Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan calon gubernur Bupati Dan walikota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-03-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 16 Maret 2022 — BUSTAMIN SANABA, S.H., M.H.; SALEM BUAMONA Alias ONAL; ABDUL AJIS UNMANAHU, S.T., M.T.; SALMAN S. NAIPON Alias ON; SAHDI DUWILA Alias SAHDI
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Pemilu
Register : 11-02-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 14-09-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : Jimmy Manurung, S.H.
Terbanding/Terdakwa : GUSPAN ARDODI alias DODI Bin alm ABDUL KADIR
98 — 25
Pengadilan PN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 27 Januari 2021 — Pidana - MAKS KRAKUKO
160 — 63
  • Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undangsebagaimana
    atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan programPasangan Calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yangdipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajakorang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi olen KPUProvinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanaiAnggaran Pendapatan dan Nelanja Daerah dan dibiayai sendiripasangan calon (Pasal 1 angka 22 PKPU 11 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun2017 tentang Kampanye Pemilihan
    Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).
    Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).
    Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undangundang.Menimbang bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO terdaftar sebagaiPemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Kabupaten MamberomoRaya Distrik Roufaer Desa Haya TPS 01 Nomor urut 279 yang dikeluarkanoleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya.Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 550.000.000, (lima ratus limapuluh juta rupiah) yang dibagikan sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) dan sisa sebesar Rp
    Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundangsebagaimana dakwaan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Pemilu
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 14-09-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 52PID.SUS/2021/PT.PBR
Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terbanding/Terdakwa : SUPRIYANTO alias ANTO POLSEK bin Alm RAMONO
67 — 20
Pengadilan PN TOLITOLI Pidana Khusus Pemilu
Register : 07-01-2021 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN TOLITOLI Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUHAMMAD NUZUL,SH
Terdakwa:
AMIRULLAH Alias AMINDOLA Alias MINDOLA
180 — 105
  • Majid alias Imang;

    • 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama GUTTAN selaku kepala keluarga dimana dalam daftar nama anggota keluarga terdapat nama ABDUL KADIR dengan status anak dari lelaki JAMRI GANING dan Perempuan NUR IMBA;
    • 20 (dua) puluh lembar foto copy daftar hadir pemilihan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 (MODEL C.
    DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang, perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
  • 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir pemilih tambahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C.
    PEMBERITAHUAN-KWK) atas nama ABDUL KADIR;
  • 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir pemilih pindahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Pemilu
Register : 29-12-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 02-08-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 638PID.SUS/2020/PT PBR
Tanggal 4 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : TEGUH PRAYOGI SH MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ILUT Bin SALEH Diwakili Oleh : Rizki Junianda Putra, S.H.,M.H
128 — 37
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 04-12-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 24-01-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 198/PID.SUS/2020/PT BJM
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum V : JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP bin H. ABDULLAH KARIM Diwakili Oleh : Abdullah Sani, S.H.,M.Ag.Dkk
144 — 39
  • Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang;Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut UmumKejaksaan Negeri Kabupaten Banjar No.
    bersalah melakukantindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja membuatTindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
    Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang sebagaimana dalam Dakwaan TunggalPenuntut Umum;2.
    AbdullahKarim tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana Pilkada sebagaimana Dakwaan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UURINo. 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015Hal 7 dari 11 Nomor 198/PID.SUS/2020/PT BJMtentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.2. Membebaskan Syaifullah Effendi,S.AP bin (Alm) H.
    Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang, memperhatikan ketentuan Pasal 14a ayat (1) dan ayat (4) KUHP,Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata CaraPenyelesaian Tindak Pidana Pemilihnan dan Pemilihan Umum UndangUndangNomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, , UndangUndang RI Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang RI Nomor 2tahun 1986 Jo UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2004 Jo UndangUndang RINomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta
Pengadilan PN Sanana Pidana Khusus Pemilu
Register : 18-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN Sanana Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snn
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
BAGAS ANDY SETIYAWAN, S.H
Terdakwa:
HAIDIR UMASANGAJI Alias DEJAN
88 — 5
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus Pemilu
Register : 07-12-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN JEMBER Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.ADIK SRI S,SH
2.R. YURI ANDINA PUTRA,SH.
3.LUH PUTU DENNY WITARI,SH.
4.GEDION ARDANA RESWARI , SH.MH.
Terdakwa:
AHMAD ZAENI BIN SUNARIP
187 — 75
Pengadilan PN TOLITOLI Pidana Khusus
Register : 07-01-2021 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN TOLITOLI Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tli
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUHAMMAD NUZUL,SH
Terdakwa:
FIRMAN ABD. MAJID ALIAS IMANG
202 — 95
  • ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama FIRMAN ABD MAJID;
    • 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama GUTTAN selaku kepala keluarga dimana dalam daftar nama anggota keluarga terdapat nama ABDUL KADIR dengan status anak dari lelaki JAMRI GANING dan Perempuan NUR IMBA;
    • 20 (dua) puluh lembar foto copy daftar hadir pemilihan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan
      Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 (MODEL C.
      DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang, perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
    • 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir pemilih tambahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C.
      PEMBERITAHUAN-KWK) atas nama ABDUL KADIR;
    • 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir pemilih pindahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 30-12-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 11-04-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 1542/PID.SUS/2020/PT SBY
Tanggal 27 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
79 — 11
Pengadilan PN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 27 Januari 2021 — Pidana - BANNI KUJIRO
248 — 62
  • Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
    pengecekan terhadap status saksi MAKS KRAKUKO melainkanmengajak dan mengusulkan menjadi Ketua Koordinator Tim Relawan DistrikRoufaer Paslon Nomor urut 3 dan terhadap ajakan tersebut disetujui oleh saksiMAKS KRAKUKO.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
    Gubernur, Bupati, dan Walikotamenjadi Undangundang.Menimbang bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut olehPenuntut Umum dan tidak hadir berdasarkan alasan yang sah , dansebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2018 tentang tatacara penyelesaian tindak pidana pemilinan dan Pemilihan Umum khususnyapasal 3 ayat (3) dikatakan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa , maka dengan demikiansidang dilanjutkan dengan tanpa hadir
    Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).
    adalah semua benda atau bentuk lain yangmemuat visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambaryang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajakorang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai anggaranpendapatan dan belanja daerag dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon(Pasal 1 angka 23 PKPU 11 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentangKampanye Pemilihan
    Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus Pemilu
Register : 30-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Trt
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Arfiansyah Nasution,SH
Terdakwa:
RUSMAN BANJARNAHOR
151 — 84
Pengadilan PN Bobong Pidana Khusus Lain-lain
Register : 14-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN Bobong Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bbg
Tanggal 16 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.YUDI SATRIYO NUGROHO, S.H.
2.ANTON SUSILO,S.H.
3.YAYAN ALFIAN,S.H.
Terdakwa:
Irma Liambana Alias Irma Alias Ibu Kades
109 — 0
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus Pemilu
Register : 08-12-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Pkl
Tanggal 18 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HASRAWATI MUSYTARI SH MH
Terdakwa:
MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR
508 — 121
Pengadilan PN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 27 Januari 2021 — Pidana - KRISTIAN WANIMBO
185 — 98
  • sebutanlain/perangkat Kelurahan dalam Kampanye calon dilarangmelibatkan Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, Aparatur Sipil Negara, Anggita Kepolisian Negara RepubkikIndonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepalaDesa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan melanggar Pasal Pasal 189 Jo Pasal 70 Ayat (1)huruf c Undangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan
    Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undangundang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;Menyatakan agar terdakwa ditahan;Menyatakan barang bukti berupa:e 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);e 4(empat) lembar uang pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negarae 1 (satu
    PemungutanSuara) yang ada di Distrik Roufaer yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS dansetiap TPS dibagikan sebesar Rp.22.400.000, (dua puluh dua juta empat ratusribu rupiah) selanjutnya saksi MAKS KRAKUKO bersama Tim Pemenangantersebut untuk membagikan biaya operasional tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 189 Jo Pasal 70 Ayat (1) huruf c Undangundang RI No. 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
    Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undangundang.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota).
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus Pemilu
Register : 08-01-2021 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Trt
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ADE F D SINAGA,SH
Terdakwa:
LASMA MANULLANG
167 — 135
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15P/HUM/2003
Tanggal 3 Mei 2006 — Aliansi Elemen Masyarakat Pemantau Peduli PILKADA Jawa Tengah Tahun 2003 vs. DPRD Jawa Tengah
221 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jawa Tengah No.20 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 2003 2008 pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :ALIANS ELEMEN MASYARAKAT PEMANTAU PEDULIPILKADA JAWA TENGAH TAHUN 2003, bertindak untuk danatas nama LSMORMAS dan Mahasiswa serta ElemenMasyarakat lainnya baik sendirisendiri maupun bersamasama, antara lain sebagai berikut :1.
    Angka 3 :: Setelah mempelajari Rancangan Keputusan DPRD ProvinsiJawa Tengah tentang Peraturan Tata Tertib PemilinhanGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan20032008, masih diperlukan adanya penyempurnaan;Menyikapi masukan dari elemen masyarakat dalam rangkapenyusunan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur yang disampaikan pada konsultasi, dapat kamisampaikan bahwa salah satu tujuan penyusunan Tata TertibPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah dalam upayamenghasilkan sosok
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Judicial Riview terhadapKeputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor : 20 tahun 2003 tentangPeraturan Tata Tertio Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 2003 2008 ;2. Menetapkan batal/tidak sah menurut hukum Keputusan DPRD Propinsi JawaTengah Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib PemilinanGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2003 2008 ;3.
    No. 15 P/HUM/2003.Peraturan Tata Tertiob Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 2003 2008 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasanalasan permohonan yangdiajukan ini, para Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut : Bukti dilampirkan antara lain ialah : Bahan Pengajuan Judicial Review AtasTatib Pilgub Jawa Tengah 2003/08 Ke Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihakTermohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawabtelah lewat
    Jawa Tengah No.20 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 20032008 tersebut ;Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Rabu, tanggal 3 Mei 2006 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung,SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pemerintah Daerah
Putus : 15-11-2021 — Upload : 13-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 PK/Pid.Sus/2021
Tanggal 15 Nopember 2021 — Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu
236 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19P/HUM/2002
Tanggal 3 Mei 2006 — Ratna Sarumpaet ; Suta Widhya ; Arpiah, SE ; DPRD provinsi DKI Jakarta
405 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap