Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, setelah diberikan turunan resmi Surat Penetapan ini dengan segera mencatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan sedang berjalan serta menerbitkan Akta Kelahiran ;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 101.000,- ( Seratus satu ribu rupiah )

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mencatat kelahiran anak tersebut pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mencatat kelahiran anak tersebut pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ; -------------------------------------------------------------------4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------------

MENUNTUT

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bapak Pemohon yang bernama Nursalim telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian serta menyampaikannya kepada Pemohon;

>

FITRIANI, yang dilahirkan di Pagaran Tonga, pada tanggal 03 April 1997;

MUHAMMAD RAJAB, yang dilahirkan di Pagaran Tonga, pada tanggal 15 Agustus 1998;

;

penulisan nama Pemohon yang keliru, yaitu Abdullah Ali serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang baru atas nama Pemohon yang benar, yaitu Abdullah;

dari Boen Hian Loe dan Liem Wen Hwie sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 78, tanggal 3 September 1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, menjadi HERMAN BUDIANTO;

Akta Kelahiran Pemohon, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

yang masihtercatat dengan nama Siauw Pauw;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini, maka Hakimberkesimpulan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon semulabernama Boen Siauw Pauw menjadi Herman Budianto, olen karena tidakbertentangan dengan aturan hukum yang ada maka sudah sepatutnya untukdikabulkan dan oleh karenanya menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) UndangUndangTentang Admiistrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada KantorPencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan

Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowosoyang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon untuk melakukanpencatatan pinggir tentang perbaikan/perubahan penulisan nama Pemohonseperti tersebut di atas dalam Daftar Register Kelahiran dalam tahun yangsedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;5.

Sertifikat Hak Milik objek sengketa, karena yangmelakukan jual beli tanah tersebut adalah orang lain yang tidak berhakdengan melampirkan buktibukti sarat administrasi palsu, bahwa olehkarena itu Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketatelah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnyaAsas Kecermatan;Bahwa Tergugat dalam tindakan hukum menerbitkan Sertifikat objeksengketa telah melanggar Asas Keterbukaan dalam AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik, Bahwa dalam proses

Putusan Nomor 127 PK/TUN/201516.17.18.19.cermat dan tidak melakukan pengumuman yang harus dilaksanakansebagaimana mestinya;Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik objeksengketa, ternyata telah dilakukan dengan tidak tertib, hal itu dapat terlihatdari perbuatan Tergugat yang tidak cermat, tidak melakukan pengumumansebagaimana mestinya dan tidak hatihati, oleh karena itu perbuatanTergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa telahmelanggar Asas Ketertiban dalam

AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik;Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, Tergugatdalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa telah melanggarAsas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kehatihatian dan AsasKetertiban dalam AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik ObjekSengketa yang dilakukan dengan cara melanggar Asas Kecermatan, AsasKeterbukaan, Asas Kehatihatian dan Asas Ketertiban dalam AsasAsasUmum Pemerintahan

Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat asaltelan menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa sebagaiSERTIPIKAT PENGGANTI, padahal Surat KeteranganKehilangan barang / Sertipikat asli atas tanah tersebut yangHalaman 31 dari 52 halaman.

Mengisi daftar isian 201.Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat asaltelan menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa sebagaiSERTIPIKAT PENGGANTI, tidak sesuai dengan persaratandan prosedur yang harus dilaksanakan oleh Turut TermohonPK/Tergugat asal sebagaimana tercantum dalam DaftarKartu Kendali, antara lain harus ada Surat KeteranganHalaman 35 dari 52 halaman.

Atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonantukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian danrekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar KawasanHutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan;Oleh karena Tergugat dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata UsahaNegara, dan Tergugat melalui Tergugat II telan memberikan keputusanyaitu menolak permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas arealseluas + 7./07 Ha yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keputusantersebut bersifat konkrit,

Tindakan Para Tergugat Yang Menerbitkan Objek Gugatan a quoBertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan Yang BerlakuDan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang berbunyi:Halaman 12 dari 47 halaman.

