Ditemukan 34482 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-09-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2014 Tanggal 30 September 2014 — PT. KAHAYAN AGRO LESTARI VS PRESIDEN RI
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 P/HUM/2014
PENETAPANNomor 44 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis pada Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara permohonankeberatan hak uji materiil atas Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 51B ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara PerubahanPeruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:PT
Khusustanggal 9 Juni 2014;Sebagai Pemohon:melawan:PRESIDEN RI, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara,Jakarta Pusat;Sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Membaca surat permohonan = pencabutan Nomor = 217/SIPKAL/Cab/LM/IX/2014, tanggal 25 September 2014 yang diajukan oleh Pemohonmelalui kKuasa hukumnya, yang pada pokokya berisi permohonan untukmencabut kembali permohonan keberatan hak uji materiil yang telah didaftar diMahkamah Agung dengan Register Nomor 44 P/HUM
Putusan Nomor 44 P/HUM/2014Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang HakUji Materiil, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENETAPKAN,Mengabulkan permohonan Pemohon: PT KAHAYAN AGRO LESTARIuntuk mencabut permohonan
keberatan hak uji materiil dalam perkara a quo;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonankeberatan hak uji materiil Register Nomor 44 P/HUM/2014 tersebut dalam bukuRegister Perkara Permohonan Hak Uji Materiil;Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 30 September 2014, oleh Dr.
Putusan Nomor 44 P/HUM/2014
Register : 17-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2014 Tanggal 28 April 2014 — H. SOEDARSONO, DKK VS BUPATI PELALAWAN, DK;
182 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2014
Putusan Nomor 10 P/HUM/20143.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2014il.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2014a)b)Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa LipaiBulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti;il.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2014c) Bahwa materi Pengaturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1)Perda No 11/2007 jelasjelas telah melanggar hakhak azazi PARAPEMOHON.
Putusan Nomor 10 P/HUM/2014
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — BAHARUDIN HARAHAP, dkk vs MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
136 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 P/HUM/2015
Putusan Nomor 22/P/HUM/201525.
Putusan Nomor 22/P/HUM/2015Kabupaten/Kota untuk merencanakan tat ruang.
Putusan Nomor 22/P/HUM/2015maupun larangan yang mengatur tata tertiob pada masyarakat ataunegara.3.
Putusan Nomor 22/P/HUM/2015Nomor P.50/Menhut!
Putusan Nomor 22/P/HUM/2015
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — MUHAMMAD TAUFIK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
98 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 P/HUM/2018
Putusan Nomor 43 P/HUM/201841.
Putusan Nomor 43 P/HUM/20181.bersyarat (conditionally unconstitutional).3.
Putusan Nomor 43 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 43 P/HUM/2018dan 5) Pasal 17 dan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999:2.
Putusan Nomor 43 P/HUM/2018Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 71 dari 71 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2018
Register : 20-11-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2013 Tanggal 30 Juni 2014 — KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
295 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 P/HUM/2013
PUTUSANNomor 73 P/HUM/2013DEM!
Putusan Nomor. 73 P/HUM/20135. Pasal 37;Alasan dan Pertimbangan hukum pemohonIll a.
Putusan Nomor. 73 P/HUM/20132.
Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013baik.
Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013
Register : 08-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2018 Tanggal 26 Nopember 2018 — WANDYO SUPRIYANTO, SH.,MH vs KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI;
163 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 P/HUM/2018
Putusan Nomor 68 P/HUM/2018f. Kejelasan rumusan; dang.
Putusan Nomor 68 P/HUM/2018berdasar UU Nomor 15 Tahun 2011.
Putusan Nomor 68 P/HUM/20186.
Putusan Nomor 68 P/HUM/20188.
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2016 Tanggal 6 September 2017 — INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
136 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2016
Putusan Nomor 33 P/HUM/201613.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016a. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh paraPemohon untuk seluruhnya;b.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016b.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016secara langsung oleh Pemohon Il.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016Penyelenggaraan Pemilihnan meliputi : a.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2013 Tanggal 7 Januari 2015 — GUNTUR SIREGAR, DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), DK
58 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 P/HUM/2013
Putusan Nomor 69 P/HUM/20132.
Putusan Nomor 69 P/HUM/20132.2.
Putusan Nomor 69 P/HUM/2013Halaman 25 dari 24 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2013
Putus : 31-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 P/HUM/2008 Tanggal 31 Mei 2010 — EDDY RIANTO, SH., ENDANG HASTUTI, ST., ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
04 P/HUM/2008
No. 04P/HUM/2008Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan suratpermohonannya tertanggal 22 Januari 2008 yang diterimadi Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Januari2008 dan diregister dengan Nomor : 04 P/HUM/2008, telahmengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengandalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikutI. TENTANG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG :1.
No.P/HUM/20080459 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yangmemuat kewenangan = parpol atau) gabunganparpol dan sekaligus persyaratannya untukmengajukan calon kepala daerah dan wakilkepala daerah dalam Pilkada ;d.
No.P/HUM/200804diputus) bertentangan dengan UUD 1945 olehMahkamah Konstitusi, maka norma tersebut tidakberlaku lagi.
No.P/HUM/200804tanggal 7 Januari 2008, "KPUD Layangkan SuratPenolakan;14.
Administrasi HUM Ro. 989.000,Jumlah : Rp. 1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,Hal. 31 dari 23 hal. Put. No. 04P/HUM/2008ASHADI, SH.NIP. 220000754
Putus : 02-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2009 Tanggal 2 Juli 2009 — Ir. ADJI GUTOMO, ; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
07 P/HUM/2009
No. 07 P/Hum/2009.Telah membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil dalam suratpermohonannya tanggal 3 Maret 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 6 Maret 2009 dan diregister dengan Nomor. 7 P/HUM/2009 telahmengajukan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :I.
No. 07 P/Hum/2009.b.
No. 07 P/Hum/2009.(g).(h).
No. 07 P/Hum/2009.pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Administrasi HUM ... Rp. 989.000.Jumlah ...........0ceee0e Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraA SHA DI, SH.NIP. 220.000.754. Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 07 P/Hum/2009.Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 07 P/Hum/2009.
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — ROSITA ABRAHAM vs 1. WALIKOTA SURABAYA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA
71 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
5 P/HUM/2015
Putusan Nomor 05 P/HUM/20151.
Putusan Nomor 05 P/HUM/2015(2).
Putusan Nomor 05 P/HUM/2015 (2).
Putusan Nomor 05 P/HUM/20154.
Putusan Nomor 05 P/HUM/2015
Register : 15-04-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 — TEGUH SUGIHARTO VS SOEKARWO (GUBERNUR JAWA TIMUR);
154 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 P/HUM/2013
Sebuah peraturan yangHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/2013menggantungkan kriteria pada sebuah Organisasi Kemasyarakatan yangtidak berada dalam struktur kekuasaan negara adalah tidak memenuhi asaskejelasan rumusan.
Fotokopi bukti P6 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;Menimbang, bahwa permohonan hak uji materiil tersebut telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2013 sesuai SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor20/PERPSG/IV/20 P/HUM/TH.2013 tanggal 19 April 2013;Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/2013Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal
Foto kopi Laporan Hasil Kunjungan Para Kyai se Madura (Bukti T4);Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/20135. Foto kopi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi JawaTimur No.
Kasubdit HUM dan PeninjauanHalaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/2013Kembali Pajak Nomor 22/IV/Prodeo/PNBP/2013 tanggal 12 April 2013, dengandemikian biaya perkara permohonan Hak Uji Materiil ini adalah Nihil;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/2013Nip. 220000754.Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/2013
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2008 Tanggal 9 Desember 2009 —
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
06 P/HUM/2008
No.06P/HUM/200840.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.Madiun ;H.
No.06P/HUM/2008No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal10 Juni 2008 ;2.
No.06P/HUM/2008No.50 Tahun2007 terutama Pasal 7: Ayat (1) kami harus diberhentikanselambatambatnya akhir tahun 2008 ;6.
No.06P/HUM/2008Tinggi ;a.
No.06P/HUM/20082. Redak Si...... Rp. 5.000,3.Administrasi...... Rp. 989.000, Jumlah : Rp.1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH)NIP. : 220 000 754 Hal. 32 dari 21 hal.P/HUM/2008Put.No.06
Register : 24-04-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — OK. SYAHPUTRA HARIANDA VS MENTERI KESEHATAN RI;
196 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 P/HUM/2018
Putusan Nomor 25 P/HUM/2018A.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2018e.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2018a)d)Pasal 2 ayat (1) huruf e, yang berbunyi:(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:e.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2018menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan;6.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2018tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (BuktiT8):9.
Putus : 12-09-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2012 Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
1018 — 1995 — Berkekuatan Hukum Tetap
1018 — 1995 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2012
No. 10 P/HUM//201238383.c3.dWewenang Pemerintahan, yaitu antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah atau Daerah Otonom.
No. 10 P/HUM//20124040e.
No. 10 P/HUM//20125050a.1.3a.1.4dan kewajiban berkonsultasi dan menunjuk Pemegang UP untukKerjasama/kemitraan dalam pengolahan atau pemurnian.
No. 10 P/HUM//20125858a.1.3a.1.4pengawasan, khususnya untuk kewajiban berkonsultasi sertamelakukan evaluasi terhadap rencana kerjasama atau kemitraandalam pengolahan dan/atau pemurnian bijih mineral.
Administrasi HUM ..... Rp. 989.000,Jumlah ...............000 Rp.1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,104ASHADL, S.H.105NIP. 220000754Hal. 105 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012106106
Register : 20-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 — DR. OESMAN SAPTA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM;
1758 — 1867 — Berkekuatan Hukum Tetap
1758 — 1867 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 P/HUM/2018
Nomor 65P/HUM/201818.
Nomor 65P/HUM/2018pengurus partai politik.6.
Nomor 65P/HUM/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DewanPerwakilan Daerah.
Nomor 65P/HUM/2018melahirkan hak dan kewenangan serta tidak pula dapat membebankankewajiban apapun.
Nomor 65P/HUM/20183.
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2010 Tanggal 18 Januari 2011 — IMRAN GELAR SUTAN HARAYAN HASIBUAN, ; MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 P/HUM/2010
No. 59P/HUM/2010(4)(5)(6)(7)(8)permohonan dan menguraikan dengan jelasbahwa : 171.
No. 59P/HUM/20103.6.3.7.3.8.alam yang dikuasali oleh Negara dandipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secarakeseluruhan.
Administrasi HUM Rp. 989.000, Jumlah : Rp. 1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 Hal. 29 dari 22 hal. Put. No. 59P/HUM/2010
Register : 03-10-2011 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2011 Tanggal 13 Februari 2014 — 1. ALFA JULIATO GUMILANG, 2. MUHAMAD YAHYA VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
107 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 P/HUM/2011
PUTUSANNomor 40 P/HUM/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 6 ayat (5) Juncto Pasal 7 ayat (5) Juncto Pasal 27 PeraturanGubernur Daerah Khusus lou Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Nomor75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.
Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Agustus 2011;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89 Jakarta;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal12 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 3 Oktober 2011 dan diregister dengan Nomor 40 P/HUM
Putusan Nomor 40 P/HUM/2011undang, yaitu:a. Perorangan warga negara Indonesia;b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; atauc.
Putusan Nomor 40 P/HUM/2011Khusus lbu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan DilarangMerokok yang menyebutkan:Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkansebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksuddalam pasal 3, apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidakmembuat penandaan, tidak melakukan pengawasan KawasanDilarang Merokok dan membiarkan orang merokok di KawasanDilarang Merokok dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:a. Peringatan tertulis;b.
Putusan Nomor 40 P/HUM/2011e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. Kejelasan rumusan; dang. Keterbukaan;(1)Pasal 6Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harusmencerminkan asas:pengayoman;kemanusian;kebangsaan;kekeluargaan;kenusantaraan;~ 929 5bhinneka tunggal ika;keadilan;7 kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.j.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2014 Tanggal 11 Desember 2014 — PUJI SISWANTO, DK vs GUBERNUR JAMBI
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 P/HUM/2014
29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:1.
Haltersebut juga dipertegas dengan beberapa putusan Mahkamah AgungHalaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014mengenai kKewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak UjiMateriil, sebagaimana diuraikan berikut:a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Pebruari 2002, Nomor.O6P/Hum/2000, yang isi putusannya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Nomor. 23 Tahun2000 tanggal 3 Oktober 2000 tidak sah dan tidak berlaku untukumum..
Dapat dilaksanakan;Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014d. Kejelasan rumusan, (lihat ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011dan melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum (lihatketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011);5.
Maka Para Pemohon memenuhiHalaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014kualifikasi sebagai Pemohon Hak Uji Materiil berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan tersebut.
ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 — AMRAN VS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 P/HUM/2015
Knusus alat penangkapan ikanHalaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015Pukat Udang hanya boleh dioperasikan di jalur penangkapan ikanIl dan Ill WPP 718 dengan isobat 10 meter pada koordinat 130BT ke arah timur.
Adapun penerbitanPermen KP tersebut merupakan implementasi Pasal 7 ayat (1)huruf f dan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganHalaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009.
Artinya, permohonan yangdimohonkan Para Pemohon serta alasanalasan dan buktibukti yang telahdiajukan oleh Para Pemohon mempunyai keterkaitan dengan Putusan No.18P/HUM/2015 tanggal 23 April 2015.
Oleh karenanya, pertimbangan danputusan tersebut mutatismutandis berlaku juga terhadap permohonan a quo;Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon terhadap objek hak uji materiil telah diuji dalam Putusan No.18P/HUM/2015 tanggal 23 April 2015 dan pertimbangan dalam putusantersebut berlaku juga terhadap permohonan a quo, maka permohonan hak ujimateriil a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015Menimbang, bahwa oleh karena
Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015