Ditemukan 637653 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-11-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 207/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
YAYASAN KAWALUYAAN
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Kawaluyaan (James Nangoi)
609 — 500
  • Asas kepastian hukum :Asas ini menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dalam melaksanakan kewajibannya,berpedomanpada landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,keajekan, keadilan;b.
    JKt.padaSistem Administrasi Badan Hukum (SABH),sistem layananelektronik yang dikembangkan Tergugat dalam rangka memberikankemudahan layanan administrasi badan hukum bagi masyarakatsesuaidengan tata nilai dan etos kerja Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia yakni pasti Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan danInovatif.
    Selanjutnya setelan Pemohon (Psl 1 ayat 3 Permenkumham2/2016; pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untukmengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melaluiSABH) melakukan pengisian format perubahan data dan melengkap!
    Dan yang dimaksudsengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dibidangTata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata akibatditerbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usahatidak berwenang memberikan penilaian terhadap perilaku subjekhukum perorangan ataupun badan hukum seperti yang didalilkanoleh Penggugat tersebut diatas.
    Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1475 C/PK/Pjk/2018
Tanggal 16 Juli 2018 — PT DEYON RESOURCES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
169 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit PPh Badan 0 0 014. PPh Kurang (Lebih) Bayar 0 1.722.239.520 1.722.239.52015. Sanksi Adm Pasal 13 (2) KUP 0 826.674.960 826.674.96016.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3069 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — PT SAIMODA GARMINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
102 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT. AICA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
190 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun Surat KEP39/PJ.07/2007 Pemohon Banding lampirkan;Terbanding Nomor: atas telah Pemohondiajukan berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 TahunKeputusan Keberatan Terbanding Nomor:.LLATAR BELAKANGSURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYARbahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap SPT LB PPh Badan Tahun2004 yang Pemohon Banding sampaikan tanggal 3 Nopember 2006, KPPPMA menerbitkan SKPKB PPh Badan tanggal 1 Nopember 2007 yangmenyatakan bahwa Penghasilan Kena Pajak dikoreksi USD3,623,379.00, sehingga
    PPh Badan menjadi kurang bayar USD 1,076,918.00.Pemohon Banding telah membayar lunas pajak terhutang yang terdapat dalammenjadiSKPKB PPh Badan tersebut.
    Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2014 PERMOHONAN KEBERATANbahwa atas penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun 2004 tersebut di atas,Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan, yang diterima KPPPMA pada tanggal 31 Januari 2008 (surat permohonan keberatan PemohonBanding lampirkan);KEPUTUSAN KEBERATANbahwa atas permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan,Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : KEP39/PJ.07/2009 tanggal 27Januari 2009 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2004.
    Employment Benefit 157,525.00 157,525.00Pengurang Penghasilan BrutoPost Employment Benefit 54,148.00 26,542.00 27,606.00211,673.00 184,067.00 27,606.00 Koreksi Fiskal sejumlah $184,067.00 telah Pemohon Banding lakukan pada SPT PPh Badan 2004d.
    Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2014mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkansurat keputusan Terbanding Nomor : KEP39/PJ.07/2009 sehinggapenetapan atas PPh Badan Tahun Pajak 2004 menjadi PPh Badan LebihBayar sebesar USD 252,175.00 dengan rincian sebagai berikut:Tabel 4(Dalam Dollar Amerika Serikat) Uraian Jumlah Menurut Pemohon BandingPeredaran Usaha 24,235,543.00Harga Pokok Penjualan 20,568,642.00Laba Bruto 3,666,901.00Penghasilan Bruto dari Luar (329,267.00)Penghasilan Bruto 3,337,634.00Pengurang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 03-04-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 73/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 31 Agustus 2017 — PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DAN IN-BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
123 — 50
  • Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat menyebabkankerugian pada Penggugat, yaitu:Penggugat (Badan Hukum Perkumpulan Assosiasi Penyelenggara HajiUmroh dan InBound Indonesia) memiliki 2 (dua) Badan atau DewanPengurusan (dualisme kepemimpinan). Oleh karena berdasarkan AktaNomor 51 tertanggal 13 Februari 2017, yang dibuat di hadapan H.Zainuddin, S.H.
