(Pemilu)

Cimuti Rt 003/002 Desa SukasariKecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, setiappelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengajamelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merusak dan/atauHalaman 2 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Cjr. (Pemilu)menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.

(Pemilu)secara berboncengan.

(Pemilu)d.

(Pemilu)design dan materi penambahan APK untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota didaerah pemilih yang bersangkutan.Bahwa berdasarkan surat edaran KPU Kab Cianjur nomor 833/PL.01.5.Sd/3203/KPUKab/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal himbauanlarangan pemasangan APK untuk pemilu tahun 2019 yang berdasarkansurat edaran Bupati Cianjur nomor 275/5.232/SATPOLPP tanggal 4 oktober2018 tentang zona pemasangan APK pemilu tahun 2019 pada angka 4menyatakan bahwa APK peserta pemilu dilarang dipasang

(Pemilu)Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280ayat (1) Huruf g Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak PidanaPemilu Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;2. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;3.

Menyatakan Terdakwa YAKUB LAIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan. ;------------------------------------------------------2.

;e Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kab/kota dariseluruhKecamatan. ; e Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilususulan. ; e Proses penetapan hasil pemilu DPRD Kab/Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturanperundangundangan mengenai Pemilu. ; Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

;Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkanrekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu olehPenyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/ kota.

KPPS TPSI Hilislitosaua tidak memberikan salinan berita acarapemungutan dan perhitungan suara, serta hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang bertugasdi TPSIHilislitosaua. ; e Bahwa yang melaporkan pelanggaran Pemilu tersebut adalah PetugasPPL Pengawas Pemilu Lapangan tersebut bernama Eriantoe Bahwa Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) melaporkan adanyapelanggaran Pemilu tersebut secara tertulis kepada Panwaslu Kab.

(KPPS) pada penyelenggaraan Pemilu tanggal 09April 2014.

, pengawas pemilu lapangan,PPS dan PPK pada hari itu juga.

1 P/PA-PEMILU/2018

dan menetapkan Pemohon dengan status TidakMemenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRK Sabanguntuk Pemilu 2019;.

Bahwa pada tanggal 4 September 2018, Panitia Pengawas PemilihanKota Sabang mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 dalam sengketa proses pemilu yangdimohonkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera dengan TermohonKIP Kota Sabang, yang isinya membatalkan Surat Keputusan KIPKota Sabang Nomor 14/HK.04.2Kpt/1172/KIPKot/VIII/2018 tentangPenetapan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabanguntuk Pemilu 2019, tertanggal 12 Agustus 2018 dan menetapkan Sadr.Afrizal B, S.HI., dengan status

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaibakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019 danMemerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini palinglambat 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;.

wajib menyampaikansurat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yangdiwakili pada pemilu terakhir;5.

terakhir dengan partaipendukung pada Pemilu 2019;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (6) huruf b, dalam hal terdapat kondisibakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditariksebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota oleh PartaiPolitik yang diwakili pada Pemilu terakhir, maka calon anggota DPR,DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yangberbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, tidakdiwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota

SALINAiNPUTUSAN NOMOR : 44/PID.SUS/2014/PT.PALUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksadan mengadili perkara pidana Pemilu dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;Nama lengkap : KETUT ABADI SUJATI KARANG Als. ABADITempat lahir : KotarayaUmur / Tgl. Lahir : 41 tahun/ 24 Maret 1973Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Kotaraya Timur Kec.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggotan DPD di tingkat desa/kelurahandalam pemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds. Kotaraya kec. Mepangakab.

Parimo;1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 2 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab. Parimo1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 3 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

yang menurut Undangundang inidapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesaipaling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secaraNasional;Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 263 ayat (1)menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memeriksa, menagdili danmemutuskan perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelahpelimpahan perkara, maka secara Hukum Proses Perkara a quo haruslahditolak atau sekurangkurangnya tidak dapat diterima (NO),

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABBAS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur danHalaman dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PNLsm.diancam pidana dalam Pasal 278 Jo Pasal 86 ayat (3) UndangUndang Nomor 8Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;2.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLhokseumawe, ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu. Perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika Partai Aceh (PA) mengadakan kegiatan pengukuhan pengurusDPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Aceh Kec.

