Ditemukan 18271 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Judex juris telah salah dan keliru
Adanya kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam putusan judex juris
Suap
Suap pasif
Suap aktif
Judex juris
Judex facti
Terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan judex facti/judex juris
Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris
Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex juris; perlawanan
Putusan judex juris telah mengandung suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata
Terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris
Dalam putusan judex juris terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 PK/PDT/2009 LIAW KIM TJHON; LIAW KIM THIAN PO
28 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut tidak dapat dilaksakan Eksekusinya, setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut : Surat bukti PK.1, PK.2, PK.3 bukan sebagai novum yangmenentukan ; Surat bukti PK.4, PK.5 adalah putusan yang belum mempunyaikekuatan hukum, sehingga suratsurat bukti tersebut tidak dapatmembatalkan putusan judex juris
Putus : 27-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/Pdt/2017 Tanggal 27 April 2017 — ZAENAB VS Hj. NURHAYATI
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bukankah putusan Juris/Hakim adalah juga merupakan hukum ????. Jikaputusan Hakim merupakan bagian dari hukum itu sendiri, bukankah dalampetimbangannya harus rasional/logikal???.
Putus : 18-08-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/Pdt/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 — SABINA LASUT alias INA, DK. VS NY. HETTY RIMA LAPIAN LASUT, DK.
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
adahubungannya dengan pajak atas objek sengketa dan suratsurat keteranganyang tidak membuktikan adanya hak atas tanah objek sengketa;Bahwa buktiobukti baru tersebut tidak bersifat menentukan dan tidakdapat melumpuhkan atau melemahkan pembuktian oleh Termohon PeninjauanKembali (Penggugat) yang telah terbukti berhak atas tanah objek sengketa dantelah terjadi jual beli antara Tergugat sebagai Penjual dengan Almarhum B.G.Lapian sebagai Pembeli atas tanah objek sengketa;Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris
Putus : 27-02-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/PID.SUS/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — ARDHANI BUDI PRIBADI
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada bulan Juni 2007 ;Dengan demikian permohonan peninjauan kembali telah memenuhi apabila dalampelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi halatau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan tetap terbukti itutelah bertentangan satu dengan yang lain ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata tidakterdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Judex Juris
Putus : 28-09-2017 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409 K/PID.SUS/2017 Tanggal 28 September 2017 — ANA ASTUTI alias ANA binti USMAN
43 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
mestinya yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yangdinilai Penuntut Umum terlalu ringan dan berdasarkan alasan tersebut PenuntutUmum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara a quountuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ANA ASTUTI alias ANAbinti USMAN selama 3 (tiga) tahun tidak dapat dibenarkan karena penjatuhanberat ringan pidana kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti,bukan wewenang Judex Juris
Register : 21-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/2017 Tanggal 31 Mei 2017 — HJ. NIRWANA, DKK VS H. GANDE, BA;
68 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kecamatan Baruga, Kota Kendari), tanggal 27 Februari 1982, GambarSituasi Nomor 667, tanggal 2521982 atas nama Madeaming karenamenjadi saksi dalam perkara tersebut;Tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dapatdibenarkan, bahwa adanya fakta di persidangan dan hasil pemeriksaan ketempat objek sengketa, ternyata masih terjadi sengketa kepemilikanantara Penggugat dan Tergugat yang bukan menjadi kewenangan absolutPengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan PengadilanUmum, maka Judex Juris
Register : 29-01-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 102/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Tanggal 3 Nopember 2020 — ⢠Hendra Lugito, berkedudukan di jalan Empang Bahagia Raya No.42, Jelambar, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daance Yohanes, SH beralamat di DAANCE YOHANES & ASSOCIATES, beralamat di perumahan Citra Gran Cibubur, blok G.27 No.3., kelurahan Jati Karya, kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2020, sebagai Penggugat ;
Lawan:
⢠Herlam Azali, bertempat tinggal di jalan Cikoko Timur Raya No.33, RT.003, RW.01, kelurahan Cikoko, kecamatan Pancoran, kotamadya Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;
196 — 118
196 — 118
:::eeee : Rp 10.000,(Sn V/ Es) Ks) fc : Rp 6.000,en 43,0 ( ,> : Rp 10.000,Juris Rp 609.000,( enam ratus sembilan ribu rupiah)Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan No 102/Pat.G/2020/PN Jkt.Sel
Putus : 20-04-2011 — Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 PK/Pdt/2010 Tanggal 20 April 2011 — ASMAT bin SAAMIN VS. ALI KONTONG DJAENABUN
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setidak tidaknya akan menghasilkan putusan yang laindimana PemohonPeninjauan Kembali (para Terguat II) tidak dihukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan alasan peninjauan kembali tidak dapatdibenarkan, oleh karena judex juris tidak salah menerapkanhukum dan juga tidak terdapat kekeliruan ataupun kekhilafanyang nyata.
