., namun berdasarkan laporanmediator tanggal 13 April 2015, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil(gagal);Legal standingMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal/ standing Pemohon dalammengajukan perkara a quo,Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah,yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperundangundangan tentang

perkawinan yang berlaku di Negara KesatuanRepublik Indonesia, maka quod est Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009Junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara a quo;Kompetensi absolut

ini, segala yang tercatatdalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agamadan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkanmengenai /egal

Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi KutipanAkta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Penggugat danTergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugatmemiliki /egal standing dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyaihak dan berkepentingan dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah

PadaKepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian penggugat telahmentaati aturan yang ada selaku anggota POLRI;.Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki olehPERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohontidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang, Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohonterdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang menikah pada tanggal17 Oktober 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:313/14/X/2011, dengandemikian Pemohon mempunyai /egal

berdasarkan bukti P.1 yaitu Asli Surat KeteranganKependudukan, terbukti inperson yang hadir di depan persidangan telah sesuaidengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonanperkara ini dan terbukti juga Pemohon sebagai penduduk wilayah KabupatenKerinci, yang merupakan kompetensi re/atif Pengadilan Agama Sungai Penuh;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan AktaNikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah danPemohon mempunyai /egal

meskipun demikian sesuai denganketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepadaPenggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan mengenai dalildalilgugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebin dahulu dipertimbangkankewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (/egal

Dengan demikian Penggugat mempunyai /egal standing,mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak danberkepentingan dalam perkara ini (sebagai persona standi in judicio);Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannyadi persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalamperkara ini adalah Penggugat menggugat perceraian dari Tergugat agardijatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan karena antara Penggugatdengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Oleh karena itu,berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Penggugat mempunyai /egal standing untuk mengajukan ceraigugat terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sahdengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Oleh karena itu,berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Penggugat mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatancerai terhadap Tergugat;Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor451/Pdt/G/2019/PA.TngMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung RI.

Pemohonmempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belummencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon denganPasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf (c)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namuntidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonanPemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan /egal

standing Pemohonyang bertindak di hadapan Pengadilan;Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yangdimohonkan dispensasi kawin, sedangkan suaminya (iobu kandung MuhamadFahri Mamonto bin Kalu Mamonto) yang tidak dimasukkan sebagai pihak ikuthadir dalam di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohonmempunyai /egal persona standing in judicio sebagai Pemohon dalam perkaraini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telahmelangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 7 Februari 2000dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sumadi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, saksi pernikahan padawaktu itu bernama Hamidar dan Mualim yang dilaksanakan di KecamatanSeputin Surabaya, serta saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudahtidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki /egal

MajelisHakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterimauntuk diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dalam perkara a quo telahdipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah, dimana MajelisHakim telah memberikan pertimbangan secukupnya yang pada pokoknyamengabulkan permohonan isbat nikah a quo, maka Majelis Hakim cukupmerujuk pada pertimbangan hukum tersebut di atas, dan selanjutnyamenyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telan memiliki /egal

Tergugat tidakpernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2)huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara aquotidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidangtertutup untuk umum;Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara akanditeliti terlebih dahulu, apakah perkara a quo merupakan yuridiksi PengadilanAgama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai /egal

perkara perceraian,maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasanalasanperceraiannya dengan mengajukan alatalat bukti yang cukup;Menimbang, bahwa bukti P1, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas namaDian Kurnianingsih, S.Kom (Penggugat) Nomor 3275015702860032 tanggal 27Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bekasi,menunjukkan bahwa Penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Bekasi danmerupakan wilayah yuridis Pengadilan Agama Cikarang, karenanya Penggugatmempunyai /egal

Pasal 63 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsipsyariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agamauntuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehinggapara pihak memiliki kKepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka parapihak memiliki /egal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian

.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,terbukti in person yang hadir di depan persidangan telah sesuai denganidentitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara inidan terbukti juga Penggugat sebagai penduduk wilayah Kota Sungai Penuh,yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungai Penuh;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan AktaNikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sahsampai saat ini dan Penggugat mempunyai /egal

Pasal66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan AgamajJuncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupunrelatif, Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkaraa quo;Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Pemohon dan Termohonadalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan telah tercatat padaKantor Urusan Agama Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende (vide bukti P.2),maka dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secarahukum (/egal

standing) karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in yudicio);Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Ende berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon danTermohon memiliki kKedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo,maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. junctisPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang

Pasal 7 ayat 3 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon mempunyai /egal standing untukmengajukan perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohonmerupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telahmemberikan keterangan di bawah sumpah.

