Bahwa Pemohon dilaporkan ke Polres Probolinggo atas dugaanPelanggaran Tindak Pidana Pemilu, sebagaimana dimaksud dalamPasal 188 Undangundang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupatidan Walikota menjadi Undangundang jo Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndangundang 01 Tahun 2015 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor 1 Tahun

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi undangundang, dengan Nomor Panggilan NomorSpgl/1085/V/2018/Satreskrim;3.

Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undangundang Undangundang No Pasal71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua atas Undangundang 01 Tahun 2015 PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, tidak pernah diminta maupun dilakukan penyitaanterhadap Surat Keputusan (SK) terkait Pemohon sebagai KepalaDesa sebagai Subjek Hukum sebagaimana pelanggaran dimaksud;Bahwa Pemohon tidak pernah

melakukan perbuatan sebagaimanayang disangkakan oleh Termohon yakni dugaan PelanggaranTindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188Undangundang Repbulik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati danWalikota menjadi Undangundang No Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndangundang 01 Tahun 2015 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang

Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohonsebagai tersangka dengan dugaan pelannggaran Tindak PidanaHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsPemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 01 tahun 2015 tentang Penetapanperaturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundang jp pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UndangundangNomor

Pasal 73 Ayat (4) UndangUndang RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 1 Tahun2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UndangUndangsebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;2.

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun2017 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.a.

Mengawasi tahapan penyelenggaran pemilihan gubernur ProvinsiSulawesi Barat;b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturanperundangundangan mengenai pemilihan;c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran yang bukan tindakpidana;d.

Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Barat adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubahdengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU.

No. 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang;Bahwa aturan hukum yang mengikat pelaksanan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, adalah sebagai berikut:e UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015dan terakhir diubah dengan UU.

Pasal 73 Ayat(4) UndangUndang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Menjadi UndangUndangsebagaimana dalam Surat DakwaanPenuntut Umum;2.

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun2017 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :a.

MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah saksi, Terdakwa menyerahkan uangsebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada saksi danmenyampaikan bahwa carikan kita pendukung yang mau mencoblosHalaman 20 dari 53 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Pol.pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMAKATTA, S.Sos. MM.

No. 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang;Bahwa aturan hukum yang mengikat pelaksanan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, adalah sebagai berikut:Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Pol.e UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015dan terakhir diubah dengan

Pasal 73 Ayat (4) UndangUndang RINo. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 1 Tahun2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UndangUndang, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan berlaku;MENGADILI:1.

Gubernur dan WakilGuberur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil WalikotaJo.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan WakilWalikota Tahun 2020.4.

Atas PeraturanHalaman 47 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN5.Bukti P56.Bukti P 67.Bukti P 7Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 TentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur,Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota,tanggal 21 Februari 2020.

Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur DanWakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan WakilWalikota.

UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentangperubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan wakilwalikota.4.

ALASANALASAN HUKUMBahwa Termohon/KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi PemilihanUmum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang PencalonanPemilinan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota danWakil Walikota yang berlaku secara umum yang terdiri dari 105 Pasalyang mengatur pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupatidan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Gubernur,Bupati, Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota mengandung cacatmateriil dan tidak mempunyai landasan kontitusi dan yuridis secara hirarkhis,serta bertentangan dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikkarenanya batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan ketentuan ayat (3) Pasal 36 dalam Peraturan Komisi PemilihanUmum RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur,Bupati dan wakil bupati

PENJELASAN TENTANG DASAR PENYUSUNAN PERATURAN KPUNOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATIDAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTABahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:a.

Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,Termohon telah memerhatikan landasan pembentukan suatuperaturan yaitu:i) Landasan filosofis.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015mengamanatkan bahwa Gubernur

Amanat undangundangtersebut sekaligus memberikan atribusi wewenang bagipenyelenggaraan Pemilu untuk mengatur lebih lanjut ketentuanUndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015dalam bentuk Peraturan KPU;Pembentukan Peraturan KPU didasarkan atas pemikiran bahwapenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan

Kepala Sekretariat PanwasluKabupaten Sidrap KASMIDI A, SE dan Bendahara PengeluaranRAHMAH ;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiSulawesi Selatan bulan September 2012 ;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiSulawesi Selatan bulan Oktober 2012 ;Hal. 41 dari 92 hal.

