PRESIDENREPUBLIK INDONESIA15b. memberikan informasi kepada masyarakat yangmemerlukan atau memberikan bantuan untukmemperoleh data yang berkaitan dengan hasilpenuntutan Tindak Pidana Korupsi yangditanganinya;c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannyakepada Presiden Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan BadanPemeriksa Keuangan;d. menegakkan sumpah jabatan;e. menjalankan tugas, tanggung jawab, danwewenangnya berdasarkan asas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5; danf.

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal,yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E,Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut:(1)(2)(3)Pasal 37ADalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas danwewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentukDewan Pengawas' sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (1) huruf a.Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud padaayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dandapat

dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanyauntuk 1 (satu) kali masa jabatan.Pasal 37BDewan Pengawas bertugas:a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenangKomisi Pemberantasan Korupsi;b. memberikan izin atau tidak memberikan izinPenyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan danPegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;d. menerima dan menindaklanjuti laporan darimasyarakat mengenai adanya dugaan pelanggarankode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KomisiPemberantasan

struktural atau jabatan lainnya;tidak menjalankan profesinya selama menjadianggota Dewan Pengawas; danmengumumkan harta kekayaannya sebelum dansetelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Pasal 37EKetua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkanoleh Presiden Republik Indonesia.Dalam mengangkat ketua dan anggota DewanPengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Presiden Republik Indonesia membentuk panitiaseleksi.Panitia

mes*ePRESIDENREPUBLIK INDONESIA 24 Ketua dan anggota Dewan Pengawas yangmengundurkan diri sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 (lima)tahun sejak tanggal pengunduran dirinyamenduduki jabatan publik.Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden RepublikIndonesia.Pasal 37GSebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggotaDewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janjimenurut agamanya di hadapan Presiden RepublikIndonesia.Bunyi sumpah

Pangkep tepatnya didepanrumah Jabatan Bupati Pangkep atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, Tanpa Hak Memasukkan keIndonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkanatau) mencoba menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyaipersediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, Menyimpan,Mengangkut, Menyembunyikan, sesuatu) senjata pemukul, senjatapenikam, atau senjata penusuk, dimana perbuatan dilakukan dengan carasebagai berikut :halaman 3 dari

Pangkeptepatnya didepan rumah Jabatan Bupati Pangkep;e Bahwa awalnya saksi berada diatas panggung pada saat adakegiatan Light Run 2015 melaksanakan tugas pengamanan,setelah saksi melihat didepan arah panggung tersebut adakelompok anak muda yang terlibat kericuhan sehingga saksi turundari panggung tersebut dan saksi Arman berusaha meleraikericuhan tersebut dan mengamankan terdakwa;e Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan saksi kepada saksi Armandan terdakwa pamit untuk pulang kerumahnya setelah itu

Pangkeptepatnya didepan rumah Jabatan Bupati Pangkep;Bahwa awalnya saksi berada disekitar panggung pada saat adakegiatan Light Run 2015 melaksanakan tugas pengamanan,setelah saksi melihat ada kelompok anak muda yang terlibatkericuhan sehingga saksi saat itu berusaha melerai kericuhantersebut dan mengamankan terdakwa;Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan kepada saksi Stevy dansaksi mengamankan anak muda yang lainnya namun pada saat itusaksi jaraknya juga masih berdekatan dengan terdakwa;Bahwa kemudian

Pangkeptepatnya didepan rumah Jabatan Bupati Pangkep;e Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dari rumahtambak di Kampung Baru Kecamatan.

