Ditemukan 2515316 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hubungan industrial Hubungan keluarga Hubungan kerja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-07-2008 — Upload : 06-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475K/PHI/2007
Tanggal 3 Juli 2008 — PT. SUSILA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES (SULINDAFIN) ; vs. HENDRI YANTO, Karyawan PT SUSILA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-02-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302K/PDT.SUS/2007
Tanggal 27 Februari 2008 — DIREKSI PT. MITRA KARTIKA SEJATI (PT. MIKASE), ; vs. DAHLIA ; IDRIS, ; Dkk.
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KORBAN maupunperempuanperempuan lainnya karena dalam persidangan saksiMuhamad Nur dapat membedakan mana Wanita/Perempuan yangmasih perawan dan mana Wanita/ Perempuan yang tidak perawan,dengan cara : "setelah Dia/saksi Muhamad Nur meniduriWanita/perempuan itu maka Dia dapat merasakan (rasanya) mana yangmasih perawan dan mana yang sudah tidak perawan, sehingga apabilaSaksi Muhamad Nur sudah dapat membedakan mana yang perawandan mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudahterbiasa melakukan hubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308K/TUN/2005
Tanggal 7 Oktober 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG/ISTP/APP-DA
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KORBAN maupunperempuanperempuan lainnya karena dalam persidangan saksiMuhamad Nur dapat membedakan mana Wanita/Perempuan yangmasih perawan dan mana Wanita/ Perempuan yang tidak perawan,dengan cara : "setelah Dia/saksi Muhamad Nur meniduriWanita/perempuan itu maka Dia dapat merasakan (rasanya) mana yangmasih perawan dan mana yang sudah tidak perawan, sehingga apabilaSaksi Muhamad Nur sudah dapat membedakan mana yang perawandan mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudahterbiasa melakukan hubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-11-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/TUN/2005
Tanggal 10 Nopember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. ASFANSI TATA KONTRUKSI
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KORBAN maupunperempuanperempuan lainnya karena dalam persidangan' saksiMuhamad Nur dapat membedakan mana Wanita/Perempuan yangmasih perawan dan mana Wanita/ Perempuan yang tidak perawan,dengan cara : "setelah Dia/saksi Muhamad Nur meniduriWanita/perempuan itu maka Dia dapat merasakan (rasanya) mana yangmasih perawan dan mana yang sudah tidak perawan, sehingga apabilaSaksi Muhamad Nur sudah dapat membedakan mana yang perawandan mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudahterbiasa melakukan hubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-08-2008 — Upload : 30-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332K/PHI/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — MURADI bin TARSONO, ; TANURIYANTO bin KASTARI ; PT. BONANZA MEGA
48 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat yang telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja dengan para Penggugat secara sepihak tanpaalasan yung sah menurut hukum adalah melawan hukum ;3.
    No. 332 K/PHI/2007Memberikan putusan yang dianggap adil, patut dan bijaksana menurutPengadilan Hubungan Industrial ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :A. DALAM EKSEPSI. EKSEPS!
    Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan industrial padaPengadilan Negeri Semarang yang berpendapat bahwa belum pernah adaPemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat kepada Penggugat, apabiladicermati tatkala para Penggugat dijadikan saksi di Polsek Sayung(walaupun dalam kenyataanya tidak ada tersangka namun mengarahkepada para Penggugat untuk dijadikan tersangka) dan setelah itu paraPenggugat sempat masuk kerja selama 1 sampai 2 minggu namun namapara Penggugat tidak ada daftar absen, dan
    : Putusan judex facti/PHI yang telah benar dalam pertimbangannya, namunperlu penegasan dalam amar putusan dengan menyatakan Hubungan Kerjaantara Penggugat dengan Tergugat tidak terputus ; Status hubungan kerja dari Pekerja (menjadi PKWTT sesuai Pasal 60 ayat(2), (8) Kep.Menker No. 100/MEN/VI/2004 ; Pernyataan Tergugat tidak pernah terjadi untuk memPHkK/tidak niat untukPHK ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : MURADI BINTARSONO
    TANURIYANTO bin KASTARI tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang No. 40/G/2006/PHI.Smg, tanggal 10 Januari 2007sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidakterputus ; Membebankan biaya perkara pada negera ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2008, oleh Titi Nurmala Siagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-12-2011 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 15 Desember 2011 — WAHYUDIN, dkk. vs EDDYOS MARSA, dk.
57 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seluruhnya;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (GoodOpposant);Menyatakan bahwa hubungan antara Pelawan dan para Terlawan tidak adahubungan dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK);Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Registrasi No. 313/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst.
    Bahwa pertimbangan tersebut adalahpertimbangan yang salah dan rnenyesatkan karena dalam UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada kualifikasi, jenis,maupun definisi tentang hubungan kerja tidak tetap.Dalam Pasal 1 angka 15 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandisebutkan tentang definisi hubungan kerja yaitu :Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja / buruhberdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, danperintah.Hal. 18 dari
    Padahal jelas dan nyata antaraPemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi ada hubungan kerjayang terjadi selama bertahuntahun.
    Hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasiadalah hubungan kerja yang bersifat tidak tetap ;b. Perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasiadalah perjanjian kerja borongan yang upahnya didasarkan pada orderanjahitan.c. Faurina Fashion bukan perusahaan yang berbadan hukum;d. Imbalan yang diberikan oleh para Termohon Kasasi kepada PemohonKasasi setiap minggunya bukanlah upah; dane.
    Pasal 94 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.Bahwa telah tepat pertimbangan hukum Judex Facti dalam halaman 2022bahwa setelah mempertimbangkan buktibukti surat Pemohon Kasasi, makaada hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi.Bahwa telah tepat pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal 23, bahwapemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh para Termohon Kasasiterhadap Pemohon Kasasi adalah tergolong tindakan efisiensi /pengurangan tenaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 19 Oktober 2020 — PT TRANS FASHION INDONESIA, yang diwakili Ali Gunawan selaku Direktur VS BRENDA LEVI
335 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT TRANS FASHION INDONESIA tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2020;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;3.
    PUTUSANNomor 1305 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT TRANS FASHION INDONESIA, yang diwakili AliGunawan selaku Direktur, berkedudukan di Menara BankMega, Lantai 26, Jalan Kapten Tendean Kav. 1214,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikuasa kepada Mangantar Marpaung, S.H., M.H., sebagaiManager Legal dan Guswarni
    Nomor 1305 K/Padt.SusPHI/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir;Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat berhak ataskompensasi sebagai akibat hukum pemutusan hubungan kerja
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak putusan ini diucapkan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaliguskepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masakerja, uang penggantian hak dan uang proses PHK dari Januari 2020sampai dengan Juni 2020 yang jumlah keseluruhannya sebesarRp602.138.175,00 (enam ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribuseratus tujuh puluh lima rupiah);4.
    Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapbkan sejumlahRp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)dibebankan kepada Tergugat;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2020, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal20 Juli 2020
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak putusan dibacakan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-07-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Juli 2012 — MARGIANTO vs PT. MAKMUR ABADI PERMAI
61 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 339 K/Pdt.Sus/2012sangat tidak beralasan secara hukum oleh karena Penggugat melakukanperbuatan yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut terjadi di luar lokasipabrik sehingga Penggugat merasa tidak ada kewenangan pihakTergugat mengurusi pribadi karyawan di luar lokasi pabrik karena tidakada hubungan dalam masalah hubungan kerja apalagi Tergugatmemberikan sanksi PHK.
    Kerja, sehingga Penggugat masihmenuntut biaya penggantian cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerjasesuai dengan ketentuan dalam UU No.13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2point (c) berbunyi: cuti tahunan sekurangkurangnnya selama 12 (duabelas) hari kerja setelah pekerja/ouruh yang bersangkutan bekerja selama12 (dua belas) bulan secara terus menerus ;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat belummendapat ijin penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari PengadilanHubungan Industrial pada
    Pengadilan Negeri Samarinda dan jugaTergugat tidak mengajukan ijin PHK, maka sesuai dengan UndangUndang No: 13 Tahun 2003 pasal 11 ayat (3) berbunyi : dalam halperundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapandari lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial, dalam pasal15 ayat (1) berbunyi : pemutusan hubungan kerja tanpa penetapansebagaimana dimaksud
    menyerahkan perkaraini kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilah Negeri Samarinda untukmenyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Il.
    SE.13/MEN/SJHK/I/2005 mengisyaratkan dalam pasal 158 UU No. 13 tahun2003, tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar/acuan dalamPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa dari butir 3a Surat Edaran Menakertrans RI No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 05-10-2009 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226K/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Oktober 2009 — PIMPINAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI PUSAT JAKARTA, Cq. PIMPINAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI CABANG KUPANG, ; ROY NALDY MUSNADIN,
49 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danpada pukul 14 : 30 Wita, Penggugat dipanggil oleh Saudara Fahmi ke kantordan olehnya dinyatakan, Penggugat diberhentikan dari pekerjaan sejak tanggal12 Juli 2008 sambil menyodorkan surat pemutusan hubungan kerja. Bahwapada saat Penggugat mau menerima surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)tersebut Saudara Fahmi tidak mau memberikan sebelum Penggugatmenandatangani di atas materai surat pernyataan pengunduran diri daripekerjaan.
