Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut; dand. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam Rangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.Pasal 31) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian SuratPemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:a. penyampaian

Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksudpada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktupenyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak padatanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib PajakDengan Kriteria Tertentu;3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntanpublik atau lembaga pengawasan keuangan

DAS/PPO/I/2014/001 tanggal 6 Januari 2014, Penggugatjuga telah melampirkan Laporan Keuangan yang telah diaudit olehAkuntan Publik selama 3 (tiga) tahun berturutturut dengan pendapatWajar Tanpa Pengecualian. Berikut Penggugat lampirkan kembaliLaporan Keuangan tahun 2010, 2011 dan 2012, sebagaimana telahPenggugat lampirkan sebelumnya dalam surat permohonan Penggugat;d Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012:bahwa Penggugat tidak pernah dipidana dibidang perpajakan.

Laporan Keuangan diaudit oleh Aktintan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut; dand.

Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimanadimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batasHalaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 383/B/PK/PJK/2017waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajakberikutnya.2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaanWajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapansebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit

olehKantor Akuntan Publik (Lampiran 6);Keuangan Interim akhir bulan sebelumpembagian dividen interim TCM yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (Lampiran 6);Halaman 18 dari 86 Halaman.

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017f)9)h)Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PT TrubaindoCoal Mining untuk tahun 2011 dan 2010 yang telah diaudit KantorAkuntan Publik;Fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2011 atas nama PT Indominco Mandiridan PT Trubaindo Coal Mining;Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 dan per 31Desember 2010 atas nama PT Indominco Mandiri dan PT TrubaindoCoal Mining yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;Fotokopi SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari sampai

Laporan Keuangan Interimper 30 Juni 2011 PT Indominco Mandiri danPT Trubaindo Coal Mining yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik;Halaman 45 dari 86 Halaman.

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/201721.22.23.24.29.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Fotokopi Laporan Keuangan interim per 30 Juni 2011 PT IndomincoMandiri yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PTIndominco Mandiri;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining;Fotokopi Akta Pendirian PT Indominco

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017m Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagiandividen interim IMM yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik (Lampiran 6);m Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagiandividen interim TCM yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik (Lampiran 6);m= Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMMsampai dengan 30 Juni 2011 (Lampiran 7); danm Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCMsampai dengan 30 Juni 2011 (Lampiran 7);Pembuktian

Apotik TelemedikaFarma (Apotik yang dimiliki oleh PT Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa):Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2017Bahwa apotik ini akan langsung membeli obat tersebut kepada Pedagang BesarFarmasi yang telah ditentukan oleh pihak Pabrikan;Bahwa begitu juga halnya dengan pemberian diskon (potongan) penjualandimana pihak Pabrikanlah yang memberikan diskon (potongan) sesuai denganperjanjian antara YAKES TELKOM dengan pihak Pabrikan;Bahwa laporan keuangan perusahaan, telah diaudit

ketahui, karenaPemohon Banding tidak memperoleh hasil rincian pemeriksa (kertas kerjapemeriksaan) dari kantor pajak, sehingga Pemohon Banding tidak bisamelakukan rekonsiliasi atas koreksi tersebut:Bahwa saldo sisi kredit yang ada di dalam rekening koran Bank Mandiri, tidaksemuanya atas transaksi penjualan, misalnya ada kesalahan transaksi olehpihak bank (koreksi), pembayaran bunga deposito dan lainlain;Bahwa angkaangka dalam laporan keuangan yang telah Pemohon Bandingsajikan wajar karena telah diaudit

pajak sehinggaPemohon Banding kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi atas koreksi tersebut;Bahwa Pemeriksa dan Peneliti Keberatan tidak melakukan pengujian atassetiap transaksi saldo sisi debit dari rekening koran Bank Mandiri danmenyimpulkan bahwa semua transaksi tersebut merupakan pembelian barangdagang obat;Bahwa keliru sekali apabila Pemeriksa dan Peneliti Keberatan menganggapbahwa semua transaksi tersebut merupakan pembelian barang dagang obat;Bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding, telah diaudit

tercantum didalam invoice yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yaitu tanpa adanya diskon penjualan;Bahwa Berita Acara Rekalkulasi Pembelian Obat Tahun 2009 antaraTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) denganYakes Telkom tersebut dibuat pada tanggal 11 Januari 2010 yaitusetelah berakhirnya Tahun Buku Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yakni 31 Desember 2009;Bahwa di dalam laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember2009 yang diaudit

Sedangkanpelaksanaan rekalkulasi pembelian obat Tahun 2009 antaraTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) denganYakes Telkom baru dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2010,artinya pada saat laporan keuangan diaudit tersebut dibuat olehauditor bahwa nilai penjualan dan nilai piutang yang dilaporkan dalamlaporan keuangan adalan nilai yang tercantum dalam invoice karenabelum adanya rekalkulasi pembelian obat Tahun 2009.

Laporan Aliran Kas tersebut merupakanbagian dari Laporan Keuangan (Financial Statements) Pemohon Banding(dalam likuidasi) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thorton) dengan pendapat wajartanpa pengecualian.

RIO TINTOEXPLORATION (DALAM LIKUIDASI) yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thorton) dengan pendapatwajar tanpa pengecualian (P10). Catatan 1, 9c dan 10 dari LaporanKeuangan tersebut memberikan informasi lebih mendalam mengenaipelaksanaan skema penyuntikan modal untuk pelunasan hutang pemegangsaham.Pendapat wajar tanpa pengecualian dari KAP Hendrawinata Gani & Hidayatberarti:a.

Adapunkutipan selengkapnya adalah sebagai berikut:Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan,Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, atauneraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.b.

Selama proses pemeriksaan, kami telah menyampaikan laporan keuanganyang telah diaudit oleh akuntan publik dan ditandatangi oleh presidentdirector.

Laporan keuangan kami yang telah diaudit oleh akuntan publik danditandatangi presiden direktur, berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (2)Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017UU PT merupakan bukti penyetoran modal yang sah. Karena laporankeuangan tersebut telah kami serahkan kepada Terbanding, tidak adaalasan bagi Terbanding untuk menyatakan tidak ada bukti penyetoranmodal yang sah.

UndangUndang Ketenagakerjaan dalamperkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat) adalah perusahaan kecil yangdimiliki dan dikelola oleh perorangan, dalam praktek dilapanganperusahaan seperti ini sering kali ditemukan tidak dikelola secaraprofessional dan tidak memiliki laporan keuangan yang ideal sepertihalnya perusahaanperusahaan yang bonafide, sehingga tidak heranapabila perusahaan kecil milik Pemohon Kasasi (Tergugat) tidakmemiliki laporan keuangan yang telah diaudit

Undang Ketenagakerjaan; Bahwa kedua orang saksi Termohon Kasasi (Penggugat) bernama AnaBisenta Ximenes Soares dan Sarlince Ndolu di persidangan secara jelasmenerangkan bahwa perusahaan Pemohon Kasasi (Tergugat) telahtutup karena bangkrut tidak mampu membayar barangbarang yangdipesan dari pihak lain (vendor), dari keterangan kedua orang saksi inidapat disimpulkan bahwa perusahaan Pemohon Kasasi (Tergugat) tutupkarena merugi dan bangkrut meskipun tidak dilengkapi dengan laporankeuangan yang telah diaudit

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 yang terutang menurut SPT adalahRp66.056.358,00 tetapi menurut Surat Keberatan menjadi Lebih Bayar sebesarRp2.971.394.008,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp3.749.437.291,00 (CfmSurat Banding dalam sengketa PPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yangdalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap,bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas data bukti LaporanKeuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telahdisampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan di PengadilanPajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahanpertimbangan.8. bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor: KEP817/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26

September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan denganketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan.MemperhatikanMengingatbahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulanuntuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP817/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa MasaPajak September

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang terutang menurut SPT adalahRp0,00/NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi Lebih Bayar sebesarRp824.171.922,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp824.171.922,00 (Cfm SuratBanding dalam sengketa PPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yangdalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap,bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas data bukti LaporanKeuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telahdisampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan di PengadilanPajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahanpertimbangan.8. bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor: KEP805/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26

September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan denganketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan.bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulanuntuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP805/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2008 menjadi sesuai dengan

Rimo Catur Lestari CabangSurabaya rutin diaudit oleh Auditor setiap tahun;Bahwa saksi menerangkan Saksi Harjono Kesuma datangke Surabaya bersama dengan Terdakwa Herman Gozalipertengahan tahun 2007;Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Herman meneleponsaksi agar tolong dibantu orang yang datang, dan yangdatang itu adalah Auditor dari pembeli baru;Bahwa saksi menerangkan bertemu Saksi ThomasSetiamihardja sekitar akhir tahun 2007 di Surabaya ketikaHal 34 dari 53 hal. Put.

Rimo CaturLestari diaudit oleh Auditor Independen; Saksi Tisna dalam persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahuiperusahaan diaudit rutin minimal setahun sekali untuk mengecektanggung jawab masingmasing departemen;Fakta ini sesuai dengan bukti Surat: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 34Tanggal 27 Juni Tahun 2008 menjelaskan PT. Rimo Catur Lestari gopublic pada tahun 2000 dan telah mendapatkan izin dari MenteriHukum;Hal 36 dari 53 hal. Put.

RimoCatur Lestari tbk, untuk menawarkan saham kepada Saksi Harjono Kesumadan pada saat penawaran saham Pemohon Peninjauan Kembalimenunjukkan Laporan Keuangan Tahun 2006 yang telah diaudit danLaporan Keuangan per 3 bulan, yaitu Maret 2007. Fakta ini sesuai denganketerangan yang diberikan oleh:Saksi Harjono Kesuma dalam persidangan menerangkan bahwa saksipertama kali ditawari dalam hal pembelian PT.

Rimo Catur Lestari dan Terdakwa menyerahkanLaporan Keuangan yang telah diaudit serta Laporan Keuangan Internalperusahaan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Harjono KesumaPT.

keyakinan akan laporankeuangan yang diaudit dan tidak tergambar serta tidak mungkin Auditordihalanghalangi ketika melakukan Audit dan Auditor tidak dibatasidalam mendapatkan dokumen atau datadata sesuai denganpermintaan Auditor.Bahwa terhadap pendapat Akuntan Publik setelah PT.

Tanjung Saba KecamatanLubuk Begalung Kota Padang dari pengakuan terdakwa sendin; Bahwa Yang menjadi Pelaku atas penggelapan tersebut yaitu YENI ROZA PelICA dan menjadi korbannya adalah saya sendiri sebagai pimpinan CV RimbunPadi Berjaya; Bahwa Jenis barang saksi yang digelapkan oleh terdakwa yaitu uang pembayaranpenjualan gula pasir dari sales setelah diaudit sebesar RP. 237.000.000, (duaratus tiga puluh juta rupiah) lebih dan terdakwa juga membuat surat pengakuansebesar RP 125.000.000, (seratus

Tanjung Saba KecamatanLubuk Begalung Kota Padang;Bahwa Yang menjadi Pelaku atas penggelapan tersebut yaitu YENI ROZA PelICA dan menjadi korbannya adalah pimpinan CV Rimbun Padi Berjaya;Bahwa Jenis barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu uang pembayaranpenjualan gula pasir dari sales setelah diaudit sebesar RP. 237.000.000, (duaratus tiga puluh juta rupiah) lebih dan terdakwa juga membuat surat pengakuansebesar RP 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah);Bahwa Terdakwa sebekerja di CV

dan setelah buku diaudit ditemukan adakejanggalan antara fisik dengan data yang ada, setelah itu semua tanda terimadari kasir 2 mulai dari bulan maret 2013 sampai bulan juli 2013 dikumpulkan,kemudian tanda terima tersebut dicek/diperiksa, setelah diperiksa ternyata tandatangan yang ada bukan asli tanda tangan saksi (palsu);Bahwa saksi ada menemukan kecurangan yang dibuat oleh terdakwa yaitu adapada tanggal 16, kesokan harinya terdakwa memberikan bukti uang sebesarRp.8.000.000, dan Rp. 3.000.000,

Penghasilan luar usaha cfm SPT Rp 2.669.052.430,00Penghasilan luar usaha cfm Terbanding Rp 8.861.450.430,00Selisih Rp 6.192.397.722,00 bahwa koreksi penghasilan dari luar usaha sebesar Rp.6.192.397.722,00 tersebut diperoleh dari perhitungan kembali laba (rugi) selisih kurs; Menurut bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan dari luar usaha yangPemohon dilakukan oleh Terbanding karena perhitungan Pemohon Banding atas selisih kurs sertaBanding laporan keuangan Pemohon Banding telah diaudit

sebagaiberikut:e Pemohon Banding melakukan pinjaman (yang menimbulkan kewajiban) kepada PTMedco Energi International Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas (99,9%)e Tingkat Debt to Equity Ratio Pemohon Banding minus (43,49), tidak wajar dibandingusaha sejenis, sehingga tidak lazim bila masih mendapat pinjamanbahwa Pemohon Banding menyanggah koreksi Terbanding dengan mendalilkan bahwalperhitungan penghasilan diluar usaha yang berasal dari laba/rugi selisih kurs sudah dihitungsecara benar dan sudah diaudit

Hartono Utomo menjabat sebagai Direktur UPKMYAKKUM akan diaudit oleh Dewan Pengurus, Terdakwa tidak mau/menolak,setelah masa baktinya habis Dewan Pengurus memberikan surat pemberhentiandisertai catatan agar Terdakwa menyerahkan halhal yang bellumdipertanggungjawabkan, tetapi Terdakwa Hartono Utomo tetap menolak tidakmau membuat laporan masing masing proyek yang telah terjadi penyimpanganpenyimpangan;Pada waktu Terdakwa masih menjabat direktur UPKM YAKKUM laporankepada Dewan Pengurus tentang pertanggungjawaban

Pada saat Terdakwa tidakmenjabat lagi sebagai Direktur PUSLATBIN UPKM YAKKUM sekitar akhirtahun 2000 yang diketahui sewaktu diaudit terdapat penyimpanganpenyimpangan aset tanah dan bangunan milik YAKKUM terjadi pada UPKMYAKKUM Kartosuro. Terdakwa sudah dipanggil oleh Dewan PengurusYAKKUM untuk pertemuan, tetapi Terdakwa tidak hadir dan Direktur UPKMYAKKUM yang baru yaitu Ir. Slametto, Drs.Tri Admadi dan Drs.

Terdakwa sewaktumenjabat sebagai direktur UPKM YAKKUM akan diaudit oleh DewanPengurus, dimana Terdakwa tidak mau/menolak, setelah masa baktinya habisDewan Pengurus memberikan surat pemberhentian disertai catatan agarTerdakwa menyerahkan halhal yang belum dipertanggungjawabkan, namunTerdakwa tetap menolak tidak mau membuat laporan.

berlokasi di desa NgabeyanKecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;Hal tersebut terjadi pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur UPKMYAKKUM dan diketahui sewaktu kunci filling kabinet yang dibawa Terdakwadiminta oleh Dewan Pengurus dan tidak diberikan oleh Terdakwa dan DewanPengurus memutuskan melalui rapat untuk membuka paksa filling kabinet yangberada di ruang Direktur UPKM YAKKUM dan ternyata didalam fillingkabinet terdapat asetaset tanah milik YAKKUM yang memakai namaTerdakwa dan setelah diaudit

Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPSyang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidakdidasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit oleh auditorindependen KAP Drs. Harry & Rekan.

Dalam Neraca dan Laporan LabaRugi tersebuttidak terdapat pengurangan Saldo Laba dalam tahun 2009 untuk keperluan pembagiandividen;MenimbangMenimbangbahwa saldo laba tahun 2009 dan 2008 yang disajikan pada halaman 2, 3, dan 28 LaporanAudit, adalah sebagai berikut:Saldo Laba: 2009 2008Selisih Penilaian Kembali Rp = 12.130.520.850, Rp Aset TetapSaldo Laba Rp =. 2.353.243.944, Rp 18.872.336.116,bahwa dalam halaman 24 Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen,auditor telah melakukan

S645/BC.2/2009 tersebut dinyatakan bahwa pembetulan/ perbaikanPEB harus dilaksanakan dalam waktu tertentu, yaitu 3 hari setelah ekspor dilakukan.Dengan demikian dalam kasus ini Pemohon Banding tidak mungkin untuk melakukanperbaikan tersebut karena penyesuaian harga ditetapkan setelah akhir tahun sesuai denganLaporan Keuangan yang diaudit dan sesuai dengan perjanjian "Offtake Agreement".

Hal ini dikarenakan,harga gas alam tersebut mengalami kenaikan dibanding budget biaya yang telah ditentukansebelumnya; Bahwa pada setiap akhir tahun, Pemohon Banding, sebagai penjual, diwajibkan untukmenghitung keseluruhan biaya Operasi (Operating Expense) yang sebenarnya terjadi atastahun tersebut dimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Bahwa pada setiap tahun setelah pembukuan untuk tahun tersebut di selesaikan dan telahdiaudit, akan dibuat penyesuaian atas harga ammonia, meskipun tidak

terdapat pengirimanbarang yang terjadi pada saat tersebut; Bahwa dengan mengikuti metode perhitungan Harga Jual dalam Perjanjian di atas, makaPemohon Banding melakukan prosedur berikut ini: Bahwa menggunakan harga pada saat pengiriman barang dalam melakukan penjualan diTahun 2007, baik penjualan ekspor maupun penjulan Lokal;Bahwa mengadakan perhitungan atas Biaya Operasi yang sebenarnya pada akhirtahun yang telah diaudit.

Dalam perhitungan ini Pemohon Banding menggunakajumlah produksi yang sesungguhnya terjadi dan hargaharga biaya yang sebenarnyw Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2014 yang telah diaudit; Bahwa perhitungan Biaya Operasi diakhir tahun yang telah diaudit mengakibatkan adanyaperubahan harga atas penjualan yang terjadi di tahun tersebut. Perubahan harga tersebutdapat berupa harga jual yang lebih rendah ataupun harga jual yang lebih tinggi.

Budget biaya operasi tersebut telah dihitung di Tahun 2006.b Pada akhir tahun, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akanmenghitung biaya operasi yang sebenarnya terjadi pada tahun tersebut berdasarkanLaporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP.c Atas selisih yang timbul, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) harus melakukan penyesuaian atas harga jual per metric ton per periode.12 Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa atas faktur pajakMasa Pajak Januari 2007

Oleh karena itu Pemohon Bandingdengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Copada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2008 yang terutang menurut SPT adalah Rp0,00/NIHIL tetapi menurutSurat Keberatan menjadi Lebih Bayar sebesar Rp824.171.922,00 dan menurut SuratBanding tetap sebesar Rp824.171.922,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPhBadan halaman 18);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndangKetentuan

Dalam persidanganpara pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan,SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan pada tahapkeberatan dan pada persidangan di Pengadilan Pajak adalah merupakan alat buktiyang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan;bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor: KEP803/WPuJ.23/BD.06/2012 tanggal 26

September 2012, yang tidak mempertimbangkan data buktiLaporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru danbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan;MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untukmengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor: KEP803/WPuJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012,sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa Masa

Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3,4, 5 maka Tergugat menyatakan bahwa pernyataan Penggugat tidakmasuk akal dan tidak benar karena dokumen perjanjian dimaksud telahmenjadi syarat pencairan anggaran kegiatan sesuai kontrak dan telahdiverifikasi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangianggaran serta SPJ serta kegiatan ini telah diaudit oleh BadanPemeriksaan Keuangan (BPK) termasuk dokumen Perjanjian/Kontraknya pun telah diperiksa / diaudit oleh BPK;3.

Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3,4, 5 maka Tergugat menyatakan bahwa pernyataan Penggugat tidakmasuk akal dan tidak benar karena dokumen perjanjian dimaksud telahmenjadi syarat pencairan anggaran kegiatan sesuai kontrak dan telahdiverifikasi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangianggaran serta SPJ serta kegiatan ini telah diaudit oleh BadanPemeriksaan Keuangan (BPK) termasuk dokumen Perjanjian/Kontraknya pun telah diperiksa / diaudit oleh BPK;ok Bahwa menanggapi

Tahun 2006 : Laporan keuangan PT WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp27.875.753.565,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp19.205.594.669,00;2. Tahun 2007 : Laporan keuangan PT WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp56.107.082.517,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp66.020.289.226,00;3.

Tahun 2008 : Laporan keuangan PT WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp49.994.419.069,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp/4,040.292.523,00;4. Tahun 2009 : Laporan keuangan PT WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp39.415.974.204,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp17.618.397.417,00;Hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor 45 PK/PID/20175.

Tahun 2010 : Laporan keuangan PT WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp39.772.643.164,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp36.932.621.143,00;.

Tahun 2011 : Laporan keuangan PT WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp24.799.102.792,00setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp28.061.330.598,00;Perbuatan ia Terdakwa Dharmadas Narayanan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Dharmadas

Atasselisih tersebut, Kemudian Tim Pemeriksa melakukan koreksi atas perhitunganharga pokok penjualan Pemohon Banding;Bahwa dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Bandingtelah memberikan penjelasan kepada Terbanding, bahwa secara keseluruhanatau total harga pokok penjualan tidak ada perbedaan perhitungan harga pokokpenjualan per Pemohon Banding (home statement) dengan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut (audit report).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) denganpertimbangan bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadapharga pokok penjualan per home statement dan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddarta Siddarta &Widjaja, secara keseluruhan (total harga pokok penjualan) tidak adaperbedaan antara perhitungan HPP per home statement denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publiktersebut (audit report

2005Uraian31 Maret 2007 31 Maret 2006 31 Maret 2006 31 Maret 2005WorkinProcess 169.594.747.000 129.891.252.000 129.891.252.000 231.507.565Finished Goods 25.483.740.000 13.497.557.000 13.497.557.000 24.359.891 Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil uji bukti dapatdisimpulkan bahwaperhitungan Harga Pokok Penjualan yangdilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam SPT PPh Badan Tahun 2006 tidaksesuai dengan perhitungan Harga Pokok Penjualan dalamLaporan Keuangan yang telah diaudit

oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas

oleh Akuntan Publiksedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit olehDinas/ Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik(khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit olehPusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau AkuntanPublik).h Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisiminimal kesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M /2007tanggal 09 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas

oleh Akuntan Publiksedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit olehDinas/Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khususuntuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh PusatInkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisiminimal kesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas

oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanHal. 49 dari 101 hal

oleh Akuntan Publiksedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khusus untukBMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh Pusat InkubasiBisnis Usaha Kecil / PINBUK atau Akuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisiminimal kesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M /2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan

Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2005, 2006, 2007,2008 dan 2009 harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ;. Menetapkan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang ditunjuk adalahKAP Syamsul Bahri TRB & Rekan beralamat di jalan Setia BudiKomplek Setia Budi Point C8 Medan; .

Pertemuan yang diadakan pada tanggal 14 Mei 2010 jam14.00 s/d 17.30 kesimpulannya adalah Sdr.Panigoran menolakhasil rapat tanggal 28 April 2010 ia hanya mau diaudit TahunBuku 2009 Saja ; . Pertemuan pada tanggal 17 Mei 2010 , sebanyak 203 anggotakoperasi kembali membuat surat lagi yang ditujukan kepadaketua Dekopin Deli Serdang, dan Ketua KPRI Deli Serdang yangisinya agar memfalisilitasi untuk diadakannya Rapat AnggotaLuar Biasa/Istimewa KPRI Gusstamor ; .

kembalitahun buku tersebut dikarenakan laporan tahun 2009 terlalusederhana tidak mengikuti aturan yang seharusnya dan ditolakoleh anggota dan saat disampaikan kepada Saksi ada hal yangdiperdebatkan ; e Bahwa pelaksanaan audit dilaksanakan pada awal 2011 untukmengaudit tahun 2005,2006,2007,2008 dan 2010 hampir 96% bukti tidak ada ; e Bahwa pada saat setelah selesai diaudit Saksi pernahdiundang pada RAT Koperasi Gusstamor dan pada RATtersebut bukti yang tidak dapat diserahkan oleh Penguruslama lebih

nena nnnnnnne Bahwa Saksi sebagai anggota Koperasi Gusstamor sejak tahun1975 j wnnnnnnnnnn nnn nnnnnnnnnn nnn n nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns Bahwa kantor Sekretariatnya di jalan Kelapa Sawit TanjungMOlAWA 5 ~~nn nooner n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nese Bahwa RAT Tahun Buku 2009 dilaksanakan pada tanggal 20Maret 2010 2nnn nn nen tn nnn nner nnn nnnnnsnnncnse Bahwa hasil RAT Tahun Buku 2009 menghasilkan sebagiananggota tidak menerima laporan pertanggungjawabanpengurus dan minta diaudit

e Bahwa Saksi pernah tahu koperasi Gusstamor mendapatpenghargaan tahun 2008 dari Bupati Deli Serdang ; e Bahwa Saksi pernah dengar diadakan Rapat Anggota KoperasiLuar Biasa (RALB) tapi saksi tidak hadir karena tidak adaUNdANGAN ; 722 none nnn nnn nnn nnn nnn nee nene Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan audit saat ituSdr.Syamsul Bahri dan hasil audit seperti pada hal 1 point4ada hutang anggota sebesar Rp 538.202.998 ; tidak dapatditelusuri kemana disalurkan ;e Bahwa sepengetahuan Saksi yang diaudit

Putusan Nomor 2566 B/PK/Pjk/2020sekarang Termohon Peninjauan Kembali per 31 Desember 2011 yangtelah diaudit oleh KAP Johan Malonda & Rekan), dan atas LaporanKeuangan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalitahun buku 2011 tersebut yang telah diaudit pula oleh PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Terbanding) telah dilakukan pemeriksaanlengkap sesuai Surat Perintan Pemeriksaan Nomor PRIN00126/WPJ.19/KAP.0305.RIK.SIS/2014 tanggal 11 Juni 2014 sertaLaporan Audit pendukungnya (Laporan Aktuaris