    Dengan demikian berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0002733.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara HajiUmroh dan InBound Indonesia tersebut, maka secara hukum Penggugat telahsah sebagai Badan Hukum Perkumpulan sejak tanggal 15 Februari 2017;5.
    Oleh karena Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang TataCara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan PersetujuanHalaman 20 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUNJKTPerubahan Anggaran Dasar Perkumpulan TIDAK MENGENAL atauMENGATUR tentang Persetujuan Perubahan Badan WHukumPerkumpulan, sebagaimana Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatersebut hanya mengenal Pengesahan Badan Perkumpulan
    Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI membantah secara tegas dan kerasdalil PENGGUGAT yang mendalilkan Surat Keputusan TERGUGAT yangmenerbitkan susunan Kepengurusan kepada TERGUGAT Il INTERVENSItelah menimbulkan kekacauan dalam kepengurusan ASPHURINDO.Dalam setiap dualisme kepengurusan Badan Hukum kekacauankepengurusan Badan Hukum bukan disebabkan oleh TERGUGAT sebagaiPejabat Tata Usaha Negara melainkan sikap dan perobuatan Badan Hukum.Dalam Perkara a quo sikap dan tindakan PENGGUGAT yang sampai saatini mengaku
    Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan InBoundIndonesia (Asphurindo) memiliki 2 (dua) Badan atau Dewan Pengurusan(dualisme kepemimpinan), berdasarkan Akta Nomor: 51 tertanggal 13 Februari2017, yang dibuat di hadapan H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-05-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 21 Juni 2022 — Penggugat:
himpunan pengusahan nahdlyin
Tergugat:
menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
209 — 76
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-02-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — PT. BANDUNG PERKASA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
233 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengurangkan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor : 00046/206/07/441/10 tanggal 01 Juli 2010Tahun Pajak 2007;bahwa dengan perincian sebagai berikut: SemulaUraian (Rp)Ditambah/(Dikurangi)(Rp)Menjadi(Rp) Penghasilan Netto 4.262.557.114,00(42.335.201,00)4.220.221 .913,00 Konpersas!
    kena Pajak 637.851 .552,00 AEE EG) 595.516.351,00PPh Pasal 25 Terutang 173.855.300,00 (12.700.500,00) 161.154.800,0037.172.080,00 0,00 37.172.080,00Kredit Pajak 0,00PPh Kurang(Lebih) Dibayar 136.683.220,00 (12.700.500,00) 123.982.720,00Sanksi Administrasi 65.607.946,00 (6.096.240,00) 59.511.706,00UJumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar 202.291.166,00 (18.796.740,00) 183.494.426,00 2. bahwa penerimaan sebagian permohonan keberatan didasarkan kepadaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    SSP tanggal 30 November 2010 Rp. 60.000.000,00Rp. 70.000.000,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put39618/PP/M.XIV/15/2012, tanggal 3 Agustus 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1399/WPJ.09/BD.06/201 1tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 #Nomor00046/206/07
    Bahwa adapun isi Amar Putusan Pengadilan Pajak a quo adalahsebagai berikut :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1399/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2007 Nomor: 00046/206/07/441/10 tanggal 07 Juli 2010 atasnama PT. Bandung Perkasa Jaya, NPWP 02.064.164.3441.000,beralamat di Jl.
    Putusan Nomor 725/B/ PK/PJK/2013empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) sesuai denganSPT PPh Badan Tahun 2007 PEMOHON Pk;20.Bahwa berdasarkan NovumNovum di atas, kiranya Yang Mulia MajelisHakim Peninjauan Kembali dapat menerima perhitungan PajakPenghasilan Badan Tahun 2007 PEMOHON PK, sehingga menjadisebagai berikut : No. Uraian Jumlah (Rp)1. Peredaran Usaha 52.290.823.333.2. Harga Pokok Penjualan 57.323.993.680.3. Laba Bruto (12) (5.033.170.347.)4. Biaya Usaha 3.882.820.755.5.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 29-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 323/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2016 — Pembanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : YAYASAN MAJELIS AGAMA KHONGHUCU INDONESIA (MAKIN) PURWOKERTO. Diwakili oleh :Teddy Hartanto, SH.dkk
68 — 7
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/TUN/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — PIMPINAN UNIT KERJA-SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, untuk selanjutnya disebut (PUK.SP.RTMM-SPSI) PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA DAN PT. COCA COLA BOTTLING INDONESIA vs. KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KOTA JAKARTA SELATAN
103 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Distribution Indonesia dan PT.Coca cola Bottling Indonesia Jakarta Operation (disebut Serikat Pekerja) yangdiketuai oleh Budi Dwi Rahardjo dan Sekretaris Sudiyono, dengan Nomor BuktiPencatatan : 600/V/P/III/2010 tanggal Pencatatan : 02 Maret 2010 dikeluarkan padatanggal 3 Maret 2010, hal ini berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan
    Putusan Nomor 70 PK/TUN/2013berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo perkara No 35/G/2011/PTUN JKT tanggal 30 Juni 2011, karena telah sesuai dengan UndangUndangNo 9 th 2004 tentang perubahan Azas UndangUndang No 5 th 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Pasal 53 , menyatakan sebagai berikut :Ayat (1) : Orang atau Badan Hukum Perdata yang marasa kepentingannya dirugikanoleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang yang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 28-09-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 249/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : Drs.H.SOEDJAI.dkk
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
66 — 6
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-09-2022 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 332/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 12 Oktober 2022 — Penggugat:
Team Advokat AAI
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
303 — 164
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1331/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KAO INDONESIA
161 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BahwaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam SPTPPh Badan Tahun 2013 di antaranya telah melakukan rekonsiliasi fiskalatas beda tetap terhadap perhitungan depresiasi dan selebinnya sudahbenar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
DJOHAN TJAHJANA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang
389 — 441
  • Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor AHUAH.01.060024661 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan TamanHarapan Malang tanggal O7 Mei 2021, bertindak berdasarkankapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanaketentuan Pasal 1 Angka 2 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, Badan AtauPejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yangHalaman 3 dari 72 halaman.
    ,berkedudukan di Kota Malang serta telah diterima dan dicatatKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam SistemAdministrasi Badan Hukum dalam Daftar Yayasan Nomor AHU0013326.AH.01.12.TAHUN 2017 tanggal 17 Juli 2017 dibatalkan olehPutusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 01 K/TUN/2019 danSistem Administrasi Badan Hukum menyangkut Yayasan PendidikanTaman Harapan Malang di lakukan Blokir oleh Tergugat.9.2.
    Putusan No.157/G/2021/PTUN.JKT.Administrasi Badan Hukum (SABH), tidak termasuk faktafakta perdata terlebihperselisinan internal diantara para pihak dan tidak ada ketentuan yangmengatur setiap permohonan yang diajukan, Tergugat harusmengkonfirmasinya kepada pihakpihak terkait.
    ,M.Kn., berkedudukan di Kota Malang.Berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasansusunan terakhir organ yayasan terdiri atas (in casu objek sengketa) :Pendiri : Sardjono Donosepoetro.Djohan Tjahjana.Hermanto Sugeng.Ketua Pembina : Barlian Ganesi.Anggota : Lusuana Susanti.Drs. Wagijo Harso Sandjojo.Drs.
