Lihat juga Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar,Yogyakarta: Liberti, 2007 dan Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum,Jakarta: Ull PressYogyakarta, 2006 hal. 110111) beban pembuktian atassurat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan berada di pihakotoritas pajak);bahwa untuk lebin memahami penjelasan di atas, dapat digambarkanHalaman 8 dari 93 halaman.

SumberKutipan 1 Bambang Sutiyoso,Metode PenemuanHukum, (Jakarta:UII PressY ogyakarta, 2006),hal. 110111"Metode a contrario merupakan caramenjelaskan makna undangundang dengandidasarkan pada pengertian yang sebaliknyadari peristiwa konkret yang dihadapi denganperistiwa yang diatur dalam undangundang.Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalamundangundang, tetapi peristiwa lainnya yangmirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya." 2.

adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang ataumelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 ; 8 Buku Rangkuman Yurisprudensi MARI, cetakan ke II tahun 1993, halaman 110111

PATRATEK MEZA 02.559.070.4414.000 010.00011.00000037 110111 1,051,17738 PT. CITRA INTIRAMA 01.849.944.2416.001 010.00011.00000038 110111 2,188,60039 CV. MAJU MANDIRI 02.250.100.1028.000 010.00011.00000039 110111 7,371,63940 PT. DINAMIKA 02.040.643.5035.000 010.00011.00000040 110111 1,476,50041 PT. PACIFIC EQUINOX 01.975.743.4631.000 010.00011.00000041 110111 260,768,00042 PT. CITRA INTIRAMA 01.849.944.2416.000 010.00011.00000042 120111 13,998,50043 PT.

Pengantar, (Yogyakarta: Liberti, 2007) dan BambangSutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Jakarta: UllPressYogyakarta, 2006) halaman 110111;Bahwa untuk lebih memahami penjelasan di atas, dapat digambarkansebagai berikut:Halaman 9 dari 111 halaman.

Lihat juga Sudikno Mertokusumo,Penemuan Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Liberti, 2007) dan Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Jakarta: UIIPress Yogyakara, 2006) halaman 110111.Halaman 82 dari 111 halaman.

., dalam bukunya AsasAsasHukum Pidana di Indonesia (hal. 110111), mengutip HazewinkelSuringa,menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut: Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabilaperbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (vastheid vanvoornemen) untuk melakukan tindak pidana.Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Bko Simons, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dariperbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindakpidana (constitutief

Lihatjuga Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar,(Yogyakarta: Liberti, 2007) dan Bambang Sutiyoso, Metode PenemuanHukum, (Jakarta: Ull Press Yogyakarta, 2006) hal. 110111.Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/2015Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Pasal 13 UU KUP menegaskan konsekuensidari tidak dilaksanakannya pembukuan oleh Pemohon Banding sehinggaTerbanding menerbitkan SKP Jabatan yaitu:"Bagi Wayib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurutketentuan Pasal 28 ..

Bambang Sutryoso, Metode a contrario merupakan caraMetode Penemuan menjelaskan makna undangundangHukum, (Jakarta: dengan didasarkan pada pengertian yangUl Press sebaliknya dari peristiwakonkret yangYogyakarta, 2006), dihadapi dengan peristiwa yang diaturhal. 110111 dalam undangundang. Apabila suatuundang, tetapi penstwa lamnya yang munptidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.2.

di beri tanda P.104 ;105 Foto Copy PBB Tahun 1996 atas nama ZULKIFLI YAHYA diberitanda P.105 ;106 Foto Copy PBB Tahun 1997 atas nama ZULKIFLI YAHYA diberitanda P.106 ;107 Foto Copy PBB Tahun 1998 atas nama ZULKIFLI YAHYA diberitanda P.107 ;108 Foto Copy PBB Tahun 1999 atas nama ZULKIFLI YAHYA diberitanda P.108 ;19109 Foto Copy surat Keterangan No.94/SK/BSA/IV/96 tanggal 27 April1996, atas nama JONI AGUSTIAN, diberi tanda P.109 ;110 Foto Copy PBB Tahun 1996 atas nama JONI AGUSTIAN , Diberitanda P.110111

Indo Raya Energi yang diunduh dariSistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum KementerianHukum dan HAM pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 10:46:18, fotokopidari print out kKemudian selanjutnya diberi tanda dengan Bukti T5;Fotokopi Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi BidangPerdata halaman 110111, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2014,Karya M.

Satu plastik klip berisi kristal sabu 94 gram B.110111. Satu plastik klip berisi kristal sabu) 112 gram B.111112. Satu plastik klip berisi kristal sabu 106 gram B.112113. Satu plastik klip berisi kristal sabu 104 gram B.113114. Satu plastik klip berisi kristal sabu) 120 gram B.114115. Satu plastik klip berisi kristal sabu 120 gram B.115116. Satu plastik klip berisi kristal sabu 92 gram B.116117. Satu plastik klip berisi kristal sabu 104 gram B.117118.

(Satu plastik klip berisi kristal sabu (94 gram B.110111. Satu plastik klip berisi kristal sabu) 112 gram B.111112. (Satu plastik klip berisi kristal sabu 106 gram B.112113. Satu plastik klip berisi kristal sabu 104 gram B.113114. (Satu plastik klip berisi kristal sabu 120 gram B.114115. (Satu plastik klip berisi kristal sabu 120 gram B.115 116. (Satu plastik klip berisi kristalsabu 92 gram B.116117. Satu plastik klip berisi kristal sabu 104 gram B.117118.

Pertimbangan hukum Judex factievide Putusan No.171/Pid.B/2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 110111 adalah sangatmengejutkan Judex factie tingkat pertama membuat pertimbangan hukumseperti itu adalah sangat tidak patut dan tidak masuk akal apabila yang diujiadalah tanda tangan dari orang yang sudah meninggal dan karena dengandilanggarnya prosedur dan aturan hukum yang berlaku maka pemeriksanlaboratoris kriminalistik No.

Penyidik tidakdilimpahkan bersamasama dengan berkas perkara dan barang buktiyang lain akan tetapi sebagaimana rasa tanggung jawab hukumPenuntut Umum, Penuntut Umum menghadirkan uang titipan tersebutdalam persidangan agar nantinya dipertimbangkan oleh Majelis HakimBahwa pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.000.000, oleh Terdakwa kepada penuntut umum yang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya danhanya dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim(halaman 110111

,DelikDelik Khusus: Tindak PidanaTindak Pidana Melanggar NormaNormaKesusilaan dan Normanorma Kepatutan, hlm. 110111);Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN kKdiMenimbang, bahwa dengan demikian frasa Melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain berarti melakukan tekanan dengan menggunakan kekerasan atauancaman kekerasan baik fisik maupun psikis pada Anak sehingga Anak itu melakukanpersetubuhan dengannya atau orang lain

Lamintang, SH dalam bukunya Delikdelik Khusus : TindakPidanaTindak Pidana Melanggar Normanorma Kesusilaan dan NormanormaKepatutan, hal. 110111:Undangundang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkandengan "kekerasan", bahkan di dalam Yurisprudensi pun tidak dijumpai adanyasuatu putusan kasasi yang dapat dijadikan pedoman untuk memberikan arti yangsetepattepatnya bagi kata "kekerasan" tersebut.Menurut R.

tersebut ketempat Pegadaian PomBensin Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan Sejumlah Uang sebesarRp.5.600.000, (lima juta enam ratus juta rupiah) dan uang hasil gadaian tersebutterdakwa pergunakan untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Sdr.Rudi sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan sisa uang tersebut telah habis terdakwapergunakan untuk keperluan hidup seharihari.Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengambil barangbarang lain padahari,tanggal dan bulan tidak dapat diingat yaitu berupa :110111

(lihatbuku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.Il, 1993, hal.110111) ;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tl s/d XIXXI yang berupasurat pernyataan kesepakatan antara Kelompok Tani ternak karya subur yangdiketuai oleh M.Suhaimi Mansur dengan pihak Penggugat pada tanggal 13 Juni1991 dan beserta kwitansi pembayaran biaya pemindahan kadang ternakkerbau, baik pihak penggugat dan Para Tergugat samasama mengakui danmengetahui proses terjadinya kesepatakan tersebut, ditambah lagi denganketerangan

Pertimbangan hukum Judex factievide Putusan No.171/Pid.B/2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 110111 adalah sangatmengejutkan Judex factie tingkat pertama membuat pertimbangan hukumseperti itu adalah sangat tidak patut dan tidak masuk akal apabila yang diujiadalah tanda tangan dari orang yang sudah meninggal dan karena dengandilanggarnya prosedur dan aturan hukum yang berlaku maka pemeriksanlaboratoris kriminalistik No.

Kuasa Menjual Nomor 20, tertanggal 12 April2007, tertanda P4 :1 (satu) lembar fotocopy surat Kuasa tertanggal 4 Nopember2013, tertanda P5 :1561 (satu) lembar fotocopy surat Kuasa Menjual, tertanggal 18 Januari2007, tertanda P6 :Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil dalil sangkalannya, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 13 (tigabelas)alat bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materaisecukupnya masingmasing sebagai berikut : 110111

Pertimbangan hukum Judex factievide Putusan No.171/Pid.B/2018/ PN.Tdn tanggal 17 Januari 2019 halaman 110111 adalah sangatmengejutkan Judex factie tingkat pertama membuat pertimbangan hukumseperti itu adalah sangat tidak patut dan tidak masuk akal apabila yang diujiadalah tanda tangan dari orang yang sudah meninggal dan karena dengandilanggarnya prosedur dan aturan hukum yang berlaku maka pemeriksanlaboratoris kriminalistik No.

Trade Center Periode November 2007 oleh TeamKonsultan Biaya Bangunan;Bukti P21: Laporan Evaluasi Pekerjaan Struktur, Finishing,Mekanikal dan Elektrikal Proyek Pamanukan Trade Center olehTeam Konsultan Biaya Bangunan;Halaman 33 dari 61 Putusan No. 350/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.342dZa242D262728293031323334Bukti P22: Laporan Evaluasi Pekerjaan Mekanikal danElektrikal Proyek Pamanukan Trade Center oleh Team KonsultanBiaya Bangunan;Bukti P 23: Surat dari Anhat Tanjung (Pemilik Kios di PTC Itdasar B5051 B.110111

Lihat jugaSudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberti, 2007) danBambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2006), 110111;Halaman 34 dari 99 halaman. Putusan Nomor 1898/B/PK/PJK/201723.Pajak ataukah otoritas pajak yang menanggung beban pembuktian dalampenerapan prinsip kewajaran pada transaksi afiliasi?

MengenalHukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 231232.Lihat juga Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberti,2007) dan Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Jakarta: Ull Press Yogyakarta,2006), 110111.Halaman 74 dari 99 halaman. Putusan Nomor 1898/B/PK/PJK/201763.Sejauh ini, tidak terdapat ketentuan khusus di Indonesia yang mengaturrnengenai penentuan beban pembuktian dalam transaksi transfer pricing.