Ditemukan 4727948 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-08-2011 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43028/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
171 — 16
171 — 16
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42985/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 25
113 — 25
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00500/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 22/Dir/V1I/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Juni Tahun 2008 Nomor00500/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S688/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00500/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor22/Dir/V1/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur, selakupenandatangan Surat Gugatan Nomor 55/Dir/IX/2012 tanggal 6 September2012, sesuai dengan Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal31 Juli 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT XXX berhak menandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas S688/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan
Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S688/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42991/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 22
111 — 22
9 Juli 2012,tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00505/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011;bahwa dengan surat Nomor 28/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas
SKPKB PPN Masa Desember Tahun 2008Nomor 00505/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapantersebut telah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasilpemeriksaan dengan wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajakdihilangkan secara pihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkankerugian secara materiil maupun in materiil atas diterbitkannya SKPKBtersebut;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S696/WPJ.20/KP.0706
/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00505/207/08/007/1 1tanggal 12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor61/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S696/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42859/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 26
105 — 26
V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP207/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01056/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Oktober 2009 yangtidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP207/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep207/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Oktober 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983
tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat Permohonan PenggugatNomor : 034/OG/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 adalah permohonan pembatalan atas STPPPN Nomor : 01056/107/07/723/11 Masa Pajak Oktober 2009;bahwa Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut tidaksesuai dengan permohonan yang Penggugat ajukan, karena yang Penggugat ajukan adalahpermohonan Pembatalan bukan
STP PPN Nomor :01056/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP207/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor01056/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42826/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 37
107 — 37
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42826/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP132/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00216/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Januari 2007;: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor:
sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep132/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Januari 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena
STP PPN Nomor : 00216/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
.: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP132/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Januari 2007 Nomor : 00216/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42849/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 36
110 — 36
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42849/PP/M.V 1/99/2013PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP176/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00541/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Desember 2008 yang tidak disetujuioleh Penggugat
;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP176/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00541/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Desember 2008 telah diterbitkantepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 024/0GGT/II/2012 tanggal
24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep176/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Desember 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak
STP PPN Nomor :00541/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP176/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor00541/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42856/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 43
119 — 43
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42856/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP204/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01065/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juli 2009 yang tidakdisetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP204/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01065/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juli 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 031/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep204/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Juli 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01065/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP204/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor : 01065/107/09/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 04-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42993/PP/M.XVIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
153 — 57
153 — 57
~ermohonan pencabutan NPWP yang Saudara ajukan belum dapatdikabulkan karena belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pencabutan NPWP ....... dst,sudah benar karena sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor73/PMK.03/2012 mengatur bahwa penghapusan NPWP dilakukan dalam hal utang pajak telahdilunasi, dalam hal ini Penggugat masih memiliki utang pajak berupa STP atas bunga Pasal 9ayat (2a) Masa Pajak Juni 2007, sehingga NPWP Penggugat belum dapat dihapuskan;bahwa permohonan
gugatan Penggugat, sejogyanya dapat diterima oleh Majelis dikarenakansudah memenuhi kewajiban dan sesuai prosedur dalam hal pencabutan NPWP yangdiamanatkan didalam UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 7 dan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tertanggal 14 Mei 2012 Pasal 7ayat (6) dan ayat (7);bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas Surat Tergugat Nomor$388/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Permohonan Pencabutan NPWPdengan
permohonangugatan Penggugat;bahwa Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,mengatur :Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan dan dalam rangkapelaksanaan Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;bahwa Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,mengatur :Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas
.03/2012 tanggal 14 Mei2012 mengatur bahwa : Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal utang pajak telah dilunasiatau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa;bahwa berhubung Penggugat masih mempunyai utang pajak yang belum dilunasi, sehinggasesuai Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei2012 Surat Tergugat Nomor S388/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 21 Juni 2012 penerbitannyasudah sesuai dengan ketentuan perpajakan;bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas
perkara ini;Menyatakan menolak permohonan Gugatan Penggugat terhadap terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S388/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang PermohonanPencabutan NPWP atas nama : PT XXX;
Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3790 K/PDT/2016 Tanggal 13 Februari 2017 — TAUFIK HIDAYAT, dkk. VS ANTON SETIA BUDI, dkk.
247 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nyoman Lestari disampingmeninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisanberupa Bangunan Rumah dan Toko di atas tanah Hak Guna Bangunan yangterletak di Jalan KH.
Nomor 3790 K/Pdt/ 201611.12.Perumahan, atas dasar titipan uang sewa kepada KUP tersebut, makaterbit Surat Ijin Menempati Tahun 1984.
Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;3. Menyatakan, Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik atas obyek sengketayang merupakan sebagian dari tanah dan bangunan dengan SertipikatHak Guna Bangunan No.390/Kel. Kepatihan, Surat Ukur: tanggal 03072001, luas: 164 M?, atas: Anton Setia Budi, terletak di Propinsi Jawa Timur,Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Kepatihan, setempatdikenal dengan JI. KH. Syamanhudi 55, Kelurahan Kepatihan, KabupatenJember;4.
dan Hak Pakai atas Tanah.Pasal 36 ayat (1) yang isinya Hak Guna Bangunan tersebut hapus, danmengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara.
bangunan berdasarkan sewamenyewa tidak menghilangkan hak milik seseorang atas bangunan tersebut;Bahwa sesuai fakta persidangan objek sengketa berada di atas tanahyang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat , sewa menyewa antara orangitua ParaPemohon Kasasi dengan The Tiong Liep/pemilik objek sengketa sebelum beralihkepada Tergugat telah berakhir, Surat Izin Penghunian (SIP) atas nama orang tuaPara Pemohon Kasasi telah berakhir dan penguasaan objek sengketa oleh ParaPemohon Kasasi adalah tanpa persetujuan
Register : 13-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 32/PDT/2018/PT YYK Tanggal 8 Mei 2018 — Ny.FRANSISCA RATNASARI MELAWAN Rr. MULATSIH, SE
66 — 108
66 — 108
Menghukum kepada Terlawan untuk tunduk dan patuh atas putusanint;3.
,Notaris di Yogyakarta, No. 5, Tanggal 22 Mei 2013 tentangPembatalan Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual; Selanjutnya dilakukan pelepasan hak atas tanah SHM No.00746/Bener, Surat Ukur No. : 00050 Tanggal 25 November1998 luas 1481 m2? (seribu emparartus delapanpuluh satumeter persegi) atas nama Ny.
(seribu empatratus delapanpuluh satu meter persegi), atas namaKartorejo maka jawabannya adalah PASTIBENAR/ YA.Selanjutnya, apakah perubahan dan peralihan HGB Nomor :121/Kel.Bener, atas nama Fransisca Ratnasari (TERMOHON BANDING)dariSHM No. 00746/Bener, Surat Ukur No. : 00050 Tanggal 25 November1998 luas 1481 m? (seribu empatratus delapanpuluh satu meter persegi),atas nama Kartorejo, dilakukan sesuai hhukum, maka jawabannya adalahdilakukan secara MELAWAN HUKUM.2.
(seribu empatratus delapanpuluh satu meter persegi), atas namaKartorejo, yang diserahkan PEMOHON BANDING kepada Notaris Hj.Carlina Listiani S.H., untuk dibalik nama ke atas nama PEMOHONBANDING, namun justru digelapkan oleh Terpidana Hj.
,Notaris di Yogyakarta, No. 5, Tanggal 22 Mei 2013 tentangPembatalan Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual; Selanjutnya dilakukan pelepasan hak atas tanah SHM No.00746/Bener, Surat Ukur No. : 00050 Tanggal 25 November 1998luas 1481 m2 (seribu empat rartus delapan puluh satu meterpersegi) atas nama Ny.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42988/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
172 — 11
172 — 11
Register : 12-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42710/PP/M.I/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
145 — 53
145 — 53
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42710/PP/M.1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Gugatan terhadap penerbitanSurat Tergugat Nomor: S545/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember2011 tentang Permohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor :KEP488/WPJ.04/2011 tanggal 10 Mei 2011;: bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran atas pajak yang masih harusdibayar sebagaimana tercantum
penerbitan Surat KetetapanPajak;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Nomor : 00015/207/09/062/10 tanggal 7 Oktober 2010 dinyatakan tidakbenar sebagaimana telah diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor : KEP488/WPJ.04/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang keberatan Penggugat atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00015/207/09/062/10 tanggal 7 Oktober 2010 yang menyatakan bahwamengabulkan seluruh keberatan Wajib Pajak dan mengurangkan atas
Mengurangkan atas SKPKB PPN Nomor: 00015/207/09/062/10 tanggal 7Oktober 2010 Masa Pajak September 2009.bahwa berdasarkan Keputusan Nomor: KEP488/WPJ.04/2011 tanggal 10Mei 2011 tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihanPajak (SPMKP) Nomor: 06201912011 tanggal 30 Mei 2011 sebesarRp1.740.501.640,00.bahwa atas keterlambatan tersebut, Penggugat menyatakan sesuai denganketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
keterlambatan tersebut,Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp301.884.921,00 (2 % x 7bulan x Rp1.740.501.640,00).bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa, hasilpemeriksaan berkas gugatan serta penjelasan dan keterangan dari para pihakdalam persidangan, terdapat cukup alasan yang dapat meyakinkan Majelisuntuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat danPenggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp301.884.921,00.: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor: S545/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25November 2011, tentang Permohonan Imbalan Bunga atas Keputusankeberatan Tergugat Nomor: KEP488/WPJ.04/2011 tanggal 10 Mei 2011,dan Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp301.884.921,00.
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43999/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
123 — 34
123 — 34
tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Penggugat" Pasal 40 ayat (5) disebutkan "Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaanPenggugat"Penjelasan Penggugat :bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambilsikap atau tindak lanjutnya atas
pos 04 Juli 2012)sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 diterbitkan tanpa tanggal;bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli dan menyampaikan salinan bukti kirimKeputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 yang diterbitkan tanpa tanggal berupaBukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode 12432758306, dimana pada buktikirim tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut diposkan pada tanggal 04 Juni2012 pukul 17 : 24 : 30;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalahselama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaanpenggugat.bahwa Majelis telah meneliti surat Penggugat yang disampaikan dalam persidangan denganNomor 020/SE/I/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa: bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarberlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambilsikap atau tindak lanjutnya atas Keputusan
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Sdr XXX, jabatan : Wajib Pajak, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor005/JIG/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI dengan N.IL.K12.5608.090558.0001, yang dibuat oleh Camat a.n Walikota Surabaya, Provinsi Jawa TimurMengingatMemutuskantanggal 27 Mei 2008 benar bernama XXX sehingga surat gugatan diketahui memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas
diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP844/WPJ.24/2012 tanpa tanggal tentang Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008, Nomor:00120/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010, atas
Register : 12-12-2011 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43228/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 13 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 27
107 — 27
XII/99/2013Gugatan2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Keputusan TergugatNomor : KEP648/WPJ.29/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor:00033/107/08/733/11 tanggal 13 April 2011 Masa/Tahun Pajak Januari sampai denganDesember 2008;bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor: 00033/107/08/733/11 tanggal 13 April 2011 TahunPajak Januari sampai dengan Desember 2008 diterbitkan berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak
Nomor LAP22/WPJ.29/KP.0505/2011 tanggal 7 April 2011;bahwa Penggugat dengan surat gugatan Nomor: SKKS/004/XII/HLPGT/2011 tanggal 5Desember 2011 menyatakan tidak setuju terhadap keputusan Tergugat Nomor: KEP648/WPJ.29/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor: 00033/107/08/733/11tanggal 13 April 2011 Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan Desember 2008,bahwa penjelasan atas alasanalasan gugatan Penggugat baik mengenai
alasan penerbitSurat Keputusan tidak sesuai dengan peraturan perundangundang perpajakan yangberlaku sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan cacat hukum dan batal demi hukummaupun atas Surat Keberatan SKPKB PPN, Tergugat belum memberikan ataumenerbitkan Keputusan Keberatan namun atas sanksi administrasi sudah langsungditolak, dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak menjelaskannya tetapi penjelasanterhadap alasanalasan gugatan Penggugat dijelaskan dalam persidangan yaitu sebagaiberikut :1. penyampaian
/pemberian Surat Keputusan telah melewati jangka waktu yangditetapkan dalam Undangundang KUP, dimana dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal permohonan pembatalan diterima, harus memberikan suratkeputusan atas permohonan yang diajukan.
sengketa pajak terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP648/WPJ.29/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas STP PPNNomor: 00033/107/08/733/11 tanggal 13 April 2011 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2008, atas nama : PT XXX;
Register : 13-07-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43733/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 30
107 — 30
Register : 31-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43003/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 33
116 — 33
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42850/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 80
125 — 80
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42850/PP/M.V 1/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP198/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01059/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Januari 2009 yang tidakdisetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP198/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01059/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Januari 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 025/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PeRp ajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep198/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Januari 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01059/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP198/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor01059/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Upload : 20-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137 K/PDT/2009 PARTO SUDARMO ALS. PARMAN; NGGERMAN, DKK.
21 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, secara hukum ~= menurut prinsip daluwarsaekstintif maka Penggugat dengan lewatnya waktu sudahsepantasnya mendapatkan hak atas bagian tanah yang telahditempatinya yang jika dihitung sampai sekarang sudah 42tahun ;14. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar tanahsengketa yang sudah ditempatinya atas dasar pemberianMbah AMAT DULA Putri di sertifikatkan atas namaPenggugat demi kepastian hukum dan demi kepentingan anakketurunan Penggugat di kemudian hari ;15.
Menghukum para Tergugat untuk membantu proses. baliknama atas tanah sengketa dari atas nama KARTOSUWITO /TRIMO menjadi atas nama Penggugat dan apabila engganmaka atas dasar putusan ini Penggugat berhak untukmensertifikatkan tanah sengketa walaupun tanpa bantuandan tandatangan para Tergugat selaku ahli warisKARTOSUWITO / TRIMO ;5.
AMAT DULA dihubungkan dengan obyek sengketa ;Bahkan sangat NEKAT pada halaman 21 alinea 1 bukti P.1.dikesampingkan ;Ini jelas melanggar Hukum Acara Perdata, Judex Factiharusnyapaham betul, atas dasar apa bukti C No. 502 ditempatkansebagai P.1 ;C 502 tertulis atas nama NY.
P.2.P.l. : C No. 502 tertulis atas nama DJOINANGUN,NY. aliasNGADINEM ;P.3. : Buku Tanah Milik No. 184 asal C No. 502PEMBUKUANtertulis atas nama TRIMO KARTOTIYOSO ;P.4. : Buku Tanah Desa Pakahan khususnya tanahtanah yang sudahbersertifikat, milik Nomor 184/Pakahan, asal CNo. 502 Pembukuan, atas nama TRIMO KARTOTIYOSOP.2. : C No. 744 atas nama TRIMO KARTOSUWITO ;Jadi sangat jelas ternyata pensertifikatan tanahsengketa bukandidasarkan pada C No. 744 namun C No. 502, yang tidaktertulis atasnama TRIMO
SertifikatMilik No. 184 / Pakahan didasarkan pada PEMBUKUAN CNo. 502 tertulis atas nama DJOINANGUN, Ny. aliasNGADINEM, bukan atas nama TRIMO KARTOTIYOSO / TRIMOKARTOSUWITO ;Atas dasar hukum apa Judex Facti menyatakan danmenyimpulkanperolehan Sertifikat No. 184 / Pakahan itu sah ?
Register : 26-01-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43931/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 37
115 — 37
Pasal 13 UU PPN, ataspenyerahan BKP kepada pembeli sebesar Rp.5.690.147.812.855,00 tersebut, Penggugatseharusnya menerbitkan Faktur Pajak Standar dan bukan Faktur Pajak Sederhana;bahwa dapat disimpulkan bahwa PKP Penjual tidak memenuhi kewajibannya membuat FakturPajak Standar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf d UU KUP sesuai dengan amanatPasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU PPN;bahwa perlu Penggugat beritahukan bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP763/WPJ.19/BD.05/2010 tersebut di atas
tidak memberikan alasan yang jelas mengenai ditolaknyapermohonan pembatalan yang Penggugat ajukan, kecuali menyatakan bahwa tidak terdapatcukup alasan untuk menerima permohonan Wajib Pajak sehingga pada tanggal 14 Januari2011 Penggugat mengajukan permohonan penjelasan tertulis mengenai alasan ditolaknyaPermohanan Pembatalan STP PPN Barang dan Jasa tersebut di atas melalui Surat PenggugatNomor : 001/CPITax/I/2011, namun hingga surat gugatan ini disampaikan ke PengadilanPajak, Tergugat tidak memberikan
penjelasan tertulis mengenai alasan penolakan permohananPenggugat;bahwa dengan demikian menurut Penggugat penerbitan STP PPN Barang dan Jasa Nomor :00060/ 107/08/092/10 dan Keputusan Tergugat Nomor : KEP763/WPJ.19/BD.05/2010 tersebuttidak berdasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku;bahwa berdasarkan data dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapatsengketa gugatan terjadi karena Tergugat berpendapat atas transaksi berupa penyerahan barangkena pajak sebesar Rp.5.690.147.812.850,00
harus diterbitkan Faktur Pajak Standar sedangkanPenggugat berpendapat atas transaksi tersebut dapat diterbitkan Faktur Pajak Sederhana;bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti dan keterangan para pihak dalam persidanganserta peraturan perundangan yang terkait dengan sengketa gugatan ini;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaDan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyatakan
wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.bahwa Pasal 13 ayat (7) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 aquo menyatakan :Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannyaditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.bahwa Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP128/PJ./2004 tentangPerubahan Kedua Atas
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43919 /PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
126 — 26
126 — 26
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT.43919 /PP/M.XIV/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatanterhadap PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak Januari 2008, diterbitkanberdasarkan Laporan Penelitian Penghapusan Sanksi Administrast Nomor: LAP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012;bahwa Tergugat
menerbitkan Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak Januari2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Januari 2008;Pemenuhan
,ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: 560/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuanPasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 560/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, diterimaoleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012 (cap harianpos : 12 November 2012), sedangkan Keputusan Tergugat atas
terdaftar dalam Nomor sengketa: 990667142008 untuk dihapus dari daftarsengketa;MengingatMemutuskanUndangundang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkas gugatan Nomor: 990667142008 atasgugatan Penggugat terhadap surat Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan
PajakBunga Penagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakJanuari 2008 atas nama: PT.