Ditemukan 922 data
26 — 2
Putusan No.0773/Pdt.G/2016/PA.JB.rumah tangga anaknya, malah mensupport perceraian anaknyatersebut;Dimana itupun baru Tergugat ketahui adanya Gugatan Perceraian dariPenggugat dengan cara di BBM dari Penggugat dan PanggilanPertama tidak sampai ke alamat Tergugat dikarenakan salah alamatdan kata Penggugat akan direvisi kembali alamatnya;Sebenarnya dengan adanya pemberitahuan jadual sidang ke 1(satu)/pertama atas adanya Gugatan Perceraian dari Penggugat melaluiBBM, saya selaku suami/Tergugat mau datang
walaupun SuratPanggilan (Relaas) tidak sampai pada Tergugat, namun dikarenakanTergugat shock atas Gugatan tersebut sehingga Tergugat tidak dapathadir dikarenakan sakit;Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 telah sampai Surat Panggilan(Relaas) kedua dari Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa pada saatTergugat tidak ditempat karena sedang fisio terapi di rumah sakit unumSiloam Karawaci, yang isinya jadual sidang kedua yang akan diadakanpada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Pukul 09.
WIB;Namun dikarenakan kondisi kesehatan Tergugat belum sepenuhnyapulih, Tergugat berusaha hadir sesuai jadual sidang, namun barusampai di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat pada pukul 10.30WIB dan sidangnya sudah selesai tanpa hadirnya saya selakuT ergugat;Kemudian saya/Tergugat telah menyampaikan perihal keterlambatantersebut ke Bagian Pelayanan dan berkeinginan untuk menemuiPanitera dengan maksud ingin menyampaikan secara lisan kepadaPanitera bahwa Surat Panggilan (relaas) yang ke 1 (satu) /
63 — 33
RIDUWAN, olehkarena itu masingmasing dengan Pidana Penjara,selama 1 (satu) tahun dandenda masingmasing sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;Menetapkan para Terdakwa ditahan;Menetapkan barang bukti berupa Foto Copy dokumen terdiri dari :1 ( satu ) lembar Jadual kegiatan rombongan ( bus pariwisata ) PO AKAS IlNNR No.
Pol N7188US, periode tgl 16102011 s/d 18102011;1 ( satu ) lembar Jadual kegiatan rombongan ( bus pariwisata ) PO AKAS IlNNR No. Pol N7061US, periode tgl 16102011 s/d 18102011;1 ( satu ) lembar Jadual kegiatan rombongan ( bus pariwisata ) PO AKAS IlNNR No. Pol N7375US, periode tgl 16102011 s/d 18102011;1 ( satu ) lembar bukti order bus pariwisata dengan tg!
1.Nur Rohman
2.Musa Abdillah
3.Linul Fushah
4.Naili Zakiyah
Tergugat:
Kepala Desa Kedungmutih
94 — 56
Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih KecamatanWedung Kabupaten Demak telah menyusun jadual pendaftaran calonPerangkat Desa Kedungmutin Kecamatan Wedung Kabupaten DemakProvinsi Jawa Tengah dengan formasi Sekretaris Desa, Staf UrusanKeuangan, JOQODOY0; 22 nnen nn nn nn nn nn nn enna ne nnen nn nene anne3.
,M.Si dari Fakultas Ilmu Sosial dan PolitikUniversitas Indonesia selaku Ketua Panitia;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 (1) Peraturan Daerah KabupatenDemak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan DanPemberhentian Perangkat Desa, Tim Pengisian melaksanakanPenyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksikemampuan Calon Perangkat Desa;Bahwa selanjutnya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa KedungmutihKecamatan Wedung Kabupaten Demak menetapkan jadual ujian seleksiPengangkatan Perangkat
Panitia tidak konsisten terhadap jadual ujian seleksi, yaitu ujianpraktek penulisan naskah yang seharusnya diselenggarakan padatanggal 24 Februari 2018 ternyata diubah menjadi tanggal 25Februari 2018 dan dijadikan satu jadualnya dengan ujian wawancara;Bahwa setelah pelaksanaan proses seleksi calon Perangkat Desa yangdilaksanakan pada tanggal 2225 Februari 2018, maka pada tanggal 28Februari 2018 sekira jam 17.00 WIB, Panitia Pengangkatan PerangkatDesa Kedungmutihn Kecamatan Wedung Kabupaten Demakmenyerahkan
149 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadual Penarikan dan Angsuran kredit dari maksimum kredit adalahseperti yang tercantum di dalam lampiran perjanjian ini dan lampirantersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dariperjanjian kredit ini;2.
Jika jadual Penarikan dan Angsuran kredit ini tidak dibuatsebagaimana yang ditentukan ayat (1) Pasal ini, maka penarikandapat dilakukan setiap saat dan waktu pembayaran kembali kredit iniadalah sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 perjanjian kreditini;e Pasal 20 ayat (1):Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjiankredit ini, Bank berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut olehpenerima kredit dan mengakhiri jangka waktu kredit, sehingga penerirnakredit wajib membayar
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
BASTIAR OMPUSUNGGU
19 — 13
Kemudian setelah angkaangka tebakan tersebut Terdakwa kirim kepada NAINGGOLAN AliasROBOCOP (DPO) lalu pembeli/pemasang tinggal menunggu jadual keluarputaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mengetahulangka tersebut keluar dari NAINGGOLAN Alias ROBOCOP (DPO) yangmengirimkan SMS kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyetorkanHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN.
Kemudian setelah angkaangka tebakan tersebut Terdakwa kirim kepada NAINGGOLAN AliasROBOCOP (DPO) lalu pembeli/pemasang tinggal menunggu jadual keluarputaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mengetahuiangka tersebut keluar dari NAINGGOLAN Alias ROBOCOP (DPO) yangmengirimkan SMS kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyetorkanhasil pasangan nomor tersebut kepada NAINGGOLAN Alias ROBOCOP(DPO) sesuai dengan omset dari penjualan yang Terdakwa tulis yangdisetorkan 2 (dua) kali dalam seminggu
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar dan bensin tersebut danmenyimpannya di belakang rumah Terdakwa bukan bermaksud menimbun,tetapi pada saat itu BBM jenis solar dan bensin tersebut sangat langka di SPBUdan kalaupun ada selalu mengantri panjang, sedangkan untuk pengangkutansemen harus rutin dan sesuai jadual dan harus memenuhi target penjualansemen sehingga Terdakwa melakukan pembelian BBM solar dan bensin hanyauntuk lancarnya usaha yang Terdakwa jalankan (agar tidak terkendala);6.
98 — 58
(foto copy sesuaidengan aslinya);BuktiP3 : Surat Persetujuan KPM Mini Cooper Type Countryman LtdEdition, Nomor 87/OL/KPM/V/2012, tanggal 08 May 2012dengan lampiran Jadual Angsuran Pokok Hutang. (foto copysesuai dengan aslinya);BuktiP4 : Kwitansi Pembayaran DP atas Pembelian 1 (satu) Mobil MiniCooper Countryman Launch Edition, Nomor 000299, tanggal09 Mei 2012.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 dimana dalam butkitersebut menerangkan bahwa Tergugat II telah melakukan pemesanan 1 (satu)buah Kendaraan Nomor 000276, tanggal 2922012, yang selanjutnya diikutidengan permohonan kredit pemilikan mobil yang diajukan oleh Tergugat ,kemudian mendapat persetujuan dari Penggugat sebagaimana bukti P.3. berupaSurat Persetujuaan KPM Mini Cooper Type Countryman Ltd Edition, Nomor 87/OL/KPM/V/2012, tanggal 08 Mai 2012 dengan lampiran Jadual Angsuran PokokHutang
2012;Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Perjanjian FasilitasKredit Pemilikan Mobil Nomor : 02540PKA001543, tanggal 21 Mei 2012, antaraPenggugat dengan Tergugat yang kemudian disetujui olen Tergugat II MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji(Wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa Surat PersetujuanKPM Mini Cooper Type Countryman Ltd Edition, Nomor 87/OL/KPM/V/2012,tanggal 08 Mei 2012 dengan lampiran Jadual
BUTTU SARIRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMASA Tahun 2008
299 — 147
Jadual tutorial minimal 2 hari per minggu ; c. Sarona don prasarana pembe/ajaran ; b.