    Tentu permintaannya Penggugat tolak dengan tegas sehubunganPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak oleh Tergugat sangat menyalahidan menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yangberlaku ;Bahwa pada hari / tanggal, Rabu 16 Juli 2008 + pukul 08.00 WitaPenggugat kembali menghadap Saudara Fahmi untuk menanyakan kepastiansurat resmi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan agar setidaktidaknya ada kepastian hak, sehingga Penggugat dapat mencari pekerjaan lainuntuk membiayai
    No.226 K/Pdt.Sus/2009Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agarmemberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :1.Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan PHK (PemutusanHubungan Kerja) sepihak tanpa melalui Penetapan Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial setempat ;2.
    yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasiatau. konsiliasii maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajibmengembalikan gugatan kepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka cukup alasan bagi MajelisHakim untuk menolak gugatan, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telahmengambil putusan, yaitu putusan No.63 / G / 2008 / PHI / PN.
    KPG yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang,permohonan tersebut dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal5 Januari 2009 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 5 Januari 2009telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang pada tanggal
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg
Tanggal 12 Nopember 2015 — LILI MATA, dk Lawan Pimpinan KUPANG BEACH HOTEL, dk
152 — 106
  • MENGADILIDALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; - Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat I - Menyatakan PHK yang dilakukan terhadap Para Penggugat karena perusahaan melakukan efisiensi;- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berakhir sejak tanggal 02 Februari 2015;- Menyatakan Tergugat I telah terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
    Menyatakan menurut hukum bahwa hubungan kerja antara PARAPENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah berakhir sejak 02Februari 2015.5S.
    Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakanoleh juru sita Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kupang adalah sah dan berharga menurut hukum..
    Hal tersebut berartibahwa sejak awal hubungan kerja (hubungan hukum) antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il tidak pernah ada, maka dengansendirinya Tergugat II tidak memiliki Kewajiban apapun untuk membayarhak sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat yaitu gaji,tunjangan jabatan, iuran BPJS (dahulu Jamsostek) dan Tunjangan HariHalaman 13 dari 40 Putusan PHI Nomor18/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgRaya.
    Dengan demikian, gugatan Para Penggugat inipun haruslahditolak seluruhnya.Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja (hubunganhukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidak pernah pulamelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat. Danoleh karena itu, maka Tergugat Il harus dibebaskan pula untukmembayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah, uang Jamsostekdan uang tunjangan hari raya.
    Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja(hubungan hukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidakpernah pula melakukan pemutusan hubungan kerja dengan ParaPenggugat. Dan oleh karena itu, maka Tergugat II harus dibebaskanpula untuk membayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah,uang Jamsostek dan uang tunjangan hari raya.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-09-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537K/PDT.SUS/2008
Tanggal 25 September 2008 — PT. STAR CAMTEX ; vs. SUMIYATI ; SHINTA ; Dkk.
25 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KORBAN maupunperempuanperempuan lainnya karena dalam persidangan saksiMuhamad Nur dapat membedakan mana Wanita/Perempuan yangmasih perawan dan mana Wanita/ Perempuan yang tidak perawan,dengan cara : "setelah Dia/saksi Muhamad Nur meniduriWanita/perempuan itu maka Dia dapat merasakan (rasanya) mana yangmasih perawan dan mana yang sudah tidak perawan, sehingga apabilaSaksi Muhamad Nur sudah dapat membedakan mana yang perawandan mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudahterbiasa melakukan hubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-08-2008 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196K/PDT.SUS/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — PT. JOHAN SENTOSA ; LAMBOT SINAGA ; JALESMAN PURBA ; SUNARDI
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KORBAN maupunperempuanperempuan lainnya karena dalam persidangan' saksiMuhamad Nur dapat membedakan mana Wanita/Perempuan yangmasih perawan dan mana Wanita/ Perempuan yang tidak perawan,dengan cara : "setelah Dia/saksi Muhamad Nur menidunWanita/perempuan itu maka Dia dapat merasakan (rasanya) mana yangmasih perawan dan mana yang sudah tidak perawan, sehingga apabilaSaksi Muhamad Nur sudah dapat membedakan mana yang perawandan mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudahterbiasa melakukan hubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-05-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413K/TUN/2004
Tanggal 10 Mei 2007 — PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Patco Elektronik Teknologimelakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Sdr. Muhammad ZeinGinting terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2002 dengan suratNo. 001/PHK/VIII/2002.. Bahwa pada tanggal 20 September 2002 melalui Surat No. 001/PHK/PTCIX/02 PT. Patco Elektronik Teknologi mengajukan Permohonan IzinPemutusan Hubungan Kerja atas nama Sdr.Muhammad Zein Ginting keDinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi ;. Bahwa Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja antara Penggugatdengan Pekerja Sdr.
    Teuku Umar Km. 29 Cibitung Bekasiuntuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. Muhammad ZeinGinting, SMI d/a Kantor Hukum Junimart Girsang, SH & Rekan,Graha Wira Cakti, Jl. Jamrut No. 14 Jakarta 10430 terhitung sejaktanggal 20 Pebruari 2003 ;Il. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Patco Elektronik Teknologitersebut pada Amar untuk membayar secara tunai kepada PekerjaSdr.
    Memberikan Izin Pemutusan Hubungan Kerja Kepada PT. PatcoElektronik Teknologi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaatas Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting terhitung sejak tanggal 20Oktober 2002 ;2. Menyatakan hakhak Pekerja Sdr. Muhammad Zein Gintingdikompensasikan dengan uang yang telah diambil oleh Pekerja Sadr.Muhammad Zein Ginting dengan demikian akibat dari kompensasitersebut PT. Patco Elektronik Teknologi tidak membayar apapunkepada Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting ;3.
    Hal. 8 ), dimana Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat) meminta kepada Panitia Pusat untuk memberikan ljinPemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat dan hakhak lainnya.Bahwa berdasarkan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara menyebutkan:1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajibmengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yangkurang jelas.2.
    Bahwa seharusnya TermohonKasasi selaku instansi teknis yang diberi kewenangan untukmenyelesaikan perselisihnan hubungan industrial dan PemutusanHubungan Kerja patut mengetahui telah diundangkannya UndangUndangRI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Maret2003.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2007 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200K/TUN/2006
Tanggal 16 April 2007 — PT. SUKOWATI KUSUMAH TEX ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KORBAN maupunperempuanperempuan lainnya karena dalam persidangan saksiMuhamad Nur dapat membedakan mana Wanita/Perempuan yangmasih perawan dan mana Wanita/ Perempuan yang tidak perawan,dengan cara : "setelah Dia/saksi Muhamad Nur meniduriWanita/perempuan itu maka Dia dapat merasakan (rasanya) mana yangmasih perawan dan mana yang sudah tidak perawan, sehingga apabilaSaksi Muhamad Nur sudah dapat membedakan mana yang perawandan mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudahterbiasa melakukan hubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498K/TUN/2005
Tanggal 30 Januari 2008 — PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ;
27 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • OBYEK GUGATAN.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 77/1996/3038/XIII/12003, tanggal 15 Januari 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Prima Alloy Steel Universal Tok. yang berlamat di jalan Muncul No. 1Kecamatan Gedangan, Sidoarjo denga Sdr. Fendy Raharjo ;Il.
    Prima Alloy Steel UniversalTbk. yang menegaskan bahwa : :Prosedur Penyelesaian Pemutusan HubunganKerja tetap berpedoman pada UndangUndang No. 12 Tahun 1964 tentangPemutusan Hubungan Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep/150.MEN/2000 dan peraturanperaturan lainnya ;Hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha dapat diputus karena :1. Pelanggaran berat sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf k KeputusanMenteri Tenaga Kerja No.
    Fendi Raharjo mengadukan masalah tersebut keDinas Tenaga Kerja Sidoarjo, dan setelah Pegawai Perantara menerbitkananjuran, selanjutnya P4D Jawa Timur menerbitkan putusan pada tanggal 29 Juli2002, No. 567/389/2313/105.10/2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerjaantara PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk. dengan Sdr. Fendi Raharjo yangpada pokoknya memutuskan sebagai berikut :. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.
    Padahal Pengusaha (Penggugat)dalam melakukan pemutusan hubungan kerja didasarkan pada fakta yangsebenarnya yaitu Pekerja telah nyatanyata dan memperoleh keuntunganpribadi saat membeli kebutuhan perusahaan dan oleh perusahaan telahdianggap melanggar kesalahan berat yaitu.
    No. 498 K/TUN/2005putusnya hubungan kerja antara Sdr. Fendi Raharjo dengan PT. Prima AlloySteel Universal Tbk. terhitung sejak April 2002 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 16-06-2008 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276K/PDT.SUS/2008
Tanggal 16 Juni 2008 — PIMPINAN YAYASAN UYELINDO KUPANG (BRUNE SUKARTO, S.KOM.,MM.) ; vs. APOLINARIS KUSUMA, SE.,
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan hubungan kerja antara Pimpinan Yayasan Uyelindo Kupang(Brune Sukarto, S.Kom,MM) d/a. Jalan WJ.Lalamentik No. 110, KelurahanOebobo Kupang, dengan pekerja Saudara Apolinaris Kusuma, SE. d/a.Jalan Samratulangi Kupang, putus terhitung Agustus 2004 ;Il. Mewajibkan kepada Pengusaha pada amar diatas untuk membayar kepadaPekerja Saudara Apolinaris Kusuma, SE. secara tunai berupa : Uang Pesangon 2 x 4 bulan x Rp. 750.000. ............ = Rp.6.000.000.
    No.276 K/PDT.SUS/2008:juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 UndangUndang No.2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihakpihak tidakdibebani untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No 5 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2004 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 16-06-2008 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277K/PDT.SUS/2008
Tanggal 16 Juni 2008 — HENDRIK DJO ; vs. HERMAN LADO, HR (PIMPINAN UD. KEAGUNGAN KUPANG)
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 277 K/Pdt.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :HENDRIK DJO, bertempat tinggal di Jalan Angklung RT. 07,RW. 07, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang,dalam hal ini memberi kuasa kepada Melkianus Asanab, SH,KORWIL KSBSI NTT, bertempat tinggal di RT. 015 RW. 006,Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang,Pemohon Kasasi dahulu Pekerja,
    Menyatakan hubungan kerja antara pengusaha UD. Keagungan (HermanLado. Hr) d/a. Kelurahan Kelapa lima Walikota Kupang dengan SaudaraHendrik Djo d/a. Kota Kupang putus akhir Maret 2005 ;Il. Menyatakan menolak semua tuntutan pekerja ;Ill. Putusan ini mengikat baik pengusaha maupun pekerja ;IV.
    .277 K/Pdt.Sus/2008Kupang, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, maka permohonan kasasi tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, oleh karena nilai sengketa dalam permohonan kasasi dariPemohon Kasasi tersebut dibawah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-10-2008 — Upload : 27-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186K/PDT.SUS/2008
Tanggal 20 Oktober 2008 — PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE ; JEFFRI PATRAS
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-11-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1407 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 17 Nopember 2020 — PASCHALIS JAFLEAN, DKK. VS PT FREEPORT INDONESIA DAN KUWAT NURCAHYO HINDRO WIBOWO
304 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YOHANES SILI TEKA LAKONAWA tersebut;- Memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap, tanggal 4 Oktober 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menolak tuntutan provisi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
    Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;3.
    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat IIsampai Tergugat IV konvensi tidak pernah putus;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat PT Freeport Indonesia unmempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il sampaidengan konvensi, pada posisi semula dengan tidak dikurangi hakhaknya;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat IIsampai Tergugat IV konvensi tidak pemah putus;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat memanggil PenggugatRekonvensi/Tergugat II sampai
    Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putussejak putusan ini diucapkan;3.
    kerja karena efisiensi, maka menjadikonsekwensi dari Penggugat Konvensi untuk membayar hakhak ParaTergugat Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pemutusan hubungan kerja karena efisiensi berbeda denganpemutusan hubungan kerja karena pensiun, perbedaan tersebut adalahsebagai berikut:1.
    Program pemutusan hubungan kerja karena efisiensi cenderung untukkepentingan perusahaan/Penggugat Konvensi karena dengan adanyaefisiensi Penggugat Konvensi mempunyai tujuan untuk pertumbuhan ataupeningkatan pendapatan perusahaan sedangkan disisi lain Pekerja/ParaTergugat Konvensi tidak siap dalam pemutusan hubungan kerja, sebagaiHalaman 11 dari 15 hal. Put.
    Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugatputus sejak putusan ini diucapkan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-02-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 21 Februari 2023 — Ir. IDA BAGUS KUSUMA PUTRA VS PT MODENA INDONESIA
80 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDA BAGUS KUSUMA PUTRA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Dps., tanggal 23 September 2022;MENGADILI SENDIRI:Dalam eksepsi:- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak 15 Mei 2020;3.