ZAKARIA di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi ada membuat laporan ke Polres Lhokseumawe pada hari Jumattanggal 31 Januari 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu yaitu tentangpidato ataupun orasi yang dilakukan oleh terdakwa pada saat acara pengukuhanpengurus DPC ( Dewan Pimpinan Cabang ) Partai Aceh Kecamatan Banda SaktiKota Lhokseumawe;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PNLsm.Saksi Kejadian dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari

Banda SaktiKota Lhokseumawe;e Bahwa perangkat desa dalam hal ini kepala desa berdasarkan Pasal 86 ayat (2)huruf g UndangUndang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye;e Bahwa terdakwa pada kegiatan Pengukuhan Pengurus Partai Aceh DPCBanda Sakti memberikan sambutan yang mengarah pada kegiatan kampanye;e Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 merupakan masa kampanyepertemuan terbatas.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menuruthukum;Ad.2 Ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye pemilu menurut Pasal angka 29 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 adalah kegiatanpeserta pemilu untuk meyakinkan para pemilh dengan menawarkan visi, misi danprogram peserta pemilu;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangandari keterangan saksisaksi, keterangan

administrasi, seleksi tertulis, tes kesehatan,tes psikologi dan seleksi wawancara ;6Bahwa Penggugat pernah diberitahukan oleh Ketua Tim SeleksKPU Kabupaten Alor atas nama Yusak Tausbele, SH.rekomendasi Tim Seleksi Kabupaten Alor tentang Peserta 1(yang lolos pada tahapan seleksi tingkat Kabupaten Alor, Pengpeserta dengan perolehan peringkat nilai tertinggi dari 9 (slainnya berdasarkan persentasi jumlah bobot nilai yakni Mi Calon AnggotaM.Hum bahwa(sepuluh) besarPugat merupakanembilan) pesertahnejemen pemilu

dan/atauyang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepadamasyarakat dan Bab II Pasal 13 huruf a Peraturan Bersama Komisi PemilihanUmum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan PenyelenggraPemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 yangoemenyatakan memberikan informasi dan pendidikan pemilu yang mencerahkanpikiran dan kesadaran pemilih , sehingga keberadaan Costantian Mansula telahmenyalahi Kode Etik Penyelegara Pemilu yaitu Prinsip Dasar Etika

dan Prilakuyang menyatakan Penyelenggara Pemilu Berkewajiban melakukan segala upayayang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundangundangansehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftarsebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya .

yangmencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih , sehingga keberadaanCostantian Mansula telah menyalahi Kode Etik Penyelegara Pemilu yaituPrinsip Dasar Etika dan Prilaku yang menyatakan Penyelenggara PemiluBerkewajiban melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjangtidak bertentangan dengan perundangundangan sehingga memungkinkanbagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dandapat menggunakan hak memilihnya .

Dan apa artinya penyelenggaraan pemilu apabiladilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu yang terbentuk tanpa prinsipkeadilan, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas dantidak memiliki kepastian hukum, sangat ironi demokrasi dapat terwujud ;Sebab demokrasi merupakan nafasnya penyelenggaraan Negara disegalabidang, namun oleh Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor: 33/Kpts/KPUProv018/2014 telah syah dan meyakinkan menodai demokrasi diNegara Kesatuan Republik Indonesia, menodai nilainilai

calon selama masa kampanye,dengan cara sebagaiberikut :Halaman 2 dari 8 halamanPutusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PT PALBahwa pada hari Rabu tanggal 11 November tahun 2015 sekitarpukul 21.00 wita bertempat di Lapangan Dondo Kelurahan Dondo KecamatanRatolindo Kabupaten Tojo UnaUnapada saat pelaksanaan kampanyepertemuan terbatas/sosialisasi pasangan calon Bupati dan calon Wakil BupatiNomor Urut 2 (dua) (Mohammad Lahay, SE dan Admin Lasimpala, SIP) atausetidaktidak pada masa waktu pelaksanaan kampanye Pemilu

KANING Alias KOBUS dan Terdakwa Ill SAIFUL SOFYANAlias SAIFUL, bersalah melakukan tindak pidana Pemilu, PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 71 ayat (1)Jo. Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap masingmasing Terdakwa, Terdakwa I.IMRAN S.