Atas nama Menteri menerbitkan surat penolakanpermohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam halhasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau TimTukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapatdipertimbangkan;Halaman 14 dari 47 halaman.

objek sengketaa quo, oleh karena itu Tergugat (Tergugat) patut dinilai telah melanggarasasasas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan;Bahwa secara hukum Turut Termohon Kasasi mempunyai kewenanganuntuk menerbitkan surat penolakan tukar menukar kawasan hutan, sertamemiliki alasan yuridis yang benar dalam menerbitkan Objek Sengketa,sebagaimana ternyata pada Pasal 1 angka 12, Pasal 2 ayat (2) dan pasal12 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menhut11/2010 Tentang Tukar

Pada kawasan hutan yang dimohonkan tukar menukar olehTermohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi telah menerbitkan izinberupa Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) an. PTAdindo Hutani Lestari, berdasarkan Keputusan Menteri KehutananNomor 88/KptsII/1996 tanggal 12 Maret 1996 (vide bukti T.I6)seluas + 201.821 ha yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat Kalimantan Timur:c.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Menterihukum dan Hak asasi manusia) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukumPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan juga Tergugat selaku Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/ menerbitkan SuratKeputusan Nomor : AHU0015625. AH.01.07.Tahun 2018, TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemilik Dan PenghuniPuncak Kertajaya Surabaya;.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan / mengeluarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU0015625.

(objek sengketa aquo) adalahdengan adanya akta pendirian perkumpulan incasu akta notaris No. 1tertanggal 10 desember 2018 tentang Pendirian Perkumpulan PemilikDan Penghuni Puncak Kertajaya Surabaya., yang mana Akta tersebutsebagaimana telah penggugat sampaikan dalam pointerpointersebelumnya, merupakan Akta yang cacat/bertentangan denganPeraturan Perundangundangan, sehingga jelas tidak dapat di gunakansebagai dasar untuk menerbitkan sebuah keputusan;Halaman 29 dari 67 halaman, Putusan No. 168/G/2019

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU0015625.AH.01.07 Tahun 2018, tanggal 14 Desember 2018 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemilik Dan PenghuniPuncak Kertajaya Surabaya (Objek Sengketa);Bahwa pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketaadalah tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan beserta peraturan teknisnya, untuk dan atas nama Menteri Hukum danHak Asasi Manusia (Tergugat).

;Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2016(1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badanhukum Perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hariterhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri.berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Pejabat tatausaha negara yang berwenang untuk menerbitkan objek

Tergugat II, dengan demikian Tergugat IItelah melanggar Pasal 26 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;Bahwa Perbuatan Tergugat II menerbitkan obyek gugatan Tata Usaha Negara angka 2sebagai tindak lanjut dari obyek gugatan Tata Usaha Negara angka adalah: 22.1.

Najmiah Muin tersebut yang telah sesuai dengan prosedurhukum yang berlaku dan oleh Tergugat II menerbitkan Sertipikat Nomor : 20999 /Hal.24 dari 84 hal. Putusan Nomor: 57/G/2013/PTUN.Mks.Maccini Sombala, Surat Ukur Nomor : 04869/2013 tanggal 15 Mei 2013, seluas40.290 nm? atas nama Hj.

;Bahwa tindakan Tergugat I yang menerbitkan surat Keputusan Nomor : 15/Pbt/BPN 73/2013, tanggal 17 Mei 2013 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karenasalah satunya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 215/Pdt/2007/PT.Mkstanggal 30 Juli 2007, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat I tersebut sudahsesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada peraturan yang dilanggardalam menerbitkan objek sengketa

Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 15/Pdt/BPN73/201.3 yang hanya berpatokan pada kedua putusan dalam perkara A Quo tanpaHal.34 dari 84 hal. Putusan Nomor: 57/G/2013/PTUN.Mks.memperhatikan fakta dipersidangan bahwa Dg.