terdakwa ditelepon oleh temannyayang bernama Rauf dan mengajak terdakwa ke Tugu BambuRuncing namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanyasebentar saja sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwadiarahkan menuju ke Tugu Bambu Runcing disana terdakwabertemu dengan temannya yang bernama Rauf;Bahwa kemudian terdakwa bersama Rauf berjalan menuju kedepan Rumah Jabatan Bupati Pangkep untuk menonton acaratersebut namun banyak orang yang joget sehingga terdakwaterpisah dengan Rauf dan terdakwa waktu

satu) bungkus plastik bening yang berisi butiranbutirankristal yang diduga adalah narkotika jenis shabushabu, dan dari keterangan terdakwadiketahui bahwa narkotika jenis sahbushabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr.Hariyanto/Ucok (Daftar Pencarian Orang (DPO).Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabushabu tersebut, telah dilakukanpenimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan No.228/BAP.18090J/V/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat oleh Sdr.Rosi Novrina, ST NIKP.83669 jabatan

dengan keterangan sebagai berikut:e Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabushabu dengan berat bersih 0,08 gram,dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium;e 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 0,20 gram,dikembalikan kepada Pihak Kepolisian Resort Rohil sektor Tanah Putih.Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB: 4064/NNF/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA PangkatAKBP Nrp 60051008 Jabatan

,Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002,Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratiorium Forensik cabang Medan diperolehkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. VIRIN RANGKUTI Als.IrinBin.Ruslan (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu)no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika.Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpaizin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I.

,Apt Pangkat Penata Nip. 197410222003122002, Jabatan Paur SubbidNarkobafor pada Laboratiorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barangbukti yang dianalisis milik tsk An.VIRIN RANGKUTI Als.Irin Bin.Ruslan (Alm) adalahpositif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) no urut 61 Lampiran IUU RI No.35 Thn.2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk melakukanMemiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilarang oleh

., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan): 2. Dedi Sudadi, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa,Konflik dan perkara Pertanahan; 3. Hikmatullah, A.Ptnh, S.H., Jabatan Kepala Sub SeksiPengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah; 4. Sudarna, S.H., Jabatan Analisa Permasalahan Pertanahan;5. Masurih, S.H., Jabatan Analisa Hak Tanah dan Pendaftaran6. Inne Dhian Ratnaningsih, Jabatan Analisa Masalah Pertanahan;7.

., Jabatan Pegawai Pemerintah NonPegawai NeQetri;00no nn nn eno ncnn ne nnc conseHal 2 dari 15 hal Put No.231/B/2019/PT.TUN.JKT8. Kristomy Manurung, S.H., Jabatan Pegawai Pemerintah NonPegawai NeQeli; 20222 2n enn n en en enn n ene ncnnnee9.

., Jabatan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri; 0n rence nonc ne nn nc ncneeKesemuanya memilin kedudukan pada Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Utara, Jalan Melur Raya, Nomor 10, KelurahanRawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdsarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 183/Sk31.72600.13/XII/2018, tanggal11 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING:2222=MELAWANPT BUANA PERMATA HIJAU, Badan Hukum Perdata yang beralamat di JalanPecenongan No. 78, Jakarta Pusat, dalam

., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan NegeriPangkalpinang selaku Jaksa Pengacara Negara,beralamat pada Kantor Kejaksaan NegeriPangkalpinang, Jl. Bukit Intan Nomor 1 KotaPangkalpinang;Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa SubtitusiNomor: SK. Subs01/L.9.10/Gtn.1/03/2020,tanggal 04 Maret 2020, memberikan kuasasubtitusi kepada:1 Nama : Ida Mustika Napitupulu, S.H.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbanganhukum putusannya halaman 64 dari 72 halaman alinea ke 3menyatakan : Menimbang, bahwa dari Rapat koordinasi tersebut diatasberdasarkan Bukti T19 disimpulkan bahwa Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap' karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harushalaman6dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B

atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dankorelasinya dengan Tindak Pidana Korupsi, dan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama juga tidak menguraikankedudukan/peran dari Pembanding/Dahulu Penggugat berdasarkanketentuan dan penjelasan Pasal 7 ayat (3) PERPRES No.54 Tahun2010, sehingga baru dapat disimpulkan adanya korelasi antarakedudukan/peran Pembanding/Dahulu Penggugat dengan normahukum terkait Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya

denganjabatan;Bahwa terkait dengan definisi dan unsurunsur yang terkait denganTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,Pembanding/Dahulu Penggugat telah menghadirkan seorang AhliPidana dari Universitas Bangka Belitung yaitu DR(C).