Pasal 3Kompilasi Hukum Islam yaitu. membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah, rahmah, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehatdan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namundalam Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negaramemberikan jalan keluar (/egal/ exit) bagi orang yang belum cukup umur untukPenetapan Nomor 543/Pdt.P/

wanprestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk menilai gugatanPenggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, dalamhal ini yang harus dipertimbangkan apakah Tergugat telah wanprestasi dalammemenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian PembiayaanInvestasi Nomor: 8942019103000178 tanggal 9 Januari 2020;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauhpokok permasalahan tersebut diatas, dalam hal ini Hakim terlebin dahulu akandipertimbangkan mengenai /egal

JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance dalam membuat perjanjianpembiayaan investasi dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dinilaiPenggugat Jonson Maruli memiliki /egal standing untuk bertindak sebagaipenggugat dalam perkara ini;Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pat.G.S/2020/PN RhlMenimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokokpermasalahan dalam perkara a quo dan untuk itu terlebin dahulu akandiuraikan tentang halhal yang

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki /egal standing (kepentinganhukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah a quo (legitimapersona standi in judicio);Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan NikahHalaman 7 dari 18Penetapan Nomor 559/Padt.P/2021/PA.SorMenimbang, bahwa permohonan itsbat (pengesahan) nikah ini telahdiumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV

Oleh karenanya, demi kepastian danketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harusdidaftarkan dan dicatat;Menimbang, bahwa makna hukum (/egal meaning) dari pencatatanperkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan,akan tetapi merupakan kewajiban administratif yang diwajiobkan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan.

No. 1531/Pat.G/2017/PA.Tng .Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan mengenai dalildalilgugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkankewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (/egal/ standing)Penggugat;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan,yaitu. gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh karenanyaPengadilan Agama Tangerang secara absolut dan relatif

Dengan demikian Penggugatmempunyai /egal standing, mempunyai kKedudukan hukum sebagai pihakyang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (sebagai persona standiin judicio);Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat danketerangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadimasalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat perceraiandari Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan karenaantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran

Utara tanggal 7 Pebruari 2014sehingga telahmemenuhi Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua pihak yangmasih terikat pernikahan sebagai suami isteri yang sah sesuai bukti KutipanAkta Nikah (P.1) yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhisyarat sebagai bukti conditio sine qua non oleh karenanya patutdinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihakpihak yangberkepentingan/persona standi in judicio dalam perkara ini dan mempunyaikapasitas /egal

Dengandemikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugatmerupakan pihakpihak yang berkepentingan sebagai persona standi injudicio dan beralasan hukum memiliki /egal standing yang sah dalamperkara ini;Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugatmengajukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan yang terus menerus sejak tahun 2004 sampai saat inidisebabkan Tergugat sejak tahun 1998 yang lalu hingga sekarang iniTergugat suka berjudi sabung ayam

19TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahmengajukan gugatan cerai sesuai dengan Pasal 73, UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Jakara Selatan untuk mengadili gugatan a quo dankedudukan hukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaikedudukan hukum (/egal standing) Penggugat dalam gugatan a quosebagai berikut:Menimbang bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat yangmenikah secara Islam, di Wilayah Kecamatan Tebet, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah, yangdikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, KotaAdministrasi Jakarta Selatan, sebagai lembaga yang berwenang

;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahmengajukan gugatan cerai sesuai dengan Pasal 73, UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Jakara Selatan untuk mengadili gugatan a quo dankedudukan hukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaikedudukan hukum (/egal standing) Penggugat dalam gugatan a quosebagai berikut:Menimbang bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat yangmenikah secara Islam, di Wilayah Kecamatan Mojo Tengah, KabupatenWonosobo, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkanoleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Tengah, KabupatenWonosobo, sebagai lembaga yang berwenang mencatat bagi

dalamberita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" (yang keduanya telahmemenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan padabagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai J/egal

Perkara No.xxx /Pdt.G/2019/PA Slp.Jars gull IpiSuil Lely jl eSuail go oS gle ul abl yosO9 Sain iu egal wLY 5 99 vl doF>)9 6290 SiwArtinya: Dan di antara tandatanda kekuasaanNya adalah, Dia menciptakanuntukmu istriistri dari jenismu sendiri, Supaya kamu cenderung dan merasatenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang,sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagikaum yang bertikir;Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, PakarFikih,

Dengan demikian Penggugatmempunyai /egal standing untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah pada tanggal 24 Desember 2015 berdasarkan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor Kk.05.01.14/PW.00/5/2016, oleh karena itu, Penggugat danTergugat mempunyai /egal standing sebagai pihak berperkara dalam gugatanperceraian ini;Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Spn 9Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak pernah

meskipun demikian sesuai dengan ketentuanPasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugatuntuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil;Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan mengenai dalildalilgugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebin dahulu dipertimbangkankewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (/egal

Dengan demikian Penggugat mempunyai /egal standing,mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingandalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya dipersidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalamperkara ini adalah Penggugat menggugat perceraian dari Tergugat agardijatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan karena antara Penggugatdengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran