Penerimaan atau hak menerimapemanfaatan IPK rekaman gambar atau rekamanmilik koperasi Suara atau keduanya, yangLuvang Kriman dan disalurkan kepada masyarakatmasyarakat Desa melalui satelit, kabel, serat optik,Sujau oleh Pemohon atau teknologi yang serupa;Banding. b.

Kruman jelas disebutkanbahwa esensi / objek perjanjian bisnis tersebutadalah JUAL BELI kayu ( Pasal 1 ObjekPerjanjian )1.DaNkenm Per@dehiatarKerjasama denganKSU Luvang Krbedraleepetmam Baading tidak pernahmenyatakan aladasraeluhdy&xayoyalti ataspbenggunaan Riamitierkiijiaovang Kriman tetapiPemohon Banckegasembdayay aetesar harga jualbeli kayu sesualikenjajeanobjek perjanjian5ebagaimana tipreouikda hinxaddendum perjanjiankerjasama Pasal 2 dan 3 (Fotocopy terlampir).PengguNewajiparermanfaatan Kayu (IPK

) yangKkiaXkggap peneliti keberatan sebagai pemakaianatau pemahtadtem@g&tjgkatidak berwujud yangdikenakan royq@nahdabdidakcepat karena IPKadalah merupakedakateablkkpan dalam rangkaianatau kesatuan #saim yargdiniak dapat dipisahkandalam bisnis pdeegandearjkegarkharena tanpaadanya IPK Penata ktandirag tidak dapatmelakukan pernjiitengadyeh btailanenebangan yangtelah PemohordBarsdisuplakerkgarkarena IPK melekatpada kayu hasKqtenloamgaknsehingga apabilaPemohon BandilatameakuR y genjualan kayu tanpadilindungi

Berdasarkan Hakdan Kewajiban PT.XXX dalamkerjasamaOleh karena itu Pemohon Banding tidak setujudengan Keputusan Terbanding Nomor KEP09.K/WP.14/BD.06/2012 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pemanfaatan potensikayu diatas IPKKoperasi LuvangKriman danmasyarakat DesaSujau, terlihat bahwaPemohon Bandingmemperoleh haksepenuhnya atasseluruh produksikayu danmelaksanakanseluruh kewajibanyang melekat padakepemilikan IPK,termasukmenanggungpembayaran DR danPSDH.

Karena itu danpeniliti berpendapatbahwa padaprinsipnya prosesbisnis yang terjadiantara PemohonBanding denganKoperasi LuvangKriman adalahpenyerahan IPK milikKoperasi LuvangKriman kepadaPemohon Bandinguntuk dimanfaatkankayunya.

Pemeriksamenegaskan bahwa pembayaran tersebut dianggap pembayaran atas penyerahan aktiva tidakberwujud karena esensinya adalah merupakan pemakaian atau pemanfaatan Ijin PemanfaatanKayu (IPK) milik Koperasi Luvang Kriman oleh Pemohon Banding;Menurut bahwa pembayaran sebesar Rp. 462.114.400,00 kepada Koperasi Luvang Kriman merupakanPemohon pembayaran atas "Jual Beli Kayu" yang semuanya tertuang dalam perjanjian kerjasamaBanding tanggal 1 Maret 2007 antara Koperasi Luvang Kriman dengan Pemohon Banding

Lestarisebesar Rp.1.372.645.808,00 merupakan royalti karena Pemohon Banding memberikanimbalan berkenaan dengan pemanfaatan/penggunaan hak atas aktiva tidak berwujud daripihak ketiga, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa PerpajakanNomor : BA01/V.23/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 13 Januari 2012 dimana ditegaskanbahwa pembayaran tersebut dianggap sebagai pembayaran atas penyerahan aktiva tidakberwujud karena esensinya adalah merupakan pemakaian atau pemanfaatan IjinPemanfaatan Kayu (IPK

) milik pihak lain oleh Pemohon Banding;bahwa dalam kerjasama pemanfaatan potensi kayu antara Pemohon Banding dengan PTKarangjoang Hijau Lestari diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan eksploitasi kayuberdasarkan IPK atas nama Pemohon Banding sendiri, namun IPK atas nama PemohonBanding tersebut mempunyai masa berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2009,sehingga eksploitasi kayu yang dilakukan Pemohon Banding pada bulan Desember 2009 tidak lagi berdasarkan IPK atas nama Pemohon Banding tersebut

PPh Pasal 23 sebesar 2%;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap berkas banding diketahui bahwa PenelitiKeberatan berpendapat bahwa penyerahan kompensasi fee dari Pemohon Banding kepadaPT Karangjoang Hijau Lestari pada masa Desember 2009 merupakan kompensasi fee atasproduksi kayu pada bulan Oktober dan November 2009, dan karena produksi kayu tersebutterjadi pada rentang waktu berlakunya Ijin Pemanfaatan Kayu No. 865 Tahun 2008 atasnama Pemohon Banding sendiri, maka tidak terjadi penggunaan IPK