,MH, dan Ahli' tersebut telah memberikanhalaman7/dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PT TUNMDNFORMUL02/PROKSIO1/KIMpendapatnya dibawah sumpah dimuka persidangan, akan tetapiMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidakmempertimbangkannya dan menyampingkan pendapat ahitersebut dalam putusannya, meskipun pendapat ahli tersebutmerupakan fakta fakta dalam persidangan;Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli sebagaimanatersebut bahwa kejahatan jabatan yang dimaksud ketentuan Pasal87 ayat (

., jabatan Kepala BiroHukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;2 Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H., M.Si.

,jabatan Kepala Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Jawa Timur;3 MAKHFUDZ, S.H., M.Si., jabatan Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur;4 SULISTYANINGSIH, S.H., M.H., jabatan KepalaSub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur;5 JEMPIN MARBUN, S.H., M.H., jabatan KepalaSub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukumpada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur;6 NAWANG ARDIANI, S.H., M.Si., jabatan KepalaSub

,jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur;8 ADI SARONO, S.H., M.H., jabatan Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah ProvinsiJawa Timur;9 SYAILENDRA WIENANTYA, S.H., jabatan StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan PahlawanNomor 110, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor181.4/1936/013/2013, tanggal 29

tindakan yang tidak cermat dan bertentangan dengan UndangUndang yangberlaku sehingga kekeliruan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan TergugatNomor 880/1352/212.5 tahun 2013 harus dibatalkan atau tidak sah karena bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Keseimbangan Hukumyaitu adanya keseimbangan antara hukuman jabatan

Ahmad Najib Farid dan Saudara Drs.Nursidiq yang keduaduanya sama dengan Penggugat/Pemohon Kasasi/Drh.Herbono yang telah menjalani Pidana bahkan keduaduanya dengan putusan/vonisyang lebih berat;Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tetap pada Pendiriannya bahwa apayang telah diputuskan Tergugat/Pembanding bertentangan dengan AsasKeseimbangan Hukum yaitu adanya keseimbangan antara Hukum Jabatan dankelalaian seseorang seperti yang dicontohkan hukum positif sebagaimana yangterdapat pada Pasal 6 Peraturan

Bahwa kemudian Tergugat juga mengambil/menarik semua Fasilitas dinassesuai jabatan klien kami (Direktur) yakni termasuk kendaraan dinas berupaMobil, Toyota Kijang Innova (copy bukti penarikan) sebelum adaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja ;Dengan kata lain bahwa Tergugat/PT.

Bahwa jabatan Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Sahamadalah merupakan organ perseroan, sehingga tidak dapat disamakan hakdan kewajibannya dengan Pekerja/Buruh. Direksi adalah merupakan organperseroan yang dalam hal ini Direksi merupakan bagian dari badan hukumitu sendiri. Dan bukanlah Perseroan namanya jika tidak ada Direksi.

Alam Raya Cemerlangdengan jabatan Direksi, hal ini dapat dilihat dari setiap kebijakanperusahaan termasuk pengangkatan dan pemberhentian pekerja/karyawandilakukan oleh Direksi ;5.

Dengandemikian jelas sudah bahwa dari kedua anjuran Disnaker KotaTangerang tersebut terlihat dengan sangat jelas bahwa status PemohonKasasi/semula Penggugat adalah hanyalah Karyawan biasa yangdiposisikan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur dan bukansebaliknya.

Status sebagai Direktur untuk saya selaku PemohonKasasi/semula Penggugat hanyalah jabatan di atas Akte Notaris atau diatas kcrtas saja, yaitu hanya sebagai Direktur formalitas saja.

., M.Humkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan: Kepala Biro Hukum SetdaProvinsiNusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan ElTari No. 52 Kupang ; 2. VONICA DJAGA, SH., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan/jabatan: Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat diJalan El Tari No. 52 Kupang ; 3. LUKAS N.

., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan/jabatan: Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro HukumSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur,beralamat di Jalan El Tari No. 52 Kupang ; 4. FIDEON G. SIOKAIN, SH., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan/jabatan: Staf pada BiroHukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,beralamat di Jalan El Tari No. 52 Kupang ; 5.

Adalah wajar jika Penggugat untuk tetapbekerja sebagai PNS karena tenaga dan keahlian Penggugatmasih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik.Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jikaPenggugat berharap dan memohon Agar Tergugatmembatalkan keputusan objek sengketa dan menempatkanPenggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya ;IV. PETITUM 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil dipidana dengan pidana penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan Jabatan dan/atau pidana umum ; Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor297/Pid/B/08/PN KUPANG tanggal 6 November 2008; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negera dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan

Kepegawaian NegaraNomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :Halaman 27dari78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUNKPG153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 TentangPenegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Yang Ada WHubungannya DenganVADELAN ~~~ nne4.

Soekarno dari arah taman kota menuju ke Olilit Lama.Kemudian pada saat terdakwa melintas di depan rumah jabatan WakilBupati Kepulauan Tanimbar yang berada di Jalan Ir. Soekarno Kec.Tanimbar Selatan Kab.

Setelahmelintasi depan rumah jabatan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar yangberada di Jl. Ir. Soekarno Kec. Tanimbar Selatan Kab.

KepulauanTanimbar tepatnya di depan kantor Badan Pusat Statistik Saumlaki,tibatiba saksi dan saksi LORENS FANUMBI mendengar suarabenturan seperti tabrakan dari arah belakang saksi tepatnya dipertigaan depan rumah jabatan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN SmlMendengar suara tabrakan tersebut, saksi LORENS FANUMBIlangsung memutar arah dan menuju ke lokasi kejadian.

Pada saat melintasi depanrumah jabatan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar yang berada di Jl. Ir.Soekarno Kec. Tanimbar Selatan Kab.

Pada saatmelintasi depan rumah jabatan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar yangberada di Jl. Ir. Soekarno Kec. Tanimbar Selatan Kab.

;NIP : 19640123 199103 2 001;Jabatan : Kapala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan;2. Nama : NORA SARTIKA GULTOM, S.E.;NIP : 19790325 200502 2 001;Jabatan : Kepala Sub Seksi PenangananSengketa, Konflik, dan Perkara;3. Nama : ELFIZAR AZAN SYAH PUTRA, A.Ptnh.;NIP : 19720129 199103 1 001;Jabatan : Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan;4. Nama : EKO PRAMONO, S.ST.

;NIP : 19800515 200212 1 006;Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNSpada Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, beralamat diJalan Dahlia No.8 Pematangsiantar, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 03/MP02.01/11/2020, tanggal 11 Februari2020, selanjutnya disebut SCDaGAl .........

PETRUS IDUANTORO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Awang Long Senopati, Kelurahan Barong Tongkok,Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, PropinsiKalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Staf BagianUmum, Jabatan terakhir Kepala Bagian Pembangunan PemerintahKabupaten Kutai Barat ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agustinus, S.H. ; 2.

Jannes Hutajulu, S.H., Pekerjaan / Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, AlamatJalan Sendawar I, Komplek Perkantoran Kabupaten KutaiBarat, Sendawar ; 2. Drs. Syakhrony, S.H., Pekerjaan / Jabatan Kepala KejaksaanNegeri Sendawar, Alamat Jalan A. Yani Kantor KejaksaanNegeri Kabupaten Kutai Barat, Sendawar ;3. Rudy WP.

., Pekerjaan / Jabatan KasubagBankum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, AlamatJalan Sendawar I, Komplek Perkantoran Kabupaten KutaiBarat, Sendawar ; 4. Ichlas Hasan, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum Tim Advokasi Sentawar, Kabupaten Kutai Barat,Alamat Jalan Sendawar I, Komplek Perkantoran KabupatenKutai Barat, Sendawar ; 5.