56 — 36
Indonesia.Setiap Bank dalam hal melakukan tindakan operasional wajib tundukkepada aturanaturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia danatau Otoritas Jasa Keuangan (OJk).Dalam ketentuan yang mengatur mengenai tindakan restrukturisasidiatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan :Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukanBank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yangdilakukan melalui:a) penjadualan kembali, yaitu perubahan jadual
pembayarankewajiban Debitur atau jangka waktu;b) persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atauseluruh persyaratan Kredit yang tidak terbatas padaperubahan jadual pembayaran, jangka waktu, dan/atauHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT YYK19persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkutperubahan maksimum plafon Kredit; dan/atauc) penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredityang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dankonversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuranbunga menjadi
102 — 28
Penjadualan kembali, yaitu perubahan jadual pembayaran kewajiban debitur ataujangka waktu.b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yangtidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka waktu dan atauHalaman 11 Putusan No. 7/Pdt.G/2013/PN.Kds.persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafonc.
11 — 1
Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolutePengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Banjarnegara;Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelasmengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telahmendengarkan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon dimana masingmasing saksitersebut telah memberikan keterangan saling mendukung saling bersesuaian yangpada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonislagi sering terjadi perselisihan jadual
17 — 3
Penggugatsesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (untuk selanjutnya cukupdisebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan MahkamahAgung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat;Menimbang, bahwa oleh karena tergugat pernah hadir dipersidangan,maka perkara ini Secara hokum harus diperiksa dan diputus secara kontradikturMenimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakankarena Tergugat tidak hadir pada saat jadual
38 — 16
Panitia Sertifikasi Guru yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ,kemudian Tjasah yang telah disahkan Perguruan Tinggi yang mengeluarkan akandiverifikasi dan apabila dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) akan dikirim ke LembagaPenjamin Mutu Pendidikan dan Lembaga Pendidikan TenagaKependidikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan bahwa : Pada Tahap PersiapanPenilaian Portofolio/verifikast dokumen, pelaksana PLPG, PSG Rayon LPTKmelaksanakan kegiatan diantaranya : (4) Penentuan tempat dan jadual
Dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa tugas utama LPTK /Tergugat/Terbandingadalah menentukan tempat, jadual, dan pelaksanaan PLPG, apabila LPTK berkehendakuntuk melakukan verifikasi data kembali yang notabene sudah dilakukan oleh PSG diDinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, maka verifikasi hanya dapat dilakukan pada awalatau sebelum pelaksanaan PLPG dan harus dalam bentuk keputusan bersama (videhalaman 25 huruf h bukti P31 ) tindakan
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimanadiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015tentang Tahapan, program, dan Jadual Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota;6.
PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2015, dan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, dan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Programdan Jadual
Pasal 42A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) , jo.Pasal 43 ayat (1), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadual PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikotadan Wakil Walikota. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dimana sebenarnya bakal Pasangan Calon Bupati H. Gusti Abidinsyah,S.Sos., M.M., dan Wakil Bupati H.
33 — 20
Purworejo sesuai denganketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedomanpelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintaha. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;c. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuanmengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri danpeningkatan pemberian kesempatan bagi usahakecil termasukkoperasi kecil, serta kelompok masyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual, tata carapelaksanaan
Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan sistem hargasatuan maka harga satuan, jadual dan tempat pengiriman sertaperkiraan jumlah barang harus ditetapkan.Zl1.c. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006Lampiran Bab Il tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa YangMemerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D nomor 4. PengadaanBarang huruf h. Serah Terima Barang :.
47 — 23
Panitia Sertifikasi Guru yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ,kemudian Tjasah yang telah disahkan Perguruan Tinggi yang mengeluarkan akandiverifikasi dan apabila dinyatakan Memenuhi Persyaratan (MP) akan dikirim ke LembagaPenjamin Mutu Pendidikan dan Lembaga Pendidikan TenagaKependidikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan bahwa : Pada Tahap PersiapanPenilaian Portofolio/verifikast dokumen, pelaksana PLPG, PSG Rayon LPTKmelaksanakan kegiatan diantaranya : (4) Penentuan tempat dan jadual
Dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa tugas utama LPTK /Tergugat/Terbandingadalah menentukan tempat, jadual, dan pelaksanaan PLPG, apabila LPTK berkehendakuntuk melakukan verifikasi data kembali yang notabene sudah dilakukan oleh PSG diDinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, maka verifikasi hanya dapat dilakukan pada awalatau sebelum pelaksanaan PLPG dan harus dalam bentuk keputusan bersama (videhalaman 25 huruf h bukti P31 ) tindakan
69 — 29
Put No. 2/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKTTahun 2015, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadual PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati SertaWalikota dan Wakil Walikota; jo.
Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/AtauWalikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 danPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentangTahapan, program, dan Jadual Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan WakilWalikota; 5.
21 — 3
sehingga butuh adanyaketerampilan yang dapat meningkatkan kemampuan terdakwa agar tidak lagi menjadi bebankeluarga, oleh karenanya kepada perlu dibekali keterampilanketerampilan yang berguna bagimasa depannya;Menimbang, bahwa memperhatikan rencana orang tua terdakwa untuk memasukanterdakwa ke pesantren tidak dinyatakan secara tegas, apakah hal itu dilakukan sesuai denganjadual kalender akademik nasional atau tidak, oleh karenanya hakim berpendapat gunamemaksimalkan proses bagi terdakwa sambil menunggu jadual
8 — 1
Bahwa perbuatan selingkuh Tergugat tersebut, Penggugatketahui awalnya dari kecurigaan Penggugat karena seringkehilangan uang dan Tergugat sering pulang terlambat,setelah Tergugat pamit piket, Penggugat berusaha ngecekkebenaran Terguat ke POLSEK Durenan, ternyata menurutketerangan petugas piket bahwa benar hari itu TergugatPUTUSAN PA.TL No 0494/Pdt.G/2009/PA.TL, halaman 2 dari 14halamanada jadual piket, tetapi ia keluar dan tidak ada diPolsek tersebut, dan setelah ada laporan Pengugattersebut, baik
581 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karya PutraBorneo, kami akan melaksanakan pembayaran kewajiban kepada BankMandiri dengan total tagihan sebesar Rp281,099,798,470,00 denganketentuan sebagai berikut: Hutang pokok sebesar Rp273.128.53.653,00 akan dilunasi dalamjangka waktu 36 bulan sejak tanggal akte penetapan putusanhomologasi dengan jadual angsuran sebagai berikut:. Bulan ke1 s.d ke6: Rp1.000.000.000,00 per bulan;. Bulan ke7 s.d ke12: Rp2.500.000.000,00 per bulan;. Bulanke13 s.d ke18: Rp3.500.000.000,00 per bulan;.
Kepada kreditur konkuren leasing Untuk angsuran leasing yang masih tertunggak sampai denganangsuran periode bulan Desember 2014, kami akan mengajukanrestruktur pembayaran tunggakan angsuran tersebut yang dimulaipada bulan Maret 2015, dengan perhitungan pembayarannyaberdasarkan prosentase terhadap nilai tunggakan tersebut sesuaidengan jadual sebagai berikut: fan15 Febt5 NMardS Ape15 Maye35 i funt5 Juld5 AugI5 Sep15 + Oct15 NoviS Deci5 Masiikas tang 4 Z 3 4 5 6 7 B 5 0 il 12Tunggakan Angsuran Leasing
No. 186 K/Padt.SusPailit/2015 Untuk angsuran leasing yang masih berjalan tidak dilakukanrestruktur, akan menyesuaikan dengan jadual pembayaran yangsudah disepakati;b.