No. 2703 K/Pid.Sus/20161 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiSulawesi Selatan bulan November 2012 ; 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiSulawesi Selatan bulan Desember 2012 ; 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiSulawesi Selatan bulan JanuariFebruari

Sidrap) tanggal 27 September 2012 ;1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan Kecamatan Kulo Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahap Il Tahun Angaran2012 beserta kuitansi bayar tambahan dana Tahap II kebutuhanbiaya Panwaslu Kecamatan dan Desa Pemilihan Gubernur danHal. 48 dari 92 hal.

Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan bulan September 2012 ;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan bulan Oktober 2012 ;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan bulan November 2012 ;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

RAHMAH ;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan bulan September 2012 ;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan bulan Oktober 2012 ;1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Panwas KecamatanWattang Pulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan bulan November 2012 ;1 (satu

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untukmengadili objek qugatan; "1.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1Tahun 2014 Tentang Pemilinan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur

Hal ini sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang dan Peraturan Komisi Pemilihan UmumHalaman 35 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUNPLGNomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan WakilGubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Gubernur, Bupati dan Walikota diaturberdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang,Juncto UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang junctoUndangUndang

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang;Menimbang, bahwa terhadap UndangUndang tersebut diatas KomisiPemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur danHalaman 46 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUNPLGWakil

8 Tahun 2015 Tentang Perubahan AtasUndangUndang UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndangDe@rDUNYI : on nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnn nnn cen nn nnn cence nee nee(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapanpersiapan dan tahapan penyelenggaraan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. perencanaan

SALEH MARASABESSY (FAMSAH) berdasarkan Pasal 71ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahankedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapanperaturan pemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupasangan

calon.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 188 Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintahpengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihanGubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang undang RINomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang UndangNomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah penggantiUndang undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur,Bupati, dan walikota.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan

Gubernur,Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat(1) Undang undang RINomor 10 tahun2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang undang nomor 1tahun 2014 Tentang pemilinan Gubernur, Bupati, dan walikota yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Gubernur,Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat(1) Undang undang RINomor 10 tahun2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang undang nomor 1tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang padapokoknya

Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan keduaatas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturanpemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilinanGubernur, Bupati, dan walikota dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILLI:1.

Gubernur, Bupati,Dan Walikota Menjadi UndangUndang Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/PID/2018/PT MND2.

Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang jo.

Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimanadalam Dakwaan Penuntut Umum.4.

Bahwa penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota menggunakan biayabesar, karenanya semua pihak haruslah mendukung~ danmensukseskannya oleh karena itu pihak yang telah dinyatakanterbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam kaitandengan PEMILUKADA patutlah dipidana sesuai dengan amanatUndangUndang ini agar dapat memberikan efek jera (detterenteffect) baik terhadap pelaku maupun terhadap orang lain agar tidakmelakukan hal yang sama dikemudian

Gubernur,Bupati Dan Walikota Menjadi UndangUndang jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, ketentuan KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undangundang, sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas undangundang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota menjadi Undangundang (Disingkat UU No. 8 Tahun2015) mengatur sebagai berikut :a Pasal 153 berbunyi :Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakansengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan

(tiga) harisetelah laporan diterima ; 3 Bahwa Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndang Undang, menyatakan :(b) Pelanggaran Administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPUProvinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ; 4 Bahwa terhadap Pelanggaran Pemilihan berupa Pelanggaran Administrasi yangditemukan dan dilaporkan oleh Penggugat/Pemohon ke Panitia

Raya Sumur Batu,Kemayoran, Jakarta Pusat ; 5 Bahwa Tergugat in casu Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenSimalungun telah melakukan penelitian terhadap Ijazah SMA atas namaJopinus Saragih G bahwa benar Fotocopy Ijazah tersebut telah dilegalisir ;6 Bahwa didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati , dan atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telahdiubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi Undang Undang jo.

Gubernur,Bupati dan Walikota jo.

Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015Agustus 2015 yang lalu, berdasarkan Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPUProv020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur danWakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus2015.

Penggugat yang telah menjalani proses dantahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2015, mulai dari pendaftaran, knususnyapemenuhan syarat pada saat pendafataran waktu itu H. UjangIskandar (Penggugat) melakukan pengunduran diri dari jabatanBupati Kota Waringin Barat periode 20102015 dan H.

Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan WakilGubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2015;4.

Jawawi,Sp., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan WakilGubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurKalimantan Tengah Tahun 2015 (objek sengketa).

Gubernur, Bupati danWalikota Menjadi UndangUndang;Bahwa terkait wewenang dan kewajiban Pemohon Kasasi (semulaTergugat), ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf kK UndangUndang Nomor15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan KPUdalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden danWakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikotaberkewajiban; (kK) Menindaklanjuti Putusan DKPP..

Bahwa dikarenakan penetapan Tersangka kepada Pemohon PraPeradilan terkait dugaan tindak pidana pemilu dari temuan Sdr MukhlasinKetua Panwaslu Bengkalis bernomor 02TM/PG/Kab/04.03/4/2018 tanggal20 April 2018 yang ditandatangani pada tanggal 25 April 2018 diteruskanke Kapolres Bengkalis maka berpedoman pada Peraturan BadanPengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017tentang Penanganan laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan WakilGubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota

Olehkarena itu, merujukPasal 4, Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan laporan PelanggaranPemilinan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil Wali Kota Jo Pasal 134 ayat (4) UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang yang pada intinya :Waktu temuandan/laporan

Bahwatemuan pelanggaran berupa Pembagian baju yang di dalamnya terdapatAmplop berisikan uang Rp.50.000, kemudian terhadap temuan tersebuttelah dilakukan pengambilalinan penanganan pelanggaran oleh PanwasluKabupaten Bengkalis berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 02 /RI.01 / BA/ 2018 tanggal 20 April 2018. hal ini tentunya tidak terlepas dariPasal 17 avat (1) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang PenangananLaporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

/ 01 / 2018tanggal 9 Januari 2018 tentang Pembentukan Kelompok Keria SentraPenegakan Hukum Terpadu ( Gakkumdu ) Kabupaten Bengkalis dalamrangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.5.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 14 Tahun 2017 tentangPenanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur , Dan wakilGubernur , Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil wali kota pada :Pasal 5 ayat (3 ) menyebutkan :Hasil Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikansyarat syarat sebagai berikut:a. Penemu dugaan pelanggaran merupakan Pengawas pemilihanb. Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7(Tujuh ) hari sejak di ketahui dan / atau ditemukan.c.

Tte.Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi UndangUndang;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULEMAN UMAKAMEAAlias EMANG dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUNdengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp.36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) subsidair pidanakurungan 3 (tiga) bulan;3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah eKTP atas nama SULEMAN UMAKAMEA;Dikembalikan kepada terdakwa SULEMAN UMAKAMEA AliasEMANG;4.

Menyatakan terdakwa SULEMAN UMAKAMEA Alias EMANG terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saatpemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebihpada 1 (satu) TPS; sebagaimana diatur dalam Pasal 178 C ayat(1) Undangundang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

Tte.178C UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahankedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang khususnya dalam perkara a quo tidaklah tepat dikenakankepada terdakwa, karena setidaknya terdapat fakta hukum terkaitdengan keadaan subjektivitas terdakwa serta keadaan hukum lainyang ditemukan di persidangan yang juga merupakan hal pentinguntuk dipertinmbangkan

Gubernur, Bupati dan Walikota MenjadiUndangUndang tersebut dengan alasan sebagaimana telahdisebutkan diatas, majelis Hakim tingkat banding tidak sependapatdengan alasanalasan yang dipertimbangkan oleh Hakim TingkatPertama tersebut karena alasan alasan tersebut terlalu sederhanauntuk menyimpangi suatu ketentuan undangundang ;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT.

Tte.Menimbang, bahwa pembuat UndangUndang sudahmempertimbangkan dari segi yuridis, sosiologis maupun filosofisdalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Pasal178C UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahankedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang tersebut dalam kerangka mewujudkan pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Bustaman, S.Pd, selakuPejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun2017, saksi Siddik, selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Goyang Rantekada, selaku Anggota UnitLayanan Pengadaan Komisi Pemilihaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksiMuh.

Rahman Syam, M.Si, telahmenyalahgunakan wewenangnya sebagai berikut : Bahwa saksi Bustaman, S.Pd melakukan survey harga bahan dan alatperaga kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 kePT. Surya Agung dan PT. Benteng Aznal di Makassar bersama saksi AdiArdiansyah.

12 Agustus 2016.29. 5 (Lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaanbahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakilgubernur tahun 2017 tertanggal 01 Juli 2016 yang tidak di tanda ditandatangani oleh Saudara ABD RAHMAN SYAM.30: 1 (satu) lembar (Asli)narga perkiraan sendiri (HPS)pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur danwakil gubernur Sulbar tahun 2017, tertanggal 29 September 2016 .31. 1 (satu) Iembar harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaanbahan dan alat peraga

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulbar Tahun2017.26. 6 (Enam) Lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaanbahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakilgubernur tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saudara ABDRAHMAN SYAM tgl 29 September 201627. 1 (Satu) lembar (Asli) Surat Nomor : 267/Sesprov/033VIl/2016, Tanggal 28 Juli 2016, Tentang permohonan = Cutimenunaikan Ibadah haji Oleh Saudara Bustaman28. 3 (tiga) lembar Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Nomor :857/18/VIIIBKD/2016, Tanggal

Karena Alasan Penting Nomor : 857/18/VIIIBKD/2016, Tanggal 12 Agustus 2016.29.5 (Lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan bahan dan alatperaga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017tertanggal 01 Juli 2016 yang tidak di tanda di tandatangani oleh SaudaraABD RAHMAN SYAM.30.1 (satu) lembar (Asli)harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan bahan danalat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar tahun2017, tertanggal29 September 2016 . 31.1 (Satu) lembar harga

Bahwa sejak diterbitkan surat keputusan KPU No. 77 Tahun 2015 tanggal 24Agustus 2015 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Sumatera Barat Tahun 2015, maka dengan demikian PENGGUGATadalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan.C. GUGATAN MASITH DALAM TENGGANG WAKTU7.

ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN.9.10.11.Bahwa setiap tahapan dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurharus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh UndangUndang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;Bahwa dengan tidak dilaksanakan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur yang sejalan dengan perintah Undangundang

Surat Keputusan No. 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentangPenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurSumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon atas namaProf. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit;1.2. Surat Keputusan No. 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentangPenetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangancalon No.

Bahwa setelah dilakukannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur padatanggal 9 Desember 2015 yang lalu dan telah dilakukan penghitungan suaraserta Rakapitulasi Hasil Suara tingkat Provinsi pada tanggal 19 Desember2015, dan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2015 tentang PenetapanRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

Pengganti UndangUndang Nomor : Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide posita gugatan Penggugat angka 15 dan 16) yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan WakilGubernur Prof.

Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks. yang diterima Penggugat sejumlah 4 (empat) lembar, yang berisi tentangPenetapan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018 sebagaimanTerlampir dalam dalam putusan KPU Malut a quo, yang menjelaskantentang Bakal Pasangan Calon dan bukan Pasangan Calon, yang dalampandangan Penggugat lampiran tersebut tidak tepat..

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor:11/PL.03.3Kpt/82/Prow/lV2018 Tentang Penetapan Pasangan CalonPeserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi MalukuUtara Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12Februari 2018.b. Yang sebelumnya telah diterima dan terdaftar sebagai BakalPasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 12Januari 2018.c.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sudah menegaskan Dalammelakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasanganhalaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabunganPartai Politik, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kotamemastikan:Pasal 6 huruf a.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. menyatakan batal Keputusan Nomor: 11/PL.03.3Kpt/82/Prow/l/2018Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 Februari 2018.3.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali KeputusanTentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yaitu BURHANABDURAHMAN dan Ishak Djamaludin, Pasangan Calon Ahmad HidayatMus Dan Rivai Umar, Dan Pasangan Calon Muhammad Kasuba Dan MadjidHusen.6.

Menetapkan barang bukti berupa :- 9 (sembilan) lembar Surat Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 TPS 1 Desa Akul Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues (Model A3-KWK);- 10 (sepuluh) lembar Surat Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 TPS 3 Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

(Bukti P1);Fotokopi UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahankedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang. (Bukti P2);Halaman 13 dari 36 halaman.

Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi TerkaitLarangan Memberikan Uang Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau MateriLainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan MasifDalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; (Bukti T1)2.

Fotokopi UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahankedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang; (Bukti T2)3. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera UtaraNomor 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 tanggal 21 Desember 2016;(Bukti T3)4.

Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) sehinggaHalaman 31 dari 36 halaman.

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang;Pokok permohonanMenimbang, bahwa pokok keberatan hak uji materiil adalahpengujian berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara PenangananPelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atauMenjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur,Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Bahwa Pemohon dilaporkan ke Polres Probolinggo atas dugaanPelanggaran Tindak Pidana Pemilu, sebagaimana dimaksud dalamPasal 188 Undangundang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupatidan Walikota menjadi Undangundang jo Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndangundang 01 Tahun 2015 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor 1 Tahun

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi undangundang, dengan Nomor Panggilan NomorSpgl/1085/V/2018/Satreskrim;3.

, Pemohon dipanggil sebagaiTerseangka sebagaiamana Suarat Panggilan NonmorHalaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsSpgl/323/V/2018/Satreskrim untuk menghadap penyidik ReskrimPolres Probolinggo pada Senin tanggal 14 Mei 2017;Bahwa Pemohon sebai kepala Desa yang diduga melakukanPelanggaran Tindak Pidana Pemiu, sebagaimana dimaksud dalamPasal 188 Undangundang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undangundang Undangundang No Pasal71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua atas Undangundang 01 Tahun 2015 PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, tidak pernah diminta maupun dilakukan penyitaanterhadap Surat Keputusan (SK) terkait Pemohon sebagai KepalaDesa sebagai Subjek Hukum sebagaimana pelanggaran dimaksud;Bahwa Pemohon tidak pernah

melakukan perbuatan sebagaimanayang disangkakan oleh Termohon yakni dugaan PelanggaranTindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188Undangundang Repbulik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati danWalikota menjadi Undangundang No Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndangundang 01 Tahun 2015 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang

No. 2801 K/Pid.SUS/2010PPS seKabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Sumsel tahun 2008 hanya selama 5 (lima) bulan, R.

Tanda terima sewa tenda, meja dan kursi Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Sumatera Selatan Tahun 2008 tertanggal 26 Agustus 2008berikut kwitansi sejumlah Rp 591.500.000, (lima ratus sembilan puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah).4.

Gubernur danWakil Gubernur SumSel Tahun 2008 dari R.

Tanda terima uang pengangkutan logistik Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008 dari Desa/Kelurahan ke KPPS dalam Kabupaten Musi Rawas tertanggal 20Agustus 2008 berikut kwitansi sejumlah Rp 435.120.000, (empatratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;. Tanda terima uang pengangkutan logistik Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008 dari Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Musi Rawas tertanggal 20 AgustusHal. 66 dari 79 hal. Put.