Bahwa Tergugat II seharusnya tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milk Nomor :20999/Maccini Sombala tanggal 22 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 4869/2013 tanggal13 Mei 2013, seluas 40.290 nf (empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh meterpersegi) nama pemegang hak Hj.

Natuna telah menerbitkan KTP dan KK Pemohondimaksud, akan tetapi nama dan tanggal lahir berbeda yaitu : Ponisih,tanggal lahir 26 Juni 1990, padahal seharusnya adalah IKHIE EFFENDY,tanggal lahir 26 Juni 1992;Bahwa dengan adanya dua nama Pemohon yang berbeda tersebuttermasuk tanggal lahir yang juga berbeda, membuat pemohon sangatkesulitan didalam menjalankan kelangsungan hidup Pemohon khususdalam hal administrasi Surat menyurat;Bahwa atas keadaan dimaksud tersebut diatas, pemohon berkehendakuntuk mengajukan

NatunaHalaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Ranuntuk menerbitkan Akta Kelahiran pemohon dengan nama IKHIEEFFENDY, tanggal lahir 26 Juni 1992;Berdasarkan halhal yang telah pemohon uraikan tersebut di atas, denganhormat, dengan segala kerendahan hati, mohon kehadapan yang terhormatBapak Ketua Pengadilan Negeri Ranai kiranya berkenan dengan ketetapannyauntuk melakukan perubahan nama pemohon dari PONISIH seperti yang terteradalam KTP dan KK, tanggal lahir 26 Juni 1990 menjadi

Natunauntuk menerbitkan pergantian KTP pemohon dengan dari atas namaPONISIH menjadi IKHIE EFFENDY, sekaligus berkenan memerintahkanpenerbitan Akte Kelahiran dimaksuad, dilakukan renvoi sehingga berbuny!

Natuna untuk menerbitkan pergantian KTPpemohon dengan dari atas nama PONISIH menjadi IKHIE EFFENDYMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut,Pemohon telah mengajukan buktibukti tertulis (written evidences) berupa :1.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103070507190001 atas nama PONISIH,yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2019 oleh H. ILHAM KAULI, S.Sos.,M.Si. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenNatuna, diberi tanda P1;.

Dan dalamketentuan Pasal 52 Ayat (2) menegaskan pencatatan perubahan namaHalaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Ransebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepadainstansi pelaksana ditempat yang menerbitkan akta pencatatan sipil palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilannegeri oleh Penduduk .

Panjaitan (Pemohon II);

Memberi izin kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kendari untuk menerbitkan pengganti Grosse Akte Balik Nama Kapal Motor PASCHA No.1176 tanggal 18 Maret 2009 atas nama pemilik IKE MERISA ISNINA HANDAYANI berkedudukan di Balikpapan ; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

sampai saat ini belum juga ditemukan Bahwa selanjutnya pada hari RABU, tanggal 30 Oktober 2013 Pemohon telah pulamengumumkan perihal kehilangan Grosse Akte Baliknama Kapal Motor PASCHAtersebut pada Surat Kabar Harian Pagi KALTIM POST tetapi sampai saat ini GrosseAkte tersebut belum juga ditemukan ;Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut pada Kantor Administrasi Pelabuhan / Pegawai Pembantu untukPendaftar dan Baliknama Kapal di Kendari yang menerbitkan

berikut : 1 Mengabulkan permohonan Pemohon :2 Menyatakan Grosse Akte Baliknama Kapal Motor PASCHA No.1176 tanggal 18Maret 2009 atas nama pemilik IKE MERISA ISNINA HANDAYANI berkedudukan diBalikpapan yang diterbitkan oleh Pegawai Pembantu untuk Pendaftar dan BaliknamaKapal Kantor Administrator Pelabuhan Kendari, telah hilang ;3 Memberi izin kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Administrasi Pelabuhan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kendariuntuk menerbitkan

dengan ditemani saksimelaporkan tentang kehilangan Grosse Akte Balik Nama Kapal Motor PASCHAtersebut kepada Polres Balikpapan dan pada tanggal 30 Oktober 2013 mengumumkan diKoran KALTIM POS, tetapi sampai saat ini belum juga ditemukan ;e Benar Pemohon pernah datang ke Kantor Administrator Pelabuhan Kendari denganmaksud untuk meminta diterbitkan kembali Grosse Akte Pendaftaran Kapal MotorPASCHA No.1176 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Pemohon, tetapi dijelaskan olehPejabat Kantor tersebut, bahwa untuk menerbitkan

