danpersclisihan disebabkan kurang nafkah vang berakibat pecahnya rumah tangga: Menimbang bahwa, meskipun Termohon mengakui dan membenarkan semua dalildali) Pemohon akan tetapi perkara ini dalam bidang perceraian yang diatur secara box specialismaka Pemohon tetap dibebam wayib bukt;Menimbang bahwa, bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukii oticntikdibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinva menerangkan adanya perikatan pemikahan Pemohon dan Termobon, bukt) terscbut telah memenubi syarat formi

pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta danberita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuaidengan ketentuan hukum = acara yang berlaku, makakeberatan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memoribandingnya tentang pertimbangan hukum Keputusan a quokeliru dan tidak tepat secara yuridis dalammempertimbangkan seluruh alat buktiPenggugat/Terbanding tidak dibenarkan, begitu pulakeberatan tentang keterangan saksi saksi di depanpersidangan memberikan keterangan di atas sumpahnyatelah memenuhui syarat formi

PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembandingdan Terbanding dengan surat Nomor : W 13A/2842/Hk.05/8/2019 tanggal 26Agustus 2019;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan olehPembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata carayang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, makapermohonan banding ini secara formi

;Bahwa berdasarkan kekurangan formi ini gugatanPenggugat Terbanding harus dinyatakan tidak dapatditerima."Bahwa dengan mempedomani yurisprudensi MARI tersebut,seharusnya Mahkamah Agung dalam perkara aquo membenarkandan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 23Agustus 2004 No. 09/PDT/G/2004/ PN. PDG, sebagaimanadijelaskan di atas, karena dalam perkara aquo pemilikHal. 13 dari 12 hal. Put.

tersebut ;Jadi jelaslah bahwa MARI di tingkat kasasi telah kelirudan khilaf di dalammempertimbangkan formi gugatan Penggugat/TermohonPeninjuauan kembali karena luas obyek gugatanPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali kabur, sebab yangdigugat oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembaliadalah seluas 305 m? sedangkan yang Tergugat kuasaihanya 252 m?

eh karena syarat formi! dan syarat mated! kedua saks tersebuttelah terpenuhl, maka majelis hakim menllai bahwakesaksian saksisaksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan,Menimbang, bahwa berdasarkan da!i!da!i! gugatan Penggugat danbukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakimmenemuksn fakta hukum sebagai berikut:e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adaiah suami isteri sah, menikahpada hari SenIn tangga!

Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugatpatut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalildalil dalamgugatannya dengan alatalat bukti yang sah;Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu buktisurat P.1, dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyatatelah memenuhi syarat formi! pembuktian karena merupakan akta autentiksesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo 1868 KUH Perdata dan telahmemenuhi syarat materi!

AdityaDermawan bin Ahmad Syarbaini lahir tanggal 9 Mei 2009, saat ini berada dalamasuhan Penggugat, agar ditetapbkan hadhanahnya (pemeliharaannya) di tanganPenggugat;halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1095/Pdt.G/2017/PA.MdnMenimbang, bahwa gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 86 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu, gugatanPenggugat tersebut secara formi

telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua mealUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadiwewenang relatif Pengadilan Agama Barabai;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa surat (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) merupakan suratautentik yang telah memenuhi syarat formi

telah terbukti bahwa (Penggugat) adalah sebagaipenduduk Kecamatan Kabupaten HuluSungai Tengah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa FotokopiKutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, yangmempunyainilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan pulaberdasarkan keterangan dari 2 orang saksi di atas sebagaimana akandipertimbangkan di bawah ini yang juga telah memenuhi syarat formi

PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembandingdan Terbanding dengan surat Nomor W13A/3409/Hk.05/10/2019 tanggal 11Oktober 2019;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan olehPembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yangtelah ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, makapermohonan banding ini secara formi

Disamping itu bukti P.1 P.2, P.3, tersebutmenyatakan para Pemohon dan Anak bertempat tinggal dalam yurisdiksiPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Singkil, maka secara kompetensirelatif Mahkamah Syariyah Singkil berwenang memeriksa dan memutusperkara ini, Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formi daripembuktian dan dapat diterima ;Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.5 yang menerangkanpenolakan proses pernikahan karena belum memenuhi ketentuan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana

Perubahan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini yaitu Sasmita BintiSyamsuddin AB belum berusia minimal 19 tahun, bukti tersebut adalah aktaautentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SimpangKanan, Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formi daripembuktian dan dapat diterima ;Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/MS.SkIMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 merupakan aktakelahiran, bahwa bukti tersebut adalah

Dan terhadap bukti tersebutMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang berupa aktaotentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung denganapa yang dipersengketakan di Pengadilan, maka alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formi!

Dan keterangan yang diberikan berdasarkanpenglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan denganpermasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaiandan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telahmemenuhi syarat formi/ dan materiel sebagai alat bukti yang sah danmempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untukmempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.Menimbang bahwa

Majelis Hakimcukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapn ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formi

diuraikanpada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa bukti P.1 Surat resmi dari pejabat berwenang dandipergunakan untuk kepentingan tertentu (akta otentik) berupa surat penolakanpernikahan Nomor B.103 Kua.02.09.05/PW.01/X/2019 tanggal O07 OktoberHalaman 10 dari halaman 15 Penetapan Nomor 252/Pat.P/2019/PA.Pdn2019, buktitersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuaidengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, buktitersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formi

maupun materiil,sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P2, dan P.3, adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentinganhukum, menerangkan bahwa benar anak Pemohon dan anak Pemohon IIbelum mencapai usia menikah, buktibukti tersebut telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhisyarat pembuktian baik formi

Dan terhadap bukti tersebutMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang berupa aktaotentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung denganapa yang dipersengketakan di Pengadilan, maka alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formi!

Dan keterangan yang diberikan berdasarkanpenglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan denganpermasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaiandan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telahmemenuhi syarat formi/ dan materiel sebagai alat bukti yang sah danmempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untukmempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.Menimbang bahwa

Disamping itu bukti P.1,P.2, membuktikan para pihak bertempat tinggal dalam yurisdiksi PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Singkil, maka secara kompetensi relatifMahkamah Syariyah Singkil berwenang memeriksa dan memutus perkara ini,Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formi daripembuktian dan dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 adalah Kartu Keluargaatas nama Mariati dan HUSEN, yang isinya menerangkan hubungan hukum,yang bahwa Suriyanti lahir pada tanggal

materil danformil dari pembuktian dan dapat diterima ;Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.5 yang menerangkanpenolakan proses pernikahan karena belum memenuhi ketentuan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana Perubahan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini yaitu SURIYANTI BintiHUSEN belum berusia minimal 19 tahun, bukti tersebut adalah akta autentikyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan,Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formi

Ayah atau ibu yang masih hidup atauPutusan Nomor 2524/Pdt G/2015/PA.Dpk,. hal 4 dari 10bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak lengkap dan tidak cermatsehingga terdapat ketidak jelasan/obscur libel kareng posita tidakmenjelaskan secara rinci fakta peristiwanya, dan oleh karena ity Majelishakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dianggap cacat formilsehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakanCacat formi

lebihlima tahun dalam keadaan rukun dan hormonis, kemudian sering cekcok danbertengkardisebabkan karena tergugat menjaiin hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga tergugatmenyurah penggugat mengajukan perceraian di pengadilan, dan sejak tanggal 1 Maret 2010penggugat pulang ke kampunya sampai sekarang sudah berlangsung dua tahun lebih tanpa adanafkah kepada penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat dipersidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formi

uraianalat alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dalampersidangan telah ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara iniyang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan PutusanINi; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana ter urai diataS; eee eee eee eee ee 222 2 eeMenimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai denganketentuan perundang undangan yang berlaku, sehingga PermohonanPemohon secara formi

No. 137/Pdt.G/2014/PA Tkl.Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah diajukan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itugugatan penggugat tersebut secara formi!

mediasi sebagaimana Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak patut untuk dilfaksanakan karenaTergugat tidak pemah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil denganresmi dan patut.Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkaraperdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalildalil Penggugat tetapdianggap sebagai pokok pernasalahan yang harus dibuktikan.Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugatdipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formi

Putusan No 0000/Padt.G/2018/PTA.Btn.berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, makapermohonan banding ini secara formi!