Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena berdasarkanketetuan Pasal tersebut Keputusan TUN Jn /itis dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusanditetapkan, sedangkan Keputusan TUN in /itis baru diterimaPenggugat pada tanggal 14 Juli 2016 (atau setelah 99 harikerja) sebagaimana Berita Acara Penyerahan Keputusan TUNIn Litis;2) Keputusan TUN in litis bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu

Dengan demikianpenerbitan Keputusan TUN in /itis oleh Tergugat telah sesuaidengan aspek kewenangan dalam penerbitan suatukeputusan TUN;b.

;Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN in /itis dengan memutuskanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil sudah sesuai dengan aspek prosedurpembentukan suatu Keputusan TUN.

;Keputusan TUN in /itis tidak bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);Bahwa penerbitan Keputusan TUN in l/itis tidak melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimanaPenggugat dalilkan dalam gugatan yang pada pokoknyamenyatakan Keputusan TUN in litis bertentangan dengan asasasas sebagai berikut :Halaman 42 dari 75 halaman.Putusan Nomor : 240/G/2016/PTUN.JKTAsas Kepastian Hukum (Kepatutan dan Keadilan);Asas Tertib Penyelenggaraan Negara (Keteraturan,Keselarasan

;Halaman 46 dari 75 halaman.Putusan Nomor : 240/G/2016/PTUN.JKTBahwa penerbitan keputusan TUN in /itis telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam pokok perkarakhususnya mengenai aspek kewenangan, aspek prosedurdan aspek substansi sehingga dalil Penggugat yangmenyatakan Keputusan TUN in /itis yang diterbitkan olehTergugat menyimpang dari Peraturan perundangundanganyang berlaku adalah tidak berdasar hukum.

telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Ccukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan; Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 2Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.

2 (dua) kali yaitu pertama: Hukuman Disiplin berupa PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun yang diterbitkan olehBupati Lamandau tertanggal 1 Juni 2015 (vide bukti P22 = T16) dan kedua :sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil, yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 14 Novem ber 2018 (vide bukti P4 = T1);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Terbanding yang menerbitkan objek sengketa in /itis

Berkekuatan Hukum TetapKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 (vide bukti T3), tidak dapat diterapkan terhadap fakta hukum yangdilakukan oleh Penggugat/Pembanding pada tahun 2013 jauh hari sebelumperaturan perundangundangan tersebut dan Surat Keputusan Bersamadikeluarkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, MajelisHakim Banding berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa Jn itis

Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKTnegara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian penerbitan objek sengketa in /itis mengandung cacat hukum oleh karenanya patutlah untuk dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pembanding patut untuk dikabulkan selu ruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in /itis dibatalkan dangugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya, maka

Wahidin, Kelurahan Lolu Utara,Kecamatan Palu Timur, berdasarkan: Surat Keterangan PenguasaanTanah Nomor: 593.6/10/KLU/IV/2007, tertanggal 11 April 2007, denganbatasbatas sebagai berikut:> Sebelah Utara : Ahmad Kewe;> Sebelah Timur : lorong;> Sebelah Selatan: Badria;> Sebelah Barat : Jufri;Dalam perkara ini cukup disebut tanah terperkara/objektum itis;Bahwa tanah terperkara/objektum litis tersebut diperoleh oleh orang tuaPenggugat dengan cara pembukaan langsung, yang kemudiandiserahkan oleh ahli waris

Nomor 3332K/Pdt/201516.17.18.19.diminta kembali oleh Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanahyang dipinjam tersebut;Bahwa perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanahterperkara/objektum itis secara tanpa hak, serta tidak maumengembalikannya pada saat diminta kembali oleh Penggugat selakupemilik yang sah atas tanah terperkara adalah merupakan tindakankesewenangwenangan (wilekuur) dan bertentangan dengan hukum,sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatanmelawan

hukum (onrechmatige daad) dan perbuatan tersebut jelas telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa Perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanahterperkara/objektum itis tersebut, jelasjelas mengakibatkan kerugianbagi Penggugat, yang mana kerugian tersebut apabila melihat posisitanah terperkara yang begitu strategis, sangat besar peluang untukmelakukan usaha di tanah terperkara, yang tentunya dapatmendatangkan penghasilan bagi Penggugat, sehingga dengan demikiandisamping kehilangan

terperkara oleh Tergugat selama 38 tahun, perkiraannilai sewa ratarata yang didapatkan: Rp7.500.000,00/tahun, masa pakaidikalikan perkiran nilai sewa) = 38 tahun dikalikan Rp7.500.000,00,maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesarRp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), atausejumlah lain yang pantas dan wajar menurut hukum;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, kiranya cukupberalasan apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanahterperkara /objektum itis

Pemohon berubah; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukuma quo, Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara formal, keberatan Pemohon inlitis telah memenuhi maksud Pasal 56 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986, kecuali Termohon dapat membuktikansebaliknya, dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan hukum,sehingga pokok permohonan tetap perlu dipertimbangkan lebih lanjut;DALAM POKOK SENGKETA :Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa (objek sengketa in itis

quo kemudian ditindaklanjuti olehTermohon dengan mempersiapkan dokumen dan data terkait dengan LaporanKeuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 untuk selanjutnyadokumen dan data yang dimohonkan oleh BPK a quo diserahkan olehTermohon kepada BPK Provinsi Banten pada tanggal 30 Maret 2012 (vide bukti95 Te 0 TY lg mam naa nn ne ceeBahwa, bahwa berdasarkan bukti TIl Sampai dengan TVII a quo,diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonaninformasi dalam sengketa in /itis

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis terhadapketentuan undangundang a quo dikaitkan dengan objek sengketa in /itis, makaMajelis Hakim berpendapat objek sengketa in litis sepenuhnya tunduk kepadaaturan hukum keuangan publik, sehingga tata cara atau mekanisme pihakpihak yang merasa berkepentingan mendapatkan informasi publik di bidangkeuangan negara terikat kepada aturanaturan khusus yang telah ditetapkanoleh seperangkat peraturan perundangundangan di bidang hukum keuanganpublik.

Dengan demikian, Pemohon dalam sengketa in /itis dapat memperolehinformasi yang dimohon sepanjang telah disampaikan oleh atasan Termohon incasu Gubernur sebagai pemegang puncak kekuasaan eksekutif tertinggi didaerah kepada lembaga perwakilan yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Ataudengan kata lain, Pemohon sesungguhnya dapat menggunakan alternatifkesempatan memperoleh informasi dalam sengketa in /itis melalui aksespublikasi atau situs web BPK maupun selanjutnya, Pemohon dapatmenggunakan alternatif pemanfaatan informasi berkala lain sebagaimanadimaksud ketentuan pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP yang menyebutkan informasiyang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasimengenai laporan keuangan (vide Penjelasan pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIPmenyebutkan : cukup

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Busro Lombaya bin Riamat) dengan Pemohon II (Itis Iriani binti Herlan) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017 , di Lingkungan Karang Bagu,Kelurahan Karang Taliwang,Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

3.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Busro Lombaya bin Riamat, lahir di Karang bagu tanggal 10 Oktober1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,jpekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalanSemangka , Lingkungan Karang Bagu, RT.003RW.170, Kelurahan Karang Taliwang, KecamatanCakranegara, Kota Mataram, sebagai: Permohon Itis

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Busro Lombaya binRiamat) dengan Pemohon II (Itis Iriani binti Herlan) yang dilaksanakanpada tanggal 17 Maret 2017 , di Lingkungan Karang Bagu,KelurahanKarang Taliwang,Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;4.

telah mengajukan upayakeberatan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui suratnyanomor: 01/JPS&P/IX/ 2019 tertanggal 26 September 2019, maka sesuai Pasal 77ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Hakim Anggota II berpendapat bahwa32pengajuan upaya administrasi keberatan yang diajukan Penggugat telah lewatwaktu;Menimbang, bahwa meskipun kewajiban mengajukan upaya administrasisebelum mengajukan gugatan ke PTUN merupakan hal yang baru dan minimsosialisasi, dan didalam objek sengketa in /itis

fakta notoir) hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil antara lain berupa Gaji dan tunjangan lainnya jugadiberhentikan, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengandoktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objeksengketa in litis;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupasubjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objeksengketa in /itis

Isran Noor, M.Si yangmerupakan Gubernur Kalimantan Timur periode jabatan 20182023, apabiladihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 jisPasal 69 ayat (2), Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memilikikewenangan untuk menerbitkan objek sengketa in /itis, oleh karenanya penerbitanobjek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku

sanksi kepada aparaturpemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) yang terlibat dalam kasus tindak pidanakorupsi tidak semuanya harus dikenakan sanksi administrasi berat berupaPemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, akan tetapi bisa jugadikenakan sanksi administari berat yang lebih ringan, sanksi administrasi sedangatau sanksi administrasi ringan sesuai dengan unsur proporsional dan keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenaisubstansi penerbitan objek sengketa in l/itis

dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asaskepastian hukum;Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan Substansi penerbitan objeksengketa in litis telah bertentangan dengan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c, Pasal277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 252Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan telah pula bertentangan denganAsasasas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Profesionalitas, AsasKepastian hukum dan Asas Kecermatan, sehingga objek sengketa in /itis

Bahwa surat objek sengketa in /itis sudah jelas berbentuk tertulis atautidak abstrak sehingga unsur suatu penetapan tertulis telah terpenuhi;b. Bahwa surat objek sengketa in litis dikeluarkan oleh Rektor InstitutPertanian Bogor dengan demikian unsur dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi;c.

Bahwa isi/substansi surat objek sengketa in /itis bukan dalam bentukformalnya seperti Surat Keputusan atau Surat Dinas Biasa tidakabstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, oleh karena itusurat objek sengketa in /itis telah memenuhi unsur konkret sebagaimanatelah diatur dalam penjelasan Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 5Tahun 1986;e.

in /itis sudah definitif dan tidakmemerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sehinggadengan demikian telah dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban padapihak yang bersangkutan.

Olehkarena itu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku suratobjek sengketa in /itis telah bersifat final;Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Kemen PAN No 38/ KEP/MK.WASPAN/8/1999 Bab VIII,Pasal 14 Ayat 3 dan Pasal 17 ayat 1.Hanya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang ditunjuk olehSekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaiKetua Tim Penilai bagi Perguruan Tinggi Negeri/IPB.

Oleh karena itu berdasarkan peraturan perundangan yangberlaku surat objek sengketa in /itis telah bersifat final;Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Penilaian AngkaKredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan GuruBesar, Bab VI B, angka 5.

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.

Penetapan Nomor: 14/G/PU/2020//PTUN.BKLAyat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan olehPengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena tahap pemeriksaan sengketa in /itis telahsampai pada tahap Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PencabutanGugatan oleh Penggugat hanya dapat dikabulkan apabila disetujui oleh Tergugat

Penetapan Nomor: 14/G/PU/2020//PTUN.BKLPenggugat (selaku orang dalam sengketa in /itis), maka Majelis Hakim menilaibahwa pada hakikatnya telah tidak ada lagi sengketa tata usaha negara yangterjadi dalam perkara a guo sehingga perkara a quo tidak relevan lagi untukdilanjutkan; 22 222222 nnn nn nnn nnn n nn neMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan GugatanPenggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa

oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan olehPenggugat dikabulkan, maka Gugatan in /itis haruslah dicoret dari buku indukregister perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yangdilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonanPenggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampaidengan dikeluarkanya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan dicantumkan dalam

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir;Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam : Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 21.

menyampaikankesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnyamohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

Buol@ halaman 2bersifat /itis decisoir, maka Permohonan tersebut oleh karenanya terbukti danharus dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampaidengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

(catatanperkara ini sementara masih dalam proses);Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut maka menurut hukumgugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak dapat diajukanlagi (/itis finiri oportet);(Catatan: /itis finiri opertet adalah suatu asas hukum yang menyatakan "apayang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh Hakim (Pengadilan) sudahtidak boleh diajukan lagi");Tergugat VII:a.

Gugatan tidak dapat diajukan lagi (gugatan /itis finiri oportet):Halaman 13 dari 25 hal. Put.

(catatan:Perkara ini sementara masih dalam proses);Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut maka menurut hukumgugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak dapat diajukanlagi (/itis finiri oportet);(Catatan: litis finiri opertet adalah suatu asas hukum yang menyatakan "apayang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh Hakim (Pengadilan) sudahtidak boleh diajukan lagi");Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI:a.

Gugatan tidak dapat diajukan lagi (gugatan /itis finiri oportet):Bahwa gugatan Penggugat menuntut pembatalan terhadap Akta Jual Bellitanggal 30 Desember 2006 Nomor 293/WN/KTM/XII/2006, pada halterhadap Akta Jual Beli tanggal 30 Desember 2006 Nomor293/WN/KTM/XII/ 2006 yang digugat Penggugat untuk dibatalkan tersebutHalaman 17 dari 25 hal. Put.

(catatan:Perkara ini sementara masih dalam proses);Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut maka menurut hukumgugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak dapat diajukanlagi (/itis finiri oportet);(Catatan: /itis finiri opertet adalah suatu asas hukum yang menyatakan "apayang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh Hakim (Pengadilan) sudahtidak boleh diajukan lagi);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telahmemberikan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2012/PN Mks., tanggal 7

menyelesaikan sengketa aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebutUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009) Pasal 1 angka 9 jo UndangUndangNomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebutUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014) Pasal 87, yang dihubungkan denganobyek sengketa in /itis

(bukti P17 dan T9), maka Majelis Hakim berpendapatbahwa obyek sengketa in /itis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangdibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndang Nomor 9Tahun 2004) Pasal 2, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakimberpendapat bahwa sengketa in /itis merupakan

Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun2018 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan jenis upayaadministratif yang dapat dilakukan adalah mengacu kepada peraturan dasaryang mengaturnya akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidakmengatur upaya administratif maka mengacu pada ketentuan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014); 222222 n nnn nnn nnn nen nn neeMenimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa in /itis

Jabatan pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 dan T9, diperoleh faktahukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pelaksana pada unit kerjaDinas Sosial Kabupaten Nunukan yang apabila dihubungkan dengan Pasal 50Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka Jabatan pelaksanamerupakan jabatan administrasi; 0e2cee enoneMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 dan T9 diperoleh faktahukum bahwa objek in /itis ditetapbkan oleh Asmin Laura Hafid yang merupakanHalaman 46 Putusan Nomor : 04/G/2019

apabila fakta hukum jabatan terakhir Penggugatadalah Jabatan Administrasi yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil oleh Asmin Laura Hafid yang merupakan Bupati Nunukanmasa jabatan 20162021, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) danPasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat (Bupati Nunukan) memiliki Kewenangan untukmenerbitkan objek sengketa in /itis

dikatakan demikian oleh karena substansipermasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan kepemilikanyang harusnya diuji terlebin dahutu pada lembaga peradilan umum,sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebutditolak seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaimtanah obyek sengketa dan menunjuk sertipikat in /itis

Putusan Nomor 350 K/TUN/2017segala informasi keberadaan sertipikat in /itis telah terurai dengan detil dansempurna sehingga jika mencermati dalil Penggugat yang menyatakanmengetahui keberadaan sertipikat pada tanggal 27 Februari 2016 hanyalahmerupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa berdasar hal tersebut di atas, maka sangatlah berdasar hukum atasgugatan penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat

jika menelaahsegala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya sangat nyatajika lembaga peradilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, pada kesempatan ini Tergugat IlIntervensi tegaskan bahwasanya Penggugat selama ini tidak pernahmenguasai tanah yang kami miliki oleh karena tanah yang diklaim olehPenggugat tersebut berada dalam penguasaan dan pemanfaatan kamiselaku pemilik yang sah atas sertipikat in /itis

Putusan Nomor 350 K/TUN/2017terhadap tanah kami, sertipikat in /itis termasuk salah satu obyek sertipikatyang dikembalikan batasnya (lebih lengkapnya lihat Berita AcaraPengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 16/2015 tanggal06 Oktober 2015), sehingga sangat mustahil jika Penggugat menyatakanbaru mengetahui keberadaan sertipikat in litis sejak kami mengirimkansomasi kepada Penggugat pada tanggal 05 Februari 2016;Bahwa disamping hal di atas agar menjadi perhatian Penggugat, dalamrangka kegiatan

tanah yang dikuasainya,sehingga jika merujuk dalil yang diuraikan Penggugat dalam keseluruhansurat gugatannya telah tergambar dengan jelas bahwasanya Penggugattidak memiliki kKedudukan hukum yang jelas dalam rangka mengajukangugatan dan menunjuk sertipikat kami telah terbit di atas tanah miliknyatersebut;Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, tidak adanya kepentingan hukumPenggugat dalam perkara ini oleh karena Tergugat II Intervensi memilikitanah seluas 9925 M2 yang telah diterbitkan sertipikat in /itis

Azas kepentingan tersebut terkenaldengan adagium " tiada kepentingan tiada gugatan " yang berarti bilatidak ada kepentingan (interest) yang layak menurut hukum tidak bolehmengajukan gugatan sesuai dengan azas " Point d'interestPoint d'action atau No Interest No action ";Bahwa, hal yang kontroversi apabila Penggugat menginginkan batalnyasurat keputusan in /itis, Karena fakta hukum terungkap atas tanah perkaraberdasarkan sertipikat hak milik maka secara formil dan materiil dalampenguasaan pemegang

Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara in /itis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi PelayananPublik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam UndangUndangDasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) Jo. PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Starsurya TataLestari, yang diterima oleh Penggugat pada 11 Mei 2018, maka sejak saatitulah Penggugat telah mengetahui sertipikat in /itis, sehingga GugatanHal 58 dari 70 hal.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah objek sengketaTanggal 10 Desember 2018, masingmasing pihak menunjuk pada lokasiyang sama, yang berdasarkan penunjukan Kuasa Hukum Penggugat,bidang tanah yang diklaim Penggugat termasuk dalam sebagian bidangtanah objek sengketa in /itis dimana berdasarkan penunjukan para pihakyang bersengketa, letak bidang tanah Penggugat dengan tanah sertipikatobjek sengketa in /itis terdapat tumpang tindih (vide Berita AcaraPemeriksaan Setempal); 22 2.

Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolutmengadili sengketa in /itis beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telahdinyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa in l/itis, maka dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi;

Bahwa dalam gugatan halaman 6 huruf c Penggugat mendalilkanpenerbitan Keputusan TUN in /itis bertentangan asas Kepentinganc.

Keputusan TUN in /itis tidak bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) ;1.

Halaman 53 dari 90 Halaman54tetapi tergugat akan menjelaskan bagaimana Keputusan in /itis inttelah menerapkan asas keterbukaan.

Bahwa dengan demikian jelas keputusan TUN in l/itis adalahsebuah keputusan yang berlandaskan asas Kepentingan Umum. ;D. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN IN LITIS ;.

Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo untuk menolakpermohonan penundaan Keputusan TUN in /itis karena tidak memenuhiketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf huruf a UU No. 5 Tahun 1986. ;XI.

Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmemperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sudah benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa terdapat kerugian pada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugatakibat diterbitkannya Keputusan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, namunbukan atas penerbitan objek sengketa in /itis

, karena terbukti bahwabidang tanah yang diakui oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat,diatasnya telah terbit Sertipikat lain yang tidak menjadi objek sengketadalam sengketa in /itis, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 3671/BansirDarat, Gambar Situasi Nomor 3765/2012, tanggal 6 September 2012,Luas 15.613 m?

Ayat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan olehPengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa in itis masihpada tahap pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan GugatanPenggugat, dan Surat Permohonan Pencabutan Penggugat yang disampaikankepada Majelis Hakim melalui Surat Masuk dari Bagian Umum Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu pada tanggal 05 April 2019 dan hingga saat

ncnnnnsMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas telah sejalan dengan aspek normatif dalam Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka MajelisHakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasanhukum untuk dikabulkan;0n nnn nen n nn nn nn nn cence nnn nnnnnencncnsMenimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatanoleh Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dihentikandan Gugatan in /itis

Sebagai catatan disini: hinggasaat Gugatan in /itis diajukan, seluruh Harta Bawaan Isteridan gaji yang dimaksud, belum ada yang dikembalikanoleh Tergugat kepada Penggugat;h. Bahwa Tergugat juga kerap membawa makanan yangdimasak oleh Wanita Idaman Lain (W.I.L.) yangbersangkutan, untuk dimakan di rumah tempat kediamanbersama. Pernah suatu ketika, Penggugat memergokinya.Bukannya meminta maaf atas perbuatan yangdilakukannya, Tergugat justru memaksa Penggugat untukmemakannya.

Sehingga lebih baik diputus karena perceraian.Oleh karena itu, Gugatan in /itis telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanJo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;9.

Bahwa oleh karena Gugatan in l/itis telah dinyatakandikabulkan, maka adalah sangat beralasan hukum bagi Penggugat untukmemohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya Klas IAmelalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketaperkawinan in litis, agar berkenan menyatakan ikatan perkawinanPenggugat dan Tergugat; yang melangsungkan pernikahan pada hariMinggu, tanggal 29 Januari 2012 Masehi/atau bertepatan dengan hariHal. 10 dari 22 Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Sby.Ahad, tanggal

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya;Dikarenakan anak ANAK TUNGGAL masih belum mumayyiz, maka adalahsangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada YangMulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya Klas IA melalui Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili sengketa perkawinan in /itis, agarberkenan MENETAPKAN 1 (satu) orang anak hasil perkawinanPenggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL; Umur: + (lebihkurang) 6 tahun 6 bulan; Jenis Kelamin: Perempuan

06082012; N.I.K.: 35782045608120002; demikiansebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3578LT220320130008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSurabaya pada tanggal 22 Maret 2013; berada di bawah Hadhanah(pemeliharaan) Penggugat;5, Menetapkan pembebanan biaya perkara ini sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.ATAU:Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya Klas IA melalui MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan in l/itis