Juli 2013 Pemohon dengan ditemani kakak saksi (RENNYNOVITA) melaporkan tentang kehilangan Grosse Akte Balik Nama Kapal MotorPASCHA tersebut kepada Polres Balikpapan dan pada tanggal 30 Oktober 2013mengumumkan di Koran KALTIM POS ; Benar Pemohon pernah datang ke Kantor Administrator Pelabuhan Kendari dengan7maksud untuk meminta diterbitkan kembali Grosse Akte Pendaftaran Kapal MotorPASCHA No.1176 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Pemohon, tetapi dijelaskan olehPejabat Kantor tersebut, bahwa untuk menerbitkan

MENETAPKAN 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan Grosse Akte Baliknama Kapal Motor PASCHA No.1176 tanggal 18Maret92009 atas nama pemilik IKE MERISA ISNINA HANDAYANI berkedudukan di Balikpapanyang diterbitkan oleh Pegawai Pembantu untuk Pendaftar dan Baliknama Kapal KantorAdministrator Pelabuhan Kendari, telah hilang ; 3 Memberi izin kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kantor Administrasi Pelabuhan Pejabat Pendaftar dan Pencatat BaliknamaKapal Kendari untuk menerbitkan

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertipikat baru atas nama Penggugat selain diatas tanah hak milik Penggugat yang masih dikuasai, seluas 450 m yang terletak di Kelurahan Fatululi dengan batas-batasnya : Utara berbatasan dengan tanah pekarangan Drs. Damianus Nabut Bani, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur berbatasan dengan tanah pekarangan Nikolaus Selo, Barat berbatasan dengan tanah pekarangan Drs.

Bahwa pada tahun 1995 TERGUGAT menerbitkan sertifikat tanah No. 2197/tanggal 1631995 atas nama Drs Steven Philipus Goro tercantum hanya 450 m?;dari tanah 450 m? itu tidak semua diletakan diatas tanah hak milik Penggugat;tetapi hanya tanah + 250 m2 saja yang diletakan diatas tanah hak milik penggugatbahwa tanah + 250 M? tersebut terletak disebelah utara tanah hak milikPENGGUGAT yang berbatasan dengan tanah pekarangan Drs.

Bahwa tergugat dalam menerbitkan sertifikat Nomor 2197 tanggal 16031995bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah yaitu pasal4 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) dan bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum. berdasarkan halhal tersebutTergugat telah melanggar secara formal ketentuan pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto UndangUndang Republik IndonesiaNomor

TERGUGAT menerbitkan sertifikat tercantum luas tanah 450m? dari tanah450m? itu tidak semua ditempatkan diatas tanah hak milik PENGGUGATtetapi hanya tanah seluas +250m? saja yang ditempatkan diatas tanah hak milikPENGGUGAT dan ditinjau dari tanah hak milik PENGGUGAT dari sebelahSelatan,Timur, dan Barat digelapkan oleh TERGUGAT seluas +800m? Hal inisangat merugikan penggugat ;Hal 8 dari 33 hal. Putusan No.23/G/2011/PTUNKPGe.

Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan sertifikat baru atas NamaPENGGUGAT selain diatas tanah hak milik PENGGUGAT yang masih dikuasai,seluas 450m? yang terletak di kelurahan Fatululi dengan batasbatas utaraberbatasan dengan tanah pekarangan Drs. Damianus Nabut Bani, Selatan berbatasanHal 10 dari 33 hal.