Putus : 12-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 PK/Pdt/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — YANS HADIONO
VS
KASIMON CANDANA, DKK
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan objek sengketa dalamperkara ini, dengan demikian tidak terganggu lagi, karena PemohonPeninjuan Kembali sudah memiliki Kantor Kontraktor sendiri, (Sejaktahun 1980an Pemohon Peninjauan Kembali bekerja sebagaiseorang kontraktor);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karenaalasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali berisi keberatan ternadappendapat Judex Facti yang dikuatkan oleh Judex Juris
Putus : 28-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 PK/Pdt/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — KEPALA DESA TEMPELREJO ; HARTINI,dkk
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penentuan batas dan gambar/peta tanah sesuai dengan permohonanBp Sahir dalam permohonan sertifikat selaku pemegang hak milik dan telahdiukurdan diberi batas oleh BPN;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memoriPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Putusan Judex Juris dalam tingkatkasasi dan Putusan Judex Factie dalam perkara a quo ternyata tidak terdapatadanya kekhilafan hakim
Putus : 07-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240/B/PK/PJK/2014 Tanggal 7 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT GUMAYA GRAHA MULIA
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34629/PP/M.I/16/2011 tanggal 27 Oktober 2011, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yangkeliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku Pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak(tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupaerror facti maupun error juris
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN BLORA Nomor 106/Pid.B/2020/PN Bla Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
BERLIAN VITARIA, S.H.
Terdakwa:
SETIYAWAN BUDI WAHYUDI Alias NDOWER Bin SUPARI Alm
57 — 11
BERLIAN VITARIA, S.H.
Terdakwa:
SETIYAWAN BUDI WAHYUDI Alias NDOWER Bin SUPARI Alm
57 — 11
Sudikno Mertokusumo Subjek hukum(subjectum juris) adalah segala sesuatu. yang dapat memperoleh,mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiridari orang (natuurlijkepersoon) atau badan hukum (rechtspersoon);Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidanganTerdakwa bernama SETIYAWAN BUDI WAHYUDI Alias NDOWER BinSUPARDI (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaanPenuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidanganTerdakwa sehat jasmani dan
Putus : 10-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/Pdt/2017 Tanggal 10 April 2017 — PT SINAR MAS MULTIFINANCE vs THARMIDZI HARUN
44 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 27 PK/Pdt/2017peninjauan kembali sebagaimana yang telah diuraikan di atas inimendapatkan perhatian dan pertimbangan yang sungguhsungguh dariMajelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatadari putusan Judex Juris dan bukti baru
Putus : 27-11-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 PK/Pdt/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — ROSMAWATY DJINGGA
VS
HERLINA Alias AI HUA, DKK
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 487 Pk/Pdt/2014Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karenadalam Putusan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sebelum Alm. Tho Ceng Weng kawin dengan Rosmawaty Djingga(Tergugat ) telah kawin dengan Tjai Wong dan dalam perkawinan tersebut,telah dilahirkan anakanak yaitu 1. Ai Hua, 2.
Register : 28-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1725 B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA;
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
./16/2013 tanggal 3 April 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatanatas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di PengadilanPajak atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa errorfacti maupun error juris dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya,sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang
Putus : 10-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 10 Desember 2010 — AGUNG TRI NUGROHO bin SUBANDI
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 130 PK/Pid.Sus/2010Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakternyata terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan dan putusan judex juris substansi memori peninjauan kembali merupakan pembedaan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali dengan judex jurissehingga tidak dapat diterima sebagai alasanalasan pengajuan peninjuauankembali, di samping itu halhal yang dimuat dalam memori
Putus : 20-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1092/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAMBINO EKA PRATAMA
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.47252/PP/M.IV/16/2013 tanggal 19 September 2013tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris
Register : 24-05-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mrh Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
INDAH LESTARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
Indra Jaya Bin Sahransyah Alm
17 — 10
INDAH LESTARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
Indra Jaya Bin Sahransyah Alm
17 — 10
Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwaSubyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh,mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari :orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).Menimbang bahwa Penuntut Umum dihadapan persidangan telahmenghadirkan subjek hukum, seorang lakilaki atas nama Indra Jaya Bin Sahransyah(Alm) sebagai Terdakwa dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuatdalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sesuai
Putus : 11-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3377 K/Pdt/2015 Tanggal 11 Mei 2016 — INAYATI binti HASAN NA VS ASIAH binti MAIMUNAH
79 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lalai mematuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan dan mengancam kelalaian dan batalnya putusanyang bersangkutan;Bahwa secara Juris telah jelas kelalaian dari Judex Facti tersebut diatas point a dan b sehingga dapat mengancam batalnya putusan yangbersangkutan tersebut di atas;Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi didalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat yangmenyatakan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama;Bahwa oleh
Putus : 14-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1110/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV DIMAS MOTOR
169 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.60676/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris