Ditemukan 1253768 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-02-2014 — Putus : 11-07-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/G/2014/PHI.PN/BDG Tanggal 11 Juli 2014 — ABDUL ROJAK; LAWAN; PT. GITAMAYA INTERBUANA GOLF & COUNTRY
98 — 11
98 — 11
Register : 08-11-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. Tanggal 12 Maret 2018 — BOCIM; Melawan; PT. SUN-INDO ADIPERSADA;
57 — 12
57 — 12
Register : 28-09-2011 — Putus : 01-02-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 108/G/2011/PHI/PN.BDG Tanggal 1 Februari 2012 — LILIS NURAENI; ENI SUMARNI; SUMIARSIH; LAWAN ; PT. JAKARANA TAMA;
54 — 6
54 — 6
Register : 31-01-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 02-03-2018
Putusan PN DOMPU Nomor 2/PDT G/2017/PN DPU Tanggal 16 Oktober 2017 — - Penggugat:
Drs. MANSYUR M. AMIN
- Tergugat:
1.NURHAIDAH
2.BAMBANG
69 — 40
69 — 40
Perdata dimana dalamsuatu perjanjian mengandung suatu unsur spikulatif oleh penggugat dengantergugat merasa tertekan dan di tekan oleh penggugat sebab hal tersebutsama sekali para tergugat tidak menyewah dan memakai mobil lewatpenggugat karena para tergugat menyewah dan memakai mobil lewatAGUSALIM alias EGO sehingga dengan demikian menurut para tergugatsurat perjanjian tersebut yang dimaksud adalah perjanjian yang tidakmengandung unsur halal dan bersifat spikulatif salah satu pihak yaknidalam hal
Pasal 1865KUH Perdata, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajibanuntuk membuktikan dalildalil gugataannya terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5 serta saksisaksi yaitu saksi AGUS SALIM Als.
lagi hadirdi persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut, dan olehkarena itu maka pemeriksaan dalam perkara aquo tanpa adanya pembuktiandari pihak lawan (tegen bewijs), sehingga pemeriksaan dilanjutkan secaracontradictoir,Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa ada duaperistiwa hukum yakni perjanjian dalam sengketa ini, yang pertama adalahmengenai perjanjian sewa menyewa secara lisan yang akan dipertimbangkansebagi berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata
(empat ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil per harinya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata dalampengaturan mengenai keadaan memaksa (force majeur), ditentukan bahwatidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksaatau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untukmemberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatuperbuatan yang terlarang baginya.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dari fakta yang terjadibahwa Para
(empat ratus ribu rupiah), tidakuntuk harihari selanjutnya setelah terjadi kecelakaan, sedangkan untukpertanggungjawaban dan persoalan mengenai ganti rugi akan dipertimbangkanlebih lanjut, berdasarkan hal tersebut maka petitum mengenai biaya sewaberalasan hukum untuk dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1564 KUH Perdata, dalampengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa, ditentukan bahwa penyewabertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yangdisewakan selama
Putus : 29-10-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN STABAT Nomor 96/PDT.P/2015/PN STB Tanggal 29 Oktober 2015 — YENTI
17 — 10
17 — 10
Putus : 06-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN MEULABOH Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Mbo Tanggal 6 April 2017 — Wirda Marlina
58 — 7
58 — 7
Register : 22-11-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. Tanggal 21 Februari 2018 — DAMIANUS ANDI KRISTONO; Melawan; PT. SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG BOGOR;
43 — 14
43 — 14
Putus : 27-02-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45 / G / 2013 /PHI.PN.PTK Tanggal 27 Februari 2014 — HARRY NOVIAR, E DKK
MELAWAN
PT. WANA BANGUN AGUNG
79 — 8
79 — 8
Register : 17-05-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tanggal 15 Agustus 2016 — Zulrochman, dkk.; Melawan; PT. Esham Dima Mandiri;
79 — 23
79 — 23
Mandiri,yang merupakan tempat para Pengugat bekerja ;> Gugatan tidak jelas/obscuur libel, dengan alasan bahwa identitas para Penggugattelah benar, dan tidak ditemukan adanya bahasa atau kalimat relokasi kerja paraPenggugat setelah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi dalampokok perkara, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkaneksepsi yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdata
Tergugat menolak anjuran sementara para Penggugat menerimaanjuran tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, para Penggugatberdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 UndangUndang no. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus, padatanggal 21 Maret 2016 dengan nomor perkara 74/Pdt.Sus PHI/2016/PN.Bdg;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865KUH Perdata
Register : 14-08-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 160/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG. Tanggal 23 Nopember 2015 — NUNING ANDRIANTI
L A W A N
PT. BINA BANGUN WIBAWA MUKTI (Persero)
64 — 8
64 — 8
Register : 09-05-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/PDT. SUS-PHI/2016/PN.BDG. Tanggal 10 Agustus 2016 — ABDUL RAHMAN
L A W A N
PT. INDONESIA GSHANK PRECISION
60 — 13
60 — 13
hakim selama prosesberjalan yang sifatnya dapat/perlu mendesak yang bukan mengenai pokokperkara; Bahwa atas permohonan Provisi ini yang didasarkan pada ketentuan Pasal151 ayat (8) dan pasal 155 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan, dimana tuntutan dalam provisi Para Penggugatsudah menyangkut materi dalam pokok perkara dan masih memerlukanproses pembuktian lebih lanjut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57UndangUndang No. 2 Tahun 2004 Jo Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 & 1866KUH Perdata
Register : 25-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 25 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb Tanggal 22 Juni 2016 — - TERGUGAT : Supariah
- PENGGUGAT : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
82 — 55
82 — 55
Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH perdata yangmengharuskan lelang melalui Pegawai Umum PengadilanNegeri. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara A quo PengadilanNegeri Sibuhuan) untuk memerintahkan kantor lelang untukmenjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepadaKPKNL).
gantirugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibatmengkonsumsi barang dan/ atau memanfaatkan jasa.Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalahmenyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur,bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salahsatu. pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi.Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yangmerupakan ranah hukum perdata
Saehavgutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu Bara, menyatakan padaintinya sebagai berikut :Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 terdapatkaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatuperjanjian yang merupakan Misbruik van omstandigheiden dapatmengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagimemenuhi unsur unsur pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak adakehendak bebas.Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan
kredit) daningkar janji/wanprestasi dari salah satu pihak in casu konsumen Supariah (AhliWaris/Istri dari almarhum Sukino Silalahi) yang tidak melakukan pembayaransebagaimana diperjanjikan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor : 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan mahkamah Agung No: 94K/Pdt.Sus/2014dan Putusan Mahkamah Agung No: 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandungkaedah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdatatentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata
, demikian juga terhadap jawabanTermohon Keberatan tentang pelaksanaan pelelangan terhadap barang yangdijadikan jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan, bukan wewenangMajelis Hakim dalam perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini,akan tetapi melalui gugatan perdata;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena TermohonKeberatan berada pada pihak yang kalah, maka Termohon Keberatan dihukummembayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlahRp.591.000,00 (lima ratus sembilan
Register : 21-01-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG Tanggal 6 Mei 2015 — YOHANES KRISTIAWAN; HERRY KURNIAWAN; lawan; PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL
47 — 13
47 — 13
.1972 tertanggal 26 Februari 1973, dan para Penggugat memintaagar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzetmaupun Kasasi bertentangan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR ;29Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disangkaloleh Tergugat maka Majelis hakim menetapkan beban pembuktian kepadakedua belah pihak dimana para Penggugat diwajibkan membuktikan dalilgugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannyasebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata
Register : 18-02-2014 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PA CIANJUR Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.Cjr. Tanggal 24 Maret 2014 — Penggugat
Tergugat
9 — 4
9 — 4
Register : 09-10-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/G//2012/PHI.BDG Tanggal 22 Januari 2013 — JAJANG SUHENDAR ; DUDI MUHTAR; SUPRIYADI;UHA; JUJU; LAWAN; PERUSAHAAN CV.VHILEO;
25 — 8
25 — 8
Register : 07-05-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan PA DEPOK Nomor 1005/Pdt.G/2014/PA.Dpk Tanggal 4 Nopember 2013 — perdata
10 — 6
10 — 6
perdata
Register : 06-12-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 242/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. Tanggal 4 April 2018 — TRI HARYANTO, dkk; Melawan; PT. SELARAS KAUSA BUSANA;
76 — 29
76 — 29
Register : 19-10-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/G/2012/PHI/ PN.BDG Tanggal 6 Februari 2013 — PT. KERETA API INDONESIA (Persero); LAWAN; AKHMAD HAMBALI ARDIANSYAH, SH;
153 — 45
153 — 45
Register : 25-03-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG Tanggal 22 Juni 2015 — HENDRA DWI JAYA; MASTUR; SUSANTO; LANDUNG SUPARDI;
WAHYUDI; L A W A N; PT. INDOMATSUMOTO PRESS & DIES INDUSTRIES;
52 — 11
52 — 11
Register : 04-08-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Tanggal 20 Februari 2017 — Agus Saputro, dkk.; Melawan; PT. SIMBA INDOSNACK MAKMUR, dkk.;
120 — 31
120 — 31
Bahwa buktibukti atau suatu hal yang dikemukakan dalam sidang merupakanbukti yang sangat kuat dan tidak dapat ditarik kembali sebagaimanaditentukan dalam Pasal 174 Hukum Acara Perdata (HIR) ;7.
PN.Bdg.sifatnya dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaantertentuBahwa disamping PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat adanyajedah waktu dan pekerjaan yang bersifat tidak terus menerus ParaPenggugat dalam dialildalilnya tidak dengan jelas menyebutkan jenispekerjaan atau apa yang dikerjakan pekerja dalam PKWT antara ParaPenggugat dengan Tergugat Karena pekerjaan yang menjadi dasarPKWT tidak jelas maka dalildalil tersebut harus ditolak dan hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 163 KUH Acara Perdata
Para Penggugat tidak menyebutkan jenis pekerjaan apa yangdilakukan Para Penggugat yang dianggap telah melanggar ketentuanPasal 65 Pasal 66 ayat (1) Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa semua pekerjaan yangdilakukan oleh Para Penggugat telah melanggar ketentuan mengenaipemborongan pekerjan dan penyedia jasa tenaga kerja tanpamemperinci pekerjaan yang dilakukan oleh setiap Para Penggugat ;b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Hukum Acara Perdata
menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hakatau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atauuntuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu ;c. bahwa dalam buktibukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalamhalaman 1 s/d 17 Gugatan yang merupakan bukti yang amat kuat dantidak dapat ditarik kembali dengan mekanisme penyediaan jasa tenagakerja dan pemborongan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal174 Hukum Acara Perdata