1 Maret 2007 antara Koperasi Luvang Krimandengan Pemohon Banding beserta adendumnya dimana untuk memperoleh kayu tersebutPemohon Banding melakukan sendiri proses penebangannya;bahwa berdasarkan buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding antara lain suratperjanjian kerja sama, kuitansi pembayaran dan faktur angkutan kayu bulat dapat terlihatbahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan penyerahanaktiva berwujud dan bukan atas penyerahan aktiva tidak berwujud yaitu IPK

Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian kerjasamaPemanfaatan Kayu No. 001/HO/IP/IPK/V1I/17, tanggal 1 Juni 2017.3. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat melakukan suatu PerjanjianKontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat, Berdasarkan Nomor Kontrak :005/HOIP/IPK/VIII/17, Palangka Raya tanggal 10 Agustus 2017.4. Bahwa dalam tenggang waktu berjalannya Perjanjian KerjasamaPemanfaatan Kayu, No. 001/HO/IP/IPK/VI/17, tanggal 1 Juni 2017, PihakTergugat (PT.

Bahwa dalam hal ini Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadapPerjanjian Kerja sama Pemanfaatan Kayu No. 001/HO/IP/IPK/VI/17, tanggal1 Juni 2017.6.

Permohonan Perpanjangan Kerjasama IPK kepadaTergugat, pada tanggal 21 Juni 2018, berdasarkan surat Nomor : 31/BJUIPHH/TL/VI/2018 Perihal Laporan Hasil Pekerjaan dan PerpanjanganHalaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2019/PN PlkKerjasama IPK, Penggugat telah melaporkan hasil Pekerjaan dan sekaligusuntuk Permohonan Perpanjangan Kerjasama IPK.8.

INTARAN PERMAI, dan melanggarPerjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu No. 001/HO/IP/IPK/VI/17, tanggal1 Juni 2017.Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2019/PN Plik12.

INTARAN PERMAI;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 identik dengan T7berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu No.001/HO/IP/IPK/VI/17 tertanggal 1 Juni 2017, bukti surat P2 identik dengan T8berupa Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 005/HOIP/IPK/VIII/17 tertanggal 10 Agustus 2017, dan bukti surat P4 berupa Surat CV.Berkat Jaya Utama Nomor : 31/BJUIPHH/TL/VI/2018 Perihal : Laporan HasilPekerjaan dan Perpanjangan Kerjasama IPK tertanggal 21 Juni 2018membuktikan

Permohonan IPK pada Areal APL yang telah dibebani izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diajukan olehpemohon kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepadaKepala Balai dan Kepala BPKH;b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapaipersyaratan :1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk untuk Pemohon peroranganatau Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi Pemohon besertaperubahannya;2. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;3.

Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagipemohon IPK Lanjutan ;Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud Pasal 5 ayat (2) Pejabat Penerbit IPK menolak permohonandalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonanditerima;Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dala Pasal 5 ayat (2) Pejabat Penerbit IPK dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima memintapertimbangan teknis kepada Kepala Balai ;Permintaan

Dituangkan dalam Keputusan IPK dan2. Penentuan jumlah pengenaan penerimaan negara bukan pajak(PNBP) ;. Dalam hak permohonan telah memenuhi syarat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14(empat belas) hari kerja memberi surat persetujuan IPK (SuratPerintah) dan kepada pemohon diwajibkan untuk :1. Membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (limapuluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah;2.

Melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK dandiselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejakditerimanyan Surat Perintah dan;3. Pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR danPNT yang dibayar sebesar 25 % dari penentuan jumlahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;m. Dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Pejabat Penerbit IPK dalam jangka 14 (empat belas) hari kerjamenerbitkan Keputusan Pemberian IPK;n.

Dalam hal pemohon tidk dapat melaksanakan kewajiban dalam jangkawaktu 50 (lima puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)surat persetujuan IPK dibatalkan;Halaman 11 dari Halaman 22 Putusan Nomor 257/Pid.SusLH/2018/PN KIkKeputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (5) salian/tembusannya disampaikan kepada Balai;Berdasarkan Keputusan pemberia IPK sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (4) pemegang IPK melakukan

Menghentikan seluruh kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di dalamareal pelepasan kawasan hutan yang telah dicabut dalam bentukapapun;b. Memindahkan barangbarang bergerak (traktor, truck dan lainlain) yangdigunakan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ;c.

Setelah Gubernur Riau mengeluarkanKeputusan Nomor : Kpts.606.a/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yangmencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Wana Roka Bonai Perkasa,terdakwa masih malakukan penebangan, memanen, memunguthasil hutandalam areal IPK CV.

Bahwa areal IzinPemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana yang dimaksud dalam IPK yangditerbitkan oleh Gubernur Riau (Bukti T.1). dan TPK Antara (Bukti T.28)dimana letaknya berbatasan, sehingga masih disebut areal IzinPemanfaatan Kayu (IPK) CV.

Bahwapengangkutan di wilayah/areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa terdiri dari 2 (dua) tahap, yakni :1. Pengangkutan dari TPNHutan ke TPK Antara dilakukan denganlocomotif dalam areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.

ADEMARO JAYA LESTARI,Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 14.00Wita, ketika saksi melakukan pengecekan areal IPK PT. ADEMARO JAYALESTARI dengan menggunakan GPS pada saat itu tim Survei dari PT.ADEMARO JAYA LESTARI atas nama Sdr. MATIUS mengingatkan kepadapara terdakwa yang mengambil dan mengangkut kayu secara liar di arealIPK PT. ADEMARO JAYA LESTARI untuk tidak mengambil kayu danmengangkut kayu di areal IPK PT.

ADEMARO JAYA LESTARI Blok B12 yangmasuk dalam kecamatan Silug Ngurai dengan menggunakan sebuah Truckwarna Kuning KT 8916 CB di areal IPK PT. ADEMARO JAYA LESTARItanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan dariPejabat yang berwenang;Bahwa kemudian saksi menelepon Sdr. IRFAN atasan saksi di Samarindauntuk menanyakan apakah terdakwa AKHMADAN alias MADAN danterdakwa Il JUMLI sudah mendapatkan jijin dari perusahaan untukmengambil kayu di areal IPK PT.

Sah Hasil Hutan (SKSHH) tersebutdiambil dari areal IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) PT.

MATIUS melihatlangsung di tempat kejadian ketika kami sedang melakukan pengecekan diareal IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) PT. ADEMARO JAYA LESTARI denganMenggunakan GPS dan Peta IPK Perusahaan, dan di lokasi kejadianterdapat bekas tebangan pohon kayu lama dan jejak bekas memindahkankayu dari tempat tebangan ke tempat penumpukan kayu dimana paraterdakwa tersebut memuat kayu.Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.SusLH/2018/PN SdwBahwa PT.

ADEMARO JAYA LESTARI sudah memiliki jjin IPK (IjinPemanfaatan Kayu) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timurdengan Nomor 503/1377/IPK/DPMPTSP tanggal 11 Agustus 2017 tentangjin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain tahun 2017/2018 atasnama PT. ADEMARO JAYA LESTARI seluas 7000 hektar yang berlokasi diAreal Penggunaan Lain (APL) yang berada pada jjin lokasi dan ljin UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Putra Buana Indonesia WoodIndustry;Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga meminta uang kepadasaksi Rendi sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk pengurusanperpanjangan IPK PT SKW dan setelah surat IPK terbit maka kayu log hasiltebangan di IPK pasti akan dikirim ke PT.

dengan kwalitas bagus dan harga yang sangat murah,dan kayu tersebut dapat diambil atau dpungut apabila ada dana untukperpoanjangan ijin IPK dan biaya operasional untuk kegiatan penebangankayu sehingga apabila PT.

Putra Buana Indonesia Wood Industry.Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga meminta uang kepadasaksi Rendi sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus jutarupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk pengurusanperpanjangan IPK PT SKW dan setelah surat IPK terbit maka kayu log hasiltebangan di IPK pasti akan dikirim ke PT.

No. 548 K/Pid/2015Terdakwa meminta uang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) denganalasan untuk pembayaran perpanjangan IPK PT. Satria Kencana Wibawa.Namun dipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi terungkap faktabahwa untuk pengurusan perpanjangan IPK tidak dipungut biaya. Hal inijelas Terdakwa telah mempunyai niat jahat untuk melakukan penipuandengan menggiring PT.

Putra Buana Wood Working untuk pemanfaatan kayulog yang ada di atas IPK PT. Satria Kencana Wibawa untuk dijual kepadaPT. Putra Buana Wood Working, telah direalisasikan oleh Terdakwa sampaidengan keluarnya semua perizinan dalam rangka terbitnya IPK atas namaPT. Satria Kencana Wibawa;Bahwa namun faktanya PT. Putra Buana Wood Working telah pulamemanfaatkan kayu log yang ada di atas IPK PT. Satria Kencana Wibawadengan melakukan penebangan sendiri, bekerja sama dengan PT.

Inti Lestari yang bergerak di bidang pengolahan kayu, bahan bakuberupa kayu dari ketiga perusahaan tersebut Terdakwa peroleh dari IPK (ijinPemanfaatan Kayu) sesuai Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 17 Tahun2007 tanggal 18 Januari 2007, atas nama CV. Kayong Makmur Sejati milikTerdakwa ; Pada sekitar bulan Maret 2008, ternyata Terdakwa selain memperolehbahan dari IPK atas nama CV.

Tri Jaya danPO Inti Lestari yang bergerak di bidang pengolahan kayu, bahan bakuberupa kayu dari ketiga perusahaan tersebut Terdakwa peroleh dari IPK (ijinHal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1358 K/PID.SUS/2009Pemanfaatan Kayu) sesuai Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 17 Tahun2007 tanggal 18 Januari 2007, atas nama CV. Kayong Makmur Sejati milikTerdakwa ; Pada sekitar bulan Maret 2008, ternyata Terdakwa selain memperolehbahan dari IPK atas nama CV.

B tertanggal 14 Maret 2006.Terlampir peta areal IPK ;@ Salinan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 201/Tahun 2006tentang Buku Bagan Kerja lzin Pemanfaatan Kayu Tahun 2006,pemegang ijin atas nama CV. Kayong Makmur Sejati, tertanggal 6 Juli2006. Terlampir Daftar Target Tebangan IPK CV. Kayong MakmurSejati ;@ Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 17 Tahun 2007 tentangPengesahan lIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama CV.

No. 1358 K/PID.SUS/2009Surat Keputusan Direktur, Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor :SK.62/VILBPHA/2007, tentang Izin Pemasukan dan PenggunaanPeralatan untuk Kegiatan IPK pada Areal Perkebunan atas nama CV.Kayong Makmur Sejati, tertanggal 30 April 2007 ;Surat Perpanjangan Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)atas nama CV.

Kayong Makmur Sejati ; Berita Acara Pemeriksaan Persediaan (Stock Opname) kayu bulatdan kayu olahan per 31 Desember 2007 di IPK CV. Kayong MakmurSejati ;Tetap terlampir dalam berkas ;8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,.

Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. HOTLANSIMANGUNSONG di Desa Pansurbatu, Kec. Adiankoting, Kab.

Tapanuli Utara Nomor : 22 Tahun 2013 Tanggal 23 April 2013Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) a.n. HOTLAN SIMANGUNSONG di DesaPansurbatu, Kec. Adiankoting, Kab.

Tapanuli Utara Nomor : 22Tahun 2013 Tanggal 23 April 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) a.n.HOTLAN SIMANGUNSONG di Desa Pansurbatu, Kec.

TapanuliUtara Nomor : 22 Tahun 2013 Tanggal 23 April 2013 Tentang IzinPemanfaatan Kayu (IPK) an. HOTLAN SIMANGUNSONG di DesaPansurbatu, Kec. Adiankoting, Kab.

) ;Bahwa Saksi tahu Tergugat II Intervensi ada memiliki IPK dari Tergugat II Intervensi ;Bahwa Menteri Kehutanan R.I. yang menerbitkan IPK tersebut ; Bahwa di Desa Pansurbatu lokasi IPK tersebut ; 34orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah janji dalam perkara ini sebagai berikut ; Bahwa di Desa Banuaji II ditebang ; Bahwa di Desa Pansurbatu tidak ada ditebang karena telah habis izinnya ; Bahwa di Desa Banuaji II tidak ada pihak lain memiliki IPK ; Bahwa 1,5 Kilo Meter (KM) yang telah ditebang

Maldengan masyarakat atau Ormas IPK;Bahwa Saksi tidak tahu Pihak PT.

MAIdengan masyarakat atau Ormas IPK;Bahwa Saksi tidak tahu pihak PT.

MAI;Bahwa Forum Petani Perjuangan Kali Kapuk meminta bantuan kepadaormas IPK tidak kepada pihak Kepolisian karena pada tanggal 8 Agustus2018 Saksi sudah menyampaikan kepada Kapolsek Tambusai dan tanggal9 Agustus kami meminta bantuan tetapi tidak ada respon;Bahwa kemudian Forum Petani Perjuangan Kali Kapuk pada akhirnyameminta bantuan kepada ormas IPK karena dari masyarakat ada yangmenjadi anggota Ransus (Ranting Khusus) dari ormas IPK;Bahwa bahwa ada Terdakwa juga termasuk dari Ransus IPK yaituTerdakwa

Ramba dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Als Pak Netibersama anggota IPK lainnya berikut Terdakwa Ranto Manik dan TerdakwaEsron Napitupulu Als. Napit selaku anggota masyarakat kelompok Kalikapukyang juga anggota IPK serta lainnya berjalan menuju Kebun PT.

NagaGondrong selaku Ketua Satgas IPK dan Terdakwa Jhon Efprista SihombingAls Pak Neti bersama anggota IPK dan masyarakat Forum KomunikasiPetani Kalikapuk bentrok dengan Almarhum Maraginda Harahap (SaksiKorban), Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna, Saksi Ferry Arie Angga danSaksi Anjas Wisnu Pambudi selaku sekuriti PT.

Kabupaten Kutai Kertanegara dan juga ditunjuk sebagai pejabatpengesahan hasil Produksi CV Nurlina sebagaimana Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim nomor 562/521/KPTS/ DKIV/ 2009tentang Penetapan Pejabat Pengesah laporan hasil penebangan pada IzinPemanfaatan Kayu CV Nurlina wilayah kerja Dinas Kehutanan KabupatenKutai Kertanegara yang berlaku sampai tanggal 31 Maret 2009.e Bahwa berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan KeputusanBupati Kutai Kertanegara Nomor : 522.21/001/IPK

Nurlina memutuskan C.V.Nurlina diberikan IPK pada tahun 2008/2009 pada areal seluas 99,89 hektardengan target produksi kayu bulat diameter 10 s.d. 29 cm sebesar 3.110meter kubik dengan perincian sebagai berikut : Jenis medang sebanyak 1065 meter kubik;e Jenis penagit sebanyak 1600 meter kubik dan,e Jenis rimba campuran sebanyak 445 meter kubik.e Bahwa pada tanggal 17 Februari 2009 Sdr. M. Acun (belum tertangkap)selaku direktur C.V.

Erkasari Profil ;e 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor522.21/001/IPK/EK.I/III/2009, tanggal 13 Maret 2008 berikut 1 (satu)lembar Peta Areal Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2007/2008 padaareal tambang Batu bara CV. Nurlina ; 1 (satu) lembar surat advis tehnis ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.CV.

Nurlina Nomor 522.21/029/DKII/2008, tanggal 22 Pebruari 2008;e 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor : 522.21/752/EKI/X1/2006, tanggal 26 November 2006 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) padaKawasan Non Budi Daya Kehutanan (KBNK) an. CV. Nurlina Nomor :522.21/5486/DKII/2006, tanggal 20 November 2006 ;e 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Prinsip Nomor : 522.21/2778/EK,tanggal 19 April 2007 ;e 1 (satu) lembar surat Permohonan advis tehnis untuk CV.

NurlinaNomor : 522.21/127/EKI/V/2007, tanggal 10 Mei 2007;e 1 (satu) exampler bagan kerja IPK pada areal KP Batu bara CV,Nurlina Tahun 2008/2009, dan;e 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Jaminan Bank (Bank Garansi)atas DR/PSDH Nomor : 522.21/3277/DK.II/2007, tanggal 3 Juli 2007;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1.000.

tahun 2004/2005 yang terlampir dalamSurat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim No. 522.21/7568/KPTS/DKVI/2004, tanggal 23 Desember 2004 tentang IPK pada KBNK tahun 2004/2005a.n.

dan berbeda dengandinyatakan pada kolom jumlah;Bahwa Terdakwa yang bertugas pada divisi logging yakni sebagai Kepala BagianTata Usaha Kayu PT Etam Bersama Lestari patut dapat mengetahui tentang izinPemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2005/2006 beserta arealnya sesuai peta kerja yangterlampir dalam IPK di mana adanya kekeliruan Surat Keputusan Bupati KutaiTimur No. 500/307/EKIX/2004, tanggal 14 September 2004 tentang izinPemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2005/2006 tersebut seharusnya Terdakwamengingatkan saksi

) tahun 2005/2006 beserta petakerja yang terlampir di dalam Surat Keputusan IPK dimaksud apalagi peta tersebutyang membuat adalah PT Etam Bersama Lestari sendiri yang dilampirkan di dalampengajuan permohonan IPK dan pula sebelum diterbitkannya IPK tersebut pihakperusahaan juga sudah mendampingi Tim Penataan Batas Kawasan Hutan atau arealyang dimohonkan IPK tahun 2005/2006;Bahwa PT Etam Bersama Lestari di dalam rangka pemungutan hasil hutan/penebangan kayu telah melakukan kerjasama dengan warga Desa

Selanjutnya apabila kayu telahditebang baru AMRAN melaporkan kepada Terdakwa/Fredi untuk dibuatkan administrasinya sehingga Sdr.Terdakwa tidak terlibat sama sekali terhadap prosespenebangan;Bahwa peran Terdakwa (Fredi) dalam kegiatan inibukan sebagai yang menentukan kayu mana yangharus ditebang di dalam wilayah IPK, juga tidakberwenang melarang para karyawan apabilamelakukan kegiatan usaha di luar IPK.

areal IPK PT EBL dan PT BKNS masihterdapat para penebang yang melakukan kegiatannya;16.

Hamkadengan dokumen FAKO dan DKO yang saksitandatangani;Bahwa saksi tidak pernah melihat maupunmemeriksa Lokasi IPK milik CV. Nurlina ;Bahwa saksi memiliki kontrak pemenuhan bahanbaku kayu bulat dengan CV Nurlina lebih kurangsebanyak 5000 M83 berupa kayu jenis meranti yangditandatangani oleh saksi dan M. Acun selakuDirektur CV.

Nurlina, namun kayu olahantersebut illegal karena asal kayunya tidakberasal dari IPK CV Nurlina walaupun = saatkayu itu) dimiliki oleh Baharudin dilengkapidengan dokumen FAKO ;13.

Erkasari Profil =; 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai26Kartanegara Nomor522.21/001/IPK/EK.I/I1T1/2009, tanggal 13Maret 2008 berikut 1 (satu) lembar Peta ArealIzin Pemanfaatan Kayu Tahun 2007/2008 padaareal tambang Batu bara CV. Nurlina ; 1 (satu) lembar surat advis tehnis ijinPemanfaatan Kayu (IPK) An. CV.

Erkasari Profil ;4 (empat) lembar Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor522.21/001/IPK/EK.I/I11/2009, tanggal 13Maret 2008 berikut 1 (satu) Jlembar PetaAreal Izin Pemanfaatan Kayu Tahun2007/2008 pada areal tambang Batu bara CV.Nurlina ;1 (satu) lembar surat advis tehnis ijinPemanfaatan Kayu (IPK) An. CV.

. = Mei2007 ;1 (satu) exampler bagan kerja IPK padaareal KP Batu bara CV, Nurlina Tahun462008/2009 dan, 1 (satu) Jlembar Surat Penyampaian JaminanBank (Bank Garansi) atas DR/PSDH Nomor522 .21/3277/DK.11/2007, tanggal 03 Juli2007 ;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkaralain ;5. Membebani terdakwa untuk membay ar biayaperkara sebesar Rp. 1.000.

LIKASEJAHTERA memperoleh IzinPemanfaatan Kayu (IPK) seluas +4000 Ha sebanyak 39.210 batangdengan volume 69.413,72 M diareal Hak Guna Usaha (HGU) PT.ONDOP PERKASA MAKMUR diKecamatan Angkola Selatan danKecamatan Batang AngkolaKabupaten Tapanuli Selatan sesuaidengan Surat Keputusan BupatiTapanuli Selatan Nomor:522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret2007 berikut denganperpanjangannya sesuai denganSurat Keputusan Bupati TapanuliKemudian pada tanggal 15 Deser(dituntut secara terpisah), saksimelakukan perdamaian

DPertama, saksi PRIANTO (Direktsebagai Pihak Kedua dan saksi BSEJAHTERA) sebagai Pihak Ketiantara lain :Pasal 6:Semua tunggakan Provisi SumbeReboisasi (DR) serta Retribusi HaPemanfaatan Kayu (IPK) yang dit522.21/2080/2007 tanggal 3 MareNomor: 359.A/KPTS/2008 tanggaPihak Pertama dan wajib melunagPihak Pertama berjanji untuk menKedua bukti berupa Surat Bebas Hutan (PSDH) dan Dana Reboisa(RHH) atas kayukayu dari Izin Pqwaktu selambatlambatnya 3 (tigaPasal 7:e Pihak Kedua berjanjhal pelaksanaan adrIzin

PANEI HE r Daya Hutan (PSDH) dan Danasil Hutan (RHH) atas kayukayu prbitkan Bupati Tapanuli Selatant 2007 berikut perpanjangannya inya ;gurus dan menyerahkan kepadafunggakan atas Provisi Sumber Si (DR) serta Retribusi Hasil Hutamanfaatan Kayu (IPK) tersebut qdbulan sejak tanggal Akte ini dibtninistrasi guna mengeluarkan syu (IPK) yang telah di stok opnarberasional dan kewajibankewajikmenjadi tanggungan sepenuhprhasil dikeluarkan tersebut fr5epenuhnya Pihak Pertama;membayar Provisi SumbeHutan (PSDH

),(DR) dan Retribusi(RHH) atas kayu sebanyakDana RHasi Nari IzinNomor :tengan9 Desember 2008 menjadi tanggunganPihakbayanalamHat ;untuk membantu Pihak Pertamia dalamSa kayune, akanan yangnya dariantinyaKemudian saksi HARRY JUSMANr DayaeboisasiHutan5114,73 Me di IPK PT.

yangtelah dibayar lunas PSDH, DR danRetribusi Hasil Hutan (RHH) IPK PT.PANEI LIKA SEJAHTERA dan SuratIzin Angkut tersebut akan berakhirpada tanggal 11 Agustus 2010namun kayu~ Obulat sebanyak5114,73 Ms tersebut belum dapatdikeluarkan dari IPK PT. PANEILIKA SEAHTERA karena belumdilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat (SKSKB) ;Saksi PRIANTO belum mengajukanSurat Keterangan Sahnya KayuBulat (SKSKB) atas kayu sebanyak5114,73 M? di IPK PT. PANE!

SITUMORANG menelpon saksi SUSANTO AliasSANTO Bin NURAIDI dan mengatakan "LAl NGUMPUL DI BERINGIN".Kemudian saksi SUSANTO Alias SANTO Bin NURAIDI langsungberangkat menuju kantor IPK Pimpinan Anak Cabang Payung Sekaki yangberada di li.

Air Hitam dekat Terminal AKAP Pekanbaru.Bahwa sesampainya saksi SUSANTO Alias SANTO Bin NURAIDI dikantorIPK tersebut, Ssudah berkumpul anggota IPK yang berjumlah sekira 30 (tigapuluh) orang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa denganmenggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Doubl Cabin wamahitam setelah itu anggota IPK sebagian naik ke atas mobil yang Terdakwakendarai dan saksi SUSANTO Alias SANTO Bin NURAIDI bersama yanglainya naik sepeda motor mengikuti Terdakwa dari belakang, dimana

Bahwa sesampainya saksi SUSANTO Alias SANTO Bin NURAIDI dikantorIPK tersebut, Ssudah berkumpul anggota IPK yang berjumlah sekira 30 (tigapuluh) orang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa denganmenggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Doubl Cabin wamahitam setelah itu anggota IPK sebagian naik ke atas mobil yang Terdakwakendarai dan saksi SUSANTO Alias SANTO Bin NURAIDI bersama yangHalaman 9 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pbrlainya naik sepeda motor mengikuti Terdakwa dari belakang

mengatakan lae ngumpul di Beringin, kemudiansaksi langsung berangkat ke Kantor IPK di Jalan Air Hitam dekatTerminal AKAP Pekanbaru;Bahwa sesampainya saksi di kantor IPK tersebut, sudah berkumpulanggota IPK yang berjumlah + 30 orang, dan tidak lama kemudiandatang Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Strada Doublecabin warna hitam, setelah itu anggota IPK naik keatas mobil yangdikendarai terdakwa, sedangkan saksi bersama yang lainnya nauiksepeda motor mengikuti terdakwa dari belakang;Bahwa

IPK yang berjumlah + 30 orang, dan tidak lama kemudian datangterdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Strada Double cabin warnahitam, setelah itu anggota IPK naik keatas mobil yang dikendarai Terdakwa,sedangkan saksi Susanto bersama yang lainnya naik sepeda motormengikuti saksi dari belakang;Bahwa saat sampai di Jalan Fajar , Terdakwa menghentikan mobilnya dankemudian turun dari mobil dan diikuti Anggota IPK yang ikut denganTerdakwa dan masingmasing dengan membawa senjata tajam dan saat ituTerdakwa

melawan hukum pada kekuasaan umum dengan kekerasanterhadap barang 1 (satu) unit mobil penumpang Ganda Trans BK 1251 UTmilik/dikemudikan saksi koroban Muhammad Hamjah dan 1 (satu) unit mobil Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2016/PN Pmspenumpang Ganda Trans BK 1719 WG milik/dikemudikan saksi korban DediSriadi, dilakukan terdakwa dengan cara :Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat diJin.Narumonda Bawah Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya didepanKantor IPK

(lkatan Pemuda Karya) Kota Pematangsiantar, saksi korbanMuhammad Hamjah memarkirkan mobil penumpang Ganda Trans BK 1251 UTyang dikemudikannya dan saksi korban Dedi Sriadi juga memarkirkan mobilGanda Trans BK 1719 WG yang dikemudikannya mengarah kedepan kantor IPK(Ikatan Pemuda Karya) Kota Pematangsiantar, saksi koroban Muhammad Hamjahdan Dedi Sriadi melihat datang terdakwa Bambang Aryanto Alias Bambangdengan mengemudikan mobil Jeep BK 1336 LW yang pada bagian kiri dan kananmobil terdapat tulisan

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Dimukaumum secara bersamasama telah melakukan kekerasan terhadap barang 1 (satu)unit mobil penumpang Ganda Trans BK 1251 UT milik/dikemudikan saksi korbanMuhammad Hamjah dan 1 (satu) unit mobil penumpang Ganda Trans BK 1719WG milik/dikemudikan saksi korban Dedi Sriadi, dilakukan dengan cara :Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat diJin.Narumonda Bawah Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya didepanKantor IPK

(lkatan Pemuda Karya) Kota Pematangsiantar, saksi korbanMuhammad Hamjah memarkirkan mobil penumpang Ganda Trans BK 1251 UTyang dikemudikannya dan saksi korban Dedi Sriadi juga memarkirkan mobilGanda Trans BK 1719 WG yang dikemudikannya mengarah kedepan kantor IPK(Ikatan Pemuda Karya) Kota Pematangsiantar, saksi korban Muhammad Hamjahdan Dedi Sriadi melihat datang terdakwa Bambang Aryanto Alias Bambangdengan mengemudikan mobil Jeep BK 1336 LW yang pada bagian kiri dan kananmobil terdapat tulisan

Bahwa saya tidak mengetahui semua perijinan Terdakwa didalambekerja di IPK PT.

Saksi Eko Widodo Bin Soeripto dibawah sumpah menerangkan : Bahwa areal IPK Terdakwa berada di kawasan dengan status KawasanBudidaya Non Kehutanan (KBNK). Bahwa areal Camp Terdakwa di wilayah dengan status KawasanBudidaya Kehutanan (KBK) karena Camp dibuat didekat sungai. Bahwa penumpukan kayu berada dikilometer 11. Bahwa IPK Terdakwa adalah IPK yang tidak ada Kayunya atau dengankata lain IPK terdakwa sudah jadi Kebun PT.

Pada saat penandatangan kontrak ljin IPK diberikan namun peta LokasiIPK tidak diberikan kepada Terdakwa. Sebelum saya masuk bekerja sudah ada tumbangan kayu dilokasi kerjasaya yang ditunjukan oleh karyawan PT. Hutan Sanggam Lestari. Kurang lebih awal bulan Pebruari 2006 peta IPK baru diberikan kepadaTerdakwa oleh Ir. Surianto Jakarie als Yahya. Bahwa saya mengadakan kerja sama hanya untuk mengangkut kayuyang sudah ditebang oleh masyarakat. Bahwa tidak ada Pengawas lapangan dari PT.

Surianto Jakarie BinAnang Adriansyah (Alm) berdasarkan surat perintah kerja No. 01/KDir/HHM/1 1/2005 tanggal 8 Nopember 2005. dan SK IPK PT. Hutan Hijau MasNo. 522.21/3460/Kpts/DKVIV/2005 tanggal 20 Juli 2005 TANPA PETAKERJA ataupun PETA IPK hanya yang diberikan peta Survey lokasi.3. Bahwa Ir. Surianto Jakarie Bin Anang Adriansyah (Alm) adalah kuasa dariPT. Hutan Hijau Mas dan PT.

Hutan Hijau Mas SK IPK PT. HutanHal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1738 K/Pid.Sus/2009Hijau Mas No. 522.21/3460/Kpts/DKVI/2005 tanggal 20 Juli 2005menyebutkan : SPP PSDHNo. 060106 tanggal 5 Januari 2006.

oleh pemegang IPK pada APL;Bahwa pada tanggal 4 September 2009 belum terdapat UndangUndangmaupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kewajibanHalaman 7 dari 32 halaman.

) oleh Bupati/Walikota (sekarang oleh Gubernur);Pengenaan kewajiban pembayaran kepada pemegang IPK yang hanyaberupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibatkegiatan penebangan hasil hutan kayu sehingga tidak memenuhi rasakeadilan serta berpotensi menimbulkan kerugian negara, karena IPK diAreal Penggunaan Lain (APL) kegiatannya diawali dengan pembukaanlahan dengan cara land clearing (tebang habis) terhadap tegakantegakan

PasalPasal terkait pengenaan PNT kepada pemegang IPK pada APLyang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak pernah dibatalkan dalamputusan tersebut;3.

Bahwa oleh karena putusan tersebut terkait dengan PasalPasalpengenaan PNT terhadap pemegang IUPHHKHT, maka Pemohonselaku pemegang IPK pada APL, tidak termasuk para pihaksebagaimana dimaksud dalam surat Panitera Mahkamah Agung RItersebut angka 3, sehingga pengenaan PNT terhadap pemegang IPKpada APL tetap berlaku sah dan mengikat;Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011tanggal 9 Februari 2012 yang didalilkan Pemohon untuk menyatakanbahwa pengenaan PNT terhadap pemegang IPK pada

Putusan Nomor 17 P/HUM/2017kegiatan pemanfaatan kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yanghasilnya digunakan untuk pembangunan nasional.

Sus/2016/PN.Lbpanggota Kepolisian Pelabuhan Belawan melakukan razia di Jalan KaptenSumarsono dekat SPBU Desa Helvetia Kecamatan Labuhan DeliKabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi polisi memberhentikan 1(satu) unit mobil angkot KPUM Lin 69 yang berisikan 13 (tiga belas)anggota kkatan Pemuda Karya (IPK) yang akan menghadiri PelantikanPengurus lkatan Pemuda Karya, pada saat dilakukan pemeriksaanditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilan pisau tumbuk lada panjang30cm sarung terbuat dari bambu

bambu dibalut lakban warna hitam dan 1 (satu) buahketapel terbuat dari kayu yang dipasang karet dan pengait dan 8 (delapan)buah anak panah yang terbuat dari besi yang runcing dibuat pengait dandibagian belakang diikat tali plastik yang ditemukan dari lantai bagianbelakang mobil angkot KPUM Lin 69, kemudian para saksi polisi menanyaisiapa pemilik dari senjata tajam berupa pisau, ketapel dan anak panahyang ditemukan tetapi tidak ada yang mengakui, kKemudian 13 (tiga belas)anggota lkatan Pemuda Karya (IPK

terbuat dari kayu yang dipasang karetdan pengait dan 8 (delapan) buah anak panah yang terbuat dari besiyang runcing dibuat pengait dan dibagian belakang diikat tali plastikyang ditemukan dari lantai bagian belakang mobil angkot KPUM Lin 69;e Bahwa selanjutnya para saksi polisi menanyai siapa pemilik darisenjata tajam berupa pisau, ketapel dan anak panah yang ditemukantetapi tidak ada yang mengakui;e Bahwa kemudian 13 (tiga belas) anggota Ikatan Pemuda Karya (IPK)tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan

Sus/2016/PN.Lbpyang ditemukan dari lantai bagian belakang mobil angkot KPUM Lin69;Bahwa selanjutnya para saksi polisi menanyai siapa pemilik darisenjata tajam berupa pisau, ketapel dan anak panah yang ditemukantetapi tidak ada yang mengakui;Bahwa kemudian terdakwa dan semua anggota lkatan PemudaKarya (IPK) tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan, danpada saat dilakukan pemeriksaan oleh GCB DAELY dan ISWANDIanggota Reskrim Polres Pelabuhan Belawan barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau tumbuk

(lkatan Pemuda Karya) yangkemungkinan akan terjadi gangguan/bentrok dengan anggota PemudaPancasila (PP) dan hal tersebut dilakukan atas petunjuk atau anjuranPengurus IPK Provinsi;Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa telah terbuktimembawa sejata penikam atau penusuk;Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telahterpenuhi;Ad. 3.

di luar Areal Perkebunan maupun jinPemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT Tunggul Buana Perkasa atausekitar Kilometer 10 dari titik ikatan.

jinPemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT Tunggul Buana Perkasa atausekitar Kilometer 10 dari titik ikatan.

PT Tunggul Buana Perkasa tahun 2004/2005 No.522.21/1743/DKVII/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan di luar Areal IPK PTTunggul Buana Perkasa Nomor : 522.21/1440/Kpts/DKVII/2005 tanggal31 Maret 2005 yang merupakan Perpanjangan IPK PT Tunggul BuanaPerkasa tahun 2004/2005 atau dengan kata lain penebangan dilakukan dilokasi yang tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;Bahwa setelah diketahui penebangannya di luar areal IPK tahun2004/2005 maupun di luar areal perpanjangan IPK tahun 2004/2005,

PK13:Keputusan Menter; Kehutanan Nomor SK 382/ Menhut1/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Izin Pemungutan Kayu (IPK) ;6.