    Kata orang dalam undangundang ini tidakdapat ditafsirkan siapa saja boleh mengajukan gugatan untuk membatalkanobjek a quo karena pembuat undangundang telah menyatakan secara jelastentang orang atau badan hukum dalam Undangundang Yayasan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 07-03-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/P/FP/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Maret 2018 — PT. MNC TELEVISI INDONESIA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
111 — 77
  • memeriksa dan memutus perkarapermohonan ini; Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari ParaPihak di Persidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 7Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 7 Maret 2018, dengan Register Nomor10/P/FP/2018/PTUNJKT, yang pada intinya memohon kepada Pengadilan untukHalaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 10/P/FP/2018/PTUNJKT.mendapatkan keputusan dan/atau tindakan dari badan
    pemerintahan bersifat finaldan mengikat ;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Pengadilan telahmemanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri Persidangan dengan acaraPemeriksaan Pokok Permohonan (vide Pasal 8 ayat (6) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman BeracaraUntuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna MendapatkanKeputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;Menimbang, bahwa Pihak Pemohon telah mengajukan Surat PencabutanPermohonan
    Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara juncto Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara UntukMemperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna MendapatkanKeputusan dan/atau Tindakan Badan
    Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 10/P/FP/2018/PTUNJKT.Mengingat Pasal 76 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 TentangPedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan PermohonanGuna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
213 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmenegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yangmelaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau PenanggungPajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.Dalam penjelasan dari Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 tahun 2002dijelaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Badan Peradilansebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman.Dengan demikian Pengadilan Pajak menjalankan fungsi
    /B/PK/PJK/2015 dapat berasal atau diambil dari 1)pertimbangan hukum yang terdapat dalamputusan badan peradilan yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap, atau 2)amar putusan dari badan peradilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum tetap;bahwa sudah sangat jelas bahwa menurutkutipan pendapat R.
    yang dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak.Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dapat memberikan ilustrasi adanya peraturan yang tidak sejalanantara UU PTUN dengan UU KUP sebagai contoh:Pasal 3 UU PTUNApabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebutdisamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkankeputusan yang dimohon,
    sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukandata peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atauPejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkankeputusan yang dimaksud.Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidakmenentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), makasetelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan,Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telahmengeluarkan keputusan penolakan.Pasal
    Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur :Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yangmencari keadilan terhadap sengketa pajak,c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
329 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berpendapat,atas PPh Badan menjadi sebagai berikut:koreksi Peredaran Usaha Koreksi Positif Peredaran Usaha dalam USD No Keterangan Keputusan Permohonan Ditambah /Keberatan Banding (Dikurangi)1 Peredaran Usaha 6.409.067 ,49 (6.409.067,49)HPP:Management Fee 3.656.178,00 (3.656.178,00)Depresiasi dan Amortisasi 479.091,14 (479.091, 14)Mining Project Cost Recovery 230.643,90 (230.643, 90)Mining Third Party Material 79.457 ,06 79.457 ,06 2 Mining Consumables
    Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT84413/PP/M.XIIIS/15/2017, tanggal 8 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1202/WPJ.19/2012 tanggal12 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00024/406/09/091/11 tanggal15 Juni 2011, atas nama PT Bahari Cakrawala Sebuku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN;
178 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapatmemenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatuKeputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurutundangundang ini apabila sudah jelas:a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yangmengeluarkannya;b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;c.
    Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNHalaman 5 dari 81 halaman.
    permohonan pengesahan badan hukum atas namaPenggugat.
    diajukandalam permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan AdvokatIndonesia.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2016nama organisasi profesi atau ormas yang legalitasnya badan hukumterdaftar atas nama Peradin selaku badan hukum perdata yangtelah mendapat pengakuan/pengesahan dari negara yang dalam halini diwakili Tergugat , baik sebagai badan hukum perdata yangsifatnya pengakuannya berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)yang masih berlaku atau Badan hukum yang ditunjuk ataudiperintahkan undangundang; Perubahan nama Organisasi Persatuan Advokat Indonesia yangdipimpin Ketua Umum Ropaun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-04-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 23-10-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
Yayasan Mesjid Agung Sunan Ampel diwakili oleh Dr. H. Achmad Wahyuddin, SH., MH
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Yayasan Mesjid Agung Sunan Ampel Soerabaja
242 — 228
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 23-11-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 336/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : OKTASARI SABIL, S.Sos., M.Si.
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT DPP PARTAI HANURA
115 — 10
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 179/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
380 — 229
  • Rasuna Said, Kav 67, Kuningan, KaretKuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;Objek Sengketa adalah : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20April 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan TerbatasPT.