Terdakwa masingmasing tanggal 14 Desember2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah sependapatatau bersesuaian dengan apa yang telah kami kemukakan dalam SuratTuntutan, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman (pidana) terhadap paraterdakwa ternyata terlalu ringan ; Bahwa hukuman yang dijatunkan kepada para terdakwa selain untukmembuat jera dan membina para terdakwa juga untuk mencegah agarorang lain tidak melakukan perbuatan pidana pemilu

322/PID-PEMILU/2020/PT SMR

dan seluruhundangan yang hadir.Bahwa maksud terdakwa membagikan uang Rp. 50.000, (lima puluhribu) rupiah kepada saksi Ignatius Nasu Weking, saksi Saniah BintiImran, saksi Chandra Rahman Dony Bin Jamain, saksi Saiful Bahri danpeserta kampanye yang hadir di rumah terdakwa untuk mempengaruhisupaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utarapada tanggal 09 Desember 2020 memilih pasangan Zainal dan Yansen.Bahwa terdakwa melakukan kampanye tidak memiliki ijin dari pihakBadan Pengawas Pemilu

Pasangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011s/d 2016 yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat(TMS) Dengan bertameng pada satu kata "SUPERVISI,sebagaimana Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 2470/KPUProv002/1X/2010, tertanggal 01 September 2010, dan No.2471/KPUProv002/1X/2010, tertanggal O7 September 2010,Perihal : Laporan Supervise Pilkada Nias Selatan;Padahal, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i UU No. 22 Tahun2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

, secara tegas mengamanatkanbahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :"menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan" dimanaTergugat samasekali tidak memiliki wewenang untuk itu;Bahwa setelah Para Penggugat (KPU Kabupaten Nias Selatan)menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011 s/d 2016, Tergugatmelalui

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Pemilu, yang berbunyi "pemberhentian anggotaHal. 3 dari 12 hal. Put.

TUNMedan, pada halaman 8 (delapan) yang dengan serta mertamenterjemahkan Bukti P 3, Bukti T 4 dan Bukti T 5 sebagai alasandapat dibentuknya Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara,sementara pada sisi lain mengakui bahwa mekanisme pemberhentianharuslah mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 22 Tahun2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang berbunyi : pemberhentiananggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)

TUN Medan pada halaman 10(sepuluh) dan 11 (sebelas), oleh karena:6.1.Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengabaikanketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilinan Umum No.38 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KomisiPemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi danketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Pemilu;6.2. Bahwa pertimbangan Judex Facti PT.

Menyatakan Terdakwa ROBERT LATURE ALS AMA PURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan. ;------------------2.

Menyatakan Terdakwa ROBERT LATURE, terbukti bersalah melakukantindak pidana Pemilu Dengan sengaja tidak memberikan salinan I (satu)eksemplar berita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta hasilperhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangandan pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS padahari yang sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 288 Jo.Pasal 182 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD danDPRD dalam Surat Dakwaan

terdakwa tersebut diatur dan di ancaman pidana melanggarPasal 288 Jo Pasal 182 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR,DPD dan DPRD.

. ; e Bahwa pada saat pemilu di TPS II Desa Hilinamozaua Raya Kec.Telukdalam Kab.

;e Bahwa benar saksi Hadiri Lature Alias Ama Putra sebagai petugasPengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Hilinamozaua Raya.

, pengawas pemilu lapangan, PPS dan PPKpada hari itu juga.

Endang Ruhiat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu)

Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama ;-------------------------------------------------------------------------2.

Menyatakan Terdakwa ELIUS LAIA, terbukti bersalah melakukantindak pidana Pemilu Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita acara Pemungutan dan PerhitunganSuara, serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksipeserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemiluluar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hari yangsama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 288 Jo.Pasal 182 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR,DPD dan DPRD dalam Surat

;Bahwa saksi mengetahui adanya pelanggaran pemilu di desaHilinamozaua adalah berdasarkan laporan tertulis dari Hendrikus GahoPengawas Pemilu Lapangan ( PPL ) yang bertugas di TPS 1 yangdatang di kantor Panwaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Jumattanggal 11 April 2014 yaitu dua hari setelah Pemilu berlangsung.