2016, GH HR BP meminta bantuan Group Internal Audit(GIA) untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap aktifitascomputer/laptop milik Penggugat yang seharihari biasa dipergunakan olehTergugat untuk mendapatkan bukti yang akurat bahwa benar Tergugattelah melakukan kegiatan bisnis perusahaan pribadinya pada saat jamkerja berlangsung sebagaimana laporan yang diterima oleh Group HeadHR Business Partner (GH H R BP) tersebut.Bahwa perlu diketahui, karyawan yang bekerja pada Penggugat padabagian dan atau jabatan

Tergugat mengakui telah melakukan kegiatan bisnis pribadi pada jamkerja.Bahwa selanjutnya hasil klarifikasi dan laporan internat audit dibawa kedalam rapat Dewan Jabatan (WanJab) Hubungan Industrial pada tanggal 1September 2016 dan memutuskan sanksi PHK kepada Tergugat denganfaktafakta sebagai berikut: Tergugat terbukti melakukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi yaitumenjalankan usaha/bisnis dalam core hour selama tahun 2013Halaman 4 dari 29 hal. Put Nomor 1170 K/Pdt. SusPHI/201716.17.18.A.

(k) Mengambil dan/atau menggunakan milik perusahaan/karyawan lain untuk kepentingan pribadi tanpa hak.Bahwa jabatan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat merupakanwujud kepercayaan Penggugat kepada Tergugat.

SusPHI/2017Bahwa pernyataan Penggugat pada dalam gugatannya pada perkaraNomor 27/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.JKT.PST, tertanggal 18 Mei 2017,poin 14 (empat belas) menyatakan, bahwa selanjutnya klarifikasi danlaporan internal audit dibawa dalam rapat Dewan Jabatan (Wanjab)Hubungan Industial pada tanggal 01 September 2016 danmemutuskan sanksi PHK (pemutusan hubungan kerja), Kami selakukuasa hukum Tergugat membantah dan menolak keputusan DewanJabatan (WanJab) yang dijadikan gugatan Penggugat karenamengandung

(Wanjab)Hubungan Industrial pada tanggal 1 September 2017 dan memutuskansanksi PHK kepada Tergugat, adalah keputusan prematur, karenakeputusan yang dihasilkan Dewan Jabatan (Wanjab) tidak dapatdibuktikan dan tidak jelas karena tidak pernah dikordinasikan denganpihak SP (Serikat Pekerja) Indosat sesuai Pasal (8) Hak DanKewenangan Perusahaan ayat (4) berbunyi "Perusahaan berwenangmembuat ketentuan pelaksanaan PKB selama tidak bertentangan danHalaman 11 dari 29 hal.

;Jabatan Kepala Bagian Hukum dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat DaerahKabupaten Bojonegoro; 2. Nama : Agus Setiadi Rakhman, S.H. ;Jabatan Ka. Subbag Dokumentasi Hukum padaBagian Hukum dan Peraturan Perundangundangan Sekretariat Daerah KabupatenBOjONn CQOlO 5 === == 2= one vere nne neem3. Nama : Muslim Wahyudi, S.H. 5Jabatan : Ka.Subbag Peraturan PerundangHal 1 dari 11 Hal Perkara Nomor 40/B/2021/PTTUN.SBY4. NamaJabatan5. NamaJabatan6 NamaJabatan7.

;Jabatan : Kepala Bagian Hukum = dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat DaerahKabupaten Bojonegoro; 2. Nama : Agus Setiadi Rakhman, S.H. ;Jabatan Ka. Subbag Dokumentasi Hukum pada BagianHukum dan Peraturan PerundangundanganSekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;3. Nama : Muslim Wahyudi, S.H. ;Jabatan : Ka.Subbag Peraturan Perundangundanganpada Bagian Hukum dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat Daerah KabupatenBOlON GG ONG jee eesceceeee eee eemeeeos4.

.; Jabatan : Ka. Subbag Bantuan Hukum pada BagianHukum dan Peraturan PerundangundanganSekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ; 5. Nama : Agus Sujoko, S.H. 5Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat DaerahKabupaten Bojonegoro;6. Nama : Marijanto,S.H. 5Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat DaerahKabupaten Bojonegoro;7. Nama : Parlin Wibowo,S.H.

;Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan PeraturanPerundangundangan Sekretariat DaerahKabupaten Bojonegoro;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia , berkedudukan di JalanP.MasTumapel No.1 Bojonegoro ,Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 140/1073/35.22.28.2001/2020 tanggal 13 Agustus 2020Hal 3 dari 11 Hal Perkara Nomor 40/B/2021/PTTUN.SBYPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Telah Membaca : 9 nao nen nnn nen nae nen nee non nee cen nee cen ec cnn enna nnn1.

Jabatan terakhir yang diemban Penggugat sebagai Kepala BidangTeknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan InformasiHalaman 5 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY(Dinas Kominfo) Kabupaten Magetan, berdasarkan Keputusan BupatiNomor : 821/101/KEPT./403.203/2017 tanggal 16 Juni 2017, namunsebelumnya Penggugat pernah menduduki jabatan sebagai KepalaBidang Pemberdayaaan Lingkungan Badan Lingkungan HidupKabupaten Magetan.

PNS yang menduduki:Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor821/101/Kept/403.203/2017 tentang Pengangkatan Dalam JabatanAdministrator Dan Pengawas, Penggugat diangkat sebagai Kepala BidangTeknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Magetan, jabatan mana merupakan Jabatan Administrator (JA),sehingga kewenangan Pemberhentian ada di Bupati selaku Pejabat PembinaHalaman 18 dari 50 hal.

Ketentuan Pasal 17 ayat (10), (14) (18) :(10) PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:Gin Ges tam s35e2:b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;Halaman 19 dari 50 hal.

kejahatan jabatan atau yang adahubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak denganhormat karena dengan melakukan tindak pidana dimaksud PNS telahmenyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakankepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatussebagai Pegawai ASN.8.

Bukti P7 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati MagetanNomor 821/152/KEPT/403.203/2016 Tentang PengangkatanKembali Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 30Desember 2016 sesuai dengan aslinya;8. Bukti P8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati MagetanNomor 821/101/KEPT/403.203/2017 Tentang PengangkatanDalam Jabatan Administrator dan Pengawas tanggal 16 Juni2017 (Sesuai dengan aslinya);Halaman 22 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBY9.

. : 19630208 198303 1 004:;Pangkat/Golongan : Penata Tingkat (III/d);Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan KotaPekalongan; 2 Nama AHMAD BUDI SANTOSA, A.Ptnh.,SH.

,M.Kn.NIP 19671220 198903 1 002;Pangkat/Golongan Penata Tingkat (IlI/d);Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara padaKantor Pertanahan KotaPekalongan; 3 Nama SUYANTO, A.Ptnh.NIP 19700807 199103 1 004;Pangkat/Golongan Penata Tingkat (IlI/d);Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 240/B/2015/PTTUNSBYJabatanKepala Sub Seksi Sengketa danKonflik pada Kantor Pertanahan KotaPekalongan; 4 Nama ANDI SUKARNO.NIP > 19711204 200701 1 002;Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat (II/b);Jabatan : Staf Seksi Sengketa

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5. Nama: DYAH KISWORINI, S.H.22=Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;6. Nama : FAIZAL MUAMAR, S.H.Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan;7.

=Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan PerundangUndangan pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Pekalongan; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat Kantor diJalan Mataram Nomor 1 Pekalongan Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/08116, tanggal 9 Maret 2015.Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI2 / PEMBANDINGHea MELAWA N YAYASAN PENDIDIKAN SATYAWIGUNA, yang didirikan berdasarkanAkta Notaris Nomor : 15 pada tanggal 24 Juli 1969, danberdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Satyawiguna

Nama Jabatan Masuk Kerja1 Sanusi Production 30 Agustus 20122. Soni Mulyana Production 21 Desember 20103. Rusdiansyah Production 6 Oktober 20114. Adzin Rahmansyah Production 20 Maret 2013 3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus;Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 448 K/Padt.SusPHI/20214. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliPara Penggugat pada posisi dan jabatan semula;5.

Nama: Soni Mulyana;Jabatan Terakhir: production,Upah terakhir: Rp4.082.000,00;Upah belum dibayar: Desember 2018 Juni 2020;Jumlah: Rp4.082.000,00 x 18 bulan = Rp73.476.000,00;c. Nama: Rusdiansyah;Jabatan terakhir: production;Upah terakhir: Rp4.202.478,00;Upah belum dibayar: November 2018 Juni 2020;Jumlah: Rp4.202.478,00 x 19 bulan = Rp79.847.082,00;d.

Nama: Adzin Rahmansyah;Jabatan terakhir: production;Upah terakhir: Rp4.050.000,00;Upah belum dibayar: Desember 2018 Juni 2020;Jumlah: Rp4.082.000,00 x 18 bulan = Rp72.900.000,00;7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secaratunai dan seketika tunjangan hari raya Keagamaan tahun 2018 dan tahun2019 yang seharusnya diterima Para Penggugat sejumlahRp32.913.912,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribuHalaman 4 dari 171 hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan dan memanggil kembaliPara Penggugat bekerja di PT Megasari Makmur sebagai pekerja tetappada posisi dan jabatan semula paling lambat 14 hari sejak putusan inidibacakan;5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaliguskepada Para Penggugat hak upah yang biasa diterima selama prosesperselisinan a quo jumlah seluruhnya sebesar Rp304.550.164,00 (tigaratus empat juta lima ratus lima puluh ribu seratus enam puluh empatrupiah);6.

Artinya masa jabatan pengurus baru akanberakhir tanggal 23 Nopember 2020.4.

Bahwa disamping Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua UmumPengurus dan memberhentikan Siluh Sunarti sebagai anggota Pengawastersebut oleh para tergugat/Tergugat,,II dan III juga melakukan Penunjukandan Pengangkatan Ketua Pengurus dan anggota pengawas sertameniadakan Jabatan Ketua Umum Pengurus.6.

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.8.

Sos, SE.MM; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidakada hubungan keluarga ; Bahwa saksi kenal Penggugat karena berteman ; Bahwa saksi bekerja pada Yayasan TP.45 sebagai Dosen padaPerguruan Tinggi STIMAN ; Bahwa setahu saksi Penggugat diberhentikan secara tidak hormatsebagai Ketua Umum Pengurus pada Yayasan TP.45 ; Bahwa jabatan Penggugat di Yayasan TP.45 disamping sebagaiPendiri, juga sebagai Ketua Umum Pengutrus ; Bahwa jabatan Penggugat sebagai Badan Pendiri dan Ketua UmumPengurus

Ketua Umum pengurusditiadakan, hanya ada jabatan Ketua saja;Bahwa terhadap perubahan Anggaran Dasar Yayasan telahdidaftarkan pada Depkumham ;Bahwa saksi tidak ikut dalam Rapat Pembina, tapi saksi tahu ada 3(tiga) orang Pembina hadir dalam rapat Pembina, karena saksiberkantor disana ;Bahwa saksi tidak paham berapa tahun jabatan pengurus yayasansesuai Akta Pendiri yayasan;Bahwa sepengetahuan saksi pergantian pengurus dilakukan sesuaidengan pertimbangan badan Pembina;20 dari 34 halaman Putusan Nomor

Bahwa Penggugat diterima bekerja awalnya di Cabang Bandung dan ditempatkan diPekanbrau dengan Jabatan Manager Arial Remidial, berdasarkan SK PengangkatanKaryawan tetap Nomor O01/SKP/HC PST7/11 tanggal 7 Mei 2011 yangditandatangani oleh Diah Rahayu sebagai HC Service Center Division Head, denganmenerima upah Rp10.779.334,00/bulan;3.

dengan tanggal17 September 2013, dengan tidak melepaskan jabatan Manager Remidial diPekanbaru (jabatan rangkap);6.

Bahwa akibat rangkap jabatan tersebut timbul berbagai persoalan baik tentang hakdan kewajiban Penggugat, juga tentang hak dan kewajiban Tergugat;7.

Menyatakan karena jabatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat adalah Area RemedialManager Regional Sumatera Utara, maka berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal60 huruf c tidak berhak atas uang kompensasi;6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;7.

Termohon Kasasi memperoleh biaya kost, karena keluarga tidak ikutke Rantauprapat dan sifat dari jabatan ini pun sementara sampai pejabat tetap untukBranch Head terpenuhi. Sehingga benefit ini bersifat mengenyampingkan hakhakyang diperoleh bila dilakukan mekanisme mutasi.

. ; Jabatan : Pelaksana pada BagianHukum Setda KabupatenKarawang ; KewarganegaraanINdONCSIA fH = exes eee seme eH oeme see se eee See oeAlamat > Jl. A. Yani No. 1 Karawang3. Nama : DEW! HANDAYANI S,SH. 5 Jabatan : Pelaksana pada BagianHukum Setda KabupatenKarawang ; KewarganegaraanIFOAESIA fm ~~ me ren i in en ee ie i onAlamat JI. A. Yani No. 1Karawang ; 4.

. : Jabatan : Pelaksana pada Bagian HukumSetda KabupatenKarawang ; KewarganegaraanInd@neSia fH + = 26s sees shee see Ses o see Se see Se ome aAlamat Jl. A.

Bahwa, masa Jabatan Perangkat desa sebagaimana diaturdalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor : 6 Tahun 2006, tentang Desa selama16lamanya 6 (enam) tahun dan dapat diangkatKembali j= 2480s eseeeeee ene Senne Sen She SHS SHES eee Se.

Bahwa, masa Jabatan Perangkat Desa samadengan Jabatan Kepala Desa dan apabila masaJabatan Kepala Desa berakhir akibat dariKetentuan Hukum dan Peraturan Perundangundangan, maka Kepala Desa yang baruberwenang untuk memberhentikan PerangkatDesa yang lama dan mengangkat PerangkatDesa yang Baru ; .

Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DesaHal 25 dari Hal 31 Perkara Nomor:36/G/2010/PTUN BDG26Nomor : 141/KE.01/SK/2007 dan telah dikukuhkanmelalui Surat Keputusan Bupati Nomor141.31/Kep.551 Huk/2007 maka Jabatan Sekretaris Desayang dijabat selama ini oleh Tergugat I! Intervensisah adanya ; .

Kepolisiankembali menemukan (satu) paket daun ganja kering dengan erat sekitar 4,652 gramyang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan Terdakwa di bawah kasur ruangtengah rumah Terdakwa ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang SemarangPemeriksaan No.LAB : 1250/NNF/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat danditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, Bsc, Ajun Komisaris Besar Polisi,Nrp. 58110643, Jabatan

Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang danIBNU SUTARTO, ST, Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 76010892, Jabatan Paur pada SubBidang Narkoba Cabang Semarang, dalam kesimpulan bahwa barang bukti yang disitadari Terdakwa BAMBANG PUJIONO Bin UNTUNG diberi Nomor Barang :.

yang diletakkan di bawah kasur di ruang tengah, sehinggakeseluruhan barang bukti yang disita berjumlah sekitar 6,104 gramdan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;e Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim PolriLaboratorium Forensik Cabang Semarang Pemeriksaan No.LAB :1250/NNF/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat danditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, Bsc, AjunKomisaris Besar Polisi, Nrp. 58110643, Jabatan

Kepala SubBidang Narkoba Labfor Cabang Semarang dan IBNU SUTARTO,ST, Ajun Komisaris Polisi, Nrp. 76010892, Jabatan Paur pada SubBidang Narkoba Cabang Semarang, dalam kesimpulan bahwabarang bukti yang disita dari Terdakwa BAMBANG PUJIONOBin UNTUNG diberi Nomor Barang :e BB02500/2012/NNF berupa (satu) bungkus kertas Koranyang berisi daun dan biji dengan berat 4,652 gram adalahGANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;e BB02501/2012