Bahwa Tergugat menerbitkan SuratKeputusan a qou berdasarkan hasilpenelitian yang cermat denganmengindahkan ketentuanketentuanhukum Pertanahan yang berlakutetrmasuk azasazas umumpemerintahan yang baik, uraian secaradetail tentang penelitian tentang datafisiknya sesuai data inventarisasi luasawal tanah adalah 890 M? yangdikuasi Penggugat berdasarkan SuratPernyataan Pelepasan Hak dalamHal 17 dari 33 hal.

Dengan demikian, seharusnya Tergugat memberikankesempatan kepada Penggugat waktu maksimal 50 (lima puluh)hari agar dapat menyerahkan hasil pekerjaan, sehingga apabiladihitung maka berakhirnya kontrak ditambah 50 (lima puluh) harijatuh pada tanggal 14 Februari 2014, akan tetapi Tergugat tidakpernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmenyempurnakan pekerjaannya sampai dengan tanggal tersebutdan justru menerbitkan surat keputusan obyek sengketa padatanggal 21 Januari 2014)Mengacu kepada ketentuan

Pasal 93 ayat (1) tersebut di atas,Tergugat hanya dapat menerbitkan surat keputusan obyeksengketa apabila kepada Penggugat telah diberi kesempatanmenyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Februari2014.

Bahwa ternyata tenggang waktu50 (lima puluh) hari atau besarnya denda melebihi 5 % (limapersen) dari nilai paket pekerjaan belum terlampaui, Tergugat telahmenerbitkan surat keputusan obyek sengketa;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas maka tidak dapatdisangkal lagi bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan suratkeputusan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuanketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasapemerintah.

Lampiran Il 2. huruf s angka (3) Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 70 Tahun 201 2:;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa aquo telah jelasjelas mengesampingkan penerapan AzasAzasUmum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik (AAUPB) atauAlgemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur dengan mengacupada doktrin yang berkembang sudah diterapkan di dalamYurisprudensi antara lain:a.

Asas kecermatan/ketelitian;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyeksengketa telah tidak cermat dan teliti tentang adanyaketentuan yang mengatur perihal keterlambatan bagipenyedia barang dalam rangka menyempurnakan pekerjaanpada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah;d.

isinyamenjelaskan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor23270/B/XIIIII/73 atas nama Asian yang diterbitkan oleh BupatiKabupaten Deli Serdang, tidak tercatat dalam buku register di KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang;Bahwa terhadapSurat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten DeliSerdang Nomor 667/13.12.07/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tersebut,Penggugat telah menyampaikannya kepada Kantor Pertanahan KotaMedan;Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Kepala KantorPertanahan Kota Medan (Tergugat) menerbitkan

Putusan Nomor 65PK/TUN/201312.tersebut masingmasing di Harian Sinar Indonesia Baru, edisi tanggal20 Februari 2012 dan di Harian Waspada, edisi tanggal 22 Februari2012;Bahwa pengumuman dan pemberitahuan yang dimuat diduaharian tersebut seharusnya menjadi perhatian Tergugat untukmelakukan penelitian secara seksama atas data fisik dan datayuridis tanah sebelum menerbitkan objek sengketa, sebab tanahyang akan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalahkepunyaan Penggugat;Bahwa oleh karena terbitnya

dari uraian pada point 12 tersebut di atas, terbuktipersyaratan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilampirkan dalampermohonan penerbitan objek sengketa kepada Tergugat telahdilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan mekanisme danprosedur yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa jugamenjadi cacat hukum;Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui objek sengketatelah diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat menyampaikanSurat kepada Tergugat tertanggal 8 Agustus 2012 yang memintauntuk tidak menerbitkan

sertifikat di atas tanah kepunyaanPenggugat, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat,dikarenakan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa padatanggal 28 Juni 2012;Bahwa kemudian yang menguatkan dan membuktikan tanah tersebutadalah kepunyaan Penggugat, Kepala Kelurahan Harjosari ll Muktar,SE. menerbitkan Surat Keterangan masingmasing Nomor1149/SK/HSI/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dan Nomor1178/SK/HSI/2012 tanggal 03 September 2012 yang isinyamenerangkan Penggugat mempunyai/menguasai sebidang

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objeksengketa jelasjelas mengandung cacat prosedural secara substansimaupun materi didalamnya, maka cukup beralasan Tergugatdinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik dan selanjutnya beralasan pula untukmenyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan

dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1644 B/PK/PJK/2016Bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan karenaPenggugat membuat Faktur Pajak masa Mei 2008 ada yang tidak urut darinomor urut 1 (satu), sehingga atas seluruh penyerahan dikenakan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai 2% x Rp.692.738.310,00 =Rp. 13.854.766,00;Bahwa Penggugat sejak Masa Maret 2008 telah menerbitkan

Pengusaha Kena Pajak tersebutdikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkanFaktur Pajak Standar tidak dimulai dari Nomor Urut (satu), makaFaktur Pajak Standar yang diterbitkan merupakan Faktur PajakCacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).Pasal 11 ayat (1)Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, salah dalam pengisian,atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yanglengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkanFaktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan

Menerbitkkan Faktur Pajak Standar yang tidak memuat keterangandan/atau tidak mengisisecara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidakditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yangditunjuk olehPengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur PajakStandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf e dan ayat (4) UndangUndang KUPmenyebutkan sebagai berikut:Pasal 14 ayat (1) huruf eHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1644 B/PK/PJK/2016Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan

Bahwa atas kesalahan tersebut di atas, sampai dengan bataswaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor: PER159/PJ./2006, Wajib Pajaktidak menerbitkan Faktur Pajak Pengganti dan tidak melakukanpembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2);Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1644 B/PK/PJK/2016e.

Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah menerbitkan Faktur Pajak Standar tidak sesuaidengan ketentuan berlaku, yaitu telah menerbitkan Faktur PajakStandar yang tidak memenuhi ketentuan formal (tidak benarsecara formal) : menerbitkan Faktur Pajak Standar tidak dimulaidari nomor urut 1 (satu) dan tidak dibuat secara berurutan;h.

Tahun 2013 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugatvide Pengumuman bagian ketentuan IX Penetapan Hasil Seleksi (FINAL)angka 3, sehingga Tergugat tidak dapat menolak usulan Penetapan NIPCPNS atas nama Penggugat;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telahbertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak beralasan hukumsebagaimana yang diuraikan dibawah ini:A.

lulusujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2013, yang mana dengandinyatakan lulus olen Pejabat Pembina Kepegawaian maka secara hukumPenggugat berhak untuk diusulkan Penetapan NIP Calon Pegawai NegeriSipilnya;Bahwa Penggugat juga telah mengajukan pengunduran diri didalampekerjaannya sehubungan dengan telah dinyatakan lulus ujian seleksiCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sehingga keputusan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo mengakibatkan kerugian bagiPenggugat;Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan

Sah Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 044/Dir.PK/TMS/2014Tanggal 21 Oktober 2014 Perihal: Pengembalian Berkas UsulPenetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 AtasNama Arnes Sembiring, ST.M.Kom;Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor044/Dir.PK/TMS/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 Perihal PengembalianBerkas Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil TahunAnggaran 2013 Atas Nama Arnes Sembiring,ST.M.Kom;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan

Berusia serendahrendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggitingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.Bahwa Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa setelah PemohonKasasi telah ditetapkan dinyatakan Lulus seleksi CPNS Tahun AnggaranHalaman 12 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 168 K/TUN/2016Bahwa Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik Yaitu AsasMenghormati Dan Memberikan Haknya Setiap Orang.Bahwa Pemohon Kasasi telah dinyatakan Lulus oleh KementerianPendidikan dan Kebudayaan R. , dan Pengumuman Kelulusan Para calonCPNS tersebut adalah merupakan suatu Ketetapan sehingga menimbulkansuatu Hak bagi Pemohon Kasasi.Bahwa dengan terbitnya objek sengketa a quo maka Termohon Kasasitelah menghilangkan Hak