Dan dari pembahasan tersebut berkesimpulanbahwa termasuk tindak pidana Pemilu;Bahwa seterusnya pihak Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten NiasSelatan meneruskan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut kePolres Nias selatan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku. ;Bahwa saksi sudah mengirimkan surat mengundang KPPS tersebutmembicarakan tentang laporan pelanggaran Pemilu tersebut akantetapi KPPS tersebut tidak menghadirinya.

;Bahwa terhadap pelanggaran Pemilu tersebut pihak PanwasluKabupaten Nias Selatan merekomendasikan untuk Pemilu ulang pada11 TPS di Nias Selatan.

;Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu di TPS 1 desa Hilinamozaua saksiadalah sebagai pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang mempunyaitugas antara lain yaitu :e Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa;e Menerima laporan dugaan pelanggaran.terhadap tahapanpenyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggarae Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran. danSELEFUSNY A; 32 nn nono nn nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn ne nnn nnn nncnnncncncnceBahwa yang ditemukan saksi selama mengawasi pelaksaan

di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten /Kota untuk setiap Peserta Pemilusebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) yakni kampanye pemilusebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) yakni Kampanye Pemilusebagaimana dimaksud dalampasal 267 (yaitu Kampnaye Pemilu yangdilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan WakilPresiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD) dapatdilakukan melalui, huruf f (Iklan Media Massa cetak, media

nama terdakwa AntoniSurya Roza, A.Md yang merupakan calon anggota DPRD KabupatenTanah Datar tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 9Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Datar IV : Kecamatan Sungayang,Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjuang Baru, yang dilengkapai denganUnsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan Nomor Urut Partai PolitikPeserta Pemilu) serta adanya kalimat buka kertas suara, Lihat NomorPartai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, Jan Lupo PilegBadunsanak 17 April 2019

Bahwa terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas sebagaipimpinan redaksi, Penanggung Jawab dan sebagai Pimpinan UmumTabloid integritas mengajukan draft iklan diri terdakwa sebagai calonanggota DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 dari Partai GerakanIndonesia Raya nomor urut 9 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah DatarIV : Kecamatan Sungayang, Sungai Tarab, Salimpauang, Tanjuang Baru,yang dilengkapai dengan Unsur Citra Diri Peserta Pemilu (logo dan NomorUrut Partai Politik Peserta Pemilu) serta

(logo danNomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu) serta adanya kalimat buka kertassuara, Lihat Nomor Partai (2), Lihat Nomor Urut (9), langsung coblos, JanLupo Pileg Badunsanak 17 April 2019. telah dicetak oleh PT.

antara Kampanye Pemilu Presidendan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, danDPRD) dapat dilakukan melalui, huruf f (Iklan Media Massa cetak, mediaHalaman 5dari11 halaman Pidana Nomor 39/PID.SUS/2019/PT PDGmassa elektronik dan internet) dan huruf g (rapat umum) yangdilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengandimulainya masa tenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 492UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.2.

310/PID-PEMILU/2020/PT.SMR

YUSUF SIRAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing peserta Pemilu

. : PDM01/Ep.1/01/2009,tanggal 23 Januari 2009, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPUPropinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masingmasing peserta pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), oleh karena itu mohon agar Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.

YUSUF Bin SIRAT bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telahditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masingmasing peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1)sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 269UU No. 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;2.

Pada saatpembagian bingkisan dan amplop untuk peserta ke20 pembagian tersebut dihentikanoleh saksi TASWN ARIADI yang merupakan ketua Pengawas Pemilu KabupatenKarimun dan saksi TTURIDAH SILITONGA yang mendapat telepon sebelumnya darisaksi TASWIN ARIADI selanjutnya saksi TASWIN ARIADI membawa bingkisan danamplop tersebut untuk diserahkan pada Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 265 UU No. 10tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota

tanda gambar/atributpeserta pemilu yang bersangkutan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang terdaftar sebagaicalon legislatif Tingkat Propinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 1 untuk DaerahPemilihan Karimun dari Partai Golkar menyelenggarakan acara sunatan masal terhadapanakanak di Kelurahan Baran sebanyak 61 (enam puluh satu) orang.

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf asampain dengan e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta pemiluditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang, ayat (2).Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilaksanakan selama21 (dua pulu satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, ayat (3)masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlangsung selama 3 (tiga)hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara