Penggugatsedemikian mohon untuk ditolak.Bahwa proses perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat denganPara
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 23-11-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN JEMBER Nomor 147/Pdt.Bth/2016/PN Jmr
Tanggal 9 Mei 2017 — ABDUL HALIM als P. RESA Lawan 1. IWAN BUDIYANTO 2. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CINDE WILIS 3. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cg. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cg. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cg. Kantor Wilayah X Direkturat Kekayaan Negara Surabaya Cg. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember (KPKNL) JEMBER 4. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cg. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cg. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Proyinsi Jawa Timur Cg. Kepala KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab. Jember, Jl. KH. Sidiq No. 55, Jember
89 — 17
  • Menyatakan Pembantah diharuskan membayar sisi hutangnya sebesarRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) kepada Terbantah Il dansekaligus jika sudah lunas maka Terbantah II mengembalikan SMH No.360, Luas tanah 237 M2, terletak di Desa Pakusari, Kec. Pakusari Kab.Jember milik Pembantah;Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Padt.Bth/2016/PN Jmr9.
    Menyatakan pelawan diharuskan membayar sisa hutangnyasebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terlawan Il dansekaligus jika sudah lunas maka Terlawan Il mengembalikan SHM No.360.
    Menyatakan pelawan diharuskan membayar sisa hutangnyasebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah ) kepada Terlawan Il danHalaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.Bth/2016/PN Jmrsekaligus jika sudah lunas maka Terlawan II mengembalikan SHM No.360.