Ditemukan 457982 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 14/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
2.PT.Madukoro
147 — 84
  • Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dariPemberi izin (Tergugat 1!).
    Bahwa Menanggapi Poin 16 Dalil Penggugat yang pada pokoknyaPenggugat telah menggugat ke Penggadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru kami tanggap!
    sebagai berikut :Bahwa sudah seharusnya Perkara ini di diperiksa dan di adili diPengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan denganKeputusan Tata Usaha Negara.Bahwa SK Surat Keputusan Nomor: 522.21/IUPHHKT/1/ 2003/017tanggal 31 Januari 2003 merupakan Keputusan Tata usahaNegara yang telah memenuhi syarat yang harus diperiksa di adilioleh Pengadilan Tata Usaha Negara.7.
    Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan TataUsaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yangditerbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdatadengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negaramenurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahankedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :"suatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-04-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64K/TUN/2000
Tanggal 4 April 2007 — H. ABD. MUGENI ; CAMAT SAMARINDA ULU ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
102 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 08-04-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN SIDOARJO Nomor 245/Pid.B/LH/2022/PN Sda
Tanggal 27 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
DADANG HIDAYAT
101 — 22
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 31-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
769 — 316
  • PUTUSANNOMOR: 80/G/LH/2019/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNo. 34 Bandung, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaANA A! $$ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn enn een eens1.
    PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbuny : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negarasedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap.; 2.
    Artinya bahwa suatu hubungan hukumyang menimbulkan pengaruh atau akibat pada kondisi hak, kewajiban ataukewenangan terhadap suatu subjek hukum.; Hak untuk menggugat (legal standing) di Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah hak yang melekat karena adanya peristiwa hukum dengan terbitnyasuatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dengan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak atau kewajibanhukum atau kedudukan hukum tertentu.
    Usaha Negara objek sengketa terbit bukanlahkeputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri.
    Bahwa objek sengketamerupakan keputusan Tata Usaha Negara yang lahir setelah adanya keputusanmengenai kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390K/TUN/2008
Tanggal 6 Februari 2009 — KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN PETISAH ; Drs. H. SUGANDI
80 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 28/Pdt.G/LH/2020/PN Plw
Tanggal 28 Desember 2020 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PUTRA BIN ROYAN
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Provinsi Riau, GUBERNUR Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
202 — 106
  • (Bukti P8 ) ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15), maka sejak tahun 1986status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo sudah berstatus sebagaiKawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo ;Bahwa kemudian pada tahun 1987, Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) tersebut diatas (poin 15) telah dilakukan tata batas dilapangan olehDirektorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan panjangbatas 167,5 KM dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebutdiberi nama dengan Kawasan Hutan
    (BuktiP9) ;Bahwa pada butir c Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan ProduksiTerbatas Tesso Nilo tersebut disebutkan secara tegas bahwa di dalamkawasan hutan produksi terbatas Tesso Nilo di maksud tidak terdapat lagiHalaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.G/LH/2020/PN Plw19.20.21.22.23.24.tanahtanah penduduk maupun pihak ketiga yang mempunyai milik atau haklainnya ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 14, poin 15, poin 16, poin 17dan poin 18), maka secara hukum status OBJEK SENGKETA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 29-12-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 376/B/LH/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2018 — Pembanding/Penggugat I : REZA GANNY Diwakili Oleh : REZA GANNY
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT PP Property Tbk
Turut Terbanding/Penggugat III : HALIM PERDANAKUSUMA
Turut Terbanding/Penggugat IV : DAULAT PANTAS
Turut Terbanding/Penggugat II : GAMAL MUHAMMAD
Turut Terbanding/Penggugat V : ROBERT SUCIPTO
168 — 35

  • M E N G A D I L I :

    - Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;----

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 19/G/LH/2017/PTUN-SRG tanggal 10 oktober 2017 yang dimohonkan banding; ----------------------------------------------------------------------------------------

    - Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan

Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 17-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 55/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Beni Wijaya, S.H., M.H.
2.Rini Purnamawati, SH
3.Siti Fatimah, S.H., M.H.
4.Firmansyah, SH
5.Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Sohir Bin Mad Sopari Alm
56 — 34
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4052 B/PK/PJK/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — PT TATA NUSA TIARA INTERNATIONAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TATA NUSA TIARA INTERNATIONAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Tlk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
H.RAMADI
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
143 — 94
  • 5 Ha surat jual beli tanggal 12 Januari 2009Siasni 5 Ha Surat Jual beli tanggal 12 Januari 2009Mardius 2 Ha Surat jual beli tanggal 6 Desember 2009Jusniar 2 Ha surat jual beli tanggal 28 Desember 2009Andus 1 Ha Surat jual beli tanggal 2 Oktober 2013Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN TIkyang mana jual bei tersebut dibuatkan surat jual beli dari Kepala DesaSungai Besar, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1125K/Pdt/1984 menyatakan Judex Facti, salah menerapkan tata
    Legal Standing PenggugatBerdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, hakim wajibmemeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilankelompok dimaksud, dalam hal ini gugatan organisasi.Ketentuan Pasal 5 tersebut juga mengatur bahwa sahnya gugatanperwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.Selanjutnya apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata caragugalan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, makapemeriksaan
    Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan DanFungsi Kawasan Hutan, berbunyi:Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintahdaeran berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atauHalaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN TIkkabupaten/kota yang ditetapbkan dengan peraturan daerah sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang dan berdasarkan tata ruang
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 08-09-2022 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PN PAINAN Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn
Tanggal 12 Juni 2023 — Penggugat:
1.SONI, S.H., C.Md., C.MpdI., C.CA
2.BATARA MULIA, S.H
3.MAULANA MAKMUN
Tergugat:
H. Murasman
Turut Tergugat:
3.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5.Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
6.Karapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura
72 — 4
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
458 — 108
  • Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangjenis vannamei milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak Ssesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab. PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037.
    Ruang Wilayah (RTRW) Pemda Pesisir Barat,dimana BAPPEDA Pesisir Barat yang membuat Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) tersebut; Bahwa benar Usaha budidaya tambak udang milik Terdakwa tersebutbertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.
    Zetta sudah berjalansebelum terbit Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkanRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut disahkan pada tahun2017; Bahwa Peraturan Daerah perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun20172037 di tetapkan pada tanggal 28 November 2017; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah tenggang waktu 2(dua) tahun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebutdiberlakukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
    Bahwa menurut penjelasan Pihak terkait, Pemda Pesisir barat tidakmengeluarkan izin dikarenakan usaha tambak udang tersebut karena telahmenyalahi Tata Ruang Pemda Pesisir Barat sesuai dengan Perda Nomor. 8Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037,; Bahwa benar sudah ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1.
    Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangyang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 51/PID.SUS-LH/2019/PT TJK
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WISNU HAMBORO, SH
Terbanding/Terdakwa : RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM , REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM
371 — 31
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Dum
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Parman Fransiskus Situmorang
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
131 — 0
  • SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2023 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan dalam hukum :
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 21-11-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 12-01-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 193/PID.SUS-LH/2022/PT JMB
Tanggal 12 Desember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Jendro Hadi Wibowo SH
Terbanding/Terdakwa : Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
105 — 13
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 06-02-2023 — Putus : 07-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PT PADANG Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG
Tanggal 7 Maret 2023 — Pembanding/Terdakwa : Drs. WERHANUDIN bin SA'ID
Terbanding/Penuntut Umum I : SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : BUSTANUDDIN, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
65 — 22
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-07-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 14-08-2024
Putusan PT BENGKULU Nomor 140/Pid.Sus-LH/2024/PT BGL
Tanggal 14 Agustus 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Edo Putra Utama, S.H
Terbanding/Terdakwa : MORIS SIPAYUNG Anak dari JATI ALAM SIPAYUNG
9 — 6
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-04-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56PK/TUN/2005
Tanggal 24 April 2008 — SENDI BINGEI PURBA SIBORO ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DEPOK ; HENDRI PRASTOWO
136 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus
Register : 23-09-2022 — Putus : 13-01-2023 — Upload : 16-01-2023
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 102/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 13 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. WERHANUDIN bin SA'ID
112 — 38
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2006 — Upload : 29-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 354 K/TUN/2003
Tanggal 4 Mei 2006 — Rudi Jono Tambun ; Vs Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ; Thomas Lumanauw ;
215 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap